SCIENTIA: Journal of Multi-Disciplinary Science
SCIENTIA: Journal of Multi-Disciplinary Science refer on: Agricultural Science: Agronomy (cash crops, cereal crops, fodder crops, & weed science), Animal Science (husbandry & veterinary), Computer in Agriculture, Crop Ecology, Crop Science, Entomology, Environment in Agriculture, Fisheries, Forestry, Genetics & Plant Breeding, Genomics, Horticulture (fruits, vegetables, flowers, spice, & condiments), Packaging, Plant Biotechnology, Plant Pathology, Plant Physiology, Plant Science, Postharvest (physiology & technology), Soil Science, Storage & Shelf Life, and Water Management. Biological Science: Botany, Cell Biology, Chemical Biology, Chrono Biology, Computational Biology, Conversion Biology, Developmental Biology, Ecology, Evolutionary Biology, Marine Biology, Microbiology, Microbial Ecology, Microbial Genetics, Molecular Biology, and Zoology. Chemical Science: Analytical Chemistry, Biochemistry, Catalysis, Chemical Biology, Combinatorial Chemistry, Computational Chemistry, Crystal Chemistry, Energy & Environmental Chemistry, Geochemistry, Green Chemistry, Material Science, Molecular Chemistry, Nano Science, Organic Chemistry, Physical Chemistry, and Proteomics. Engineering and Technology: Agricultural Engineering, Bioinformatics, Biological Engineering, Cement & Concrete, Chemical Engineering, Computer-aided Materials Design, Computer Science & Engineering, Civil Engineering, E-Business, E-Commerce, E-Government, Electrical Engineering, Electronics & Communication Engineering, Graphics & Multimedia, Industrial Engineering, Information Technology, Infrastructure Engineering, Machine Learning, Manufacturing Engineering, Mechanical Engineering, Mobile & Wireless Networks, Optical Networks, Remote Sensing & Information System, Software Engineering, and Transportation & Logistics. Social Science: anthropology, archeology, economics, political science, gender studies, regional and cultural studies, population, psychology, state administration, tourism and sociology. Health Science: pharmacology, nurse, toxicology, pharmaceutical science, veterinary science occupational therapy, physiotherapy, nutrition, and related disciplines will be considered to be reviewed.
Articles
25 Documents
<![CDATA[Penguatan Penegakan Hukum Polri dalam Rangka Optimalisasi Penanggulangan Cybercrime di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ni Nyoman Putri Purnama Santhi]]>;
<![CDATA[I Nengah Nuarta]]>
<![CDATA[ SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science Vol. 2 No. 1 (2023): Januari-Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Sangadji Media Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62394/scientia.v2i1.40
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana optimalisasi penanggulangan Cybercrime di Indonesia melalui penguatan penegakan hukum POLRI. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif di mana peneliti melakukan deskripsi terhadap informasi, data, serta fakta yang dihimpun dari studi pustaka seperti hasil penelitian, jurnal, dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini memaparkan bahwasanya Perkembangan teknologi memegang peranan yang sangat kuat dalam memengaruhi perkembangan pelaku kejahatan. Sebelumnya, para penjahat mengimplementasikan cara-cara dengan menggunakan alat yang konvensional, akan tetapi sekarang, kejahatan dapat dilaksanakan menggunakan cara modern melalui internet yang disebut dengan cybercrime. Pemerintah telah membuat regulasi khusus terhadap cyber law yang diwujudkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Indonesia sangatlah membutuhkan penguatan hukum siber dalam rangka memperjuangkan ketahanan negara. Keberadaan hukum tersebut selain dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat sipil juga dapat memberikan perlindungan kepada negara dari ancaman kejahatan yang bisa terjadi pada dunia maya. Sebab itulah pemerintah menciptakan alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan keyakinan dunia internasional mengenai keberadaan peraturan yang secara tegas meregulasi pertahanan siber sebagai usaha bela negara dalam rangka menciptakan keamanan global. Oleh karena itu, diperlukan Kerjasama berbagai pihak khususnya pemerintah, Polri dan masyarakat untuk memerangi kejahatan digital ini.]]>
<![CDATA[Potensi Pengembangan Pangan Ikan Haruan Sebagai Ikan Lokal Kalimantan Tengah melalui Perbaikan Sistem P4t1 di Era Milenial ]]>
<![CDATA[Chintya Prisca Pricilla]]>;
<![CDATA[Mira Nedik]]>;
<![CDATA[Lutfiatul Pebti Fauziah]]>
<![CDATA[ SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science Vol. 2 No. 1 (2023): Januari-Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Sangadji Media Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62394/scientia.v2i1.45
<![CDATA[Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi terbesar yang berada di Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan laut Jawa. Pulau Kalimantan terkenal dengan banyaknya sungai yang ada. Di berbagai daerah di Kalimantan Tengah juga memiliki banyak anak sungai. Sehinga, sumber daya perikanan yang ada di Kalimantan Tengah sangatlah melimpah. Menurut data BPS Provinsi Kalteng tahun 2016 total produksi pengolahan perikanan Kalimantan Tengah sebesar 5,4 juta ton. Pada tahun 2016 unit pengolahan hasil perikanan Kalimantan Tengah berjumlah 2.466 unit dengan berbagai macam jenis pengolahan seperti penggaraman, pemindangan, fermentasi, dan pengasapan. Di era milenial seperti sekarang ini minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan juga bervariatif. Masyarakat lebih suka mengkonsumsi ikan dalam bentuk olahan seperti nugget, bakso, ikan kalengan, kerupuk, maupun jenis olahan ikan lainnya. Sehingga untuk menarik minat konsumen dalam mengkonsumsi ikan terutama ikan haruan sebagai ikan lokal Kalimantan Tengah diperlukan sebuah strategi produksi yang diperankan oleh para milenial yang dapat berkontribusi aktif dalam pengembangan pangan lokal melalui produk olahan ikan yang berdaya saing tinggi. Salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan pangan ikan lokal yaitu P4T1 (Product, Price, Packaging, Promotion and Taste). Melalui desain ini, diharapkan adanya peningkatan pangan lokal khususnya ikan haruan sebagai ikan lokal daerah.]]>
<![CDATA[Persinggungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Perkara Korupsi ]]>
<![CDATA[Muhammad Fazry]]>
<![CDATA[ SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science Vol. 2 No. 1 (2023): Januari-Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Sangadji Media Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62394/scientia.v2i1.47
<![CDATA[Munculnya istilah kriminalisasi jabatan atau kebijakan, juga merupakan fakta yang seolah-olah menerapkan hukum pidana sebagai sarana penyelesaian korupsi dipandang kurang tepat. Hal ini tidak lain karena dalam kasus korupsi yang secara khusus melibatkan pejabat negara, dikemukakan tiga unsur penting yang digunakan sebagai alat atau metode sampel dan analisis data sebagai tolak ukur untuk mengukur pejabat negara yang didakwa melakukan korupsi. Ketiga unsur tersebut antara lain “melawan hukum” dan “menyalahgunakan wewenang” ditambah dengan “merugikan keuangan negara”. Hasil dari ketiga pendekatan unsur inilah yang menjadi dasar tujuan sekaligus kesimpulan untuk mendakwa pejabat karena telah melakukan tindak pidana. Namun perlu dicatat bahwa penerapan ketiga unsur tersebut seringkali ditempatkan dalam kerangka hukum pidana, tanpa mempertimbangkan dalam menjalankan kegiatannya para pejabat berada dalam lingkup hukum TUN. aspek 'merugikan keuangan negara' sebenarnya merupakan dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara sehingga sangat tidak logis seseorang yang menggunakan keuangan negara tanpa melanggar hukum didakwa merugikan keuangan negara. tidak ada kerangka berpikir bahwa pejabat dalam menggunakan keuangan negara adalah kegiatan administrasi yang sebenarnya diperintahkan oleh undang-undang. Oleh karena itu sebenarnya telah terjadi persinggungan antara hukum pidana dan hukum administrasi dalam penyelesaian perkara korupsi. Sederhananya, hukum mana yang harus digunakan untuk menguji kebenaran tindakan para pejabat yang 'dikriminalisasi', apakah itu Hukum Pidana atau Hukum Tata Usaha Negara.]]>
<![CDATA[Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Penggunaan Benih Padi di Desa Lembah Asri Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah ]]>
<![CDATA[Haris Mahmud]]>;
<![CDATA[Natal Basuki]]>;
<![CDATA[Mila Fatmawati]]>
<![CDATA[ SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science Vol. 2 No. 1 (2023): Januari-Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Sangadji Media Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62394/scientia.v2i1.52
<![CDATA[Penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan variable umur, pendiidkan, pengalaman, luas lahan, partisipasi kelompok tani dan status kepemilikan lahan yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan benih bersertifikat. Secara parsial partisipasi kelompok tani dan status kepemilikan lahan berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan benih bersertifikat di Desa Lembah Asri Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah. Koefeisien determinasi (Adjusted RSquare) sebesar 0,725 hal ini menunjukan bahwa besar pengaruh terhadap keputusan penggunaan benih bersertifikat yang bisa dijelaskna oleh enam variable bebas yaitu umur, Pendidikan, pengalaman, luas lahan, partisipasi kelompok tani dan status kepemilikan lahan sebesar 68,5% dan sisanya 42% dijelaskan oleh variable lain yang tidak termasuk dalam model.]]>
<![CDATA[Pengaruh Kombinasi Mulsa dan Pupuk Kandang terhadap Tanaman Bawang Merah ]]>
<![CDATA[Adnan]]>;
<![CDATA[Rian Sondakh]]>;
<![CDATA[Moh Alfin]]>
<![CDATA[ SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science Vol. 2 No. 2 (2023): Juli-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Sangadji Media Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62394/scientia.v2i2.55
<![CDATA[Bawang merah memiliki masalah terhadap produktifitasnya yang menurun dikarenakan tidak dilakukan perlakuan yang tepat seperti mulsa dan kombinasi pupuk yang digunakan. Riset ini bertujuan mengetahui pengaruh penggunaan mulsa plastik dan jenis pupuk kandang terhadap pertumbuhan (vegetatif) dan hasil (generatif) tanaman bawang merah (Allium Ascalonicum L.). Riset ini telah dilakukan di Lahan Percobaan, fakultas pertanian. Metode yang digunakan jenis mulsa plastik dan pupuk kandang ayam, dengan rancangan percobaan menggunakan RAK Faktorial sehingga diperoleh 9 kombinasi taraf percobaan dan semua taraf perlakuan memiliki ulangan sebanyak 3 kali. Hasil yang didapatkan bahwa kombinasi perlakuan mulsa plastik perak (M2) dengan pupuk kandang ayam (P1) memiliki interaksi antara keduanya, yang berpengaruh pada jumlah daun umur 50 HST dan jumlah umbi per rumpun. Perlakuan mulsa plastik perak dan pupuk kandang ayam (M2P1) memiliki hasil lebih baik dari perlakuan lainnya yaitu jumlah daun sebesar 35.60 helai dan jumlah umbi per rumpun 12.87 umbi. Sedangkan untuk parameter tinggi tanaman, berat umbi segar dengan daun per-rumpun, dan berat umbi segar eskip per-rumpun hanya berpengaruh pada 1 faktor yaitu perlakuan mulsa plastik perak (M2).]]>
<![CDATA[Unveiling the Epoch: Exploring Pesticide Utilization and Trade Trends Globally and Regionally from 1990 to 2020 ]]>
<![CDATA[Nugrahini Susantinah Wisnujati]]>
<![CDATA[ SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science Vol. 2 No. 2 (2023): Juli-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Sangadji Media Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62394/scientia.v2i2.16
<![CDATA[Over the past three decades, a rapid increase in pesticide usage has played a central role in transforming the landscape of modern agriculture. The objective of this research is to conduct a comprehensive analysis of changes in pesticide usage from 1990 to 2020, emphasizing the complexity of global trends, environmental impacts, and pesticide trade dynamics. This study utilizes agri-environmental indicators and relies on the latest statistical data from FAOSTAT in 2022. The applied research method is a quantitative approach based on secondary data.The research findings indicate that global pesticide usage reached 2.7 million tons in 2020, with an average of 1.8 kg/ha. Although reaching a stable level, pesticide trade experienced a significant increase, particularly in the disinfectant category. Over the past three decades, there has been an approximately 50 percent increase in pesticide usage, especially in herbicides. Per capita analysis shows a relatively stable consumption rate, although there is an increase in pesticide usage per unit of agricultural land. Regional levels reveal significant disparities, with Asia as the largest contributor, Europe implementing strict policies, the Americas having the highest usage rates, Oceania experiencing low trade, and Africa applying low usage rates. Some countries, such as Saint Lucia, exhibit high pesticide application rates per unit of agricultural land, and this variation requires in-depth analysis to understand influencing factors. To mitigate negative impacts, international cooperation, the development of sustainable technologies, and a profound understanding of pesticide applications are necessary. Therefore, more effective and sustainable agricultural policies need to be designed to protect the environment and human health.]]>
<![CDATA[Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Kebijakan Vaksinasi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Alfalyan Paschalis Oratmangun]]>
<![CDATA[ SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science Vol. 1 No. 2 (2022): Juli - Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Sangadji Media Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62394/scientia.v1i2.17
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang; 2) Mengetahui Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang; 3) mengetahui Hak dan Tanggung Jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang; 4) Mengetahui Faktor – faktor yang mempengaruhi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Hasil penelitia diperolah kesimpulan. 1) Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang yaitu A.Menggerakan perangkat pemerintah desa untuk megsosialisai masyarakat dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, B.Mengayomi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengenalan vaksinasi, C. Terlibat dalam membantu Pemerintah Pusat untuk mengsukseskan vaksinasi bagi penduduk Indonesia, D.Mengkoordinir pelaksanaan vaksinasi covid-19; 2) Wewenang dalam pelaksanaan kegaiatan vaksinasi covid-19 di Desa Sumbersekar kecamatan Dau kabupaten Malang yaitu: A. Memberikan pengarahan kepada bawahan atau masyarakat, B.Menggali, menampung, menghimpun, merumuskandan menyalurkan aspirasi masyarakat, C.Mengawasi pelaksanaan kegiatan vaksinasi covid-19, D.Mengambil keputusan dalam proses pelaksanaan kegaiatan vaksinasi covid-19; 3) Hak dan Tanggung jawab BPD (Badan Permusyawaratan Desa) lembaga legislatif mempunyai hak dan tanggung jawab dalam membuat suatu kebijakan. Kebijakan yang di buat oleh BPD berupa peraturan desa atau ketentuan desa yang di berlakukan bagi segenap warga masyarakat di desa, sama halnya dengan pelaksanaan vaksinasi covid-19 adalah salah satu hak dan tanggung jawab BPD karena BPD berperan sebagai pelayan masyarakat.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SATPOL PP Maluku Utara: Menegakkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Melindungi Masyarakat ]]>
<![CDATA[Iriyani Abdul Kadir]]>
<![CDATA[ SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science Vol. 2 No. 2 (2023): Juli-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Sangadji Media Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62394/scientia.v2i2.68
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Provinsi Maluku Utara, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan informan terkait, dan pemeriksaan dokumen pendukung. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui reduksi, display, dan verifikasi guna menyajikan hasil penelitian secara ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPM di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat oleh Satpol PP Provinsi Maluku Utara telah mencapai tingkat optimal. Namun, beberapa kendala mengemuka selama proses implementasi, antara lain terkait alokasi anggaran dan belum adanya penetapan target pencapaian SPM sesuai dengan Permendagri No. 69 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 13 Tahun 2013. Dalam konteks alokasi anggaran, penelitian menyoroti tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP Provinsi Maluku Utara dalam mengoptimalkan sumber daya keuangan yang tersedia. Sementara itu, absennya penetapan target pencapaian SPM sesuai dengan regulasi yang berlaku menciptakan ketidakpastian dalam mengukur keberhasilan implementasi. Oleh karena itu, disarankan agar pihak terkait melakukan revisi terhadap kebijakan anggaran dan segera menetapkan target pencapaian SPM yang sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Satpol PP Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan tugasnya.]]>
<![CDATA[Foundations of Bibliometric Writing: A Comprehensive Guide for Novice Researchers ]]>
<![CDATA[Suwandi S. Sangadji]]>
<![CDATA[ SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science Vol. 2 No. 2 (2023): Juli-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Sangadji Media Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62394/scientia.v2i2.79
<![CDATA[In the rapidly evolving landscape of academic research, bibliometrics has emerged as a crucial tool for scholars and researchers, offering a quantitative approach to analyze bibliographic data. This comprehensive guide focuses on empowering novice researchers with a profound understanding of bibliometric writing, covering fundamental concepts, including statistical literature, citation patterns, and publication trends. The guide also explores the use of bibliometrics to identify collaborations, understand metrics like the h-index and impact factor, and enhance research visibility. Practical examples and case studies are provided to facilitate hands-on learning. The first part introduces basic concepts, while subsequent sections delve into publication trends, collaboration identification, and various bibliometric metrics. The guide concludes by emphasizing the transformative potential of bibliometrics, allowing researchers to surpass traditional boundaries, make informed decisions, and contribute meaningfully to their academic fields.]]>
<![CDATA[Stunting in Focus: Unraveling the Trends and Prevalence Among Children in Maluku Utara Province (2019-2023) ]]>
<![CDATA[Diana Sukmawati Hasan]]>;
<![CDATA[Sinta Muhammad]]>
<![CDATA[ SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science Vol. 2 No. 2 (2023): Juli-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Sangadji Media Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62394/scientia.v2i2.83
<![CDATA[Maluku Utara, an Indonesian province with captivating natural landscapes, cultural richness, and abundant resources, faces a pressing issue of stunting among children. Stunting, a chronic condition affecting growth and development, poses a significant public health challenge. This study examines stunting trends in Maluku Utara from 2019 to 2023, emphasizing its consequences on physical and cognitive development. Despite national targets to reduce stunting, Maluku Utara encounters unique challenges. This research aims to uncover the specific context by analyzing trends, identifying high-prevalence regions, and exploring contributing factors. The study's significance lies in informing targeted interventions and policies tailored to Maluku Utara's conditions, aiding progress toward national reduction goals. Utilizing quantitative methods, the research relies on secondary data from the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, applying descriptive statistical analysis. The four-year data reveals fluctuations in stunting prevalence, with a resurgence in 2023, particularly in Halmahera Utara District. District-level analysis exposes disparities, emphasizing the need for continuous and focused efforts, especially in high-prevalence areas. This research addresses knowledge gaps, providing insights into stunting dynamics, and facilitating culturally sensitive interventions. By understanding trends and underlying factors, stakeholders can formulate effective strategies to combat stunting in Maluku Utara, contributing to broader national efforts for a healthier and more prosperous future for the region's children.]]>
