cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ricky Montang
Contact Email
rickymontang70@gmail.com
Phone
+628124835884
Journal Mail Official
rickymontang1270@gmail.com
Editorial Address
https://ojs.ukip.ac.id/index.php/woskenem/editorialteam
Location
Kota sorong,
Papua barat
INDONESIA
Jurnal Wos Kenem
Published by Universitas Kristen Papua
ISSN : 25486586     EISSN : 25484656     DOI : https://doi.org/10.56942/wk.v2i1.120
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Selamat datang di akun resmi jurnal WOS KENEM Universitas Kristen Papua. Wos Kenem adalah Jurnal yang dipublikasikan oleh Universitas Kristen Papua, Sorong, Indonesia. Saat ini jurnal Wos Kenem masih menggunakan Bahasa Indonesia, dan dipublikasikan dua kali dalam setahun yaitu bulan Juni dan November. Melalui website ini, jurnal dapat langsung di akses dan terbuka untuk umum.  Jurnal Wos Kenem diharapkan dapat memfasilitasi para dosen hukum dilingkungan Universitas Kristen Papua, serta para sarjana hukum, peneliti, maupun praktisi diluar lingkungan Universitas Kristen Papua untuk menerbitkan penelitiannya. Jurnal yang diterbitkan melalui jurnal Wos Kenem juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mereka yang berkecimpung di bidang hukum. Ruang lingkup pembahasan Jurnal Wos Kenem adalah mencakup topik-topik yang berkaitan dengan hukum dan sistem hukum Indonesia, hukum privat dan hukum publik, hukum perbandingan, sosiologi hukum, sejarah hukum dan banyak lainnya. Oleh karena itu, setiap kontribusi dari para sarjana dan praktisi hukum disambut dengan baik. Jurnal yang diterima dan ditinjau akan dipublikasikan di situs web ini (online) untuk tampilan awal. Versi cetak akan diterbitkan pada akhir periode penerbitan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MANOKWARI: OVERVIEW OF THE CRIMINILOGY OF THE CRIME OF MOTOR VEHICLE ATTAINMENT IN MANOKWARI CITY Wiwin Suryadi Jaya; Raymond Ronaldy Morintoh; Weron Murary
WOS KENEM Vol 1 No 2 (2022): Wos Kenem: Jurnal Hukum
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Universitas Kristen Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56942/wk.v1i2.115

Abstract

Penadahan sebagai kejahatan sekaligus merupakan salah satu gejala sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di Kota Manokwari. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, delik penadahan digolongkan sebangai kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 480, 481 dan Pasal 482 KUHP. Kemajuan di bidang teknologi dan informasi saat ini juga banyak sekali memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat.Pada saat perekonomian nasional yang sedang mengalami kehancuran maka mulai timbul tindak pidana dengan modus operasi yang berbeda-beda.Kejahatan penadahan yang sering terjadi disaat ini adalah kejahatan penadahan kendaraan bermotor yang didapat dari kejahatan pencurian. Data awal yang penulis dapatkan dari penelitian di Polres Manokwari, penulis mendapatkan data mengenai kejahatan penadahan kendaraan bermotor di Kota Manokowari ada 9 kasus pada tahun 2020-2021 yang dimana dalam kurun waktu tersebut jumlah sepeda motor yang dapat diamankan oleh Polres Manokwari yakni sekitar 124 unit. Pembeli motor hasil kejahatan disebut sebagai penadah karena pembeli tersebut mengetahui bahwa barang yang dibeli adalah hasil kejahatan Tindak Pidana Penadahan. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum dan faktor terjadinya kejahatan penadahan bermotor. Penlitian hukum ini adalah penlitian hukum empiris.Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, dan bahan pustaka seperti, makalah, juernal skripsi, dokumen dari instansi yang terkait. Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini, memaparkan Upaya yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mengurangi delik penadahan kendaraan bermotor, secara garis besarnya melakukan upaya pencegahan berupa upaya preemtiv Upaya yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mengurangi delik penadahan kendaraan bermotor, secara garis besarnya melakukan upaya pencegahan berupa upaya preemtif, preventif, dan represif, adapun faktor yang menyebabkan terjadinya delik penadahan kendaraan bermotor ialah, faktor yang berasal dari faktor ekonomi, faktor tingkat Pendidikan dan faktor lingkungan.
SANKSI BAGI PARA PELAKU YANG MELANGGAR PERATURAN BUPATI KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 8 TAHUN 2017 : SANCTIONS FOR ACTORS WHO VIOLATE REGULATION OF REGENT OF RAJA AMPAT REGENCY NUMBER 8 OF 2017 Novalin Margaretha Syauta; Raymond Ronaldy Morintoh; Yanpiet Saleo
WOS KENEM Vol 1 No 2 (2022): Wos Kenem: Jurnal Hukum
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Universitas Kristen Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56942/wk.v1i2.116

Abstract

Potensi laut Raja Ampat yang kaya akan sumber daya tentu memikat minat banyak nelayan untuk melakukan praktek illegal fishing, maraknya praktek kejahatan ini terkadang diakibatkan oleh lemahnya aspek penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk melindung sumber daya bawah laut bagi generasi akan datang dan terutama bagi masyarakat adat yang berada di Kabupaten Raja Ampat, maka Bupati mengeluarkan PerBup No. 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Ikan, Biota Laut Dan Potensi Sumber Daya Alam Lainnya Di Wilayah Pesisir Laut Dalam Petuanan Adat Suku Maya Raja Ampat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bawah Laut dan untuk pengetahui penerapan sanksi bagi para pelaku yang melanggar peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bawah Laut. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian yang diperoleh penulis yaitu Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 sudah dilaksanakan namun belum secara maksimal karena adanya berbagai kendala yang dihadapi dan Penjatuhan sanksi terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran berkaitan dengan PerBup No. 8 Tahun 2017, telah diterapkan sesuai aturan yang berlaku.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NILAI KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA DALAM ANGGARAN DANA DESA: JURIDICAL REVIEW OF THE VALUE OF SOCIAL JUSTICE FOR ALL INDONESIAN PEOPLE IN THE VILLAGE BUDGET Welpias Jems Ubro; Raymond Ronaldy Morintoh
WOS KENEM Vol 1 No 2 (2022): Wos Kenem: Jurnal Hukum
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Universitas Kristen Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56942/wk.v1i2.117

Abstract

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa. Dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan ekonomi pedesaan, dan pembangunan prasarana desa. Berdasarkan kenyataan yang penulis temukan untuk pembangunan di kampung Klamono, belum berjalan sesuai harapan masyarakat Kampung Klamono. Menurut salah satu warga mengatakan sebagian pembangunan di kampung sudah berjalan dengan baik yaitu telah dibangunnya 1 buah bak penampungan air bersih namun belum merata. Penelitian ini difokuskan dalam pengelolalan dana desa kampung Klamono, tujuan penelitian ini Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap nilai keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia dalam pengelolaan anggaran dana desa di Kampung Klamono, berdasarkan Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dana desa di Kampung Klamono. Tipe penelitian ini yaitu Normatif Empiris dengan menggunakan data Primer dan Sekunder, bahan hukum yang dipakai pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan terkait dampak pengelolaan dana desa kampung Klamono yaitu belum sepenuhnya mengikuti petunjuk pasal 16 Permendagri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Bidang-bidang yang sudah berjalan tapi belum sesuai yaitu bidang keagamaan, bidang pembinaan, dan untuk bidang-bidang yang belum berjalan yaitu bidang pembangunan dan bidang pendididikan. oleh karena itu harus diberikan pemanfaatan dana desa sebaik mungkin dalam rangka mengimplementasikan nilai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga kampung Klamono.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KEBERSIHAN SAMPAH DIKOTA SORONG DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 : LEGAL PROTECTION OF WASTE CLEANING WORKERS IN SORONG CITY VIEWED FROM LAW NUMBER 13 OF 2003 Yonatan Tebai; Novalin Margaretha Syauta; Dayen Baho
WOS KENEM Vol 1 No 2 (2022): Wos Kenem: Jurnal Hukum
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Universitas Kristen Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56942/wk.v1i2.118

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja kebersihan sampah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di PT. Hendrian dan kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja kebersihan sampah di PT. Hendrian. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu, sifat penelitian ini adalah normatif empiris, dengan memakai data primer dan sekunder, sehingga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, observasi dan kepustakaan, sesudah memeproleh data maka akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diuraiakan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja kebersihan sampah oleh PT. Hendrian sebagai pihak perusahaan yang mempekerjakan masih kurang, dimana masih terjadi PHK sepihak oleh pihak perusahaan dan kelengkapan fisiltas atau alat kerja yang masih kurang, hal ini tentu sangat jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan dan kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja kebersihan sampah pada PT. Hendrian yaitu, pihak perusahan kurang melakukan sosialisasi kerja kepada para pekerja; tingkat pendidikan pekerja yang kurang; para pekerja kurang memahami tugas dan tanggung jawab sesuai kontrak kerja; para pekerja tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dapat menjadi pedoman apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka.
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DI LAKUKAN DENGAN SENGAJA: ANALYSIS OF JUDGES' DECISIONS IN CASES OF CRIMINAL ACTIONS THAT ARE INTENTIONALLY PERFORMED Yordan Yakobus Ubro; Weron Murary
WOS KENEM Vol 1 No 2 (2022): Wos Kenem: Jurnal Hukum
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Universitas Kristen Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56942/wk.v1i2.119

Abstract

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, untuk itu Hakim diharapkan dapat menegakan hukum dan keadilan sesui dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penalitian ini yaitu Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengambil putusan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja itu apakah sudah sesuai dengan penerapan Pasal 338 KUHP. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode penelitian normatif yang sumber datanya diperoleh dari undang-undang, putusan Hakim dan buku-buku diperpustakaan sebagai bahan referensi untuk mengkaji lebih dalam tentang penelitian ini. Hasil dari penelitian ini yaitu. Hakim dalam menjatuhkan keputusan terhadap terdakwa tidak sesuai ketentuan pasal 338 KUHP. Dalam kasus ini penulis menyimpulkan bahwa, Hakim tidak adil dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang mana Hakim hanya memutuskan setengah dari ketentuan Pasal 338 KUHP yaitu 10 tahun penjara sedangkan ketentuan Pasal 338 KUHP yaitu 15 tahun penjara. dan penulis menyarankan kepada Hakim jika dikemudian hari terdapat kasus yang sama, dan bila sesuai bukti terdakwa telah melakukan tidakan pembunuhan tersebut maka perlu di adili sesuai ketentuan hukum yang berlaku, agar memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pembunuhan supaya korban memperoleh keadilan.
ANALISIS SENGKETA TANAH ADAT YANG TERJADI DI KAMPUNG KLASMIGIK DISTRIK MAKBON KABUPATEN SORONG: ANALYSIS OF CUSTOM LAND DISPUTES THAT HAPPENED IN KLASIGI VILLAGE, MAKBON DISTRICT, SORONG DISTRICT Maria Makdalena Mobalen; Novalin Margaretha Syauta
WOS KENEM Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Hukum Wos Kenem
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Universitas Kristen Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56942/wk.v2i1.120

Abstract

Pada dasarnya tujuan dari pada penelitian ini iyalah mengetahui bagaimana cara penyelesaian hak ulayat adat suku Moi di Kampung Klasmigik Distrik Makbon Kabupaten Sorong. Untuk memperoleh jawaban dari kendala apa saja yang terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di Kampung Klasmigik Distrik Makbon Kabupaten Sorong, Metode yang digunakan yaitu normatif empiris, Jenis dan Sumber Data yang di pakai yaitu Data Primer dan Data Sekunder, Teknik Pengumpulan Data yang di pakai yaitu Teknik Wawancara dan Dokumentasi, di Analisis secara Dekriptif Kualitatif. Berdasarkan Hasil Penelitian tentang peran LMA-Malamoi dalam menyelesaikan sengketa hak ulayat yang terjadi di Kampung Klasmigik Distrik Makbon Kabupaten Sorong, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut; Peran LMA-Malamoi dalam menangani penyelesain sengketa hak ulayat yang terjadi di Kabupaten Sorong sebagai berikut; Menerima laporan dari para pihak yang bersengketa khususnya suku moi; Kendala yang di ambil dalam menyelesaikan sengketa hak ulayat yang terjadi di Kampung Klasmgik Distrik Makbon Kabupaten Sorong, yaitu sebagai berikut; Salah satu pihak yaitu Malibela Klasamanamala kekurangan barang bukti saat sidang adat di adakan. Terjadinya temperamen dari salah satu pihak yaitu marga/gelek Malibela Klasamanmala kepada pihaknya lain yaitu marga/gelek Malibela Ginala yang menunjukkan bukti-bukti pemilik dari marga/gelek Malibela Ginala pada saat sidang adat berlangsung
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN DI KOTA DOBO : LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN BORN IN MIXED MARRIAGES IN THE CITY OF DOBO Aplin Nery Krisna Karam; Dian Mega Erianti Renouw
WOS KENEM Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Hukum Wos Kenem
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Universitas Kristen Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56942/wk.v2i1.121

Abstract

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak- hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetehui perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran di kota Dobo, provinsi Maluku dan untuk mengetahui status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran yang telah berusia delapan belas tahun. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder, dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya. Berdasarkan hasil yang didapat yaitu hak-hak anak yang lahir dari perkawinan campuran yang tertuang di dalam pasal 4 s/d 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi namun hak-hak untuk memperoleh kewarganegaraan bagi anak-anak yang telah lahir dalam perkawinan tersebut belum bisa di dapatkan karena adanya kendala belum adanya penyediaan kantor wilayah (KANWIL) oleh pemerintah yang dapat membuat surat permohonan kewarganegaraan. Status kewarganegaraan anak dapat di berikan kepada anak yang lahir dari perkawinan tersebut jika telah memenuhi syarat yaitu berusia delapan belas (18) tahun atau sudah menikah.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPAEN SORONG NOMOR 10 TAHUN 2017 : IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF SORONG REGENCY NUMBER 10 OF 2017 Imanuel Ulim; Dayen Baho
WOS KENEM Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Hukum Wos Kenem
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Universitas Kristen Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56942/wk.v2i1.122

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah hak-hak Masyarakat hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong sudah terpenuhi berdasarkan Perda No.10 Tahun 2017 dan untuk mengetahui kendala apa saja dalam pengimplementasian Perda No.10 Tahun 2017 bagi masyarakat hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong. Peraturan daerah juga mengatur wewenang pemerintah daerah diantaranya melaksanakan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat Moi (Pasal 24 huruf d). Dalam pandangan Masyarakat Hukum adat di Tanah Papua, tanah mempunyai makna yang sangat penting. "Tanah tidak sekedar sebagai tempat tinggal, tetapi nilai identitas diri, sejarah, budaya, kehidupan, kekerabatan, spiritual yang mengikat turun temurun sebagai masyarakat hukum adat, Persekutuan dengan tanah mempunyai kedudukan dan hubungan yang erat sekali. Hubungan tersebut bersifat religius magis yang menyebabkan masyarakat adat memperoleh hak untuk menguasai tanah, memanfaatkan tanah, memungut hasil dan mengambil sumber daya yang ada di atas tanah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut, tipe penelitian normatif empiris, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 : LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN BORN IN MIXED MARRIAGES ACCORDING TO LAW NUMBER 16 OF 2019 Apner Tidiel; Weron Murary
WOS KENEM Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Hukum Wos Kenem
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Universitas Kristen Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56942/wk.v2i1.123

Abstract

Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan tentang bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang- Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Tujuab penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hukum anak yang memiliki kewarganegaraan ganda. Penelitian yang dilakukan penulis saat ini digunakan penelitian hukum yang bersifat normatif atau yuridis normatif. Lokasi Penelitian ini adalah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong dan Kantor KPAI Kota Sorong. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran di tinjau dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuranyaitu timbulnya hak opsi yang diperoleh oleh si anak. Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang - Undang sebelumumur 18 ini merupakan suatu pengecualian. sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
PERSEPSI MASYARAKAT ADAT MOI KELIM DI KOTA SORONG TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI LUAR PENGADILAN: THE PERCEPTION OF THE MOI KELIM INDIGENOUS COMMUNITIES IN SORONG CITY TO THE SETTLEMENT OF LAND DISPUTES OUT OF COURT Andrhy J R Wattimury; Dian Mega Erianti Renouw; Novalin Margaretha Syauta
WOS KENEM Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Hukum Wos Kenem
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Universitas Kristen Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56942/wk.v2i1.124

Abstract

Masyarakat suku Moi adalah masyarakat adat yang masih menjalankan adat istiadanya, salah satunya bila terjadi sengketa maka mereka memilih untuk meyelesaikannya diluar pengadilan yaitu secara non litigasi atau musyawarah secara adat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat adat Moi Kelin di Kota Sorong terhadap penyelesaian sengketa tanah diluar pengadilan dan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa menurut masyarakat hukum adat Moi Kelin, di Kota Sorong. Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian normatif empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu studi kepustakaan, dokumentasi, wawancara dan observasi, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka hasil yang didapat yaitu, persepsi Masyarakat Adat Moi Kelim di Kota Sorong Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah di luar pengadilan dengan cara non litigasi atau bermusyawarah melalui peradilan adat yang dipimpin oleh Lembaga Adat Malamoi dengan alasan biayanya yang murah, menurut kebiasaan dan waktu yang cepat. Hal ini masih dipertahankan dan dijalankan oleh masyarakat adat Moi Kelim di Kota Sorong dan proses penyelesaian sengketa hak tanah ulayat menurut masyarakat hukum adat Moi Kelim, di Kota Sorong, diselesaikan melalui 2 (dua) tahapan yaitu dalam sidang terbuka dan sidang tertutup dan memutuskan pihak yang menang, dan hasilnya akan dibacakan ulang dalam sidang terbuka untuk membacakan hasil putusan sidang adat tertutup sehingga diketahui oleh masyarakat secara umum.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2022 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Hukum Wos Kenem Vol 1 No 2 (2022): Wos Kenem: Jurnal Hukum