MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Fokus keilmuan di bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8 No 2 (2022): Mei 2022"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[MANAJEMEN STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI PERMASALAHAN TUNA SOSIAL DI KOTA BEKASI (Studi pada Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan) ]]>
<![CDATA[Bagus Ibnu Santoso]]>;
<![CDATA[Eka Yulyana]]>;
<![CDATA[Lina Aryani]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2022): Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (207.769 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i2.2699
<![CDATA[Kehidupan yang layak dan kesejahteraan sosial pada dasarnya berhak untuk dimiliki oleh setiap individu. Namun pada kenyataannya, terdapat masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, terutama di Kota Bekasi. Itulah salah satu penyebab adanya Tuna Sosial di Kota Bekasi. Keberadaan Tuna Sosial tersebut, menimbulkan dampak dan polemik. Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui manajemen strategi Dinas Sosial Kota Bekasi dalam menangani permasalahan Tuna Sosial di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan teori manajemen strategi dengan indikator Formulasi Strategi, Implementasi Strategi dan Evaluasi Strategi. Metode penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Observasi, wawancara, dan dokumentasi menjadi teknik pengumpulan data yang digunakan. Teknik uji keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi dengan jenis triangulasi teknik. Hasil Penelitian menunjukan bahwa formulasi strategi Dinas Sosial Kota Bekasi berlandaskan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota, Implementasi strategi dari Dinas Sosial Kota Bekasi yaitu dengan menjalankan standar pelayanan minimal berupa rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial di luar panti sosial, dan Evaluasi strategi dalam menangani Tuna Sosial yaitu perbaikan dalam melakukan rehabilitasi dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada Tuna Sosial.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA TANGERANG SELATAN (Studi Pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan) ]]>
<![CDATA[Anggun Prasetya]]>;
<![CDATA[Abdul Rahman]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2022): Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.372 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i2.2700
<![CDATA[Child protection in Indonesia is a policy imperative, there are 80 million childrenscattered in various regions where their rights must be fulfilled. The Indonesiangovernment seeks to fulfill child protection by initiating the KLA program (Cityfor Children) in 2005 to accelerate the Convention on the Rights of the Child. Thepurpose of this study was to analyze the implementation of the KLA policy in South Tangerang City during the pandemic by using the Van Meter and Van Hornpolicy implementation model indicators. This research method uses a descriptivemethod with a qualitative approach. Data collection techniques throughobservation, interviews and documentation. The results showed that of the 6dimensions measured (Policy Size and Objectives, Resources, Characteristics ofImplementing Agencies, Attitudes or Tendencies, Inter-OrganizationalCommunication, Economic, Social, Political Environment) in general theimplementation of the City Eligibility policy during the pandemic in SouthTangerang City. good enough. However, the dimensions of resources and thedimensions of communication between organizations are still the biggestchallenges. Budget constraints are the cause of the non-optimal dimensions ofresources. On the other hand, policy socialization activities to the public are stillnot massive, and understanding of policy substance among policy implementersstill needs to be improved. Therefore, this study recommends that policysocialization to the public can be intensified. In addition, increasingunderstanding of the substance of the policy to the implementers also needs to beencouraged]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN PADA INSTALASI RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKARWANGI ]]>
<![CDATA[Arie Melani Purbasari]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2022): Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (511.814 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i2.2701
<![CDATA[Sekarwangi Regional General Hospital, Sukabumi Regency changed its status from SKPD/OPD to Regional Public Service Agency for Sekarwangi Hospital since January 1, 2010, The implementation of the policy is expected to improve health services. The backgroundof the implementation of BLUD policies is that the division of labor in services is not yet optimal, the details of costs in the Budget Business Plan are not yet complete, RSUD employees do not understand the pattern of professional BLUD management. The work orientation of employees does not reflect the pattern of BLUD management. Therefore, this study describes the effect of BLUD policy implementation on the effectiveness of services in outpatient installations. This study took a sample of 98 people with descriptive and quantitative/correlation data analysis techniques. Correlation analysis of variable (X) with variable (Y) using SPSS 13 For Windows. The two research variables are strongly correlated, the analysis above proves that the significance figure can be known, the total correlation coefficient is 0.581 (medium/sufficient level). The results of the study stated: There is a positive and significant effect between the implementation of policies regarding regional public service agencies on the effectiveness of services in outpatient installations at Sekarwangi Hospital, Sukabumi Regency]]>
<![CDATA[QUO VADIS PEMILU SERENTAK? (Studi Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilu Serentak 2019 di Kota Balikpapan) ]]>
<![CDATA[Dian Isfiana]]>;
<![CDATA[I Ketut Gunawan]]>;
<![CDATA[Muhammad Hairul Saleh]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2022): Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (425.499 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i2.2702
<![CDATA[Penelitian ini menyoroti Pilkada serentak 2019 di Balikpapan dengan mengkaji perilaku memilih dan proses penghitungan suara. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah ini, pemilu semacam itu dibandingkan dengan pemilu non-serentak 2014. Data dikumpulkan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan kerja lapangan (observasi, wawancara, dokumentasi) dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan umum eksekutif dan legislatif serentak mampu mendongkrak partisipasi masyarakat karena adanya magnet pemilihan, yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun demikian, dapat diamati perilaku pemilih yang ceroboh disumbangkan oleh banyaknya pilihan untuk memilih calon anggota parlemen baik di tingkat nasional maupun lokal. Dalam proses penghitungannya secara manual, memakan waktu yang cukup lama sehingga menimbulkan kelelahan fisik dan psikis yang akut. Sementara di tingkat nasional menelan 894 nyawa, di daerah penelitian menelan dua nyawa. Poin penting untuk menghadapinya adalah adanya magnet pemilu (pemilihan eksekutif) yang akan mendongkrak jumlah peserta. Kedua, pemisahan pemilu serentak antara tingkat nasional dan lokal, yang akan mengurangi jumlah pilihan untuk memilih calon anggota parlemen, yang berarti mengurangi waktu penghitungan suara dan kelelahan. Terakhir, pengenalan pemilu digital, terutama saat teknologi pemungutan suara digital sangat aman dan terpercaya, serta kesiapan masyarakat.]]>
<![CDATA[ADAPTASI INOVASI GO-DIGITAL DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA MASA PANDEMI COVID-19: (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda) ]]>
<![CDATA[Anita Wahyuni]]>;
<![CDATA[I Ketut Gunawan]]>;
<![CDATA[Jauchar Barlian]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2022): Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (359.737 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i2.2703
<![CDATA[This research focuses on Go-Digital innovation carried out by government institution, by examining forms of innovation, their development, the adaptation of such innovations during the pandemic Covid-19 era, and the results of the innovation adaptation efforts. The object of this research is the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) of Samarinda city, where the data was collected by employing bibliographical research and field work (observation, interviews) and analyzed by using descriptive, qualitative analysis. Research findings show that there are 12 forms of innovation carried out by Disdukcapil where all innovation related to public services. Secondly, Go-Digital innovations 270have been initiated since 2018and continued to be developed until recently for the best results, quantitatively and qualitatively. Thirdly, due to adaptation efforts, the promoted innovation successfully survived during the pandemic era, and even transformed positively in providing public service to the community, indicated by the shorter time needed in delivering public services, service quality can be maintained, and the number of customers do not decrease in general]]>
<![CDATA[PENYELENGGARAAN PAGELARAN OLAHRAGA BALAP DI SIRKUIT MANDALIKA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN NATION BRANDING INDONESIA ]]>
<![CDATA[Vicky Rahmadana]]>;
<![CDATA[Havidz Ageng Prakoso]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2022): Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (324.158 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i2.2704
<![CDATA[Indonesia experienced an economic recession during the Covid-19 pandemic, so the government tried to restore the national economy by doing various ways, such as by increasing nation branding. The implementation of racing sports, namely WSBK (World Super Bike) and MotoGP at the Mandalika Circuit, has great potential in improving Indonesia's nation branding. Therefore, this study aims to describe how the influence ofracing sports performances at the Mandalika Circuit on the improvement of Indonesia's nation branding. This study uses a qualitative descriptive research method using a conceptual framework, namely nation branding and sport tourism. The results obtained are that the WSBK and MotoGP performances at the Mandalika Circuit have succeeded in increasing Indonesia's nation branding at the international level, so that it has the potential to attract economic benefits from tourism and contribute to national economic recovery. The WSBK and MotoGP shows are great sport tourism opportunities for Indonesia in the future, because they not only improve the country's image in the international world but also have the potential to become a large foreign exchange contributorfor the country]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENGAWASAN LEGISLATIF (Pengawasan Terhadap Kebijakan Infrastruktur Jalan Provinsi Tahun 2020) ]]>
<![CDATA[Muhammad Iqbal N]]>;
<![CDATA[Randy Aulia N]]>;
<![CDATA[M Rafly Ashari]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2022): Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (510.97 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i2.2705
<![CDATA[Proses Pengawasan Kebijakan infrastruktur jalan Provinsi Riau dilaksanakan/ oleh pemerintah daerah yaitu Dinas PUPR Provinsi Riau yang bertindak sebagai mitra dari DPRD Provinsi Riau. Adapun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau bertindak sebagai lembaga pengawas jalannya kebijakan pemerintah daerah tersebut. Melihat entuk-bentuk pengawasan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan provinsi yaitu, pengawasan preventif dan pengawasan represif. Serta mengetahui faktor-faktor penghambat pengawasan DPRD Provinsi Riau terhadap infrastruktur jalan provinsi pada tahun 2020. Fungsi pengawasan yang telah dilakukan DPRD Provinsi Riau baik Pengawasan Preventif maupun Pengawasan Represif belum optimal. Kerangka jaringan jalan dan rincian penataan pondasi jalan antara jalan di tingkat kabupaten/kota hingga nasional di beberapa perlintasan jalan belum sinergis, sehingga memberikan hambatan bagi kendaraan yang melintasinya. Patut diakui bahwasannya jalan-jalan yang ada di tingkat nasional dan jalan-jalan sub-nasional belum bersinergi karena ada partisi yang eksplisit termuat pada semua jalan penting bagi unit transportasi, jika dengan beberapa jalan-jalan nasional stabil dan kuat sedangkan jalan-jalan sub-nasional (jalan tingkat daerah) tidak stabil dan kuat. Ujung-ujungnya, biaya transportasi tetap tinggi karena sebagian ruas jalan kondisinya memprihatinkan]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGELOLAAN ASET DESA BERBASIS APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN ASET DESA “SIPADES” DI DESA KARANGJALADRI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[Rachmat Hidayat]]>;
<![CDATA[Irfan Nursetiawan]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2022): Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (368.48 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i2.2706
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi dari hasil observasi yang menemukan beberapa permasalahan dalam Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES” di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yaitu: Kurangnya pengarahan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait panduan penggunaan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa, belum ada penekanan khusus untuk penggunaan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa, tidak adanya pembaharuan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES” di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik pengolahan/analisis data melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian, dapat diketahui Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES” di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran belum berjalan dengan optimal. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya anggaran karena tidak mempunyai pendapatan asli desa dan dana turun tidak tepat waktu, kurangnya pembinaan dan peningkatan kompetensi dari dinas terkait, aplikasi sipades belum berjalan dengan optimal. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan diantaranya, menganggarkan yang lebih besar lagi anggarannya, mencari anggaran dari pendapatan lain dengan cara menambah PADes ataupun dari sumbangan pihak ketiga dan upaya selanjutnya dengan tukar fungsi anggaran terlebih dahulu, diadakannya pelatihan-pelatihan berkaitan dengan pengelolaan aset desa dan mendatangkan pihak yang terkait dengan pengelolaan aset desa untuk melakukan pembinaan terhadap perangkat desa, BPD, LPM yang dianggarkan dari APBDes]]>
<![CDATA[DAMPAK BEKERJA DARI RUMAH (WORK FROM HOME) DI INSTANSI PEMERINTAHAN ]]>
<![CDATA[Sufri Nuryamin]]>;
<![CDATA[Widuri Wulandari]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2022): Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (428.701 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i2.2707
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak bekerja dari rumah (Work From Home) yang dilakukan oleh instansi pemerintahan khususnya pada lembaga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Penerapan bekerja dari rumah merupakan sesuatu yang baru terjadi di lingkungan pemerintahan. Pada awal pandemic Covid-19, baik instansi pemerintahan maupun swasta diharuskan untuk Work From Home (WFH). Jam kerja dan tanggung jawab para Aparatur Sipil Negara (ASN) berubah karena adanya penerapan WFH. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), merupakan instansi pemerintahan yang memiliki tanggung jawab salah satunya adalah melakukan pengawasan ke desa-desa dan daerah tertinggal di seluruh Indonesia, bersosialisasi dengan masyarakat desa. Namun dengan adanya WFH, mempengaruhi jam kerja dan tanggung jawab ASN Kemendes PDTT. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan aplikasi Nvivo dalam pengelolaan data wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu dampak bekerja dari rumah (Work From Home) di instansi pemerintahan, khususnya Kemendes PDTT dilihat dari tiga dimensi. Dimensi pertama yaitu dari dimensi ekonomi yaitu adanya pengurangan belanja pegawai karena tidak adanya pengeluaran untuk biaya perjalanan dinas dan juga biaya pengadaaan barang untuk rapat seperti pulpen, buku dan lainnya. Dari dimensi teknologi, para ASN lebih banyak menggunakan teknologi saat bekerja dengan demikian adanya penambahan pengetahuan terkait teknologi, dan yang terakhir sosial, karena keterbatasan gerak, kurangnya kunjungan ke desa-desa dan daerah hal ini mengakibatkan kurangnya interaksi dengan masyarakat secara langsung]]>
<![CDATA[EVALUASI METODE REGISTRASI DATA PEMILIH DALAM JAMINAN PERLINDUNGAN HAK UNTUK MEMILIH (Studi Registrasi Data Pemilih di Apartemen Kalibata City) ]]>
<![CDATA[Woro Kandito]]>;
<![CDATA[Caroline Paskarina]]>;
<![CDATA[Ratnia Solihah]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2022): Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (262.736 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i2.2708
<![CDATA[Perludem mengemukakan banyaknya pemilih di hunian vertikal Provinsi DKI Jakarta belum terdokumentasi dengan baik akibat sulitnya aparat melakukan pendataan maupun pencocokan dan penelitian yang terbentur oleh pengelola. Penelitian ini bertujuan menganalisis mengapa metode registrasi pemilih yang digunakan belum optimal dalam mendata pemilih yang bermukim di area vertikal. Hasil penelitian mengetahui penggunaan dalam melindungi hak memilih saat pengumpulan data pemilih di Kalibata City maupun keterbatasannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data wawancara, kepustakaan, media cetak dan elektronik serta triangulasi sumber yang menghasilkan penelitian bahwa adanya jaminan universal suffrage dimana segala aturan lokal yang menghalangi pendataan dapat diindikasikan melanggar HAM, regulasi tersebut dapat dieksposisi menentang konstitusi. Pasifnya Partisipasi penghuni dengan tingginya migrasi memerlukan dukungan kemajuan teknologi dalam proses pendataan di wilayah vertikal. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menghasilkan pemutakhiran data di hunian vertikal efisien dan valid. Karenanya, dorongan menuju teknologi biometrik telah difasilitasi oleh sebagian besar yang bersifat apolitis (IDEA, 2017). Area flat melengkapi hunian dengan RT/RW, tetapi yang belum memiliki, kepengurusan sementara berfusi dengan RT/RW terhampir sesuai keputusan kelurahan. KPU Kota Jakarta Selatan bersama pengelola area flat Kalibata City mengharmonisasi data secara berkelanjutan dengan disdukcapil dan memfasilitasi prosedural pindah memilih serta mendirikan TPS Khusus.]]>
