cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Hatta
Contact Email
muhammad.hatta@unimal.ac.id
Phone
+6285277684276
Journal Mail Official
jurnalcendekia@lps2h.com
Editorial Address
Jln. Darussalam, No. 31, Desa Kampung Jawa Baru, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Kode Pos 24315
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities
Published by Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora
ISSN : -     EISSN : 29859174     DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.8115579
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Law, economics, politics, education, communication, Islamic law, government science, and other social science fields
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 3 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora" : 7 Documents clear
Perlindungan Hukum Lembaga Perkreditan Desa di Bali Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Fatahillah; Hasmah Fadhilah
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8115813

Abstract

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa. LPD ini diistimewakan posisinya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. LPD berdiri tanpa SK Gubernur Bank Indonesia serta izin dari OJK. Namun yang dikhawatirkan adalah bagaimana perlindungan hukum LPD di Bali ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, kemudian bagaimana upaya hukum LPD dalam menyelesaikan masalah apabila terdapat nasabah yang melakukan wanprestasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LPD tidak memliki perlindungan hukum secara resmi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 terhadap Lembaga Perkreditan Desa di Bali tidak dapat disamakan sebagaimana Lembaga Keuangan Mikro lainnya perlindungan hukum terhadap LPD sepenuhnya tergantung dari bagaimana aturan-aturan yang telah LPD bentuk selama ini. Dengan tanpa SK dari Gubernur BI, beserta syarat harus memiliki izin pendirian dari OJK, apabila terjadi sesuatu seperti mengalami kebangkrutan maka LPD tidak dapat meminta bantuan kepada BI karena tidak berada di bawah naungan Bank Indonesia. Kemudian upaya hukum yang dilakukan oleh Lembaga Perkreditan Desa dalam menangani wanprestasi yang dilakukan oleh nasabahnya adalah dengan memberikan SP1, SP2, dan SP3. Apabila penanganan dengan memberikan surat peringatan tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan, pihak LPD melimpahkan permasalahan tersebut kepada Bendesa Adat. Kemudian bendesa Adat melakukan pendekatan terhadap debitur yang tidak melunasi kreditnya di LPD, Jika tidak dihiraukan oleh pihak debitur, maka Bendesa Adat akan melakukan paruman, dimana dalam paruman itu akan memutuskan sanksi apa yang akan diberikan oleh debitur yang melakukan tindakan wanprestasi tersebut
Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah) Fauzan Azmi; Muhammad Hatta; Manfarisyah
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8115917

Abstract

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah terdapat perkara yang di tolak, kasus ini merupakan dugaan terhadap tersangka melakukan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana diatur pada Pasal 385 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dari persoalan itu terdapat beberapa pertanyaan dan sekaligus dijadikan rumusan permasalah dalam penelitian ini, seperti bagaimanakah penerapan konsep restorative justice dalam tahap penuntutan oleh JPU di daerah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dan bagaimanakah hambatan yang dihadapi JPU pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dalam penerapan restorative justice? Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penolakan perkara restorative justice pada perkara PDM-327/L.1.17/02/2022 di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah adalah (1) Nomor Register Perkara Tahap Penuntutan PDM-327/L.1.17/02/2022 tentang pertanahan yang kedepannya Kejaksaan Agung khawatir akan terjadi sengketa di bidang perdata antar pihak yang bersengketa. (2) Jaksa Agung mengangap harus melalui proses hukum yang inkrah lewat pengadilan. Di akhir penelitian ini, saran dari penelitian adalah untuk penerapan asas restorative justice di sosialisasikan kepada masyarakat guna mengetahui mengenai aturan dan pendekatan restoratif. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 khususnya dalam Pasal 5 semestinya diperjelas secara rinci mengenai tindak pidana yang bagaimana yang bisa di proses untuk restorative justice. JPU diperkuat pengetahuan lebih jauh mengenai dan penerapan asas restorative justice.
Pelaksanaan Restitusi Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Terhadap Perkara Pemerkosaan Anak (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe) Asri Vivi Yanti; Muhammad Hatta; Hamdani
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8115937

Abstract

Rape is sexual intercourse with the genitals or anus of another person as a victim with the perpetrator's penis or other objects used by the perpetrator or against the vagina or genitals of the victim with the mouth of the perpetrator or between the mouth of the victim and the perpetrator's penis, by force or coercion or threats against the victim. Victims are parties who are harmed and suffer as a result of someone's actions and therefore protection for victims of sexual crimes or rape is absolutely necessary to be given because of violations of their rights. Therefore, the right of restitution for victims must be carried out in accordance with the mandate of qanun Jinayat Number 6 of 2014 article 51 which regulates the granting of restitution. This study aims to analyze how the implementation of the fulfillment of the right of restitution for child victims of rape crimes in decision Number. 05/JN/2019/MS. LSM at the Lhokseumawe Syar'iyah Court and what are the obstacles in implementing the fulfillment of the right of restitution for child victims of rape crimes in decision Number. 05/JN?2019/MS.LSM at the Lhokseumawe Syar'iyah Court and how are efforts to overcome obstacles in fulfilling the right of restitution for child victims the crime of rape in decision Number. 05/JN/2019/MS.LSM at the Lhokseumawe Syar'iyah Court. This research is a qualitative research using an empirical juridical approach through the decision of the Aceh Syar'iyah Court Number 05/JN/2019/MS.LSM. Whereas the fulfillment of the right of restitution which is the right of the victim was not paid by the defendant to the victim's family, this was due to the existence of a legal void rule in Qanun Jinayat Number 6 of 2014 which did not have a forced rule in granting restitution if it was not paid by the defendant, so the prosecutor could not confiscate the victim's assets as a substitute for restitution. The results of this study indicate that there has never been a fulfillment of restitution to victims carried out by the defendant in cases of sexual harassment or finger rape due to the weakness of the rules contained in qanun jinayat which do not have coercive rules in granting restitution. It is recommended that the revision of the Qanun jinayat law Number 6 of 2014 must be implemented immediately, seeing the number of cases of criminal acts of rape against children which are increasing, while Aceh, in particular which enforces the qanun jinayat as a rule in its territory, has very many voids in the rule of law, one of which is not having efforts coercion or compensation in granting restitution to victims, taking into account Supreme Court Regulation Number 1 of 2022 judges are given the authority to adjudicate requests for restitution in the fairest way possible.
Efektivitas Komunikasi Interpersonal PT. Premium Clara Anindia Dalam Melayani Penumpang Diva Syalsabila; Kamaruddin; Ainol Mardhiah; Muchlis
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8115996

Abstract

Komunikasi merupakan hal yang paling penting dalam melayani penumpang agar penumpang tersebut merasa puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh PT. Premium Clara Anindia. Kurangnya komunikasi akan membuat PT. Premium Clara Anindia pelayanan kurang efektif. Dengan adanya komunikasi efektif membuat pelanggan yang menggunakan jasa PT. Premium Clara Anindia menjadi puas. Skripsi ini membahas tentang Efektivitas Komunikasi Interpersonal PT. Premium Clara Anindia Dalam Melayani Penumpang. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep komunikasi efektif. Penelitian ini mengunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan. Adapun kesimpulan dari skripsi ini yaitu komunikasi efektif pada proses pelayanan menjadi mudah. Komunikasi efektif ini juga sudah disampaikan dengan baik dan penumpang merasan nyaman dan menjadi langganan di PT. Premium Clara Anindia. Terdapat beberapa hambatan dalam melakukan komunikasi efektif yaitu hambatan teknis dan hambatan psikologi. Hambatan teknis yang berupa alat komunikasi sedangkan hambatan psikologi yaitu gangguan emosi penumpang Ketika keinginannya tidak dapat terpenuhi.
The Role of Communication in Health Services in Indonesia Cut Khairunnisa; masriadi masriadi; Mohd Zamre Mohd Zahir; Muhammad Hatta; Nurarafah
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8115983

Abstract

In the principle of informed consent, doctors were obliged to establish communication with patients before carrying out medical treatments. Information from the doctor became a guideline or consideration for patients in making a choice (freedom to choose) and gave approval to the doctor to carry out medical action to them. The obligation of doctors to effectively communicate has been regulated in Article 35 and Article 45 of Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice and further strengthened by Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 290/ Menkes/ Per/ III/ 2008 concerning Approval of Medical Measures. The effectiveness of communication in health services was an act of caution in medical treatments. Before the medical treatment was carried out, the patient should already knew about the disease, the chances of healing, the risk of medical treatment and the patients were also given alternative methods of other treatments so that the patients has information about the illness and therapy that doctors would do. If communication between patients and doctors is effective, it could prevent medical malpractice.
Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lhoksukon: Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lhoksukon Siti Mariana; Muhammad Nasir; R. Hannamara F. Nur; Mukhlis; M. Yusuf
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8300643

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lhoksukon. Populasi penelitian ini adalah nasabah yang melakukan transaksi di PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lhoksukon yang berjumlah 21.492 responden. Jenis penelitian ini adalah penelitian survei, pengumpulan data menggunakan metode kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Accidental Sampling, pendekatannya menggunakan statistik kuantitatif dan data diolah dengan menggunakan SPSS versi 18. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa variabel Tangible, Reability, Responsiveness, Assurance dan Empathy secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelanggan. kepuasan. Secara parsial variabel Tangible, Reability, Responsiveness dan Empathy berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan variabel Assurance tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Diharapkan manajemen perbankan dapat meningkatkan kinerjanya terutama dalam hal pelayanan kepada nasabah di masa yang akan datang.
Pengaruh Dana Zakat Produktif Dan Pemberdayaan Mustahiq Terhadap Laba Usaha Mustahiq Di Kabupaten Aceh Utara (Studi Kasus Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara) Nada Soraya; Mukhlis; Abdul Halim; Rusydi; Muhammad Suip
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8308875

Abstract

This study aims to determine productive zakat funds and mustahiq empowerment on mustahiq operating profits. By using secondary data and primary data. The method used is quantitative research using a field survey research design. The results showed that the distribution under study was group criteria with each sub-district having one group, based on the results, with the addition of modah from the Baitul Mal of North Aceh Regency it was able to increase mustahiq's operating profit and mustahiq's welfare. Empowerment (guidance, training and coaching) is being carried out to increase the mustahiq's operating profit and maintain the mustahiq's business with the aim that the mustahiq is able to be independent and not fall again

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 4 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora