cover
Contact Name
Ahmad Tahali
Contact Email
tahali_ahmad@yahoo.com
Phone
+6281341464493
Journal Mail Official
tahali_ahmad@yahoo.com
Editorial Address
Jalan Pangeran Diponegoro No. 39 Palu
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Al-Mashadir
ISSN : 26549915     EISSN : 28100298     DOI : https://doi.org/10.31970/almashadir
Core Subject : Economy, Social,
AL-MASHADIR : Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam adalah jurnal akademik yang diterbitkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu. Berisi tulisan yang diangkat dari kajian analitis-kritis di bidang hukum Islam dan Ekonomi Islam. AL-MASHADIR : Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam terbit dua kali dalam setahun pada bulan Januari dan Juli. Jurnal ini didedikasikan kepada para akademisi, peneliti, dan pemerhati hukum Islam dan Ekonomi Syariah. Artikel yang diterbitkan berupa karya orisinal dan tidak harus sejalan dengan pandangan redaksi. Berisi tulisan yang diangkat dari kajian analitis-kritis di bidang hukum Islam dan ekonomi syariah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 30 Documents
Kajian Analitis terhadap Perspektif Imam Syafi’i tentang Kewajiban Membayar Hutang yang Belum Lunas Akibat Kematian Suami Asbar Tantu; Ali Zainal Abidin
AL-MASHADIR : Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 6 No. 1 (2024): JANUARI
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31970/almashadir.v6i1.175

Abstract

Imam Syafi'i, berpendapat bahwa suami wajib membayar mahar utang kepada istri, bahkan setelah suami meninggal. Kewajiban ini diwariskan kepada ahli waris suami. Pandangan ini menunjukkan keseriusan dalam menghormati nilai-nilai pernikahan dan tanggung jawab suami. Mahar utang dianggap sebagai beban moral dan finansial yang harus diselesaikan oleh ahli waris. Suami tetap memiliki kewajiban terhadap istri, baik sebelum maupun setelah hubungan suami-istri, dan tanpa memandang besarnya mahar. Hal ini memberikan landasan hukum dan moral yang kuat, menegaskan bahwa pernikahan adalah komitmen seumur hidup. Pembayaran mahar utang oleh ahli waris memberikan perlindungan kepada istri, menegaskan hak-haknya, dan mencegah ketidakadilan dalam pembagian warisan. Pandangan Imam Syafi'i juga memperkuat nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam pernikahan. Peran ahli waris sebagai wakil suami untuk membayar mahar menunjukkan bahwa tanggung jawab tersebut tidak dapat dielakkan. Kepatuhan terhadap kewajiban ini juga mencerminkan komitmen keluarga dalam menjaga nilai-nilai keagamaan dan moral. Secara keseluruhan, pandangan Imam Syafi'i tentang kewajiban suami terkait mahar utang memberikan landasan etika dan hukum yang kuat dalam menjaga integritas pernikahan. Pemahaman ini juga memperkuat moralitas dalam hubungan suami-istri.
Perceraiannya Karena Divergensi Agama: Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Munarif Munarif; Achmad Salim Mussaad
AL-MASHADIR : Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 6 No. 1 (2024): JANUARI
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31970/almashadir.v6i1.176

Abstract

Perceraian karena perbedaan agama dalam hukum Islam diatur oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 116. Pasal tersebut menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi jika peralihan agama (murtad) menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, dengan dua syarat: salah satu suami atau isteri murtad, dan murtad tersebut mengakibatkan ketidakrukunan. Sementara itu, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 memberikan alasan perceraian, diatur oleh Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, melibatkan perbuatan zina, pemabuk, pemadat, penjudi, meninggalkan tanpa izin selama dua tahun, hukuman penjara lebih dari lima tahun setelah perkawinan, kekejaman atau penganiayaan berat, cacat badan atau penyakit yang menghambat kewajiban suami/isteri, serta perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan tanpa harapan hidup rukun dalam rumah tangga.
Implementasi Perlindungan Hukum Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Telaah dari Sudut Pandang Hukum Islam Ahmad Tahali; Abdul Gafar Mallo
AL-MASHADIR : Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 6 No. 1 (2024): JANUARI
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31970/almashadir.v6i1.177

Abstract

Perlindungan hukum terhadap anak, sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2), bertujuan memastikan dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai martabat kemanusiaan. Ini melibatkan upaya melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks hukum Islam, perlindungan hukum anak juga diterapkan sesuai prinsip-prinsip Islam. Aspek-aspek tersebut mencakup memberikan pengetahuan akidah untuk memperkuat iman anak, memberikan pemahaman tentang ibadah di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA), serta membentuk akhlak baik melalui latihan berbuat baik, taqwa, kejujuran, pemenuhan janji, dan usaha ikhlas dalam aktivitas anak. Dengan demikian, perlindungan hukum anak tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga melibatkan aspek moral dan spiritual untuk mencapai perkembangan holistik sesuai nilai-nilai Islam
Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Laundry Center Di Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat Nur Hikma Moh. Amin; Lathifah A Lanonci; Ningsih K.
AL-MASHADIR : Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 6 No. 1 (2024): JANUARI
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31970/almashadir.v6i1.178

Abstract

Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan laundry center di Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat. Metode yang digunakana pada penelitian ini ialahIIMetode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalahIsistematis, terencana dan terstrukturIIdengan jelas sejakIawal hinggaIpembuatan desainIpenelitiannya. Dan menggunakan pendekatan survey. Hasil penelitian menunjukkan Hasil akhir 0,223>0,05 maka H0 ditolak artinya Terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan Laundry center terhadap kepuasan pelanggan. Karena nilai sig. 0,223 jauh lebih kecil dari 0,05 maka model linier dapat digunakan untuk memprediksi kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen
Teori Keberlakuan Hukum Islam Di Indonesia Dan Implementasinya Dalam Legislasi Nasional Ahmadan B. Lamuri
AL-MASHADIR : Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 6 No. 1 (2024): JANUARI
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31970/almashadir.v6i1.179

Abstract

Hukum Islam adalah bagian dari sistematika ajaran agama Islam yang keberadaannya bersamaan dengan agama itu sendiri. Dalam konteks ke-Indonesiaan, keberlakukan hukum Islam telah mengalami proses sejarah panjang yang diikuti dengan ragam pandangan dan peraturan yang menjadi bagian dari pencegahan terhadap berkembangnya di Indonesia yang di tandai dengan ragam teori keberlakukannya. Selain itu, hukum Islam belum sepenuhnya terakomodir dalam proses legislasi nasional. Bagaimana teori keberlakukan hukum Islam di Indonesia dan bukti implementasinya ke dalam legislasi nasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui teori-teori yang menjelaskan tentang keberlakuan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Jenis penelitiannya kualitatif deskriptif dan menggunakan sumber pustaka. Pengumpulan datanya melalui dokumen berupa buku atau referensi dan hasil riset yang dipublikasi melalui jurnal dan makalah ilmiah. Hasilnya menunjukkan bahwa teori keberlakukan hukum Islam melalui syahadat adalah yang paling mengikat oleh setiap umat Islam. Sementara teori lainnya mengalami proses dialog dan diskusi untuk bisa diterima sebagai bagian dari hukum yang sah berlaku dan mengikat bagi masyarakat
Tantangan Hukum Keluarga Islam di Era Teknologi Digital Ali Zainal Abidin; Muhamad Syauqi
AL-MASHADIR : Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 6 No. 2 (2024): JULI
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31970/almashadir.v6i2.192

Abstract

Hukum keluarga Islam mengandung makna hubungan sosial, khususnya hubungan sosial di era digital, perkembangan digital, tantangan hukum keluarga Islam di era digital mempunyai konsekuensi positif, mempermudah komunikasi antar individu bahkan lintas negara tidak membedakan suku, ras ataupun agama, dan negative perilaku anti social dn cyber bulling, hoa, sabotase, dan pemerasn, dan hate speech, tantangan hukum keluarga Islam di era teknologi digital hukum Islam bercampur baur dengan hukum adat setempat dan munculnya budaya digital, belum munculnya kader mujtahid yang serius, belum adanya kepercayaan kepada penegak hukum khususnya penegak hukum dari lembaga-lembaga peradilan Islam khusunya yang berkaitan dengan hukum keluarga islam dll karena kurangnya publikasi dengan aplikasi yang terbarukan karena kurangnya fsilitas mengakses internet di Indonesia dan lambatnya internet, peluang mengatasi tantangan hukum keluarga islam di era teknologi digital, perlunya upaya pengembangan hukum Islam dengan cara mengoptimalkan fungsi ijtihad pembaharuan hukum keluarga Islam upaya dalam tantangan di era teknologi digital Munculnya permasalahn-permasalahn baru maka maka dibuthkan pembaharuan hukum dalam aturan undang-undang hukum berubah karena perubahan tempat zaman dan waktu, seperti kawin beda agama dilarang karena termasuk doruriyyat dalm makasid syariah yaitu hfzud din, dan nikah online,cerai online,Batas usia nikah di era digital Karena tingginya perkawinan dini dan deretan kasus poligami liar nikah siri, Perceraian, perselingkuhan
Tradisi Timbang Anak dengan Makanan Pokok yang Lahir di Bulan Safar dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Riset pada Suku Tidung di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara) Chendi Safriansyah; Sarpika Datumula; Ramlah Dahlan
AL-MASHADIR : Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 6 No. 2 (2024): JULI
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31970/almashadir.v6i2.193

Abstract

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi timbang anak dengn makanan pokok yang lahir di bulan Safar di di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara di rangkaikan dengan pembacaan maulid Nabi, tasmiyah, batimbang dan diakhiri dengan pembacaan do’a. Adapun perlengkapan yang digunakan saat acara batimbang adalah timbangan, beras, buah-buahan, sayur-sayuran, air dan al-qur’an. Pelaksanaan tradisi batimbang ini ini dimotivasi oleh adat istiadat dan adanya rasa kekhawatiran anaknya menjadi nakal, bodoh dan gampang sakit. Adapun tujuan pelaksanaannya adalah membuang sifat-sifat buruk dan diganti dengan sifat-sifat yang baik. Jika ada kekurangan pada anak baik fisik (mudah sakit) maupun mental dapat tertutupi sehingga anak menjadi anak yang sehat, saleh dan berakhlakul karimah. Terkait persepsi tentang dampak, sebagian masyarakat menganggap bahwa jika tradisi batimbang tidak dilaksanakan akan berdampak terhadap anak (terkena sial) dan sebagian lagi menganggapnya tidak berpengaruh pada si anak
Status Waris Anak Beda Agama Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Kontemporer Idrus M Said; Asbar Tantu
AL-MASHADIR : Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 6 No. 2 (2024): JULI
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31970/almashadir.v6i2.194

Abstract

Tulisan ini membahas status waris anak dari pernikahan beda agama menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam kontemporer. Melalui pendekatan riset kepustakaan dan perbandingan hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan kedua sistem hukum tersebut serta implikasinya dalam praktik hukum keluarga di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Hukum Waris Islam, anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak memiliki hak waris jika tidak seagama dengan pewaris yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun demikian, anak-anak ini tetap berhak atas bagian warisan melalui wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta waris, seperti yang dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 368 K/AG/1995 dan Nomor: 51 K/AG/1999
Implementasi Metode Wadi’ah Yad Dhamanah E-Money Melalui E-Wallet pada Aplikasi Dana dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Riset Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu) Nur Afni Abdul Halik; Rugaiyah Alhabsyi; Ningsih K
AL-MASHADIR : Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 6 No. 2 (2024): JULI
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31970/almashadir.v6i2.195

Abstract

Hasil penelitian mengindikasikan beberapa hal penting: Pertama, mahasiswa Fakultas Agama Islam di Universitas Al-Khairaat Palu secara umum merasa puas dengan keberadaan aplikasi DANA. Kepuasan ini didasarkan pada kemudahan yang ditawarkan aplikasi dalam melakukan transaksi. Kedua, konsep uang digital yang diadopsi oleh aplikasi DANA mendapat penerimaan dari perspektif hukum ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan uang digital di aplikasi ini tidak terkait dengan unsur riba, gharar, dan maysir, yang mana ketiganya dilarang dalam syariah, sehingga penggunaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ketiga, aplikasi DANA tidak menggunakan metode Wadi’ah Yad Dhamanah dalam transaksinya. Ini berarti bahwa dalam transaksi yang dilakukan melalui fitur-fitur aplikasi DANA, tidak terpenuhi rukun dan syarat yang diperlukan untuk metode Wadi’ah Yad Dhamanah. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga mengenai penerimaan teknologi keuangan digital dalam konteks hukum ekonomi syariah dan dapat menjadi referensi bagi pengembangan sistem pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip syariah di masa depan
Pengaruh Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Terhadap Kepuasan Anggota Generasi Baru Indonesia Sulawesi Tengah (GenBi Sulteng) Nur Imani Purnama; Lathifah A Lanonci
AL-MASHADIR : Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 6 No. 2 (2024): JULI
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31970/almashadir.v6i2.196

Abstract

Studi yang dilakukan telah mengungkapkan fakta penting mengenai pengaruh sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terhadap tingkat kepuasan pengguna. Dari analisis regresi yang dilakukan, ditemukan bahwa QRIS memiliki dampak signifikan, dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,643. Ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran QRIS memberikan kontribusi sebesar 64,3% terhadap kepuasan anggota Genbi Sulteng. Lebih lanjut, QRIS tidak hanya berperan sebagai alat pembayaran, tetapi juga memberikan manfaat tambahan yang berarti bagi penggunanya. Manfaat tersebut termasuk kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran, yang merupakan aspek penting dalam memfasilitasi aktivitas ekonomi sehari-hari. Dengan demikian, QRIS tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi penggunanya, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kepuasan mereka. Ini menegaskan posisi QRIS sebagai solusi pembayaran yang berorientasi pada kebutuhan dan kenyamanan pengguna, sekaligus menunjukkan potensinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia

Page 3 of 3 | Total Record : 30