Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 2 No. 1 (2023): Februari 2023"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS PENGATURAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN MENGENAI LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI ]]>
<![CDATA[Esa Lupita Sari]]>;
<![CDATA[Aisyah Dinda Karina]]>
<![CDATA[ Smart Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Karya Husada Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34310/slj.v2i1.73
<![CDATA[Pengaturan Perjanjian baku diatur dalam Pasal 36 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun POJK Nomor 77/POJK.01/2016 telah dicabut dengan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan perundang-undangan yang telah dicabut tidak lagi memiliki daya guna termasuk materi muatannya, kecuali jika materi muatan diatur kembali dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis direkomendasikan ketentuan Pasal 36 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi perlu diatur kembali dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 32 ayat (2) perlu ditambahkan mekanisme penagihan pendanaan. Penjelasan Pasal 30 ayat (1) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, perlu disesuaikan dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 30 ayat (4) POJK Nomor 6/POJK.07/2022. Perubahan dimaksudkan untuk memberikan keadilan yaitu mewujudkan kedudukan yang sama antara para pihak dalam perjanjian.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MELAKUKAN UPAYA PENYAMARAN DALAM MENANGANI KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOBA ]]>
<![CDATA[Zakki Mubarok]]>;
<![CDATA[Zenda Vidya Uttamo]]>
<![CDATA[ Smart Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Karya Husada Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34310/slj.v2i1.74
<![CDATA[Di Indonesia, kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di masyarakat merupakan masalah serius. Generasi muda dapat disasar oleh jaringan pengedar untuk menjadi korban berikutnya dalam kondisi apapun, tanpa kecuali. Aparat penegak hukum, khususnya polisi, memiliki kewenangan untuk melakukan penyamaran guna mengungkap kasus ini. Teknik ini memiliki efektivitas yang baik dalam mengidentifikasi jaringan pengedar narkoba. Ketika jaringan pengedar narkoba menggunakan taktik ranjau, cara ini menemui tantangan karena polisi (yang menyamar) tidak ketemu kurir secara langsung.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN TERHADAP TINDAKAN MEDIS YANG TELAH DILAKUKAN KEPADA PASIEN ]]>
<![CDATA[Rielia Darma Bachriani]]>;
<![CDATA[Wasiul Maghfiroh]]>;
<![CDATA[Putri Kusuma Wardhani]]>
<![CDATA[ Smart Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Karya Husada Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34310/slj.v2i1.75
<![CDATA[Praktisi dalam dunia (profesi) kesehatan harus maju, karena kemajuan ilmu kesehatan yang terus berkembang dan adanya tuntutan masyarakat untuk menentukan derajat kesehatan, termasuk kualitas sumber daya manusia. Apalagi jika profesi ini dihadapkan pada norma-norma yang selalu menjadi rambu-rambu dalam menjalankan profesinya. Profesional kesehatan adalah mereka yang bekerja di bidang kesehatan dan telah menerima pendidikan dan pelatihan formal di bidang tertentu, suatu profesi yang berusaha untuk menyehatkan tubuh pasien atau setidak-tidaknya mengambil langkah-langkah untuk mengurangi penderitaan pasien. Tenaga kesehatan yang melakukan praktik ini harus memiliki perlindungan hukum pada tingkat tertentu, maka sangat penting bagi pasien, petugas penegak hukum, dan tenaga kesehatan dalam dunia perawatan kesehatan, seperti perawat, bidan, dan dokter, untuk memahami batasan hukum tentang apa yang dapat diterima. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan data sekunder untuk melakukan analisis yang lebih akademis tentang perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tenaga kesehatan memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional pelayanan medis yang telah ditetapkan.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA HUKUM PENANAMAN MODAL ]]>
<![CDATA[Pandu Nugroho]]>;
<![CDATA[Ahmad Wahid]]>;
<![CDATA[Hasna Nuurii Salma]]>
<![CDATA[ Smart Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Karya Husada Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34310/slj.v2i1.76
<![CDATA[Penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.Dasar hukum mengenai penanaman modal di Indonesia di awali dengan pemberlakuan Undang-Undang No.78 Tahun 1958 tentang penanaman modal asing yang dalam pelaksanaannya mengalami kemandekan.Kemudian pada tahun 1967 diterbitkan Undang-UndangNo.1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri sebagaimana kemudian diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 Investasi diposisikan sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan termasuk dalam proses penyelenggaraan perekonomian nasional. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing yang mengalami kebuntuan dalam pelaksanaannya, maka lahirlah kerangka hukum penanaman modal di Indonesia. Undang-undang yang disahkan pada tahun 1967, UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang kemudian diubah dengan UU No. 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan penambahan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang kemudian diubah dengan UU No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Penambahan UU No. 6 Tahun 1968 . Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan metodologi yuridis normatif. Untuk menentukan investasi di Indonesia, penelitian ini dilakukan.]]>
<![CDATA[PERANAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Muhammad Zainuddin]]>;
<![CDATA[Widya Kusuma Ningasih]]>;
<![CDATA[Sulton Nurul Qolbi]]>
<![CDATA[ Smart Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Karya Husada Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34310/slj.v2i1.77
<![CDATA[Restorative Justice adalah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Proses mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak yang terkait untuk nantinya bersama-sama menciptakan sebuah kesepakatan atas penyelesaian atas perkara pidana yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak, baik pihak korban maupun juga pihak pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembangkan pola hubungan yang baik dalam masyarakat. Restorative Justice memiliki keunggulan dengan tidak mengedepankan pemidanaan, akan tetapi mengedepankan pemulihan kepada kepentingan korbannya. Salah satu cara yang bisa digunakan dalam menangani proses perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan konsep restorative justice adalah mediasi penal (penal mediation), yaitu alternatif penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan. Bentuk-bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga yang dapat ditangani dengan cara restorative justice adalah kekerasan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana aduan (klacht delicten) dan termasuk sebagai tindak pidana ringan.]]>
<![CDATA[HARMONISASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN DENGAN UNDANG-UNDANG KEBIDANAN ]]>
<![CDATA[Istirochah]]>
<![CDATA[ Smart Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Karya Husada Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34310/slj.v2i1.78
<![CDATA[ Secara historis keberadaan atau kedudukan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan penyelenggaraan Praktik Kebidanan lebih dulu berlaku dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Padahal semestinya peraturan menteri merupakan aturan pelaksana dari undang-undang. Sehingga menarik untuk dikaji bagaimana kedudukan peraturan menteri kesehatan tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan?. Serta permasalahan ke-2 bagaimana bentuk harmonisasi peraturan menteri kesehatan tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan dengan undang-undang kebidanan?. Metode yang digunakan dalam penyusunan pembahasan yang diangkat adalah yuridis normatif sehingga data yang digunakan adalah data sekunder. Data tersebut akan dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian ataupun literatur yang erat kaitanya dengan pembahasan. Berdasarkan pengkajian tentang kedudukan dari Peraturan menteri dalam hirarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dapat diketahui bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan penyelenggaraan Praktik Kebidanan merupakan aturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Salah satu faktor diperlukanya harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan karena adanya disharmoni antar peraturan perundang-undangan satu dengan aturan yang lain. Secara hirarki peraturan perundang-undangan tentu diketahui bahwa kedudukan peraturan menteri dibawah undang-undang, akan tetapi secara histori Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan secara legal telah di undangkan lebih dulu dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KONSEP MALPRAKTIK DALAM PELAYANAN KEBIDANAN ]]>
<![CDATA[Siti Nur Umariyah Febriyanti]]>
<![CDATA[ Smart Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Karya Husada Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34310/slj.v2i1.79
<![CDATA[Maraknya gugatan atau tuntutan malpraktik yang ditujukan kepada tenaga kesehatan khususnya bidan merupakan salah satu dampak dari ketidaksepahaman persepsi tentang malpraktik yang dipahami masyarakat dan semakin tingginya kesadaran hukum masyarakat terkait hak pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas konsep hukum kasus malpraktik dalam pelayanan kebidanan. Metode penelitian berupa metode yuridis normatif kategori deskriptif analitis kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi dokumentasi dan kepustakaan serta pendekatan kasus. Masalah yang kadang terjadi yaitu seperti gugatan pasien kepada bidan yang dituduh tidak memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pasien dan membeda-bedakan pasien dalam memberikan pelayanan kebidanan, hal tersebut terjadi karena konsep malpraktik belum banyak diketahui oleh masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman konsep malpraktik yang benar oleh masyarakat dan tenaga kesehatan khususnya bidan sehingga dapat melakukan hak dan kewajiban masing-masing untuk menghindari kasus malpraktik.]]>
<![CDATA[ANALISIS DAMPAK KEBERLAKUAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG EXISTING ]]>
<![CDATA[Rizky Novian Hartono]]>;
<![CDATA[Esa Lupita Sari]]>
<![CDATA[ Smart Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Karya Husada Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34310/slj.v2i1.80
<![CDATA[Pengaturan energi baru dan terbarukan masih tersebar di sejumlah peraturan perundang-undangan dan dianggap belum dapat menjadi landasan hukum yang kuat, komprehensif, dan menjamin kepastian hukum sehingga perlu diatur dalam undang-undang tersendiri. Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan nantinya menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan energi baru dan terbarukan. Dalam penyusunan RUU Energi Baru dan Terbarukan perlu diselaraskan dengan pengaturan energi baru dan terbarukan dalam undang-undang lainnya, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya potensi disharmoni pengaturan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis direkomendasikan RUU ini masih memiliki potensi disharmoni sehingga perlu diselaraskan dengan materi muatan dalam undang-undang terkait. Dalam menentukan urgensi penyusunan peraturan perundang-undangan, menurut hemat Penulis dapat ditentukan melalui Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan. Metode yang dapat digunakan untuk megetahui kemanfaatan dari penerapan peraturan perundang-undangan antara lain metode Regulatory Impact Analysis (RIA) dan metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and ldeology (ROCCIPI). Sejauh mana peraturan perundang-undangan yang dibentuk memberikan manfaat pada masyarakat, untuk itu perlu adanya peran serta masyarakat dalam penyusunan regulasi. Pelibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan wujud kesadaran hukum masyarakat.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BANGUNAN SMU “17” 1 YOGYAKARTA SEBAGAI CAGAR BUDAYA DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ]]>
<![CDATA[Yurida Umami]]>;
<![CDATA[Hery Jatmiko]]>
<![CDATA[ Smart Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Karya Husada Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34310/slj.v2i1.81
<![CDATA[ Bangunan merupakan salah satu contoh dari kebudayaan yang diciptakan manusia dan digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan. Bangunan-bangunan lama yang telah bertahan puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun, biasanya turut menjadi saksi sejarah perjalanan bangsa, yang menjadikannya bangunan bersejarah yang harus dilindungi. Usaha untuk melindungi bangunan cagar budaya seringkali diabaikan. Bentuk pengabaian tersebut adalah melakukan pembongkaran atas cagar budaya tersebut secara ilegal. Salah satunya adalah kasus pembongkaran Bangunan Cagar Budaya SMU “17” 1 Yogyakarta. Padahal Bangunan tersebut telah ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, karena data penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara membaca peraturan perundang- undangan yang berlaku serta karya ilmiah yang terkait dengan perlindungan cagar budaya. Bentuk perlindungan yang diberikan merupakan perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan selain melalui Unda-Undang Hak Cipta juga diakomodir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Sedangkan perlindungan represif dilakukan dengan menerapkan sanksi pidana terhadap perilaku yang membahayakan bangunan SMU “17” 1 Yogyakarta.]]>
