cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zaid
Contact Email
zaidrusdianto@gmail.com
Phone
+6285600069193
Journal Mail Official
zaidrusdianto@gmail.com
Editorial Address
Dusun 03, Rt. 022, Rw. 007, Desa Lemahabang Kulon, Kec. Lemahabang, Kab. Cirebon, Jawa Barat, 45183
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Strata Law Review
Published by CV. Strata Persada Academia
ISSN : 29873185     EISSN : 29868114     DOI : https://doi.org/10.59631/slr.v1i2.73
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Strata Law Review (SLR) is a prestigious, influential peer-reviewed, open-access journal published Biannually in March and September by CV. Strata Persada Academia. The editorial board and Reviewers of the SLR consist of leading legal scholars and practitioners from diverse backgrounds and regions, who bring expertise and experience to the review process. The SLR follows a rigorous peer-review process to ensure the quality and originality of its published articles. SLR publishes new original research articles of the highest caliber across the full range of legal scholarship, which includes but is not limited to works in the law and history, legal philosophy, sociology of law, Socio-legal Studies, International Law, Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Islamic Law, Agrarian Law, Health Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Civil Procedural Law, and Adat Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 13 Documents
 1   2 
Combating Transnational Crimes Trafficking in Women from a Feminist Perspective Legal Theory Indra Firmansyah; Muh. Endriyo Susila; Fandi Ahmad Fahreza
Strata Law Review Vol. 1 No. 1 (2023): March
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The data shows that the transnational crime of trafficking in women is increasing every year. Starting from prostitution, migrant workers to narcotics smuggling carried out by women who are victims of trafficking in women. Various legal efforts have been made by both international institutions and the Indonesian government. One of the obstacles faced is the feminization of poverty where women experience economic difficulties that make them tempted and trapped either intentionally or not, in the vortex of women's trafficking syndicates. In addition, the alignment of the state, which is still strong patriarchal, is still felt to be not in favor of women. This research focuses on the defense of Feminist Legal Theory against women where the law, especially in Indonesia, it has not fully sided with the welfare of women, which makes women avoid the crime of trafficking in women. This normative juridical research shows that the problem of trafficking in women is not only a legal issue, but more than that it is a welfare issue that must be obtained by all citizens, especially women so as to prevent them from transnational crimes of trafficking in women.
Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Nur Ariatmoko
Strata Law Review Vol. 1 No. 1 (2023): March
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak yang berkonflik dengan hukum khususnya dalam tindak pidana narkotika belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selama ini terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan pidana terhadap seseorang bermula karena seseorang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana. Anak dalam hal melakukan tindak pidana narkotika yang dijatuhi sanksi pidana akan berdampak buruk pada masa depan anak. Mengacu pada sistem peradilan pidana anak yang dikenal upaya diversi untuk mengalihkan penyelesaian perkara tindak pidana anak dari proses peradilan ke proses non peradilan. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk dapat mengetahui dampak penjatuhan sanksi pidana dan upaya diversi bagi anak dalam tindak pidana narkotika.
Penyusunan Undang-Undang Melalui Metode Omnibus Law Dan Consolidation Law Josef Mario Monteiro
Strata Law Review Vol. 1 No. 1 (2023): March
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

DPR dan pemerintah menggunakan omnibus law untuk membuat aturan karena banyak tumpang tindih. Omnibus law adalah kumpulan hukum yang tidak berhubungan yang disinkronkan. Kajian ini membahas penyusunan omnibus law yang meliputi urgensi, konstruksi hukum, dan alternatif dari konsolidasi hukum. Data sekunder penelitian yuridis normatif. Filosofis, legal, dan konseptual. Deskripsi analitis. Politik hukum metode omnibus law berupaya melakukan konsolidasi, pengamanan masyarakat, dan harmonisasi perilaku masyarakat. Studi ini menemukan bahwa omnibus law menyederhanakan dan menyusun undang-undang. Kedua, transplantasi hukum atau adopsi hukum omnibus law dari sistem common law ke sistem civil law nasional. Implementasi omnibus law pada struktur hukum, substansi, budaya, inti gagasan, konsep, metode, dan ajaran hukum. Akhirnya, hukum konsolidasi menyederhanakan aturan dan meningkatkan pembuatan hukum. Undang-undang konsolidasi mengelompokkan undang-undang dan peraturan berdasarkan kebutuhan ke dalam tema-tema. Undang-undang konsolidasi akan mengklarifikasi dan menafsirkan norma-norma hukum yang bertentangan dalam undang-undang lain, tetapi tidak akan mengatur.
Gadai Syariah (Rahn) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Achmad Miftah Farid; Fandi Ahmad Fahreza
Strata Law Review Vol. 1 No. 1 (2023): March
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan hukum gadai di Indonesia berpijak pada hukum perdata yang berlaku secara internasional, memberikan pandangan bahwa kegiatan transaksi gadai diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menutupi hak-hak penerima gadai. Menurut hukum Islam, gadai itu disebut rahn, yang diputuskan sebagai Mubah atau diperbolehkan. Namun hukum gadai yang diperbolehkan dalam Islam adalah gadai yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, yaitu sistem gadai yang tidak menerapkan bunga atau riba. Sayangnya, masyarakat Indonesia masih awam dengan hukum gadai syariah. Hal ini disebabkan pengaturan hukum gadai syariah belum ada pengaturannya, dan hanya mengandalkan doktrin atau pendapat ulama, sehingga dianggap kurang memiliki kekuatan hukum. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan terobosan hukum agar gadai syariah dapat diterapkan secara luas oleh masyarakat Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode hukum komparatif. Penulis akan membandingkan hukum Islam dengan hukum positif Indonesia.
Analisa Politik Hukum Undang-Undang Minerba Sektor Batubara Indonesia Nur Ariatmoko
Strata Law Review Vol. 1 No. 1 (2023): March
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59631/slr.v1i1.10

Abstract

Ramainya pro-kontra Koreksi UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 mengakibatkan perselisihan berkelanjutan dari tahun 2019 sampai periode wabah pada tahun 2020 untuk menampik UU itu. Penampikan bukan tanpa ada alasan, tingginya kesempatan korupsi, melawan akan pelindungan lingkungan, tenaga asing dan rawan akan hak - hak sosial warga di sekitar tambang, lenyapnya konsep demokrasi dan azas desentralisasi jadi beberapa masalah yang terjadi.Karena itu, riset ini mempunyai tujuan membahas bukti-bukti yang terjadi sesudah ada koreksi UU minerba terutamanya dari sisi yuridis, sosial dan lingkungan.Metodologi riset memakai deksriptif kualitatif dan study pustaka. Hasil riset mengatakan jika undang-undang nomor tiga tahun 2020 belum memberinya imbas positif atas perkembangan ekonomi warga tetapi buka ruangan yang lebar atas kerusakan lingkungan sejak kekuasaan tidak terbatas dikasih ke faksi ke-3 atau investor tambang asing.
Legal Protection for Children Taken by Their Mothers as Convicts in Correctional Institutions Januar Akbar Wibisono
Strata Law Review Vol. 1 No. 2 (2023): September
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59631/slr.v1i2.44

Abstract

This research aimed to address the problem of how to fulfil the rights of children brought by their mothers into correctional institutions and the form of protection for the rights of children brought by their mothers as convicts into correctional institutions. This research method is is a document (normative) study. The results of this research show that according to Article 20 paragraph (4) Government Regulation Number 32 of 1999, it is determined that a child whom their mother brings into prison must only reach the age limit of 2 (two) years. This is inappropriate if it is linked to the principle of The best interests of the child and the mandate of Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 1979 concerning Child Welfare. The presence of parents beside the child is not enough to only reach the age of two years. Above the age of two years, children still need a mother figure by their side. A special study is required regarding the age limit for a child to be in the care of their mother in prison. This is a consideration for lawmakers to formulate regulations in children's best interests to separate them from other prisoners.
Kebijakan Pemerintah Dalam Pemanfaatan Gas Suar Yang Terproduksi Dari Sumur Minyak (Associated Gas) Dalam Mendukung Program Net Zero Emission Petrus Krisologus; Sugianto Sugianto
Strata Law Review Vol. 1 No. 2 (2023): September
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59631/slr.v1i2.47

Abstract

In line with the 2015 Paris Climate Agreement which aims to reduce environmental pollution that has the potential to cause global warming, the Government of Indonesia has launched a net zero emission (NZE) target in year 2060 as a response to facing challenges and climate change in the future. There are many efforts to reduce carbon emissions one of them is the use of gas flares, therefore the Government of Indonesia has issued Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 31 of 2012 concerning Implementation of Flaring Gas (Flaring) in Oil and Gas Business Activities, and its amendment. This paper is written and limited to activities in the upstream oil and gas sector and to see the comptability between regulations related to the implementation of the usage of gas flares with oil and gas production sharing contracts between the State and Cooperation Contract contractors (KKS Contractors). This research was made based on literature review and its application in oil and gas and industry, found the comptability effort to encourage the oil and gas player to use flare gas optimally considering the economics of contractor.
The Penetration of 4.0 Industry Revolution Through Strengthening Human Resources Related to The Right to Work for Humanity jandiman bernando pasaribu
Strata Law Review Vol. 1 No. 2 (2023): September
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59631/slr.v1i2.57

Abstract

The aim of this research is to assess the politics of employment law related to the right to work and the urgency of whether or not changes to Law Number 13 of 2003 are necessary to move towards the era of Industrial Revolution 4.0. This research is normative legal research with a statutory and conceptual approach. First, the right to work for every citizen aims for humanity as mandated by Article 27, paragraph (2) of the 1945 Constitution. Second, formal education and job training for workers are very important in facing the era of revolution 4.0 as strengthening human resources in the workplace. There is a need to change labor law, including regarding the regulation of job training, which is like two coins. Thus, efforts to face the era of Industrial Revolution 4.0 do not abandon the sense of humanity as part of the identity or identity of the Indonesian nation in the Preamble to the 1945 Constitution towards the life of Indonesian people towards goodness and the mandate in the 1945 Constitution regarding the right to work for everyone.
Legal Politics in Restorative Justice Indra Satria Pratama
Strata Law Review Vol. 1 No. 2 (2023): September
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59631/slr.v1i2.59

Abstract

This research aims to examine legal politics in restorative justice in the criminal justice system. This research is essential. After all, many obstacles are encountered because there is still no sound and comprehensive understanding of the limitations or lack of human resource capacity. This research is normative juridical normative research, with the approach tending more toward statutory and conceptual regulations. The results of this research show that implementing legal politics means holding elections to achieve the best results in criminal legislation in the sense of fulfilling the requirements of justice and being effective. The law must have a conscience. The law is not a tool to win competition but to achieve peace. He explained that the Indonesian legal system is gradually sending people to prison. The law should peacefully resolve matters that humanely, logically, and feel do not need to be brought to court or do not need to be punished severely; the law must also pay attention to the fate of the victim. For this reason, the role of authorized state bodies is needed to express justice through restorative justice.
The Role of Legal Politics in Creating Legal Reform in Increasing Foreign Investment in Indonesia Dameria Kristina Pardede
Strata Law Review Vol. 1 No. 2 (2023): September
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59631/slr.v1i2.68

Abstract

  Investment is currently regulated in the Job Creation Law. Still, previously, investment regulations were contained in Law Number 25 of 2007 concerning Capital Investment, whereas Law Number 25 of 2007 reflected that investment regulations had two sides. One side of investment will open up state income and so on. Meanwhile, on the other hand, by opening up investment opportunities, various facilities and conveniences will be offered to investors in order to attract investment interest in a country. This research aims to analyze the Ciptaker Law as a regulation that amends the Investment Law using a participatory paradigm so as to provide analysis regarding investment regulations in Indonesia. This research is a type of normative legal research that bases its approach on legislation and conceptualization. The results of this research conclude that the Job Creation Law related to investment aims to adjust various regulatory aspects related to improving the investment ecosystem, facilitating and accelerating national strategic projects oriented towards national interests based on national science and technology guided by Pancasila ideology. Regarding these conditions, foreign investment can provide legal protection and legal certainty based on established law.

Page 1 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 2 (2023): September Vol. 1 No. 1 (2023): March