Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara merupakan jurnal yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau. Jurnal ini sebagai wahana informasi ilmiah bidang ilmu administrasi dan kebijakan publik baik di level nasional maupun regional. Lembaga Jurnal Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara terbit tiga nomor dalam satu tahun (April, Agustus, dan Desember).
Articles
25 Documents
<![CDATA[Pengelolaan Dana Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan ]]>
<![CDATA[Ahmad Basri]]>;
<![CDATA[Andi Tenri]]>;
<![CDATA[Syahril Ramadhan]]>
<![CDATA[ Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 11, Nomor 1, April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (299.683 KB)
|
DOI: 10.55340/administratio.v11i1.738
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dana desa dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data deskritif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan dana desa dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan belum cukup baik, hal ini dapat dilihat pada tahapan perencanaan dana desa yakni terlambatnya jadwal penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) pada setiap tahunnya, penyusunan prioritas perencanaan dana desa belum berorientasi pada penanggulangan kemiskinan dan belum dibentuknya tim verifikasi di tingkat Kabupaten yang bertugas mengevaluasi perencanaan dan pelaporan pengelolaan dana desa. Pada tahapan pelaksanaan, prioritas program dana desa lebih berorientasi kepada pembangunan sarana fisik, sebagian besar Pemerintah Desa belum mempublikasikan prioritas pelaksanaan dana desa pada ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat desa, dan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh dana desa belum dilaksanakan secara berkelanjutan. Pada tahapan pengawasan dana desa, masyarakat dan Badan Perwakilan Desa (BPD) cenderung pasif dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Pemerintah Kecamatan pun demikian, hal ini dapat dilihat dari minimnya rapat-rapat fasilitasi yang diinisiasi oleh Camat tentang penggunaan dana desa, serta pihak BPM dan Pemdes yang relatif kurang melaksanakan pembinaan berupa pelatihan/bimbingan teknis tentang pengelolaan dana desa.]]>
<![CDATA[Transparansi pelayanan publik di rumah sakit umum daerah Kabupaten Buton ]]>
<![CDATA[Awaluddin Musaini]]>;
<![CDATA[Andi Tenri]]>;
<![CDATA[Syahril Ramadhan]]>
<![CDATA[ Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 11, Nomor 1, April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (416.508 KB)
|
DOI: 10.55340/administratio.v11i1.739
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan transparansi pelayanan publik di rumah sakit di Buton dan faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pelayanan publik di rumah sakit di Buton. Desain penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data wawancara dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pelayanan publik di RSUD Buton kurang terlihat baik di fasilitas kesehatan, kurang melayani pasien, tindakan administrasi kurang hati-hati karena tingkat kedisiplinan yang kurang baik, kemajuan kesehatan. pelayanan menurut cara rumah sakit, bahwa peserta tiba di fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan fasilitas rawat inap, pediyanny perawatan tindakan tenaga medis, persyaratan teknis dan pelayanan administrasi untuk menerima perawatan, pasien harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh rumah sakit. Dalam menentukan persyaratan, teknis dan administrasi harus diminimalkan terlebih dahulu agar akurat atau terkait dengan jenis pelayanan kesehatan yang ditawarkan kepada staf RSUD Buton. Biasanya tidak ada biaya yang dibayarkan kepada pasien atau keluarganya, bahkan jika mereka terdaftar sebagai pasien BPJS dan terungkap bahwa penentuan tarif rawat inap saat ini biasanya tidak didasarkan pada metode perhitungan tarif yang benar. Jangka waktu pelayanan kesehatan mulai dari penetapan atau persyaratan teknis dan persyaratan administrasi sampai dengan selesainya proses pelayanan cukup bagi pasien dan pegawai RSUD Buton. Petugas yang memberikan pelayanan dan pasien yang menangani pengaduan dapat menciptakan citra positif pelayanan kesehatan di rumah sakit di Buton. Standar pelayanan bukan diartikan sebagai tidak adanya prosedur operasi standar dalam memberikan pelayanan kepada pasien, bukan rumah sakit seukurannya yang menstandardisasi kinerja mutu dalam manajemen pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi bagi pasien dan keluarga pasien. Memberikan informasi tentang pelayanan kepada pasien.]]>
<![CDATA[Pengaruh Motivasi Dan Fasilitas Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Pada Bagian Umum Dan Protokol Setda Kota Baubau ]]>
<![CDATA[Erma Fitriah Zikir]]>;
<![CDATA[Gunawan Gunawan]]>;
<![CDATA[Sulhan Manaf]]>
<![CDATA[ Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 11, Nomor 1, April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (326.934 KB)
|
DOI: 10.55340/administratio.v11i1.740
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi dan fasilitas terhadap kualitas pelayanan pada bagian umum dan protokoler Setda Kota Baubau. Penelitian ini dilakukan di Kota Baubau. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif serta menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai pada Bagian Umum dan Protokoler Setda Kota Baubau. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei dan metode observasi. Alat analisis data yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Hasil perhitungan regresi berganda dengan persamaan Y = - 789 + 0,287 X1 + 0,727 X2 diketahui bahwa nilai koefisien regeresi dari variabel Motivasi sebesar 0,287 dan Fasilitas sebesar 0,727, bernilai positif, artinya terjadi hubungan yang searah antara Motivasi dan Fasilitas terhadap Kualitas Pelayanan pada Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kota Baubau. Nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,963 menunjukkan ada hubungan yang sangat kuat antara Motivasi dan Fasilitas terhadap Kualitas Pelayanan pada Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kota Baubau. Sedangkan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,927 yang artinya kontribusi atau sumbangan variabel Motivasi dan Fasilitas terhadap naik turunnya Kualitas Pelayanan pada Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kota Baubau adalah sebesar 92,7% sisanya 7,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, misalnya faktor situasi dan faktor individu. Dengan demikian Motivasi dan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pelayanan pada Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kota Baubau. Artinya semakin baik Motivasi dan Fasilitas yang diberikan maka akan semakin meningkat pula Kualitas Pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan nilai tingkat signifikansi uji F dan uji t yang lebih kecil dari taraf nyata (5%). Hasil analisis uji F dan uji t menunjukkan bahwa secara bersama-sama atau simultan dan parsial variabel Motivasi dan Fasilitas berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pelayanan pada Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kota Baubau.]]>
<![CDATA[Pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Buton ]]>
<![CDATA[La Ode Darwin Dimi]]>;
<![CDATA[Sulhan Manaf]]>;
<![CDATA[Aris Mahmud]]>
<![CDATA[ Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 11, Nomor 1, April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (600.661 KB)
|
DOI: 10.55340/administratio.v11i1.741
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi IMB terhadap PAD Kabupaten Buton dan untuk menganalisis pengaruh intensifikasi retribusi terhadap IMB terhadap PAD di Kabupaten Buton, serta menganalisis pengaruh ekstensifikasi retribusi terhadap IMB terhadap PAD di Kabupaten Buton. Penelitian ini menggunakan desain penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menyebarkan kuesioner, dan mengumpulkan data sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah suatu analisa data yang diperoleh dari daftar pertanyaan yang sudah diolah dalam bentuk angka-angka dan pembahasannya melalui perhitungan statistik. Tahap yang pertama setelah kuesioner diisi dan diperoleh dari responden dilakukan beberapa proses sebelum data diolah dalam statistik, proses tersebut meliputi editing, coding, pemberian skor atau nilai, tabulasi dan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi IMB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Buton. Intensifikasi retribusi IMB berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Buton hal ini menunjukan melalui hasil pengujian keberartian regresi. Ekstensifikasi retribusi IMB berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Buton.]]>
<![CDATA[Pengaruh Beban Kerja Tenaga Kesehatan Dan Fasilitas Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Siontapina Kabupaten Buton ]]>
<![CDATA[Sarnia Sarnia]]>;
<![CDATA[Sulhan Manaf]]>;
<![CDATA[Aris Mahmud]]>
<![CDATA[ Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 11, Nomor 1, April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (420.496 KB)
|
DOI: 10.55340/administratio.v11i1.742
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan (1) Untuk menganalisis pengaruh beban kerja tenaga kesehatan dan fasilitas terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Siontapina Kabupaten Buton. (2)Untuk menganalisis pengaruh beban kerja tenaga kesehatan terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Siontapina Kabupaten Buton. (3)Untuk menganalisis pengaruh fasilitas terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Siontapina Kabupaten Buton. Penelitian menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menyebarkan kuesioner, dan mengumpulkan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa beban kerja dan fasilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Siontapina Kabupaten Buton dengan koefisien determinasi sebesar 42,5% tinggi rendahnya kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Siontapina dipengaruhi oleh faktor beban kerja dan fasilitas. Beban kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Siontapina Kabupaten Buton dengan dengan koefisien determinasi sebesar 68,72% tinggi rendahnya kualitas pelayanan ditentukan oleh faktor beban kerja. Fasilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Siontapina Kabupaten Buton dengan koefisien determinasi sebesar 50,27% tinggi rendahnya kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Siontapina dipengaruhi oleh faktor fasilitas.]]>
<![CDATA[Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Jenis Pendidikan Pegawai Terhadap Kepuasan Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buton ]]>
<![CDATA[La Ode Zainal Abidin]]>;
<![CDATA[Asmiddin Asmiddin]]>;
<![CDATA[Rasmuin Rasmuin]]>
<![CDATA[ Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 11, Nomor 1, April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (328.815 KB)
|
DOI: 10.55340/administratio.v11i1.743
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 1) pengaruh kualitas pelayanan dan tingkat pendidikan karyawan terhadap kepuasan pelanggan Kran Kancing, 2) pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan Kran Kancing, dan 3) pengaruh tingkat pelatihan karyawan terhadap pelanggan kepuasan pada kran kancing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kualitas pelayanan dan tingkat pendidikan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan Faucety Knop. Kepuasan pelanggan tampaknya mudah diterapkan di masyarakat. pengiriman petugas pelayanan kran air bebas masalah, kemudahan pelayanan petugas PDAM, keengganan melayani pelanggan air bersih, ketidakjelasan metode pelayanan petugas PDAM, pemenuhan hak dan kewajiban kelurahan yang dilayani harus ditentukan dengan tepat. , layanan yang diberikan dengan bukti aplikasi dan peralatan, secara umum, harus dikenakan kewajiban pemberian layanan dan kemampuan pemerintah kota untuk membayar Kualitas perawatan sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan dengan Kran Tombol. Artinya semakin tinggi kualitas pelayanan maka kepuasan pelanggan semakin meningkat dan begitu pula sebaliknya. Karena dalam penelitian ini kualitas pelayanan masih dalam kategori, maka pengaruh bentuk kepuasan pelanggan masih dalam kategori sedang. Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan Kran Kancing. Semakin tinggi tingkat pelatihan dan pengetahuan karyawan dalam bidang pekerjaannya, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan yang dapat diberikan kepada pelanggan.]]>
<![CDATA[Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Buton Selatan ]]>
<![CDATA[Nurdin Mardan]]>;
<![CDATA[Syahril Ramadhan]]>
<![CDATA[ Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 11, Nomor 1, April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (390.304 KB)
|
DOI: 10.55340/administratio.v11i1.744
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi praktik pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang telah dikembangkan dan diterapkan oleh masyarakat Buton Selatan. Fokus penelitian ini adalah praktik pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Buton Selatan. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif eksploratori. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data dengan mempergunakan wawancara semi terstruktur dan Focus Group Discussion (FGD). Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Buton Selatan sebagian masih mempraktekkan kearifan lokal dalam kehidupan keseharian. Kearifan lokal tersebut bersifat informal dan lebih mempertimbangkan harmoni dalam penerapannya. Masyarakat Buton Selatan masih mempertahankan kearifan tradisional yang diwariskan dan dijaga secara turun temurun. Masyarakat Buton Selatan mengembangkan kearifan lingkungan dalam pola penataan ruang pemukiman, dengan mengklasifikasi hutan dan memanfaatkannya.Tata ruang terbagi ke dalam lima wilayah adat, yakni: turakia, katampai, ombo, tana bagea, dan tanana koburu. Masyarakat mengklasifikasikan kearifan lokal dengan kategorisasi secara umum pada obyek sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Misalnya, larangan untuk mencuri hasil hutan kayu yang dikenal dengan konsep hutan kaombo atau hutan terlarang. Secara harfiah, kaombo berarti dilarang-pelarangan mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan apabila dilanggar akan mendapat sanksi, baik sanksi melanggar doa-doa kaombo maupun sanksi adat. Kaombo merupakan pranata adat yang ditaati dan masih dijalankan sampai sekarang, sehingga masyarakat tidak berani menebang sembarang pohon di hutan kaombo. Kearifan lokal ini dapat membawa dampak positif bagi perlindungan wilayah perbukitan, pegunungan dan daerah aliran sungai. Kelembagaan kearifan lokal sampai sekarang masih ada. Seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan, hingga saat ini masyarakat Buton Selatan masih melindungi hutan secara adat (kaombo) maupun versi pemerintah.]]>
<![CDATA[Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton ]]>
<![CDATA[Wa Ode Arsy Rahmayani]]>;
<![CDATA[Rasmuin Rasmuin]]>;
<![CDATA[La Didi]]>
<![CDATA[ Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 11, Nomor 2, Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (384.441 KB)
|
DOI: 10.55340/administratio.v11i2.1039
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas secara simultan dan parsial terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan secara bersama-sama (simultaneously) berpengaruh signifikan terhadap kinerja dengan nilai F-hitung yaitu sebesar 13.918 atau dengan tingkat signifikan f sebesar 0,000 < pada α = 0,05. Adapun secara terpisah (partial), hasil penelitian juga menunjukan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Dimana tranparansi diperoleh nilai t-hitung sebesar 2.765 atau dengan tingkat signifikan t sebesar 0,002 < pada α = 0,05, sedangkan akuntabilitas keuangan diperoleh t-hitung sebesar 2.687 dengan tingkat signifikan t sebesar 0,004 < pada α = 0,05. Dengan demikian disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan baik secara bersama-sama (simultaneously) ataupun secara terpisah (partial) signifikan pengaruhnya terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Buton.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pelayanan Orang Terlantar di Area Pelabuhan Murhum Oleh Dinas Sosial Kota Baubau ]]>
<![CDATA[Hasruddin Mukmin]]>;
<![CDATA[Syahril Ramadhan]]>;
<![CDATA[Zainul Abiddin]]>
<![CDATA[ Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 11, Nomor 2, Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (271.677 KB)
|
DOI: 10.55340/administratio.v11i2.1040
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menguraikan pilihan-pilihan kebijakan apa saja yang telah dilakukan dan belum dilakukan oleh Pemerintah Kota Baubau dalam memberikan pelayanan orang terlantar tersebut. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan kajian dokumen. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data penelitian dilakukan melalui uji keredibilitas, transferabilitas dependabilitas dan konfirmabilitas. Hasil penelitian menunjukan kebijakan pelayanan orang terlantar di Pelabuhan Murhum yang sudah dipilih untuk dilakukan oleh Dinas Sosial adalah Penanganan Pemulangan Orang Terlantar yang dimuat dalam Dokumen Renstra Dinas Sosial dengan pelaksanaan dalam bentuk fasilitasi keberangkatan orang terlantar ke daerah asal atau daerah tujuannya, menyediakan rumah singgah tunggu keberangkatan (RPTC), memenuhi kebutuhan pakaian, makanan, dan kesehatan orang terlantar sampai mereka diberangkatkan. Penanganan Pemulangan Orang Terlantar berpedoman SOP. Sedangkan kebijakan pelayanan orang terlantar di Pelabuhan Murhum yang dipilih untuk belum dilakukan adalah pembentukan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang pelayanan orang terlantar. Akibatnya pelayanan orang terlantar dari sisi alokasi anggaran dipandang belum optimal sehingga berdampak pada belum memadainya fasilitas sarana prasarana dan tenaga ahli dalam memberikan pelayanan kepada orang terlantar.]]>
<![CDATA[Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton ]]>
<![CDATA[Kaimudin Kaimudin]]>
<![CDATA[ Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 11, Nomor 2, Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (285.19 KB)
|
DOI: 10.55340/administratio.v11i2.1041
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif guna memberikan gambaran yang mendalam terkait objek penelitain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton dapat dilihat secara sederhana yaitu prosedur pelayanan akta kelahiran yang ada mudah dilaksanakan oleh masyarakat, pegawai cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan adanya ketentuan loket pelayanan pegawai. Kejelasan dan kepastian yaitu kejelasan prosedur pelayanan akta kelahiran, yang mana masih terdapat keluhan masyarakat karena beberapa kesalahan pengetikan dan masih kurangnya kesadaran masyarakat krean proses pengurusan yang dianggap berbelit-belit. Keterbukaan yaitu proses pelayanan akta kelahiran selalu diinformasikan kepada masyarakat, informasi yang disampaikan mudah dipahami dan para pegawai terbuka terhadap masukan dari masyarakat. Efisiensi yaitu tidak ada biaya untuk pengurusan akta kelahiran sehingga masyarakat tidak lagi terbebani dengan biaya-biaya lain yang dapat menghambat proses pelayanan. Ketepatan waktu yaitu kedisiplinan pegawai terhadap jadwal kantor, dan ketepatan waktu penyelesaian pelayanan pengaduan dari masyarakat yang mengurus akta kelahiran.]]>
