Articles
30 Documents
<![CDATA[History Of Raw Material Export Restriction By European Powers: Revisiting Colonial Past ]]>
<![CDATA[Bani Adam]]>;
<![CDATA[Haniff Ahamat]]>
<![CDATA[ Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (773.6 KB)
<![CDATA[Acquiring control and monopoly over raw materials and natural resources was key to political, military and territorial expansions of European Powers in Asia, America and Africa. After World War 2, trade of goods become major concern under international trade regime which international legal order has clear rules against export restrictions on raw materials including on natural resources agreed under GATT 1947 Agreement. This paper inquires into the historical foundations of control and monopoly over raw materials and minerals, the legal rules that governed such conduct of States. This paper finds that control and monopoly were bread and butter to European colonisation of America, Asia and Africa, which flourished at the height of the mercantilist era. However, after the advent of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), restrictions on exports are now restricted. The doctrine of intertemporal law describes what happens to the legality of an act when there is a change to an event and law. As established by Judge Huber on Island of Palmas case, there is difference between the creation of a right under the law and the continuation of that right transcending the past, the present and the future. This article is written regarding on historical approach which data sources originate from book of historians, such as Adam Smith and D.K. Fieldhouse. Some journals of relevant experts could be referred to find pathway of the raw materials controlled by the West power during colonialization era. The historical approach of this article Historical approach to research can shed light on how legal aspects of conduct that became subject of legal rules unraveled in response to historical event. As more developing countries are restricting exports of raw minerals including rare earth, there may now be associated with the rise of neo-mercantilism.]]>
<![CDATA[Meningkatkan Hasil Belajar Fisika dengan Menggunakan Alat Peraga Sederhana Pada Materi Suhu dan Kalor Terhadap Siswa di SMK Negeri 1 Lhokseumawe ]]>
<![CDATA[Fitriani Fitriani]]>
<![CDATA[ Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1054.501 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peningkatan Hasil Belajar Fisika tentang Suhu dan Kalor dengan alat peraga sederhana pada siswa Kelas X TE SMK Negeri 1 Lhokseumawe pada semester genap tahun pelajaran 2019/2020. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskripsi dengan pendekatan action research. Subyek penelitian ini adalah siswa Kelas X TE SMK Negeri 1 Lhokseumawe .Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X TE SMK Negeri 1 Lhokseumawe Tahun Pelajaran 2019/2020, dengan jumlah siswa 28 orang. Penentuan subjek diperoleh berdasarkan hasil investigasi terhadap kelas yang akan diteliti dan berdasarkan hasil rujukan dari Kepala Sekolah. Hasil analisis deskripsi mengungkapkan, bahwa dengan data sebagai berikut: Siklus I, rata-rata hasil belajar Fisika adalah 69 dengan prosentase ketuntasan 89%, dan pada siklus II, rata-rata hasil belajar Matematika mengalami kenaikan menjadi 77 dengan prosentase 100%, prosentase keaktifan siswa di kelas adalah sebagai berikut: Siklus I rata-rata prosentase keaktifan belajar siswa dari 56,2% menjadi 84,2%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Hasil Belajar Fisika tentang Suhu dan Kalor dapat ditingkatkan dengan menggunakan alat peraga sederhana pada Siswa Kelas X TE SMK Negeri 1 Lhokseumawe. Untuk itu penulis sarankan kepada guru-guru agar menggunakan alat peraga sederhana pada mata pelajaran Fisika, khususnya materi Suhu dan Kalor agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik.]]>
<![CDATA[Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Melalui Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) Pada Siswa Kelas X TKJ 2 SMK Negeri 1 Lhokseumawe Tahun Pelajaran 2020-2021 ]]>
<![CDATA[Fitriani Fitriani]]>
<![CDATA[ Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (764.001 KB)
<![CDATA[Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar fisika melalui model pembelajaran berbasis masalah. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X TKJ 2 SMK Negeri 1 Lhokseumawe pada semester ganjil tahun pelajaran yang terdiri dari 39 siswa. Penelitian dilaksanakan dua siklus yang terdiri dari empat kegiatan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Pada siklus I dilaksanakan selama dua kali pertemuan dan pada siklus II dilaksanakan selama tiga kali pertemuan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data hasil belajar fisika siswa yang diambil dari tes setiap siklus dan data mengenai situasi belajar mengajar diambil pada saat dilaksanakan tindakan dengan menggunakan lembar observasi. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif dengan menggunakan tes hasill belajar pada evaluasi mata pelajaran fisika pada siklus I menunjukkan bahwa jumlah siswa yang mencapai nilai di atas KKM adalah 14 orang dengan persentase 35,90% dan pada siklus II, jumlah siswa yang mencapai nilai di atas KKM adalah 32 orang dengan persentase 82,05%. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan dengan menggunakan Model Pembelajaran Berbasis Masalah dapat meningkatkan hasil belajar fisika siswa X TKJ 2 SMK Negeri 1 Lhokseumawe pada materi usaha dan energi.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tentang Dualisme Kewenangan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Kajian Hukum Di Provinsi Aceh) ]]>
<![CDATA[Shira Thani]]>;
<![CDATA[Fitria Mardhatillah]]>
<![CDATA[ Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (850.766 KB)
<![CDATA[Pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat turut mempengaruhi sistem peradilan pidana anak di Aceh, dimana sebelumnya perkara anak yang berkonflik dengan hukum diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri, namun saat ini dalam hal perkara anak yang berkonflik dengan hukum atas jarimah. Namun, ada beberapa kasus diselesaikan dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak di Pengadilan Khusus Anak, dan ada penyelesaian kasus melalui Mahkamah Syar’iyah dengan menggunakan Qanun Jinayat. Terjadinya dulaisme hukum menyebabkan para pelaku dan korban akan sulit mendapatkan kepastian hukum, dan berdampak pula pada kewenangan pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Propinsi NAD adalah Peraturan Daerah Propinsi NAD yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas lex specialis derogaat lex generalis, Berkaitan dengan dualisme hukum tentang penyelesaian perkara kekersan seksusal yang dilakukan oleh anak di Aceh, kita harus mengingat Kembali bahwa Qanun digali dan lahir dari masyarakat Aceh sebagai peraturan lokal yang bersifat khusus untuk masyarakat Aceh. Untuk menghindari dualisme hukum tentang penyelesaian perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, dapat digunakan qanun jinayah untuk menyelesaian perkara tersebut. Di Aceh ada Undang-undang Khusus yaitu qanun, Pasal 7 qanun Jinayat disebutkan bahwa dalam hal ada perbuatan Jarimah sebagaimana diatur dalam qanun ini dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan Jarimah dalam qanun. Maka secara Norma yang berwenang mengadili perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak ialah Mahkamah Syar‟iyah dengan menerapkan Qanun Jinayat.]]>
<![CDATA[Strategi Komunikasi Organisasi Tim Penggerak PKK Dalam Mengembangkan Sosial Ekonomi Ibu Rumah Tangga (Studi di Gampong Teungoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara) ]]>
<![CDATA[Damayanti Damayanti]]>
<![CDATA[ Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (768.119 KB)
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Strategi Komunikasi Organisasi Tim Penggerak PKK dalam Mengembangkan Sosial Ekonomi Ibu Rumah Tangga dengan mengambil studi di Gampong Teungoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini betujuan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi organisasi Tim Penggerak PKK dalam mengembangkan sosial ekonomi ibu rumah tangga serta hambatan apa saja yang di alami oleh Tim Penggerak PKK dalam mengembangkan sosial ekonomi ibu rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori sistem. Strategi yang digunakan oleh Tim Penggerak PKK adalah melalui bermedia dan tatap muka baik secara internal maupun eksternal. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Lembaga Perkreditan Desa di Bali Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro ]]>
<![CDATA[Fatahillah]]>;
<![CDATA[Hasmah Fadhilah]]>
<![CDATA[ Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.8115813
<![CDATA[Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa. LPD ini diistimewakan posisinya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. LPD berdiri tanpa SK Gubernur Bank Indonesia serta izin dari OJK. Namun yang dikhawatirkan adalah bagaimana perlindungan hukum LPD di Bali ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, kemudian bagaimana upaya hukum LPD dalam menyelesaikan masalah apabila terdapat nasabah yang melakukan wanprestasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LPD tidak memliki perlindungan hukum secara resmi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 terhadap Lembaga Perkreditan Desa di Bali tidak dapat disamakan sebagaimana Lembaga Keuangan Mikro lainnya perlindungan hukum terhadap LPD sepenuhnya tergantung dari bagaimana aturan-aturan yang telah LPD bentuk selama ini. Dengan tanpa SK dari Gubernur BI, beserta syarat harus memiliki izin pendirian dari OJK, apabila terjadi sesuatu seperti mengalami kebangkrutan maka LPD tidak dapat meminta bantuan kepada BI karena tidak berada di bawah naungan Bank Indonesia. Kemudian upaya hukum yang dilakukan oleh Lembaga Perkreditan Desa dalam menangani wanprestasi yang dilakukan oleh nasabahnya adalah dengan memberikan SP1, SP2, dan SP3. Apabila penanganan dengan memberikan surat peringatan tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan, pihak LPD melimpahkan permasalahan tersebut kepada Bendesa Adat. Kemudian bendesa Adat melakukan pendekatan terhadap debitur yang tidak melunasi kreditnya di LPD, Jika tidak dihiraukan oleh pihak debitur, maka Bendesa Adat akan melakukan paruman, dimana dalam paruman itu akan memutuskan sanksi apa yang akan diberikan oleh debitur yang melakukan tindakan wanprestasi tersebut]]>
<![CDATA[Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah) ]]>
<![CDATA[Fauzan Azmi]]>;
<![CDATA[Muhammad Hatta]]>;
<![CDATA[Manfarisyah]]>
<![CDATA[ Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.8115917
<![CDATA[Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah terdapat perkara yang di tolak, kasus ini merupakan dugaan terhadap tersangka melakukan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana diatur pada Pasal 385 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dari persoalan itu terdapat beberapa pertanyaan dan sekaligus dijadikan rumusan permasalah dalam penelitian ini, seperti bagaimanakah penerapan konsep restorative justice dalam tahap penuntutan oleh JPU di daerah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dan bagaimanakah hambatan yang dihadapi JPU pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dalam penerapan restorative justice? Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penolakan perkara restorative justice pada perkara PDM-327/L.1.17/02/2022 di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah adalah (1) Nomor Register Perkara Tahap Penuntutan PDM-327/L.1.17/02/2022 tentang pertanahan yang kedepannya Kejaksaan Agung khawatir akan terjadi sengketa di bidang perdata antar pihak yang bersengketa. (2) Jaksa Agung mengangap harus melalui proses hukum yang inkrah lewat pengadilan. Di akhir penelitian ini, saran dari penelitian adalah untuk penerapan asas restorative justice di sosialisasikan kepada masyarakat guna mengetahui mengenai aturan dan pendekatan restoratif. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 khususnya dalam Pasal 5 semestinya diperjelas secara rinci mengenai tindak pidana yang bagaimana yang bisa di proses untuk restorative justice. JPU diperkuat pengetahuan lebih jauh mengenai dan penerapan asas restorative justice.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Restitusi Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Terhadap Perkara Pemerkosaan Anak (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe) ]]>
<![CDATA[Asri Vivi Yanti]]>;
<![CDATA[Muhammad Hatta]]>;
<![CDATA[Hamdani]]>
<![CDATA[ Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.8115937
<![CDATA[Rape is sexual intercourse with the genitals or anus of another person as a victim with the perpetrator's penis or other objects used by the perpetrator or against the vagina or genitals of the victim with the mouth of the perpetrator or between the mouth of the victim and the perpetrator's penis, by force or coercion or threats against the victim. Victims are parties who are harmed and suffer as a result of someone's actions and therefore protection for victims of sexual crimes or rape is absolutely necessary to be given because of violations of their rights. Therefore, the right of restitution for victims must be carried out in accordance with the mandate of qanun Jinayat Number 6 of 2014 article 51 which regulates the granting of restitution. This study aims to analyze how the implementation of the fulfillment of the right of restitution for child victims of rape crimes in decision Number. 05/JN/2019/MS. LSM at the Lhokseumawe Syar'iyah Court and what are the obstacles in implementing the fulfillment of the right of restitution for child victims of rape crimes in decision Number. 05/JN?2019/MS.LSM at the Lhokseumawe Syar'iyah Court and how are efforts to overcome obstacles in fulfilling the right of restitution for child victims the crime of rape in decision Number. 05/JN/2019/MS.LSM at the Lhokseumawe Syar'iyah Court. This research is a qualitative research using an empirical juridical approach through the decision of the Aceh Syar'iyah Court Number 05/JN/2019/MS.LSM. Whereas the fulfillment of the right of restitution which is the right of the victim was not paid by the defendant to the victim's family, this was due to the existence of a legal void rule in Qanun Jinayat Number 6 of 2014 which did not have a forced rule in granting restitution if it was not paid by the defendant, so the prosecutor could not confiscate the victim's assets as a substitute for restitution. The results of this study indicate that there has never been a fulfillment of restitution to victims carried out by the defendant in cases of sexual harassment or finger rape due to the weakness of the rules contained in qanun jinayat which do not have coercive rules in granting restitution. It is recommended that the revision of the Qanun jinayat law Number 6 of 2014 must be implemented immediately, seeing the number of cases of criminal acts of rape against children which are increasing, while Aceh, in particular which enforces the qanun jinayat as a rule in its territory, has very many voids in the rule of law, one of which is not having efforts coercion or compensation in granting restitution to victims, taking into account Supreme Court Regulation Number 1 of 2022 judges are given the authority to adjudicate requests for restitution in the fairest way possible.]]>
<![CDATA[Efektivitas Komunikasi Interpersonal PT. Premium Clara Anindia Dalam Melayani Penumpang ]]>
<![CDATA[Diva Syalsabila]]>;
<![CDATA[Kamaruddin]]>;
<![CDATA[Ainol Mardhiah]]>;
<![CDATA[Muchlis]]>
<![CDATA[ Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.8115996
<![CDATA[Komunikasi merupakan hal yang paling penting dalam melayani penumpang agar penumpang tersebut merasa puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh PT. Premium Clara Anindia. Kurangnya komunikasi akan membuat PT. Premium Clara Anindia pelayanan kurang efektif. Dengan adanya komunikasi efektif membuat pelanggan yang menggunakan jasa PT. Premium Clara Anindia menjadi puas. Skripsi ini membahas tentang Efektivitas Komunikasi Interpersonal PT. Premium Clara Anindia Dalam Melayani Penumpang. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep komunikasi efektif. Penelitian ini mengunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan. Adapun kesimpulan dari skripsi ini yaitu komunikasi efektif pada proses pelayanan menjadi mudah. Komunikasi efektif ini juga sudah disampaikan dengan baik dan penumpang merasan nyaman dan menjadi langganan di PT. Premium Clara Anindia. Terdapat beberapa hambatan dalam melakukan komunikasi efektif yaitu hambatan teknis dan hambatan psikologi. Hambatan teknis yang berupa alat komunikasi sedangkan hambatan psikologi yaitu gangguan emosi penumpang Ketika keinginannya tidak dapat terpenuhi.]]>
<![CDATA[The Role of Communication in Health Services in Indonesia ]]>
<![CDATA[Cut Khairunnisa]]>;
<![CDATA[masriadi masriadi]]>;
<![CDATA[Mohd Zamre Mohd Zahir]]>;
<![CDATA[Muhammad Hatta]]>;
<![CDATA[Nurarafah]]>
<![CDATA[ Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.8115983
<![CDATA[In the principle of informed consent, doctors were obliged to establish communication with patients before carrying out medical treatments. Information from the doctor became a guideline or consideration for patients in making a choice (freedom to choose) and gave approval to the doctor to carry out medical action to them. The obligation of doctors to effectively communicate has been regulated in Article 35 and Article 45 of Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice and further strengthened by Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 290/ Menkes/ Per/ III/ 2008 concerning Approval of Medical Measures. The effectiveness of communication in health services was an act of caution in medical treatments. Before the medical treatment was carried out, the patient should already knew about the disease, the chances of healing, the risk of medical treatment and the patients were also given alternative methods of other treatments so that the patients has information about the illness and therapy that doctors would do. If communication between patients and doctors is effective, it could prevent medical malpractice.]]>
