Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Al-Hukama serves academic discussions of any Indonesian Islamic family law issues from various perspectives, such as gender, history, sociology, anthropology, ethnography, psychology, philosophy, human rights, disability and minorities, digital discourse, and others. It intends to contribute to the debate in classical studies and the ongoing development debate in Islamic family law studies in Indonesia, both theoretical and empirical discussion. Al-Hukama always places the study of Islamic family law in the Indonesian context as the focus of academic inquiry.
Articles
216 Documents
<![CDATA[FENOMENA POLIGAMI ANTARA SOLUSI SOSIAL DAN WISATA SEKSUAL DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM, UU NO. 1 TAHUN 1974, DAN KHI ]]>
<![CDATA[ AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 7 No. 1 (2017): Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/al-hukama.2017.7.1.1-25
<![CDATA[Abstract: Polygamy is one of the problem in the marriage of the most discussed widely and controversial. One side of polygamy is rejected with a variety of arguments between normative, psychological, even always associated with gender injustice-as revealed by gender activists or activists of women. In fact, Western writers often claim that polygamy is evidence that the teaching of Islam in the areas of marriage is very discriminatory against women. On the other side, polygamy campaigned as it is considered as one alternative to resolve the phenomenon of cheating and prostitution. Whatever the reasons said, clearly polygamy is a religion shari'ah presence clearly in the Qur'an, regardless of how this verse applied. The issue is under what conditions and by whom this polygamy shari'ah can be implemented. This paper attempts to examines polygamy on one side of the impact on social solution, on the other side can be regarded as sexual tourism which is conducted the husband, and could also both reasons join simultaneously. Furthermore, the authors discuss polygamy with analysis knife of Islamic Law, Law No. 1 of 1974, and KHI (Positive Law). Not only that, the authors also attempt to align polygamy study it with a knife of analysis the theory of phenomenology in sociology. Keywords: polygamy, Islamic Law, Positive Law, Phenomenology.]]>
<![CDATA[Metode Penemuan Hukum (rechtsvinding) oleh Hakim: (Sebuah Upaya untuk Mewujudkan Hukum yang Responsif) ]]>
<![CDATA[ AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 7 No. 1 (2017): Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/al-hukama.2017.7.1.224-248
<![CDATA[Artikel ini akan menguraikan metode penemuan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Apabila dalam memeriksa perkara tidak ditemukan aturan yang mengatur perkara yang dihadapi oleh hakim, aturanya tidak jelas, atau multi tafsir, maka hakim melakukan upaya untuk menemukan hukum (rechtsvinding). Hakim dalam melakukan penemuan hukum adakalanya dengan menggunakan penafsiran (interpretasi), atau kontruksi hukum. Interpretasi hukum dilakukan jika norma dalam suatu perundang-undangan tidak jelas, ambigu, dan kabur (vague normen). Kontruksi hukum dilakukan jika peraturan perundang-undangan tidak mengatur persoalan yang dihadapi oleh hakim, atau terjadi kekosongan hokum atau kekosongan undang-undang Kata kunci: penemuan hukum, interpretasi, analogi, kontruksi hukum]]>
<![CDATA[Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam ]]>
<![CDATA[ AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 7 No. 1 (2017): Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/al-hukama.2017.7.1.76-99
<![CDATA[Perceraian yang terjadi antara suami isteri mengakibatkan konsekwensi terhadap pihak ketiga, yaitu anak-anak. Kewajiban orang tua terhadap anak tidak terbatas pada saat perkawinan masih utuh, akan tetapi kewajiban itu terus berlangsung meski perkawinan mereka telah putus. Persoalan yang muncul adalah mengenai siapa di antara kedua orang tua itu yang paling layak untuk melakukan pengasuhan. Secara prinsip, Islam memberikan ketentuan bahwa ibu lebih layak untuk mengasuh karena alasan biasanya ibu lebih memiliki kasih sayang dibanding ayah. Namun, Islam, sebagai ajaran yang memiliki misi Rahmatan lil Alamin, menetapkan prinsip universal dalam hal ini, yaitu syarat utama pengasuh anak adalah memiliki sikap amanah dan memiliki kecakapan. Syarat amanah meliputi sikap moral yang baik dan tidak merusak agama anak. Pengasuh non muslim diperkenankan asalkan tidak dikhawatirkan merusak agama anak. Syarat kecakapan menuntut kesediaan pengasuh untuk meluangkan waktu untuk anak. Atas dasar itu, posisi ibu, misalnya, sebagai pengasuh bisa saja digantikan ayah jika ia tidak amanah. Dan penentuan amanah atau tidaknya seorang pengasuh ditetapkan oleh Pengadilan Agama.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETERKAITAN ANTARA SUNDRANG DAN MAHAR DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DESA SASE’EL KECAMATAN SAPEKEN KABUPATEN SUMENEP ]]>
<![CDATA[ AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 7 No. 1 (2017): Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/al-hukama.2017.7.1.51-75
<![CDATA[Tulisan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Keterkaitan Antara Sundrang dan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Desa Sase’el Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenepâ€, merupakan penelitian yang dilakukan di desa Sase’el kecamatan Sapeken kabupaten Sumenep. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana keterkaitan sundrang dan mahar dalam perkawinan masyarakat desa Sase’el kecamatan Sapeken kabupaten Sumenep?, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keterkaitan antara sundrang dan mahar dalam perkawinan adat di desa Sase’el kecamatan Sapeken kabupaten Sumenep?. Data penelitian yang digunakan penulis adalah berbasis lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dimana penulis membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektif dan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi sundrang merupakan pemberian pihak laki-laki terhadap pihak perempuan berupa uang yang jumlahnya telah ditentukan oleh orang tua si perempuan sebelum akad nikah. Adat ini telah dilakukan oleh masyarakat desa Sase’el kecamatan Sapeken kabupaten Sumenep secara turun-temurun dan masih berlaku hingga saat ini. Tradisi sundrang memiliki keterkaitan dan berpengaruh terhadap mahar seorang perempuan. Besarnya mahar ditentukan oleh sundrang yang telah diberikan. Dengan adanya ketentuan tersebut dan seiring perkembangan waktu, sundrang membawa dampak yang kurang baik di masyarakat. Tradisi sundrang pada dasarnya diperbolehkan dalam agama Islam. Namun, dalam pelaksanaan sundrang terdapat beberapa hal yang tidak sejalan dengan syariat Islam, contohnya penentuan mahar yang dinilai memberatkan pihak laki-laki dan mempersulit pernikahan. Tingginya mahar dan sundrang dapat mendatangkan beberapa mud}arat serta mafsadat, contohnya adalah tindakan kawin lari dan hamil di luar nikah. Berdasarkan penelitian ini, sudah seharusnya tradisi sundrang yang berlaku di masyarakat berjalan sesuai dengan syariat Islam dengan tidak membebankan dan memberatkan pihak laki-laki dalam pemberian mahar. Karena pada dasarnya pernikahan haruslah dipermudah. Peran tokoh dan pemuka agama sangat dibutuhkan untuk selalu membina, membimbing, serta memberikan arahan kepada masyarakat agar selalu menanamkan dan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai yang telah digariskan dalam ajaran Islam Keywords: sundrang dan mahar]]>
<![CDATA[DINAMIKA DALIL HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK TAHUN 2015 ]]>
<![CDATA[ AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 7 No. 1 (2017): Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/al-hukama.2017.7.1.146-171
<![CDATA[Penelitian yang berjudul “Dinamika Dalil Hukum Hakim dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015†merupakan hasil penelitian hukum normative yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang dalil hukum hakim, perbedaan penggunaan dalil hukum Hakim dan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganuk Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doctrinal, dengan data primer berasal dari salinan penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015, selain salinan penetapan penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari buku – buku hukum dengan tujuan menunjang penjelasan data primer, dengan menggunakan analisis induktif kemudian ditarik pada yang umum. Mengenai dalil hukum hakim. Proses penelitian yang dilakukan menemukan bahwa pertimbangan hukum hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan yang berlaku, melainkan majelis hakim menggunakan pendekatan metodologi pengkajian hukum Islam maslahah mursalah, terhadap wanita hamil di luar nikah. mengenai terjadinya perbedaan penggunaan dalil hukum hakim hanya sebagai dasar hukum hakim dalam penetapannya dikarenakan pada permohonan tersebut menggunakan penasehat hukum dan ketentuan mengenai permohonan yang digugurkan dan dicabut. Dalil hukum hakim sudah sesuai dengan Islam. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian hukum normative yang menggunakan penelitian metode penelitian doctrinal, menyatakan bahwa pertimbangan hukum hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan yang berlaku, melainkan majelis hakim, menggunakan pendekatan metodologi pengkajian hukum Islam maslahah mursalah. dan pertimbangan terhadap perlindungan dan kepastian hukum terhadap keberadaan anak, terhadap wanita hamil diluar nikah, mengenai terjadinya perbedaan penggunaan dalil hukum hakim hanya sebagai dasar hukum penetapan dikarenakan pada permohonan tersebut menggunakan penasehat hukum dan ketentuan mengenai permohonan yang digugurkan dan dicabut, dalil hukum hakim sudah sesuai dengan Islam, maka permohonan Pemohon patut diterima. Saran dalam penelitian ini ditujakan kepada 2 (dua) pihak , pertama orang tua, agar lebih mempertimbangkan lagi untuk menikahkan anaknya karena pernikahan dibawah ketentuan sangat bahaya misalnya hamil diusia muda, kedua hakim di lingkungan Peradilan Agama agar hendaknya berhati – hati dalam memberikan izin dispensasi nikah agar tidak dijadikan celah bagi masyarakat dengan mudah mendapatkan izin dispensasi nikah. Keywords: Dalil Hukum dan Dispensasi Nikah]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pasal 170 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam terhadap Masa Berkabung Bagi Suami di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ]]>
<![CDATA[ AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 7 No. 1 (2017): Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/al-hukama.2017.7.1.100-121
<![CDATA[This field research highlights "The Mourning Period for Husband in Ngimbang Village under the Islamic Law and Islamic Law Compilation (KHI) Perspective". The focus of the discussion are to find out the mourning period for husband who left by his wife died in Ngimbang, Palang, Tuban and how the Islamic law and Islamic Law Compilation (KHI) perspective. The results of the research known that the limit of declaring the mourning period for husband in Ngimbang Village divided into two, namely the mercy of the mourning period and the propriety of husband to marry again. The mercy of the mourning period is for 4 months and 10 days, while the propriety to marry again is 1000 days. As for the period of mourning, a husband should avoid the things that can cause slander, except for important purposes. These provisions are the product of socio-cultural that have long been guarded and do not violate the rules of Islam namely to avoid any slander. It has also been justified by Article 170 paragraph (2) Islamic Law Compilation, which mentions: "Husbands left by their wives should do mourning period according to appropriateness and decency." Therefore, husbands who have recently been abandoned by their wives should carry out a mourning period according to the propriety of their respective societies.]]>
<![CDATA[Tradisi Pernikahan dengan Kesetaraan Keturunan dalam Keluarga Para Mas Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya Dan Berbek Kecamatan Waru Sidoarjo ]]>
<![CDATA[ AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 7 No. 1 (2017): Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/al-hukama.2017.7.1.26-50
<![CDATA[This is a field research which aims to determine: (1) How the equality of marriage within the descendants of family of Mas in Sidosermo, Wonocolo, Surabaya and Berbek, Waru, Sidoarjo; (2) and how the equality of marriage within the descendants of family of Mas in Sidosermo, Wonocolo, Surabaya and Berbek, Waru, Sidoarjo under the Islamic law perspective. Based on the interview, it can be stated that most of the Mas family in Sidosermo, Wonocolo, Surabaya strongly consider the equality of the candidate of husband and wife in terms of family and religion. This, for the Mas family, is a very basic thing to be fulfilled. This is because they believe that they are the descendants of the Messenger of Allah. Unlike in Berbek, the wedding tradition for the Mas in Berbek does not currently take into account of nasab from prospective husband or wife. The most important things are there is a match between bride and groom and they have a feasible science and a good moral.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan PA Bangkalan No.0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl Oleh Putusan PTA Surabaya No.0014/Pdt.G/2014/Pta.Sby Tentang Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus Sebagai Alasan Perceraian ]]>
<![CDATA[ AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 7 No. 1 (2017): Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/al-hukama.2017.7.1.122-145
<![CDATA[Abstract: The reasons for divorce in law of marriage in Indonesia, which has been formalized in Law no. 1 year 1974 and Compilation of Islamic Law, can be searched in munakahat Islamic jurisprudence. It is bacause both of material and formal law in Religious Courts are very accommodating to the implementation of Islamic Law, either directly or implicitly. During the time, the difference interpretation about the provisions of Article 39 paragraph (2) of Law No. 1 Year 1974 about marriage jo Article 19 Government Regulation No. 9 of 1975 jo Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law on continuous disputes always becomes polemic. Even the reasons for this dispute or argument dominate divorce decisions at various levels of the Religious Courts. Though there is no clear measure of this reason so it is natural that the Bangkalan Religious Court’s decision NO.0774/PDT.G/2013/PA.bkl was canceled by the Surabaya Religious High Court for the reason of this kind of divorce. Therefore it is necessary to prove that the decision taken by the judge on dispute or argument has met the criteria of nusyuz and syiqaq. In addition, the theory of benefit and maqasid of Shari’ah are also important for the consideration. This article is a review of the judge’s consideration of the Surabaya Religious High Court in canceling the decision of the Bangkalan Religious Court which decided a divorce by the reasons of continuous dispute and quarrel.]]>
<![CDATA[Analisis maslahah al-mursalah terhadap akad nikah via teleconference ]]>
<![CDATA[ AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 7 No. 1 (2017): Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/al-hukama.2017.7.1.198-223
<![CDATA[Abstract: penelitian yang berjudul “Analisis Maslahah al-Mursalah Terhadap Akad Nikah via Teleconference†ini merupakan hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pelaksanaan akad nikah dengan menggunakan teleconference?, Bagaimana analisis Maslahah al-Mursalah terhadap fenomena akad nikah via teleconference?. Data penelitian dihimpun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data dengan teknik studi dokumen. Selanjutnya data yang telah dihimpun diatur dan disesuaikan dengan akar permasalahannya kemudian dianalisis menggunakan teori Maslahah al-Mursalah. Adapun metodenya adalah deskriptif analisis dan menggunakan pola pikir deduktif yakni memaparkan teori Maslahah al-Mursalah sebagai teori ushul fiqh untuk menganalisis problematika akad nikah via teleconference secara lebih mendalam. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan akad nikah via teleconference awal mulanya dilaksanakan di Negara Timur Tengah yaitu Negara Mesir. Pernikahan dengan model akad nikah antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak berada dalam satu tempat, dianggap tidak sah karena proses akad nikah tersebut tidak dilaksanakan dalam satu majelis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses akad nikah menggunakan teknologi teleconference ini didasarkan atas keinginan dari pihak pengantin atau karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung. Proses akad nikah yang dilakukan tidak melalui pertemuan langsung. Praktik yang terjadi ialah ketika calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan tidak duduk bersama-sama dalam satu majelis, namun komunikasi atau ijab kabul di antara mereka tetap terjalin dengan menggunakan video conference. Penggunaan yang lebih modern lagi bisa melalui aplikasi skype sehingga komunikasi tercipta layaknya pertemuan secara langsung. Hasil analisis menggunakan teori ushul fiqh Maslahah al-Mursalah memberikan jawaban bahwa akad nikah via teleconference dihukumi boleh dan sah manakala dilakukan sesuai aturan hukum Islam, dan terpenuhi semua rukun-rukunnya. Pelaksanaan akad nikah model ini tidak bertentangan dengan rumusan ilmu fiqh yang menjadi cikal bakal terbentuknya hukum Islam. Akad nikah yang menjadi sunnah Rasulullah Saw seharusnya tidak dipahami secara statis dalam pelaksanaannya. Sejalan dengan perkembangan waktu, era modernisasi dan globalisasi menuntut adanya pengembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada hakikatnya suatu hukum harus merelevansikan dengan kebutuhan dan situasi zaman. Sehingga semua lapisan masyarakat menjadi paham akan pentingnya ilmu pengetahuan, teknologi disandingkan dengan ilmu fiqh. Keywords: maslahah mursalah dan teleconference]]>
<![CDATA[KONSEP NUSHUZ DALAM CLD KHI ]]>
<![CDATA[ AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 7 No. 1 (2017): Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/al-hukama.2017.7.1.172-197
<![CDATA[Abstrak: Artikel ini adalah hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu: bagaimana konep Nushuz dalam CLD KHI, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep Nushuz dalam CLD KHI. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research), yang sumber-sumber datanya berkaitan dengan konsep Nushuz dalam CLD KHI. Kemudian data yang telah dihimpun dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu memaparkan data-data tentang konsep Nushuz dalam CLD KHI kemudian dianalisis menggunakan pola pikir deduktif. Setelah itu diambil kesimpulan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap konsep Nushuz dalam CLD KHI. Hasil penelitian ini menyimpukan bahwa Nushuz yang diatur dalam CLD KHI berlaku bagi suami maupun istri. Penyelesaian Nushuz dilakukan dengan cara perdamaian, baik yang dilakukan oleh pihak istri maupun suami. Hal ini dikarenakan antara hak dan kewajiban keduanya setara. Menurut hukum Islam Konsep Nushuz dalam CLD KHI adalah tidak sesuai, meskipun dengan adanya Nushuz suami dan istri. Karena adanya Nushuz disebabkan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar hak pasangannya. Dari hak dan kewajiban inilah yang tidak sama, dalam CLD KHI mensetarakan keduanya, sedangkan dalam Hukum Islam hak dan kewajiban suami istri berbeda. Selanjutnya mengenai cara penyelesaian nushuz tidak sama. Dalam Hukum Islam penyelesaian Nushuz yang dilakukan oleh istri ada tiga tahap, yakni mulai menasehati, meninggalkan di tempat tidur, dan memukul dengan pukulan yang tidak keras Begitu juga dengan akibat Nushuz, dalam CLD KHI tidak dijelaskan. Kata Kunci: Nushuz dan CLD_KHI]]>
