Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Riau Law Journal

RLJ
Website

Published by Universitas Riau

ISSN : 25798669 EISSN : 25798693 DOI : 10.30652

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Riau Law Journal adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau. Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan dan lainnya. Riau Law Journal diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan November.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 105 Documents

1 2 3 4 5

PELAKSANAAN PRINSIP PARTISIPASI PADA PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD DI KALIMANTAN SELATAN Erlina Erlina
Riau Law Journal Vol 2, No 1 (2018): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Research on the principle of participation in health services is conducted on 14 regional hospitals in South Kalimantan using socio legal research methods. The data used are primary data obtained through questionnaires, interviews and observation and secondary. Implementation of the principle of participation by the technique of scoring the questionnaire is done by simple statistical data analysis. Implementation of the principle of participation of 14 (fourteen) regional hospitals in South Kalimantan is on average not accomplished with a percentage below 66.67. Implementation of the principle of good governance in the provision of health services through local hospitals has major constraints that are generally caused by the ethics of public services, public perceptions and common understanding, culture and characteristics of local communities, as well as the mastery of information technology in creating a good two-way relationship between public and public servants served.Keywords : Good Governance, Participation, Health Public Service

PENAFSIRAN UJARAN KEBENCIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA BERDASARKAN BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN Erdianto Effendi
Riau Law Journal Vol 4, No 1 (2020): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Ujaran kebencian merupakan bentuk tindak pidana yang banyak terjadi khususnya terkait dengan situasi politik baik nasional maupun daerah. Meskipun sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan, makna ujaran kebencian tersebut masih bersifat multitafsir. Dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, diketahui bahwa yang dimaksud dengan ujaran kebencian seharusnya dimaknai dengan ujaran yang mengajak membenci seseorang indvidu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan, bukan pernyataan kebencian kepada seseorang atau sekelompok orang.

Perlindungan Warga Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Melalui Penyelesaian Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara Delfina Gusman; Anton Rosari; Arya Putra Rizal Pratama
Riau Law Journal Vol 5, No 2 (2021): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

State administration dispute, one base from the state administration decision, that law subject prejudice have cause big harmful with society if dispute resolution very long and unefficient. This is also ruin as good will of law justice in middle of public as for social image. This is about good topic to discuss by law practicion, law academic or expert and society as for sovereignty dominate, that the cause a people are got court decision in kracht but always wit social-economy charge after asking about State Administration Court implementation a court decision. Last result of of the research by law theorical it can be recommendation to goverment to change regulation that affection with compensation punishment after state administration law desicion to give with law subject and also find other solution for settle a dispute in non-litigation with goverment princple of law or good govermental. And also law practition to overcome to reinforcement in court.This research with docrinal research by library research and statue approach. The craracteristic of law research a prescription that a analysing law statue and law material by electronic or book and tell about solution against this law problem.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial (Analisis Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik) Mhd Teguh Syuhada Lubis
Riau Law Journal Vol 6, No 2 (2022): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v6i2.7967

Pada dasarnya tindak pidana pemilihan umum kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) diatur dalam pasal-pasal ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang merupakan perubahan terakhir peraturan perundang-undangan pemilu kepala daerah. Terdapat beberapa bentuk tindak pidana pemilukada, salah satu tindak pidana yang sering terjadi ketika pelaksanaan pesta demokrasi pilkada berlangsung ialah terjadinya kampanye hitam (black campaign) yang dilakukan oleh salah satu pendukung pasangan calon guna menjatuhkan suara pasangan calon lainnya. Seiring perkembangan zaman, tindak pidana black campaign dalam pemilu kepala daerah ini juga semakin bermacam-macam, yang paling sering ditemui sekarang ialah black campaign dengan menggunakan media elektronik atau sosial media baik itu facebook, instagram, twetter ataupun whatssapp. Oleh karena itu tindak pidana black campaign pada pemilukada dengan menggunakan media sosial ini tidak dapat dipandang hanya menggunakan Undang-Undang Pilkada, melainkan juga berkaitan erat dengan Undang-Undang ITE. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut terkait dengan bentuk-bentuk dan akibat hukum dari tindak pidana black campaign pada pemilukada berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang ITE.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk tindak pidana black campaign menurut hukum pemilu kepala daerah Indonesia, mekanisme penyidikan terhadap pelaku tindak pidana black campaign pemilu kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang ITE, dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku black campaign pemilu kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang ITE. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk tindak pidana black campaign menurut hukum pemilu kepala daerah yaitu dalam bentuk menghasut, memfitnah, dan mengadu domba, kemudian dapat juga dalam bentuk pencemaran nama baik, menghina dan menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian kepada lawan politik yang tersebutkan dalam Undang-Undang ITE. Mekanisme penyidikan terhadap pelaku tindak pidana black campaign pemilu kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang ITE yaitu pada pokoknya penyidik kepolisian dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota. Penyidik tersebut dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alta bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan. Hasil penyidikan paling lama 14 (empat) belas hari kemudian disampaikan kepada penuntut umum. Kemudian juga harus memperhatikan ketentuan pada Undang-Undang ITE yang berpatokan pada ketentuan KUHAP. Terkahir dipahami pertanggungjawaban pidana bagi pelaku black campaign pemilu kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang ITE yaitu dapat dikenakan pidana denda dan pidana penjara.

PENAWARAN JASA NOTARIS MELALUI WEBSITE ronald Halim
Riau Law Journal Vol 3, No 2 (2019): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Penelitian ini bertujuan untuk ; 1) penggunaan website oleh notaris ditinjau dari Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris; 2) pengawasan terhadap penggunaan website dalam profesi jabatan notaris.Tipe penelitian ini adalah penelitian Normatif- Empiris. Data dikualifikasi sebagai data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penggunaan Website oleh Notaris ditinjau dari Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris adalah bentuk pelanggaran kode etik jika dalam website tersebut mempromosikan diri, yang dapat diartikan bahwa mengIklankan diri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 kode etik notaris. Dalam iklan tersebut ada kata/kalimat dari Notaris yang bersangkutan untuk menawarkan kepada masyarakat agar menggunakan jasa notaris. 2) Pengawasan terhadap penggunaan website dalam profesi jabatan Notaris merupakan wilayah dari dewan kehormatan yang harus mencari bukti terlebih dahulu apakah seorang notaris dalam menggunakan website benar-benar telah melakukan pelanggaran terhadap aturan Kode Etik. Hal ini tentu saja penting karena penggunaan website sangat rentan dengan perspektif apakah benar-benar telah terjadi promosi dalam penggunaan website oleh notaris.

MEDIASI PENAL ADAT BEDAMAI SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS PADA MASYARAKAT MELAYU RIAU Ferawati Ferawati
Riau Law Journal Vol 1, No 2 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Proses penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas ternyata tidak hanya menggunakan peraturan hukum positif yang berlaku, melainkan juga ketentuan hukum adat. Salah satu model penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada Masyarakat Melayu Riau adalah melalui Mediasi Penal adat Bedamai yakni suatu mekanisme hukum adat yang menyelesaikan konflik secara musyawarah. Namun tidak semua tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dapat deselesaikan melalui Mediasi penal adat bedamai ini. Penerapan sanksi hukum adat ditujukan untuk membela hak dan kepentingan korban serta ahli waris korban, yakni dengan membebani pelaku dengan denda adat. Melalui prosesi mediasi penal adat bedamai ini diharapkan dapat menyelesaikan konflik dan menghapus dendam diantara pelaku dengan korban dan/atau keluarga korban.

Legalisasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Di Daerah Istimewa Yogyakarta Antonio Tilman; Dian Aries Mujiburohman; Asih Retno Dewi
Riau Law Journal Vol 5, No 1 (2021): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji legalisasi tanah Kasultanan dan Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. DIY memiliki keistimewaan dalam menyelenggarakan pemerintahan, salah satu keistimewaan adalah bidang pertanahan. Berlaku UU Keistimewaan Yogyakarta menetapkan bahwa lembaga Kesultanan dan Kadipaten adalah badan hukum yang merupakan subyek hak milik berupa tanah keprabon dan tanah bukan keprabon atau dede keprabon. Untuk dapat menggunakan tanah Kasultanan dan Kadipaten harus memiliki ijin berupa serat kekancingan yang diterbitkan oleh Panitikismo lembaga adat yang mengurusi pertanahan keraton yang meliputi pengaturan dan perizinan. Masyarakat atau badan hukum yang menggunakan dan memanfaatkan tanah Kesultanan maupun Kadipaten tidak dapat dijual belikan, dilarang mendirikan bangunan permanen untuk hak yang berjangka waktu, dan bersedia mengembalikan tanah bila sewaktu-waktu diminta. Dengan demikian tanah yang digunakan masyarakat tidak dimungkinkan mendapatkan sertipikat hak milik atas tanah tersebut. legalisasi tanah Kasultanan dan Kadipaten melalui proses inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah melalui lembaga pertanahan yaitu Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang.

JAMINAN TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 Zainul Akmal
Riau Law Journal Vol 6, No 1 (2022): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

UU No. 3 Tahun 2020 adalah peraturan yang membenarkan pelaku usaha untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh sebab itu sangat berkemungkinan terjadinya perusakan terhadap lingkungan dan mengancam eksistensi masyarakat adat. Selain itu juga sangat berpotensi terjadi pertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Adapun tujuan penulisan jurnal ini untuk melihat relevansi antara UU No. 3 Tahun 2020 dengan Pancasila dan UUD 1945, Untuk mengetahui potensi terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh UU No. 3 Tahun 2020, dan untuk mengetahui potensi ancaman terhadap eksistensi masyarakat adat. Hasil dari kajian yang ditemukan dalam jurnalini bahwa UU No. 3 Tahun 2020 sarat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, tidak ramah terhadap lingkungan dan eksistensi masyarakat adat.

JURIDICAL REVIEW OF LEGAL ENFORCEMENT AND LEGAL CERTIFICATE OF VIOLATIONS OF TILANG REVIEWED FROM THE BOOK OF THE CRIMINAL LAW (Criminal Code) doli novaisal
Riau Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

ABSTRACTThe Indonesian Criminal Procedure Code (Criminal Procedure Code) in force at present is Law Number 8 Year 1981 which was ratified on 31 December 1981. This Criminal Procedure Code supersedes Articles 1 to Article 117 HIR (Herzeine Inlandsch Reglement) which is a regulation of criminal procedural law in Indonesia before the Criminal Procedure Code is enacted. The criminal offenses related to a road traffic violation are cases that are included in certain acts. Violations that occur in connection with traffic as mentioned above are a type of minor criminal offense, which under the terms of the Criminal Procedure Code runs quickly. From the background above, the author formulates the main points are: First, How is the Trial of Trafficking in Criminal Officers Judging From the Criminal Procedure Code of Law Number 8 Year 1981 ?. Second, How Is The Form Of A Legal Effort That Can Be Done By A Rider If Not Accepting A Ticket And A Court Judgment? The type of research used is observational research with normative way that is literature research method that is legal research conducted by studying and researching the library materials in the form of primary law material and secondary law material. While the nature of this study is descriptive, because the author intends to provide an overview of the problems that become the subject of research.Data analysis is presented descriptively. Then the authors draw deductive conclusions of this research. From the research results Can be concluded the Events Process Trials Traffic Infringement Judging From the Book of Criminal Procedure Law No. 8 of 1981. Rapid checking events provided for in the Criminal Procedure Code include a light criminal investigation and traffic violation cases. Article 211 of the Criminal Procedure Code states that those examined according to the traffic violation checking event are certain traffic violations of the traffic laws. Forms of Legal Efforts That Can Be Done By A Rider If Not Accepting A Ticket And A Court Judgment. Traffic violation is a type of light criminal act, namely a criminal act whose threat of sanction is either a fine or a confinement. For people who feel right but still ticketed, they can protest and object in court. But it can not be done anymore because the Supreme Court (MA) issued Regulation MA (Perma) No. 12 of 2016. Key words : Law Enforcement, Legal Certainty, violation.

BEBERAPA PEMIKIRAN HUKUM DALAM MENYIKAPI POSITIVISME HUKUM Hayatul Ismi
Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

AbstrakTulisan ini mencoba melihat beberapa pemikiran dalam menyikapi positivisme hukum yaitu melalui pendekatan hukum progresif di Indonesia, melalui pendekatan mazhab Sociological Jurisprudence, dan teori hukum pembangunan.Kata Kunci : Positivisme, Mazhab, Teori hukum AbstractThis paper tries to see some thoughts in addressing legal positivism through progressive legal approach in Indonesia, through approach of Sociological Jurisprudence school, and theory of law of development.Keywords :Positivism, Mazhab, Theory of Law

Page 3 of 11 | Total Record : 105

1 2 3 4 5

Filter by Year

2017 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 7, No 1 (2023): Riau Law Journal Vol 6, No 2 (2022): Riau Law Journal Vol 6, No 1 (2022): Riau Law Journal Vol 5, No 2 (2021): Riau Law Journal Vol 5, No 1 (2021): Riau Law Journal Vol 4, No 2 (2020): Riau Law Journal Vol 4, No 1 (2020): Riau Law Journal Vol 3, No 2 (2019): Riau Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Riau Law Journal Vol 2, No 2 (2018): Riau Law Journal Vol 2, No 1 (2018): Riau Law Journal Vol 1, No 2 (2017): Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Adi Tiara Putri

Contact Email
aditiaraputri@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riaulawjournal@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Hüküm Universitas Riau Jalan Pattimura Nomor 9. Pekanbaru

Location
Kota pekanbaru,

Riau

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Adi Tiara Putri

Contact Email aditiaraputri@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official riaulawjournal@gmail.com

Editorial Address Fakultas Hüküm Universitas Riau Jalan Pattimura Nomor 9. Pekanbaru

Location Kota pekanbaru, Riau INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Adi Tiara Putri

Contact Email
aditiaraputri@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riaulawjournal@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Hüküm Universitas Riau Jalan Pattimura Nomor 9. Pekanbaru

Location
Kota pekanbaru,

Riau

INDONESIA