Jurnal Media Akademik (JMA)
Jurnal Media Akademik (JMA) merupakan platform publikasi jurnal atau hasil karya suatu penelitian orisinil atau tinjauan pustaka yang ditulis oleh dosen, mahasiswa maupun masyarakat umum. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin diantaranya: Hukum, Manajemen, Ekonomi, Ekonomi Syariah, Akuntansi, Kewirausahaan, Keagamaan, Bisnis, Budaya, Ilmu Sosial Humaniora, Ilmu Komunikasi, Sastra, Bahasa, Pertanian, Kedokteran, Keperawatan, Peternakan, Perikanan, Politik, Pendidikan, Pengabdian Masyarakat, Ilmu Teknik, Sistem Informasi, Teknik Elektro, Informatika, Desain Komunikasi Visual, dan Seni.
Articles
136 Documents
<![CDATA[EKFETIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL TERHADAP SENGKETA (CHILI & PERU) ]]>
<![CDATA[Muhammad Rifqi Nur Wachid Adi Pratama]]>;
<![CDATA[Sodikin Sodikin]]>;
<![CDATA[Farhan Jiddan Saros]]>;
<![CDATA[Reva Hazarina Karmila]]>;
<![CDATA[Eka Barokah]]>;
<![CDATA[Nurul Hidayati]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 1 No. 1 (2023): JURNAL MEDIA AKADEMIK ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Media Akademik Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62281/v1i1.01
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk membahas efektivitas penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum internasional seperti ICJ. Melalui studi kasus tentang sengketa Chili-Peru, artikel ini menjelaskan bahwa penggunaan sistem hukum internasional dan ICJ sebagai badan penyelesaian sengketa dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan dalam kekuatan antara negara-negara. ICJ memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang mengikat untuk memperkuat penyelesaian sengketa melalui proses hukum yang transparan dan tertib. Hasil dari keputusan ICJ tentang batas maritim antara Chili dan Peru adalah penyelesaian yang memuaskan bagi kedua negara, sehingga dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan sengketa antara dua negara. Artikel ini menawarkan pembelajaran yang berharga bagi negara lain dalam menyelesaikan sengketa dengan negara lain melalui jalur hukum internasional. Namun, perlu dicatat bahwa ICJ bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara. Berbagai mekanisme hukum internasional lainnya seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase dapat juga menjadi alternatif solusi yang efektif untuk penyelesaian sengketa antara dua negara. Artikel ini mengambil kesimpulan bahwa penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa internasional melalui ICJ dapat membantu menyelesaikan sengketa antara negara-negara dan memperkuat perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk berpartisipasi dalam sistem hukum internasional dan mencari solusi yang efektif dan adil untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM KARENA SUKSESI (Studi kasus Timor Leste) ]]>
<![CDATA[Eko Fajar Arifianto]]>;
<![CDATA[Yumna Fahira]]>;
<![CDATA[Besiroh]]>;
<![CDATA[Hamideh Latifah]]>;
<![CDATA[Muzzamil]]>;
<![CDATA[Ulil Amri Insan Kamil]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 1 No. 1 (2023): JURNAL MEDIA AKADEMIK ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Media Akademik Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62281/c92h3d42
<![CDATA[Suksesi suatu negara merupakan momentum dimana peralihan kedulatan dari prosessor kepada suksessor yang menimbulkan adanya akibat hukum, bebarapa akibat hukum yang mungkin dapat terjadi antara lain akibat hukum terkait perjanjian internasional, akibat hukum terhadap publik proprty rights dan privat proprty rights, akibat hukum terhadap status kewarganegaraan, akibat hukum terkait hutang piutang, dan akibat hukum terkait status pada organisasi internasional. Terkait dengan akibat hukum yang timbul dengan adanya suksesi suatu negara, masyarakat internasional menggunakan hasil dari konvensi wina 1978 sebagai petunjuk dari akibat – akibat hukum yang timbul dari terjadinya sebuah suksesi negara. Negara Timor Leste juga satu dari banyak negara yang melakukan suksesi yaitu pada tahun 2002. Akibat terjadinya suksesi Timor-Leste terhadap Indonesia menyebabkan lahirnya akibat – akibat hukum antara Timor-Leste dengan Indonesia maupun Timor-Leste dengan masyarakat internasional. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bertujuan memberikan jawaban terkait akibat – akibat hukum yang timbul akibat susksesi Negara Timor Leste terhadap Indonesia yaitu akibat hukum terkait perjanjian internasional, akibat hukum terhadap publik proprty rights dan privat proprty rights, akibat hukum terhadap status kewarganegaraan, akibat hukum terkait hutang piutang, dan akibat hukum terkait status pada organisasi internasional.]]>
<![CDATA[DINAMIKA PENETAPAN BATAS LAUT ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA ]]>
<![CDATA[Hawa Icha Sania Salma]]>;
<![CDATA[Madrim]]>;
<![CDATA[Rizqi Rahma Adinda]]>;
<![CDATA[Siti Hotimatul Husna]]>;
<![CDATA[Triana Wati]]>;
<![CDATA[Togar Polmanto Winfernando]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 1 No. 1 (2023): JURNAL MEDIA AKADEMIK ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Media Akademik Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62281/2k816141
<![CDATA[Artikel ini membahas perihal dinamika yang terjadi dalam hubungan internasional antara Indonesia dan Singapura, mengenai permasalahn batas laut telah menjadi fokus utama pembahasan selama beberapa decade. Penentuan batas laut menjadi semakin rumit dengan munculnya ketentuan baru dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) yang memperluas wilayah teritorial laut. Selat Singapura, sebagai jalur laut utama dalam perdagangan internasional menjadi titik strategis yang sangat penting. Klaim lebar laut teritorial yang tumpang tindih menuntut kedua negara untuk bekerja sama dalam membangun ketertiban nasional di perbatasan wilayah. Proses penyelesaian dimulai pada tahun 1973, melibatkan perjanjian tahun 2009 dan pembaruan pada tahun 2014 dengan titik koordinat berdasarkan World Geodetic System 1984. Analisis perubahan ini menggambarkan bagaimana Indonesia dan Singapura bekerja sama mengatasi isu-isu perbatasan laut yang kompleks. Meskipun terdapat tumpang tidih dalam klaim wilayah, kedua negara berhasil mencapai kesepakatan melalui serangkaian pertemuan dan perjanjian, hal ini mencerminkan komitmen kedua negara terhadap hukum internasional dan upaya menjaga stabilitas perbatasan. Proses penyelesaian ini mencakup pertimbangan ekonomi, keamanan perairan, dan perlindungan lingkungan laut. Keseluruhan, penyelesaian batas laut yang kompleks antara Indonesia dengan Singapura merupakan hasil dari kerja sama yang efektif dalam menangani dinamika perbatasan laut yang kompleks antara Indonesia dan Singapura.]]>
<![CDATA[PERAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI JASA BAIK (GOOD OFFICES) ]]>
<![CDATA[Amiliya]]>;
<![CDATA[Rangga Aditya Rastra Pradana]]>;
<![CDATA[Alhambra Bilal Makayasa]]>;
<![CDATA[Angie Kesuma Putri]]>;
<![CDATA[Sabrina Mina Nurrahmah]]>;
<![CDATA[Nurkholis Anwar]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 1 No. 1 (2023): JURNAL MEDIA AKADEMIK ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Media Akademik Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62281/xkjet891
<![CDATA[Pada umumnya penyelesaian sengketa Internasional ini umumnya dilakukan dengan suatu cara damai dan dengan cara kekerasan di mana penerapan penyelesaian lewat jasa baik masuk di dalam kategori penyelesaian secara damai, cara ini merupakan suatu cara yang dapat diupayakan terlebih dahulu seperti yang telah diatur dalam piagam PBB pasal 33 supaya suatu negara yang terlibat dalam sebuah sengketa tidak perlu menyelesaikannya dengan cara kekerasan atau perang seperti di masa lalu yang mengandalkan kekuatan secara fisik. Dengan berkembangnya ilmu diplomasi dari masa ke masa memberikan ruang keterlibatan dari pihak ketiga untuk ikut terlibat dalam mewujudkan perdamaian dunia. Good offices yang merupakah suatu cara penyelesaian sengketa Internasional yang tidak diatur secara eksplisit di dalam piagam Perserikatan Bangsa Bangsa namun telah diatur di dalam Convention for the pacific settlement of International Disputes atau Hague Convention 1899. Sehingga artikel yang ditulis ini akan menganalisis secara singkat mengenai peran pihak ketiga dalam upaya penyelesaian sengketa internasional dikarenakan di dalam piagam PBB sendiri tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai mekanisme dan batasan pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan sengketa.]]>
<![CDATA[INTERVENSI NEGARA DALAM YURISDIKSI TERITORIAL ]]>
<![CDATA[Raden Bagus Mochammad R.R.H]]>;
<![CDATA[Robby Firly Firgiyabi Mahlafi]]>;
<![CDATA[Akmal Taufiq Ridho]]>;
<![CDATA[Keisya Ayudha Wianto]]>;
<![CDATA[Nurhidayat]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 1 No. 1 (2023): JURNAL MEDIA AKADEMIK ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Media Akademik Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62281/jjnfva38
<![CDATA[Negara dalam hukum internasional menjadi semakin signifikan dalam era globalisasi yang semakin tehubung. Konsep yurisdiksi memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan kewenangan Negara untuk mengatur, menegakkan hukum, dan bertindak sesuai hukum entah itu di dalam wilayah atau luar wilayah kita. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis berbagai aspek batas-batas Negara dalam perspektik yurisdiksi, serta mengidentikasi isu-isu yang muncul dalam konteks ini. Yurisdiksi, sebagai kunci utama dalam hukum internasional. Merujuk pada wewenang yang dimiliki oleh suatu Negara untuk mengatur tindakan yang terjadi dalam wilayahnya dan melibatakan subjek-subjek tertentu tentunya ini berkaitan dengan aspek-aspek yurisdiksi yang ada. Terminologi yurisdiksi akan sangat berkaitan dengan kedaulatan dan kewenangan Negara-negara. Dalam pembahasan hukum internasional yang membahas yurisdiksi menjelaskan ada jenis-jenis yurisdiksi, salah satunya terkait yurisdiksi territorial. Yurisdiksi territorial adalah bentuk yang paling umum, yang memberikan Negara kewenangan atas wilayah geografisnya. Isu kunci pertama yang dibahas adalah kedaulatan Negara dalam mengatur aktivitas di dalam wilayahnya. Kedaulatan Negara dalam wilayahnya adalah prinsip dasar dalam hukum internasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman yang mendalam tentang batas-batas kedaulatan Negara dalam perspektif yurisdiksi adalah kunci dalam menangani isu-isu hukum internasional yang semakin kompleks. Dalam konteks globalisasi yang terus berkembang, Negara-negara harus beradaptasi dengan perubahan dalam pemahaman tentang kedaulatan dan yurisdiksi untuk menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul didunia internasional.]]>
<![CDATA[RISET KOMUNIKASI KUALITATIF SEMIOTIKA MAKNA DAN BENTUK PERHITUNGAN WETON PADA TRADISI PERNIKAHAN ADAT JAWA MASYARAKAT DK.GERSAPI, KEC. TUNJUNGAN, JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Bambang Haryono]]>;
<![CDATA[Qoni’ah Nur Wijayani, S.Ikom., M.Ikom]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 1 No. 1 (2023): JURNAL MEDIA AKADEMIK ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Media Akademik Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62281/x98exg98
<![CDATA[Javanese customs in the people of Dukuh Gersapi, Tunjungan District, Central Java are a social system that preserves traditional norms. It is known that every wedding in Javanese tradition has several customs that are multifunctional in both the social, spiritual and economic fields. The aim of this research is to examine the semiotic meaning and form of weton calculations in Dukuh Gersapi as a Javanese custom that retains a high level of complexity. This research uses qualitative methods with a semiotic approach to decode the meanings stored in each Javanese wedding custom. The results obtained indicate that this custom allegedly has the aim of ensuring that couples comply with existing customary rules even though some of them cannot be fully understood by people who are not adherents of these Javanese customs. This semiological qualitative communication research provides an overview of the meaning and form of weton calculations in traditional Javanese wedding traditions in Dukuh Gersapi, Tunjungan District, Central Java.]]>
<![CDATA[ANALISIS PODCAST RINTIK SEDU DALAM MENJARING PENGGEMARNYA ]]>
<![CDATA[Vini Vidi Aulia Daffa]]>;
<![CDATA[Qoni’ah Nur Wijayani, S.Ikom., M.Ikom]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 1 No. 1 (2023): JURNAL MEDIA AKADEMIK ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Media Akademik Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62281/vt4b3m12
<![CDATA[Podcast merupakan media baru yang sangat digemari anak muda,Podcast sendiri mempunyai aplikasi streaming online bernama spotify. Dalam spotify rangking top podcast telah diraih oleh chanel “Rintik Sedu”. Karena hal ini peneliti tertarik untuk menganalisis konten podcast kanal tersebut dengan menggunakan teknik analisis isi Philipp Mayring, yang digunakan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitiannya “Rintik Sedu” berhasil menduduki peringkat teratas di spotify dalam kategori podcast karena memiliki ide konten yang beragam dengan tiga tema yaitu Cinta sendirian, Cinta terlambat, dan Cinta masa lalu.]]>
<![CDATA[Analisis peran Media Sosial “TikTok” di Era Digital menuju Pesta Politik di Tahun 2024 studi kasus calon Presiden Ganjar Pranowo ]]>
<![CDATA[Noval Pradika Kurniawan]]>;
<![CDATA[Qoni’ah Nur Wijayani, S.Ikom., M.Ikom]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 1 No. 1 (2023): JURNAL MEDIA AKADEMIK ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Media Akademik Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62281/1256a928
<![CDATA[Indonesia merupakan Negara demokrasi maka dari itu politik di Indonesia kian memanas tiap menjelang pemilu atau pemilihan sosok pemimpin atau presiden yang baru. Banyak cara yang dilakukan partai politik untuk memenangkan calon yang diajukan, salah satunya dengan menggunakan media sosial untuk berkampanye. Di era digital menggunakan media sosial merupakan salah satu strategi kampanye yang masuk akal dan gratis serta memungkinkan berdampak besar terhadap keputusan para pemilih. TikTok merupakan salah satu dari media sosial yang digunakan para politikus untuk menciptakan citra yang bagus atau yang kerap diketahui sebagai Branding, tidak lepas dari itu para calon presiden di era digital sekarang juga menggunakan media sosial “TikTok” sebagai alat atau media untuk berkampanye. Media sosial “TikTok” merupakan Platform yang bebas dan memiliki banyak sekali pengguna maka dari itu timbul lah pertanyaan apakah peran media sosial di era digital menuju pestapolitik di tahun 2024. Dengan studi kasus media sosial “TikTok” calon presiden Ganjar Pranowo penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi serta untuk mengkaji tentang sebesar dan sejauh mana peran media sosial “TikTok” bagi Ganjar Pranowo menuju pesta politik di tahun 2024.]]>
<![CDATA[ANALISIS MOBILE LEGENDS DIBALIK LAYAR DUNIA MAYA (Kecanduan Dalam Merubah Pola Interaksi Sosial Masyarakat) ]]>
<![CDATA[David Krismawan]]>;
<![CDATA[Qoni’ah Nur Wijayani, S.Ikom., M.Ikom]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 1 No. 1 (2023): JURNAL MEDIA AKADEMIK ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Media Akademik Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62281/4qkv7e11
<![CDATA[Mobile Legends adalah salah satu game daring terbesar dan terpopuler di dunia saat ini. Dengan beralihnya perhatian orang dewasa dan remaja terhadap game daring ini, muncullah persoalan tentang dampak yang ditimbulkan terutama bagi kalangan muda. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis segala hal yang berlangsung di balik layar dunia maya melalui fenomena Mobile Legends. Analisis deskriptif dan induktif dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam kajian ini. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa Mobile Legends telah memengaruhi secara substansial pola interaksi sosial remaja yang dicirikan oleh sikap agresif serta toleransi yang rendah. Akibatnya, kecanduan game telah menyebabkan hambatan bagi remaja untuk menciptakan lingkungan interaksi sosial yang sehat meskipun mereka telah berada di dunia maya. Hasil penelitian ini menawarkan pendapat baru tentang fenomena game daring, khususnya Mobile Legends, yang memegang posisi utama dalam teknologi modern dan interaksi sosial.]]>
<![CDATA[PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP MANAJEMEN LABA ]]>
<![CDATA[Nadia Fransiska Dewi]]>;
<![CDATA[Mukhamad Sholikudin]]>;
<![CDATA[Hanum Cheffi Ambarwati]]>;
<![CDATA[Evy Yance]]>;
<![CDATA[Fajar Ardian Nur Alif]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 1 No. 1 (2023): JURNAL MEDIA AKADEMIK ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Media Akademik Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62281/rc7ra212
<![CDATA[Dalam menyusun laporan keuangan, Anda dapat menggunakan manajemen laba untuk menaikkan atau menurunkan laba akuntansi. Ada konflik kepentingan antara manajer dan pemilik yang menyebabkan manajemen laba terjadi di perusahaan manufaktur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepemilikan institusional dan manajemen berdampak pada manajemen laba. Perusahaan manufaktur adalah subjek penelitian pada tahun 2022. Pilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling yang dipilih berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dilakukan menggunakan alat SPSS versi 23. Sebagai sampel penelitian, 24 perusahaan memenuhi kriteria dan mendapatkan 72 data atau kasus observasi, tetapi 41 dibuang, sehingga hanya 31 kasus observasi yang diteliti. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba secara parsial. Dengan kata lain, jika kepemilikan manajerial meningkat, manajemen laba akan menurun. Uji F menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari kepemilikan manajemen dan institusional berdampak pada manajemen laba secara bersamaan.]]>
