cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ni'matul Huda
Contact Email
notarium.editor@uii.ac.id
Phone
+6287738216661
Journal Mail Official
notarium.editor@uii.ac.id
Editorial Address
Jurnal Officium Notarium Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Jl. Cik Dik Tiro No. 1, Yogyakarta
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Officium Notarium
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 27765458     EISSN : 28082613     DOI : 10.20885/JON
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Officium Notarium adalah jurnal yang diterbitkan oleh program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Jurnal Officium Notarium mulai tahun 2021 terbit tiga kali dalam satu tahun (April, Agustus dan Desember). Jurnal ini adalah media komunikasi dan pengembangan ilmu. Redaksi menerima naskah artikel laporan hasil penelitian dari mahasiswa, akademisi maupun praktisi, sepanjang relevan dengan misi redaksi.Diantaranya masalah yang terkait dengan undang-undang dan peraturan Notaris Indonesia dan negara lain, hukum kontrak, hukum pertanahan, hukum administrasi, kode etik profesi, dan hukum Islam yang terkait dengan topik ini, dll. We are interested in topics which cover issues in Notarial related law and regulations Indonesia and other countries. Articles submitted might included topical issues in contract law, security law, land law, Administrative Law, Etical codes of Profession, acts and legal documents, and Islamic law related to these topics, etc.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 3: DESEMBER 2021" : 20 Documents clear
Perlindungan Hukum Bagi Calon Notaris Yang Magang Di Kantor Notaris Yang Tidak Direkomendasikan Oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Muhammad Zulfan
Officium Notarium Vol. 1 No. 3: DESEMBER 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss3.art14

Abstract

This paper examines legal protection for prospective notaries who are apprenticed at a notary office. The formulation of the problems in this study are First, how is the implementation of the applicable provisions in the implementation of internships for prospective notaries? Second, how is the legal protection for prospective notaries who do not get an internship at a notary recommended by the DIY regional administrator of the Indonesian Notary Association? This is a normative juridical research. The approach that is used in this research is the statutory approach. The analysis used a qualitative descriptive method. Based on the results of the study it is concluded that First, the number of notary candidates is not proportional to the availability of a notary office recommended by the Association. There is no standard curriculum. Lack of knowledge from notary interns when accepting prospective notaries. There are notaries who do not recommend, but still accept apprentices by providing guarantees to request an internship certificate from the recommended notary. Notary candidates are less active in seeking internship information. There is a shift in the orientation of internships to earn income. Second, legal protection for prospective notaries who do not get an internship at a notary whose recommendation is that the prospective notary must actively report the problem to the Regional Management where the prospective notary is undergoing internship to be transferred to the recommended notary office.Key Word: Notary Candidate, Internship, Legal Protection AbstrakBahwa tesis ini meneliti tentang perlindungan hukum bagi calon notaris yang magang di kantor notaris. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Pertama, bagaimana implementasi ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan magang bagi calon notaris? Kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap calon notaris yang tidak mendapatkan tempat magang di notaris yang direkomendasikan oleh pengurus wilayah DIY Ikatan notaris Indonesia?. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Pertama, jumlah calon notaris tidak sebanding dengan ketersediaan kantor notaris yang direkomendasikan oleh Perkumpulan. Tidak adanya kurikulum baku. Kurangnya pengetahuan dari notaris penerima magang ketika menerima calon notaris. Ada oknum notaris yang tidak rekomendasi, namun tetap menerima pemagang dengan memberikan jaminan untuk memintakan surat keterangan magang dari notaris yang direkomendasi. Kurang aktifnya calon notaris untuk mencari informasi magang. Terjadinya pergeseran orientasi magang untuk mendapatkan penghasilan. Kedua, perlindungan hukum terhadap calon notaris yang tidak mendapatkan tempat magang di notaris yang rekomendasi adalah calon notaris harus aktif melaporkan permasalahan tersebut kepada Pengurus Wilayah tempat calon notaris menjalani magang untuk dapat dipindahkan ke kantor notaris yang direkomendasi.Kata-kata Kunci: Calon notaris, Magang, Perlindungan Hukum
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 Sebagai Instrumen Hukum Untuk Menderegulasikan Produk Hukum Daerah Anggi P. Sayogo
Officium Notarium Vol. 1 No. 3: DESEMBER 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss3.art6

Abstract

This study aims to determine whether Government Regulation Number 64 of 2016 deregulates regional legal products related to the construction of low-income communities (MBR). This study uses a normative juridical approach as well as a qualitative approach by processing and analysing legal materials. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that Government Regulation Number 64 of 2016 has influenced the existence of regional regulations relating to housing development permits by reducing the validity of licensing provisions for MBR housing development. In other words, the government has carried out an executive review/administrative review through repressive supervision with the presence of this government regulation which delays the validity of a number of housing development permits for certain conditions.Key Word: Government Regulation, Deregulation, Housing, Low-Income Communities AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 melakukan deregulasi terhadap produk hukum daerah yang berkaitan dengan pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif serta pendekatan kualitatif dengan pengolahan dan analisis bahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 telah mempengaruhi eksistensi peraturan daerah yang berkaitan dengan perizinan pembangunan perumahan dengan mereduksi keberlakuan ketentuan perizinan bagi pembangunan perumahan MBR. Dengan kata lain, pemerintah telah melakukan executive review/administrative review melalui pengawasan represif dengan hadirnya peraturan pemerintah ini yang menunda keberlakuan sejumlah perizinan pembangunan perumahan untuk kondisi tertentu.Kata-kata Kunci: Peraturan Pemerintah, Deregulasi, Perumahan, Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Implementasi Kewenangan Notaris Memberikan Penyuluhan Hukum Sehubungan Dengan Pembuatan Akta Di Kota Mataram Nurjanah
Officium Notarium Vol. 1 No. 3: DESEMBER 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss3.art20

Abstract

This study discusses the implementation of a notary's authority to provide legal counseling in connection with the making of a deed in the city of Mataram. The problems formulated in this study are, firstly what is the urgency and relevance of providing legal counseling by Notaries to clients when making deeds, and secondly how to implement the authority to provide legal counseling by Notaries to clients in Mataram City. This research is juridical empirical with sociological juridical approach, statutory approach, and conceptual approach and analyzed using qualitative methods. The results of this study conclude that first, the urgency and relevance of providing legal counseling by a notary to clients is a moral obligation for a notary to provide legal knowledge to clients in order to create legal order in the community, legal counseling is very important to be given to clients to support the smooth process of making a deed and is a precautionary measures for a notary in order to prevent future disputes involving the parties as well as the notary himself. Second, the implementation of providing legal counseling by Notaries in Mataram City, that in its implementation notaries in Mataram City provide legal counseling in different ways according to the understanding and ability of each notary, legal counseling is given according to the client's needs for the deed making process, there are There are two ways of legal counseling carried out by Notaries in the City of Mataram, namely direct legal counseling by interacting directly with clients at the Notary's office and indirectly through electronic media.Key Word: Legal Counseling, Deed Making, Notary AbstrakPenelitian ini membahas tentang implementasi kewenangan notaris memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta di Kota Mataram. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini, pertama apa urgensi dan relevansi pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris kepada klien ketika pembuatan akta, dan kedua bagaimana implementasi kewenangan memberikan penyuluhan hukum oleh Notaris kepada klien di Kota Mataram. Jenis penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pedekatan yuridis sosiologis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual dan dianalisa menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, urgensi dan relevansi pemberian penyuluhan hukum oleh notaris kepada klien merupakan kewajiban moralitas bagi seorang notaris memberikan pengetahuan hukum kepada klien agar terciptanya tertib hukum dimasyarakat, penyuluhan hukum sangat penting diberikan kepada klien untuk mendukung kelancaran proses pembuatan akta dan merupakan suatu tindakan kehati-hatian bagi seorang notaris agar dikemudian hari mencegah timbulnya sengketa yang melibatkan para pihak maupun notaris sendiri. Kedua, implementasi pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris di Kota Mataram, bahwa dalam implementasinya notaris di Kota Mataram memberikan penyuluhan hukum dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan pemahaman dan kemampuan notaris masing-masing, penyuluhan hukum diberikan sesuai kebutuhan klien untuk proses pembuatan akta, ada dua cara penyuluhan hukum yang dialakukan oleh Notaris di Kota Mataram yaitu penyuluhan hukum secara langsung dengan berinteraksi langsung dengan klien di kantor notaris dan secara tidak langsung melalui media elektroik.Kata-kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Pembuatan Akta, Notaris
Akibat Hukum Terhadap Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris Yang Musnah Dalam Penerbitan Salinan Akta Yanti Taslim
Officium Notarium Vol. 1 No. 3: DESEMBER 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss3.art2

Abstract

This study aims to determine the validity of copies of the deed issued from the perished Minute of the Deed and the legal consequences of the perished minutes in the issued copies of the deed. This is a normative legal research which uses statutory and concept approaches. The data collection was done through literature study and the secondary data were analyzed in an interpretative, deontic, and qualitative way. The results of the study concluded that, a copy of the deed remains valid if it is issued a day before the Minutes of Deed are perished and if the copy is published after the Minutes of Deed are perished through a court decision. A copy of the Deed which is issued a day after the Minutes of Deed is perished without going through the court is considered invalid. If the Minutes of Deed are destroyed due to force majeure, such as a building fire or flood, the Notary cannot be held responsible as it is beyond their control. If the Minutes of Deed are destroyed due to negligence or mistakes of the Notary, the Notary must compensate the losses incurred to the parties and/or receive administrative sanctions. A notary can take legal action to request a court order or suggest the parties to make a new deed whose contents also explain the revoking of the old deed that was destroyedKey Word:Legal Consequences, Minutes of Deed, Destruction AbstrakPenelitian bertujuan untuk mengetahui keabsahan salinan akta yang diterbitkan dari minuta akta yang musnah dan akibat hukum terhadap minuta akta yang musnah dalam salinan akta yang diterbitkan. Jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Pengumpulan data dengan studi pustaka. Data sekunder dianalisa secara intepretatif, deontik, dan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan, Salinan Akta tetap sah apabila diterbitkan pada tanggal 2 sebelum Minuta Akta musnah pada tanggal 3 dan apabila salinan tersebut terbit setelah Minuta Akta musnah melalui mekanisme penetapan pengadilan. Salinan Akta yang terbit pada tanggal 3 setelah Minuta Akta musnah pada tanggal 2 tetapi tanpa melalui mekanisme penetapan pengadilan dianggap tidak sah. Apabila Minuta Akta musnah disebabkan force majeur seperti kebakaran gedung atau banjir maka Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebab di luar kuasanya. Apabila Minuta Akta musnah akibat kelalaian atau kesalahan Notaris maka Notaris harus mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada para pihak dan/atau mendapat sanksi administrasi. Notaris dapat melakukan upaya hukum memohon penetapan pengadilan atau menyarankan pada para pihak untuk membuat akta baru yang isinya turut menerangkan mencabut akta lama yang musnah.Kata-kata Kunci:Akibat Hukum, Minuta Akta, Musnah
Kedudukan Sertipikat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Serta Kantor Pertanahan Erna Ferika Widyastuti
Officium Notarium Vol. 1 No. 3: DESEMBER 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss3.art7

Abstract

The purpose of this study is to determine the position of electronic certificates as evidence in civil procedural law in Indonesia, as well as to find out the responsibility of the Land Deed Maker Official and the Land Office for the validity of the data when land registration is carried out by the Land Deed Maker Official. This research was conducted using normative research methods, namely research focused on analyzing the application of rules or norms in positive law. Primary data is sourced from laws, government regulations and ministerial regulations and so on. The results of the study conclude that the position of electronic certificates in civil procedural law can be accepted as perfect evidence as an extension of the evidence in procedural law that has been in effect. The PPAT's responsibility in data validity is solely to check the certificate electronically on the page that has been determined by the land office, while for the land office if there is a difference in the data verification process there will be confirmation by the system and at the time of inputting it is checked repeatedly to minimize errorsKey Word: Land Office, Position, PPAT, Electronic Certificate, Data Validity AbstrakTujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui kedudukan sertipikat elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata di Indonesia, serta untuk mengetahui tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah serta Kantor Pertanahan terhadap validitas data pada saat pendaftaran tanah dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk menganalisis penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Data primer bersumber dari undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan Menteri. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kedudukan sertipikat elektronik dalam hukum acara perdata dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna sebagai perluasan dari alat bukti dalam hukum acara yang selama ini berlaku. Tanggungjawab PPAT dalam validitas data hanya semata-mata melakukan pengecekan sertipikat secara elektronik pada laman yang telah ditetapkan kantor pertanahan, sedangkan untuk kantor pertanahan apabila ada perbedaan dalam proses verifikasi data akan ada konfirmasi oleh sistem dan pada saat menginput dilakukan cek berulang-ulang untuk meminimalisir kesalahan.Kata-kata Kunci: Kantor Pertanahan, Kedudukan, PPAT, Sertipikat Elektronik, Validitas Data
Analisis Terhadap Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Perjanjian Inseminasi Buatan Melalui Sewa Rahim Randhitya Manggala Putra
Officium Notarium Vol. 1 No. 3: DESEMBER 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss3.art4

Abstract

This study examines the inheritance rights of children born from artificial insemination agreements through uterine rental (a review according to Indonesian positive law and Islamic law). There are 2 (two) problem formulations, namely, first, how is the legal status of children born from artificial insemination agreements through uterine rental in terms of Indonesian positive law and Islamic law? Second, how is the inheritance rights of children born from artificial insemination agreements through uterine rental in terms of positive Indonesian law and Islamic law? This is a normative legal research, using a statutory approach. The results of this study conclude that first, if the status of the woman who rents her womb is a woman who is not in a marriage bond or does not have a husband, then the child born is considered a child out of wedlock which is a child who is considered to be born due to adultery. If the status of the woman who rents out her womb is a woman who is in a legal marriage or has a husband, then the child born is the legal child of this woman whose womb is rented with her husband. The legal status of a child born from artificial insemination through uterine rental according to Islamic law is that the child belongs to the pregnant mother. Second, if the parent who entrusted the seed wants to have the child, then what they should do is to adopt the child. The share of inheritance for adopted children according to civil law can be done by will for the appointment of an heir, or by a testamentary grant. According to Islamic law, adopted children are entitled to a maximum of 1/3 of the inheritance of the heir as a mandatory will, which has been regulated in the compilation of Islamic law.Key Word: Inheritance Rights of Children, Artificial Insemination, Rent of Womb AbstrakPenelitian ini meneliti tentang hak waris anak yang dilahirkan dari perjanjian inseminasi buatan melalui sewa rahim (tinjauan menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam). Terdapat dua rumusan masalah yakni, pertama, bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dari perjanjian inseminasi buatan melalui sewa rahim ditinjau dari hukum positif Indonesia dan hukum islam? Kedua, bagaimana hak waris anak yang dilahirkan dari perjanjian inseminasi buatan melalui sewa rahim ditinjau dari hukum positif Indonesia dan hukum Islam? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, jika status perempuan yang menyewakan rahimnya adalah perempuan yang tidak dalam suatu ikatan perkawinan atau tidak memiliki suami, maka anak yang dilahirkan adalah anak luar perkawinan, yaitu anak yang dianggap dilahirkan karena perbuatan zina. Jika status perempuan yang menyewakan rahimnya adalah perempuan yang sedang dalam suatu ikatan perkawinan yang sah atau memiliki suami, maka anak yang dilahirkan adalah anak sah pasangan suami istri yang disewa rahimnya. Status hukum anak yang dilahirkan dari inseminasi buatan melalui sewa rahim menurut Hukum Islam adalah merupakan anak dari ibu yang mengandung. Kedua, jika orang tua yang menitipkan benih ingin memiliki anak tersebut maka hal yang dilakukan yaitu dengan cara pengangkatan anak atau adopsi. Bagian warisan untuk anak angkat menurut hukum perdata dapat menggunakan wasiat pengangkatan waris selain itu dapat juga menggunakan hibah wasiat. Menurut hukum Islam, anak angkat berhak memperoleh maksimal 1/3 bagian warisan pewaris sebagai wasiat wajibah yang mana hal ini sudah diatur dalam kompilasi hukum Islam.Kata-kata Kunci: Hak Waris Anak, Inseminasi Buatan, Sewa Rahim
Hak Imunitas Notaris Dalam Menjalankan Tugas Yang Tidak Dibebankan Mencari Kebenaran Materiil Taufik
Officium Notarium Vol. 1 No. 3: DESEMBER 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss3.art3

Abstract

This study aims to discuss the right of immunity of the notaries in carrying out their duties and responsibilities who are not charged with seeking material truth. The problems to be answered are: what is the basis for the judge's consideration (ratio decidendi) in the decision against a notary who is qualified to commit a crime and how is the right of immunity against a notary in carrying out their office without having to seek material truth. This study uses a normative legal research method using case study and statutory approaches. Data collection techniques in this study are in the form of literature and document studies. The results of the study conclude that firstly, the Judge's Consideration of a notary who is qualified to commit a crime in Decision Number; 336/Pid.B/2017/PN.Smn. refers to the fulfillment of the elements of article 266 paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with article 55 paragraph (1) of the Criminal Code so that the notary is qualified to commit a crime. In the Judge's Decision, it is more inclined to the Criminal Code (KUHP) without paying attention to the Notary Position Act (UUJN). Second, the task of a notary in making a deed is to establish what the parties want without further investigating the veracity of the data provided. The provision that the notary does not have to seek material truth from the appearers has not guaranteed the notary from legal snares. So the need for immunity rights against notariesKey Word: Iimmunity rights, material truth, notary responsibility AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai hak imunitas terhadap notaris dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang tidak dibebankan mencari kebenaran materiil. Permasalahan yang ingin dijawab adalah apa dasar pertimbangan hakim (ratio decidendi) dalam putusan terhadap notaris yang dikualifikasi melakukan tindak pidana dan bagaimanakah hak imunitas terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya dengan ketidakharusan mencari kebenaran materiil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi pustaka, studi dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, bahwa Pertimbangan Hakim terhadap notaris yang dikualifikasi melakukan tindak pidana dalam Putusan Nomor; 336/Pid.B/2017/PN.Smn. karena terpenuhinya unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sehingga notaris dikualifikasi melakukan tindak pidana. Pada Putusan Hakim lebih condong kepada Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana (KUHP) tanpa memperhatikan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Kedua, tugas seorang notaris dalam pembuatan akta adalah mengkonstaitir yang diinginkan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data yang diberikan. Ketentuan ketidakharusan notaris mencari kebenaran materiil dari penghadap belum menjamin notaris dari jerat hukum. Maka perlunya hak imunitas terhadap notaris.Kata-kata Kunci: Hak imunitas, kebenaran materiil, tanggungjawab notaris
Administrasi Dan Pertanggung Jawaban Notaris Atas Akta Notariil Yang Batal Demi Hukum Inka Candra Kharizma
Officium Notarium Vol. 1 No. 3: DESEMBER 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss3.art8

Abstract

The object of this research is "administration and notary accountability for notarial deed which is null and void". There are 2 (two) problem formulations in this study, namely first, what is the administrative form of a notarial deed which is null and void? Second, what is the form of a notary's responsibility for a notarial deed that is null and void? This is an empirical legal research using qualitative data analysis methods. The results of this study conclude that the administrative settlement and the notary's responsibility for the deed which is null and void then is responsible for completing the administrative deed in his office, and is responsible for the completion of the deed even though it is protected from sanctions. The suggestion that the author gives is expected to be a notary in making the deed, because the deed made will affect legal certainty for the parties and the legal actions that are accommodated in the deedKey Word: Administration, Deed Cancellation, Liability AbstrakObjek penelitian ini yakni “administrasi dan pertanggung jawaban notaris atas akta notariil yang batal demi hukum”. Terdapat dua rumusan permasalahan dalam penelitian ini yakni, pertama, bagaimana bentuk administrasi dari akta notariil yang batal demi hukum? Kedua, bagaimana bentuk pertanggungjawaban notaris atas akta notariil yang batal demi hukum? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan penyelesaian administrasi dan tanggung jawab notaris atas aktanya yang batal demi hukum kemudian bertanggungjawab melakukan penyelesaian administrasi akta pada kantornya, serta bertanggungjawab terhadap penyelesaian akta tersebut walaupun terhindar dari sanksi. Saran yang penulis berikan diharapkan notaris dalam melakukan pembuatan akta, karena akta yang dibuat akan mempengaruhi kepastian hukum pada para pihak dan perbuatan hukum yang diakomodir dalam akta.Kata-kata Kunci: Administrasi, Pembatalan Akta, Tanggung Jawab
Tanggung Jawab Notaris yang Memalsukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual (Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Dps) Putri Ayu Salamah S.
Officium Notarium Vol. 1 No. 3: DESEMBER 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss3.art5

Abstract

This research examines the responsibility of a Notary who falsifies the Deed of Sale and Purchase Agreement and Authorization to Sell by conducting a study on the Denpasar District Court Decision Number 89/Pid.B/2020/PN.Dps. The problems formulated in this research are first, how is the responsibility of the Notary who falsifies the Sale and Purchase Binding Agreement and Sales Authorization Deed and second, how is the implementation of the responsibility to the Notary who falsifies the Sale and Purchase Binding Agreement and Selling Authorization Deed. This is a normative legal research with a statutory approach and analyzed using qualitative analysis methods. The results of this study conclude that first, responsibility of the Notary who falsifies the Deed of Binding Sale and Purchase Agreement and the Power to Sell is to provide sanctions, both administrative sanctions for violating several provisions in the Notary Position Act, civil sanctions due to the falsification of the deed has been cause harm to the owner of the original Certificate of Ownership, and criminal sanctions because the actions of the Notary have fulfilled the elements of a criminal act as regulated in Article 264 paragraph (1) Letter a of the Criminal Code jo. Article 88 of the Criminal Code. Second, the implementation of these responsibilities is not fully in accordance with what is regulated in the law. If it is based on the provisions of Article 13 of the Law on Notary Positions and Permenkumham Number 16 of 2016 concerning Procedures for Imposing Administrative Sanctions Against Notaries, the sanction given to notaries is dishonorable dismissal which causes the notary to have to submit the protocol and can no longer accept work in whatever form, but in reality the notary is still practicing in his position as a notary which can be concluded that the administrative sanctions given to the notary are not dishonorable dismissal. While the civil and criminal sanctions given are in accordance with what is regulated in the law, namely by giving a prison sentence of 2 months to a Notary.Key Word: Notary Responsibility, Deed Forgery, Authentic Deed, Application AbstrakTesis ini meneliti tentang tanggung jawab Notaris yang memalsukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual dengan melakukan studi atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Dps. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini, pertama, bagaimana tanggung jawab Notaris yang memalsukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual dan kedua, bagaimana penerapan dari tanggung jawab kepada Notaris yang memalsukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama tanggung jawab dari Notaris yang memalsukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual ialah dengan pemberian sanksi baik itu sanksi administratif karena telah melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sanksi perdata karena akibat adanya pemalsuan akta tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pemilik dari Sertifikat Hak Milik yang asli, dan sanksi pidana karena perbuatan Notaris telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 264 ayat (1) Huruf a KUHP jo. Pasal 88 KUHP. Kedua, penerapan dari tanggung jawab tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Jika didasarkan pada ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris maka seharusnya sanksi yang diberikan kepada notaris adalah pemberhentian dengan tidak hormat yang menyebabkan notaris harus menyerahkan protokolnya dan tidak dapat lagi menerima pekerjaan dalam bentuk apapun namun pada kenyataannya notaris tersebut masih berpraktek dalam kedudukannya sebagai notaris yang dapat disimpulkan bahwa sanksi administratif yang diberikan kepada notaris tersebut bukanlah pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan sanksi perdata maupun pidana yang diberikan telah sesuai dengan apa yang di atur di dalam undang-undang yaitu dengan diberikannya hukuman pidana penjara selama 2 bulan kepada Notaris.Kata-kata Kunci: Tanggung Jawab Notaris, Pemalsuan Akta, Akta Autentik, Penerapan
Efektivitas Kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Masa Pandemi Covid-19 Rahmad Sesar Oktaviyano
Officium Notarium Vol. 1 No. 3: DESEMBER 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss3.art19

Abstract

Land registration as the implementation of Article 19 of the UUPA is one of the Government's efforts to provide legal certainty. At the beginning of 2020, the world was faced with the Covid-19 pandemic. The Indonesian government responded to the pandemic by issuing Presidential Decree No. 2011 of 2020 regarding the Establishment of a Covid-19 Public Health Emergency, Social Distancing Policy, Psychological Distancing, Work From Home, Work From Office and social restrictions. The policy affects services to the community who want to manage land rights at the National Land Agency office. Service becomes hampered or takes a very long time. Likewise, PPAT must follow the new procedure. The formulation of the problems are first, what is the urgency of registering land rights? Second, how is the effectiveness of PPAT's performance in the implementation of land rights registration during the Covid-19 Pandemic? This is a normative research with statutory and conceptual approaches. The results of the study concluded that land is very important in people's lives and the registration of land rights can provide benefits for the community and the government, namely providing legal certainty and legal protection to the holders of rights to a plot of land. The existence of Covid-19 has resulted in the National Land Agency having to work on finding suitable innovations or steps and adjusting a good work system so that services do not become increasingly hampered by digital or electronic systems.Key Word: Covid-19, PPAT, Land Rights Registration AbstrakPendaftaran tanah sebagai pelaksanaan Pasal 19 UUPA merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Di awal Tahun 2020, dunia dihadapkan dengan pandemi Covid-19. Pemerintah Indonesia merespon pendemi tersebut dengan mengeluarkan Keppres Nomor 2011 Tahun 2020 mengenai Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, Kebijakan Social Distancing, Pysichal Distancing, Work From Home, Work From Office serta pembatasan dalam bersosial. Kebijakan itu berpengaruh terhadap pelayanan terhadap masyarakat yang ingin melakukan pengurusan mengenai hak atas tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional. Pelayanan menjadi terhambat atau memakan waktu yang sangat lama. Begitu juga PPAT yang harus mengikuti prosedur yang baru. Rumusan masalah yaitu, pertama, apa urgensi pendaftaran hak atas tanah? Kedua, bagaimana efektivitas kinerja PPAT dalam pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah di masa Pandemi Covid-19? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, tanah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan adanya pendaftaran hak atas tanah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pemerintah yaitu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. Adanya Covid-19 mengakibatkan Badan Pertanahan Nasional harus bekerja menemukan inovasi atau langkah yang cocok dan penyesuaian sistem kerja yang baik agar pelayanan tidak menjadi semakin terhambat dengan sistem digital atau elektronik.Kata-kata Kunci: Covid-19, PPAT, Pendaftaran Hak Atas Tanah

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1: MEI 2023 Vol. 2 No. 3: DESEMBER 2022 Vol. 2 No. 2: AGUSTUS 2022 Vol. 2 No. 1: APRIL 2022 Vol. 1 No. 3: DESEMBER 2021 Vol. 1 No. 2: AGUSTUS 2021 Vol. 1 No. 1: APRIL 2021