MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Fokus keilmuan di bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7 No 3 (2021): Agustus 2021"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM TANGGAP KARAWANG OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARAWANG: Array ]]>
<![CDATA[Elda Riani]]>;
<![CDATA[Maulana Rifai]]>;
<![CDATA[Kariena Febriantin]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 3 (2021): Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (260.278 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v7i3.2478
<![CDATA[Research is intended to find out how the implementation of the Karawang Response Program carried out by the communication and information officer of the Karawang district, to accommodate and settle any existing issues in society through public complaints. The method used was to use a descriptive method with a qualitaitive, narrative approach. The resulting data include primary data coming from the informant directly and secondary data coming from other data support. The study is conducted by direct observation, in-depth interviews of supportive sources and instrument reinforced by documentation and is supported by secondary data available. Studies have shown that the implementation of the Karawang Response Program (Tangkar) is good, even throught teh implementation of it still has several flaws in it. Such as a direct lack of socializing of the community and a lack of support facilities like a free internet network for the community.]]>
<![CDATA[DELIBERATIVE DEMOCRACY DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA (Studi Pada Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan) ]]>
<![CDATA[Rahmat Rafinzar]]>;
<![CDATA[Kismartini]]>;
<![CDATA[Retno Sunu Astuti]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 3 (2021): Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (489.847 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v7i3.2479
<![CDATA[The purpose of this research is to measure the adjustment of implementation musrenbangdes with the principles of deliberative democracy and to assess the results of implementation of musrenbangdes in Pulau Rimau Subdistrict, Banyuasin Regency, South Sumatra. Descriptive research method with the approach used in this research process. The data analysis technique used by the researcher is Miles and Huberman. The results of this study indicate that the implementation of the principles of deliberative democracy in the musrenbangdes is weak because it has obstacles in reporting and realizing the results of the musrenbang. The community is not comprehensive in the process of implementing the musrenbang too, this interaction is contrary to the principles of deliberative democracy which is optimizing the role of the community in the process.]]>
<![CDATA[MOTIVASI PEGAWAI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH ]]>
<![CDATA[Imam Sofyan]]>;
<![CDATA[Meldi Amijaya]]>;
<![CDATA[Erdiyansyah]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 3 (2021): Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (280.746 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v7i3.2480
<![CDATA[Rendahnya motivasi kerja pegawai ditunjukkan oleh adanya sebagian pegawai yang hanya datang duduk dan menunggu waktu untuk istrahat, serta kurangnya desakan pimpinan membuat pegawai kurang termotivasi dan merasa aman dengan keadaan saat ini. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini untuk menginvestigasi motivasi pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan makna dan permasalahan utama terkait dengan motivasi pegawai. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling kepada seluruh informan dengan pertimbangan bahwa informan penelitian ini adalah pegawai yang memahami masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan aspek gaji dan kepastian penghasilan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis telah terpenuhi, sehingga hal ini tidak lagi dianggap sebagai aspek yang mempengaruhi motivasi pegawai, sedangkan kebutuhan rasa aman dan kebutuhan sosial yang dikaji dengan tinjauan aspek kenyamanan dalam bekerja dan keharmonisan dalam hubungan kerja di lingkungan kantor belum terpenuhi dengan baik. Begitupun dengan kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri belum terpenuhi. Motivasi yang yang rendah dari penelitian ini karena kurangnya semangat kerja, etos kerja dan inovasi dari pegawai yang disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAERAH (KPAD) DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KOTA TASIKMALAYA ]]>
<![CDATA[Dandan Haryono]]>;
<![CDATA[Nurlatipah Nasir]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 3 (2021): Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (389.392 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v7i3.2481
<![CDATA[Kota Tasikmalaya menjadi salah satu kota yang memiliki tingkat epidemisitas HIV/AIDS kategori concentrated epidemic level. Bila tidak dilakukan upaya penanggulangan yang tepat, maka level nya bisa menjadi generalize epidemic level. Temuan kasus HIV/AIDS dari tahun ke tahun terus meningkat dan ditemukan masalah penelitian diantaranya: sarana prasarana belum memadai, sumber daya manusia yang kurang, serta kerja sama dengan belum di lakukan secara formal baik itu dengan swasta maupun lingkungan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan kapasitas kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif jenis studi kasus dengan pendekatan kualitatif, Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, wawancara mendalam, focus group discussion dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan, reduksi data, display data, drawing conclusion. Validasi data dengan menggunakan triangulasi sumber. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa pengembangan kapasitas kelembagaan Komisi Penanggulangan Aids Daerah belum efektif dalam pencegahan dan penanggulangan Aids dan masih terdapat beberapa faktor penghambat di diantaranya, pertama dimensi individu dengan keterbatasan jumlah pegawai di KPAD Kota Tasiklamaya mempengaruhi efektifitas capaian kinerja KPAD Kota Tasikmalaya baik secara kualitas maupun kuantitas. Kedua dimensi struktur yaitu struktur organisasi KPAD Kota Tasikmalaya belum terisi lengkap sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tasikmalaya. Selain itu, kepemimpinan yang ada saat ini masih belum efektif dalam mendorong keterlibatan seluruh stakeholder serta komunikasi dalam pelaporan yang dinilai memiliki rentang waktu yang lama. Ketiga dimensi sistem aturan hukum yang saat ini telah ada dinilai belum cukup dan masih perlu diperkuat dengan Peraturan Walikota. Koordinasi antar SKPD saat ini belum maksimal dan tim koordinasi yang ada pun belum efektif. Kerjasama yang dilakukan dengan berbagai pihak masih banyak yang bersifat tidak tertulis. Secara keseluruhan, dalam dimensi ini ditemukan bahwa belum ada komitmen yang penuh dari seluruh stakeholder dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS secara menyeluruh dalam berbagai aspek kegiatan di Kota Tasikmalaya, untuk bersatu, bersinergi dan saling mendukung]]>
<![CDATA[AKTUALISASI SISTEM PERTAHANAN RAKYAT SEMESTA (SISHANTA) DAN DINAMIKA POTENSI ANCAMAN ]]>
<![CDATA[Yudi Rusfiana]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 3 (2021): Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (270.519 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v7i3.2482
<![CDATA[Sishanta can be actualized in the face of all the dynamics of potential threats to national defense that are rapidly developing in line with the development of the strategic environment that can create threats that are not only military threats, but also non-military ones. Threats are not only traditional but also non-traditional. The formation of a reserve component (komcad) as an element of non-military defense forces, is functioned to assist the main component (computing) of national defense (TNI). The reserve component is a solution to deal with potential military threats in the context of the fifth and even sixth generation wars that are non-military. Furthermore, state defense in this case is useful as the main teaching material given to members of the state defense reserve component so that through this effort Sishanta as a state defense system can be actualized. Because the involvement of citizens in the effort to defend the country is part of the responsibility of citizens. This responsibility is impliedly mandated by the constitution, as well as Law no. 3 of 2002 on National Defense. With the aim of maintaining the survival of the nation and state.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN BANDUNG ]]>
<![CDATA[Eko Bayu Nugroho]]>;
<![CDATA[Widya Setiabudhi]]>;
<![CDATA[Mohammad Benny Alexandri]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 3 (2021): Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (317.145 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v7i3.2483
<![CDATA[Background The Bandung Regency Government has implemented the National Health Insurance (JKN) program as mandated by Presidential Regulation Number 82 of 2018. JKN participation in Bandung Regency is still below the 95% target and budget utilization is not optimal. This study is expected to provide recommendations for achieving UHC in Bandung Regency. Research Objectives: In Bandung Regency, to find out the substance and context of the implementation of the JKN policy to find out the reasons and suggestions that limit the implementation of UHC. Methods: This type of research is qualitative, descriptive and the Bandung Regency Health Insurance Satlak Team is the research site in Bandung Regency. The research tool is an in-depth guide to interviews. Content and JKN policies are implemented in Bandung Regency. The research variable is content. Results: In terms of substance and context of policy implementation, the JKN policy in Bandung Regency has been implemented well. However, there are still obstacles in recording the population, so that the UDB data at the Kelurahan level has not been updated optimally. Conclusion: understanding the substance and context of the JKN policy implemented by Bandung Regency to fulfill the basic rights of the community in health services. Updating the UDB data affects the accuracy and availability of funds to ensure that JKN covers the community.]]>
<![CDATA[AKSELERASI PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA DANAU TOBA (Studi Realisasi Prinsip Good Governance Pada Badan Pelaksana Otorita Danau Toba) ]]>
<![CDATA[Nurul Annisa Wulandari]]>;
<![CDATA[Dede Sri Kartini]]>;
<![CDATA[Neneng Yani Yuningsih]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 3 (2021): Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (437.871 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v7i3.2484
<![CDATA[This research is motivated by Lake Toba tourism which has not been managed optimally, resulting in low interest in tourist visits. In addition to overlapping central and regional government authority arrangements, this condition is exacerbated by the lack of public understanding regarding tourism, the lack of information disclosure, and the lack of involvement of indigenous peoples which have implications for the rise of community land acquisition conflicts. The purpose of this study is to explain how BPODT develops Lake Toba tourist destinations based on the principles of good governance proposed by Sedarmayanti (2007) based on aspects of transparency, accountability, and participation. The research is qualitative, primary data obtained through observation and interviews, data analysis and validation using triangulation. The results show that the development of Lake Toba tourism objects by BPODT is still not optimal, it can be seen that there is a lack of openness, information, and coordination. Based on the accountability aspect, BPODT is trying its best to make the Lake Toba tourist area a world-class tourism area that is superior and supported by adequate infrastructure. As well as implementing ecosystem maintenance policies through the prevention and management of the Lake Toba tourist attraction area. Regarding the participation of BPODT and stakeholders, it is currently running, although there are still land acquisition conflicts. As well as implementing ecosystem maintenance policies through the prevention and management of the Lake Toba tourist attraction area. Regarding the participation of BPODT and stakeholders, it is currently running, although there are still land acquisition conflicts. As well as implementing ecosystem maintenance policies through the prevention and management of the Lake Toba tourist attraction area. Regarding the participation of BPODT and stakeholders, it is currently running, although there are still land acquisition conflicts.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG ]]>
<![CDATA[Feri Safuan]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 3 (2021): Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (234.314 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v7i3.2485
<![CDATA[So far, the government has implemented a policy for tackling the impact of the use of motor vehicles one of which is the policy in the public service in the manufacture of motor vehicle testing. Department of Transportation as the implementer of policy areas rated yet to change signifikan.Tujuan this study is to analyze and determine the implementation of the policy on motor vehicle testing service (Kier) conducted Bandung District Department of Transportation The theory used to guide research is theory policy implementation. This research approach using qualitative research methods to study descriptive design, results showed that implementation of the policy on motor vehicle testing service has not done well, Seen from the conclusion that the service is not yet optimal in implementing motor vehicle permit (Kir) by Bandung District Department of Transportation due by factors which consist of: (a) Standards and Targets policy / size and policy objectives; (B) Resources; (C) Characteristics of the implementing organization; (D) Communications between organizations (e) The disposition or attitude of the implementers (f) The social environment, economic and political]]>
<![CDATA[INOVASI KEBIJAKAN PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Thalita Rifda Khaerani]]>;
<![CDATA[Rosa Anggraeny]]>;
<![CDATA[Muhammad Gilang Akbar Ramadhan]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 3 (2021): Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (323.07 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v7i3.2486
<![CDATA[The problem of plastic waste confronts the Balikpapan City government in implementing regulations and innovations that are continuously updated in reducing plastic waste management in Balikpapan City. This is done because the community and business actors are still dominant who ignore environmental conditions and applicable regulations. This study aims to analyze the innovation efforts to reduce plastic waste, as well as to describe the inhibiting factors for plastic waste reduction innovation at the Balikapapan City Environmental Service. The type of research is descriptive qualitative research with data collection techniques, library techniques and field techniques with observation, interviews, documentation and focus group discussions (FGD) along with data analysis techniques in the form of data condensation, data presentation and drawing conclusions and verification. The results showed that the policy innovation for reducing single-use plastic waste was carried out through several stages, namely generating opportunities through several Regional Regulations and Mayor Regulations there was a positive trend of changes in community behavior. Developing and Designing with the participation and involvement of the community in the realization of the implementation of innovation in reducing plastic products/packaging. Replicating and appointing through socialization and the issuance of local regulations have an impact on the growth of public awareness. Analyzing and learning there are positive changes but they are running slowly due to the Covid-19 pandemic in the implementation process which is not optimal. And found three factors inhibiting the innovation process, namely, pressure and burden, dealing with failure, and organizational arrangements]]>
<![CDATA[STRATEGI DALAM PENANGANAN KASUS LUMPUR LAPINDO PADA MASYARAKAT TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO PORONG-SIDOARJO JAWA TIMUR ]]>
<![CDATA[Dhesta Mey Intakhiya]]>;
<![CDATA[Ulfah Primurdiani Santoso]]>;
<![CDATA[Dyah Mutiarin]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 3 (2021): Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (495.782 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v7i3.2487
<![CDATA[This article discusses the strategic efforts in handling the Lapindo mudflow case and the impact caused by the community victims of the Lapindo mudflow case that occurred in Porong Sidoarjo, East Java. The government has tried to make various efforts to repair and rebuild assets to meet the needs of the victims of the Lapindo mudflow. The Lapindo mud disaster caused a huge impact in changing the social order, from the social system, social structure, to the economy and so on. This study uses a qualitative approach with case study methods and the data obtained are secondary data in the form of archives, photos, documents, literature, written sources, and so on. Then the NVivo application is also used which can answer the needs of qualitative researchers and the methods used are qualitative and quantitative in managing and analyzing data effectively and efficiently. The strategy for handling the victims of the Lapindo mudflow is still not good in terms of social, economic and other aspects because there is no handling from the government that supports the needs in terms of substituting livelihoods and other assistance for victims of the Lapindo mudflow, as well as the problem of compensation provided and not in accordance with the agreement at the beginning and there is a delay in payment]]>
