Garuda - Garba Rujukan Digital

Evaluasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Auretha Angeline; Susi Sulandari
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah yang menarik untuk diteliti yaitu mengapa Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang belum dilakukan secara optimal. Faktanya adalah pelaksanaan PATEN di Kecamatan Kota Semarang masih berjalan setengah, Pemerintah Kota Semarang dan kecamatan belum siap melaksanakan kebijakan PATEN, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai PATEN dan kurangnya pegawai teknis di bagian pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kebijakan PATEN, serta menganalisis dan mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan kebijakan PATEN. Teori yang digunakan adalah evaluasi kebijakan publik beserta tolak ukur evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N Dunn meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan, dan faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan kebijakan dikemukakan oleh George C Edwards III meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Gunungpati belum sepenuhnya dapat melaksanakan kebijakan PATEN sesuai dengan pedoman PATEN. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan PATEN belum tercapai maksimal. Namun, pegawai dalam memberikan pelayanan sudah bersikap adil kepada masyarakat. Respon masyarakat terhadap PATEN tidak begitu berdampak bagi masyarakat karena masyarakat dalam melakukan pelayanan masih berpedoman pada kelonggaran waktu. Kebijakan PATEN memiliki maksud dan tujuan yang baik demi meningkatkan kualitas pelayanan, dan kebijakan PATEN tepat adanya diterapkan di Kecamatan Gunungpati apabila dibandingkan dengan sebelum adanya PATEN, lebih baik sekarang. Sedangkan faktor pendorong kebijakan PATEN adalah komunikasi, sedangkan penghambatnya adalah sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

EFEKTIVITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DI KABUPATEN SEMARANG Adelina Manullang; Maesaroh Maesaroh
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

ABSTRAK Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah saat ini masih kurang dalam penanggulangan bencana. Hal ini ditunjukkan dengan hasil dilapangan belum tercapainya tujuan dari BPBD, kurangnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan yang belum memadai dimana Kepala BPBD masih dijabat oleh Eselon III yang mengakibatkan adanya hambatan dalam mengkoordinasikan kegiatan dengan perangkat daerah terkait. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis Efektivitas Badan Penanggulangan Ben cana Daerah (BPBD) di Kabupaten Semarang dan Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Hasil penelitian yang sudah dilakukan efektivitas Badan Penanggulangn Bencana Daerah Di Kabupaten Semarang belum efektif dilihat dari ukuran efektivitas yang dijadikan tolak ukur masih belum tercapai dan adanya faktor penghambat dalam penanggulangan bencana. BPBD perlu membuat prioritas anggaran terutama peralatan yang sangat dibutuhkan dalam penanggulangan bencana. Faktor penghambat keefektifan BPBD antara lain adalah dari karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, dan kebijakan dan praktek manajemen. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas BPBD adalah membuat prioritas anggaran untuk sarana dan prasarana dan melakukan pencerdasan kepada masyarakat.

EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA SEMARANG Mustikasari, Nadia Ayu; Rostyaningsih, Dewi
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

ABSTRAK Kota Semarang merupakan salah satu kota dengan jumlah kasus kekerasan pada anak yang cukup banyak, untuk menanggulangi hal tersebut maka pemerintah Kota Semarang menjalanan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan. Tujuan dari Penelitian ini adalah mengevaluasi dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut dan kendala yang dihadapi dengan memperhatikan aspek-aspek: kelembagaan, pembiayaan, penyelenggaraan perlindungan, kerjasama dan kemitraan, pembinaan dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik purposive sampling dan snowball sampling dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dan interpretasi data menggunakan teknik analisis data penelitian kualitatif dengan teknik validitas data triangulasi sumber. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang sudah dilakukan dengan baik namun masih kurang optimal karena adanya beberapa kendala diantaranya kurangnya sumberdaya manusia, keterbatasan anggaran, partisipasi masyarkat yang masih kurang, stigma negatif dari masyarakat, sulitnya mendapatkan sekolah bagi korban kekerasan, dan pengawasan yang tidak periodik. Saran yang dapat diberikan adalah: penambahan jumlah anggota lembaga, pemerintah harus lebih tegas terhadap perusahaan untuk melakukan CSR, perlu adanya kegiatan pencegahan diluar pendidikan formal, perlu adanya peningkatan kegiatan pemantauan, perlu adanya tindakan kooperatif dari pihak sekolah, dan peningkatan kegiatan sosialisasi.

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA SEMARANG Nadya Misva Laila; Zainal Hidayat
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah dengan berbagai tempat hiburan yang menjual berbagai minuman beralkohol. Bahkan, adapun minuman ciri khasnya yaitu congyang yang mudah ditemui diberbagai tempat. Hal ini menunjukkan maraknya penjualan minuman beralkohol di Kota Semarang baik itu legal maupun ilegal. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan organisasi pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok, fungsi, serta wewenang dalam menciptakan kondisi serta lingkungan yang tertib serta aman di masyarakat. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat khususnya di Kota Semarang berkaitan pula dengan pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol yang diatur pada Perda Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis kinerja Satpol PP dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang serta faktor-faktor penghambatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menjelaskan mengenai fenomena yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi lapangan, wawancara dengan narasumber, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang masih belum maksimal. Hal tersebut dilihat dari kurangnya produktivitas dalam hal koordinasi sebelum pelaksanaan operasi, lalu belum adanya responsibilitas dalam bentuk ketidaksesuaian antara Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang SOP Satpol PP sebagai acuan bekerja dengan pelaksanaan di lapangan, serta kurangnya responsivitas dalam menanggapi aduan penutupan/penyegelan. Namun, dalam akuntabilitas sudah baik dilihat dari pelaporan dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Terdapat pula kendala dalam sumber daya manusia, keamanan informasi serta koordinasi. Saran yang dapat dilakukan yaitu dilaksanakannya koordinasi sebelum operasi, bekerja sesuai SOP dan dilaksanakan pembacaan, bersikap tegas dan tidak segan menutup tempat penjualan ilegal, tetap humanis dan dilaksanakan penambahan personil.

KUALITAS PELAYANAN TRANSPORTASI TRANS SEMARANG KORIDOR VI RUTE UNDIP-UNNES DI KOTA SEMARANG Anita Rahayu; Nina Widowati
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

ABSTRACT Semarang City is a metropolitan city which is the capital of Central Java Province. The metropolitan city is synonymous with high vehicle volumes which results in a high level of traffic congestion at several points, to overcome the congestion problem, public transportation is needed, one of which is the Trans Semarang Bus Rapid Transit (BRT). This study shows the quality of Trans Semarang BRT services in corridor IV, because the corridor is a corridor that is specialized in passing two universities and also a corridor that passes through an extreme route. Data analysis method used in this study is to use qualitative methods by incidental sampling and purposive sampling. Data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The location of the research is in Corridor VI. In this study, using 9 characteristics of L.A. Schumer to describe the quality of transportation services. These characteristics are Speed, Safety, Capacity, Frequency, Regularity, Comprehensiveness, Responsibility, Cost Acceptable, Comfort, and inhibiting and driving factors of service quality. Based on the research results, there are 4 characteristics that have not been fulfilled. Characteristics that have not been fulfilled are Speed, Capacity Frequency, and Comfort. The inhibiting factor that needs attention is the lack of service facilities in corridor VI.

PELAKSANAAN STRATEGI PENANGANAN PENATAAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN MIROTO, KECAMATAN SEMARANG TENGAH, KOTA SEMARANG Evita Artanadya Doloksaribu; Zainal Hidayat
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Kelurahan Miroto merupakan kelurahan yang termasuk dalam lokasi permukiman kumuh tertinggi di Kecamatan Semarang Tengah. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah melakukan pelaksanaan strategi peningkatan jumlah rumah tidak layak huni melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk mengurangi jumlah permukiman kumuh yang ada di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan strategi penanganan penataan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kelurahan Miroto. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif tipe deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pelaksanaan strategi penanganan penataan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kelurahan Miroto dilakukan dengan analisis lingkungan strategis serta identifikasi faktor penghambat. Hasil penelitian menunjukkan proses pelaksanaan strategi yakni perumusan, pelaksanaan dan evaluasi serta faktor penghambat yang dialami dalam pelaksanaan strategi penanganan penataan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kelurahan Miroto. Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni belum optimal karena masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Faktor penghambat pelaksanaan strategi adalah kuantitas sumberdaya manusia, anggaran, gangguan keamanan, kondisi cuaca serta laporan aduan masyarakat. Saran yang dapat diberikan adalah menyesuaikan perbaikan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan jumlah sumberdaya manusia dan anggaran serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program

EFEKTIVITAS PROGRAM PENCEGAHAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOBA (P4GN) OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH Nanik Latifah; Maesaroh Maesaroh
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah melalui BNN tahap tahun 2011-2015 dengan tujuan mengendalikan penyalahgunaan NAPZA. Program P4GN ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Akan tetapi pengguna narkoba setiap tahunnya meningkat jumlahnya, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai Efektivitas Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalaghunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan apa saja faktor-faktor yang memengaruhi dalam efektivitas pelaksanaan program tersebut. Metode yang digunakan peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian adalah program P4GN (Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalaghunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) cukup efektif dalam menanggulangi penggunaan narkoba, namun masih belum maksimal dengan adanya peningkatan jumlah pengguna setiap tahunnya. Adapun penilaian efektivitas program P4GN dilihat melalui tiga kegiatan yang dilaksanakan yaitu pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi narkoba. Pencegahan penggunaan narkoba adalah seluruh usaha yang ditujukan guna mengurangi permintaan dan kebutuhan narkoba oleh masyarakat secara illegal. Pemberantasan narkoba ialah upaya yang dilakukan guna mengurangi penggunaan narkoba setelah terjadinya penyalahgunaan. Pemberantasan juga dilakukan agar pelaku jera sehingga akan berhenti menggunakannya. Sedangkan rehabilitasi adalah proses pemulihan pada ketergantungan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif. Kegiatan rebilitasi meliputi dua hal yaitu Group Therapy dan bimbingan teknik layanan rehabilitasi Rekomendasi untuk Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yaitu meningkatkan sosialisasi terkait bahaya narkotika secara lebih luas kepada masyarakat tidak hanya berfokus kepada sekolah ataupun universitas saja. Selanjutnya mempertegas penindakan terhadap penyalahgunaan maupun perdaran narkotika supaya membuat jera pelanggar.

ANALISIS KESESUAIAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SUKOHARJO Agustinah, Pri; Astuti, Retno Sunu
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Abstract Health insurance program for people with disabilities is a solution to solve problems faced by people with disabilities. Because they are vulnerable to disease and health costs are quite high with their low income. In the implementation, it was seen that there was a discrepancy in the recipient of the program, which should have been all covered, but in reality there were still persons with disabilities who had not received health insurance. The purpose of this study is to analyze the suitability of the program for disability in terms of benefits, and to know the obstacles in implementing the program. The research method uses descriptive qualitative methods and data collection techniques using informants taken purposively. Data analysis using the Triangulation Method. The results showed that the suitability of the program with the target group showed positive results in accordance with the needs of persons with disabilities, while the suitability of the program with the implementing organization showed less than optimal due to incomplete data collection and the suitability of the target group with the implementing organization showed the same thing, the conditions set still unclear. Constraints for implementing the program are still lacking in human resources and clarity of administrative procedures. The advice given by researchers is that the Social Service needs to improve the quality and quantity of human resources and evaluate the health insurance program for people with disabilities.

ANALISIS KONTEKS KEBIJAKAN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP RAMAH LINGKUNGAN (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT NELAYAN TAMBAKLOROK KELURAHAN TANJUNGMAS KOTA SEMARANG) Dien Riski Ghaisani; Retno Sunu Astuti
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Abstrak Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2012 tentang perikanan mengatur bahwa, setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan/pembudidayaan ikan dengan alat yang dapat merusak ekosistem laut, namun 72,5% dari nelayan di Desa Tambaklorok masih mnggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana konteks kebijakan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan di Desa Tambaklorok yang akan dilihat dari kinerja implementasinya dan faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan subyek penelitian (1) Kelompok Jabatan Fungsional I Dinas Perikanan Kota Semarang, (2) Kelompok Jabatan Fungsional II Dinas Perikanan Kota Semarang, (3) Ketua forum KUB Tambaklorok, (4) Koordinator lapangan Tambaklorok, (5)Ketua koperasi Tambaklorok, dan (6) Masyarakat nelayan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi partisipasn,wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasilnya, implementasi kebijakan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan di Desa Tambaklorok masih kurang maksimal, adapun factor yang mempengaruhinya adalah karakter lembaga dan penguasa juga kepatuhan dan daya tanggap yang sudah baik, namun dari faktor kondisi sosial dan ekonomi masih kurang.

Evaluasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Auretha Angeline; Susi Sulandari
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah yang menarik untuk diteliti yaitu mengapa Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang belum dilakukan secara optimal. Faktanya adalah pelaksanaan PATEN di Kecamatan Kota Semarang masih berjalan setengah, Pemerintah Kota Semarang dan kecamatan belum siap melaksanakan kebijakan PATEN, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai PATEN dan kurangnya pegawai teknis di bagian pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kebijakan PATEN, serta menganalisis dan mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan kebijakan PATEN. Teori yang digunakan adalah evaluasi kebijakan publik beserta tolak ukur evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N Dunn meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan, dan faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan kebijakan dikemukakan oleh George C Edwards III meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Gunungpati belum sepenuhnya dapat melaksanakan kebijakan PATEN sesuai dengan pedoman PATEN. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan PATEN belum tercapai maksimal. Namun, pegawai dalam memberikan pelayanan sudah bersikap adil kepada masyarakat. Respon masyarakat terhadap PATEN tidak begitu berdampak bagi masyarakat karena masyarakat dalam melakukan pelayanan masih berpedoman pada kelonggaran waktu. Kebijakan PATEN memiliki maksud dan tujuan yang baik demi meningkatkan kualitas pelayanan, dan kebijakan PATEN tepat adanya diterapkan di Kecamatan Gunungpati apabila dibandingkan dengan sebelum adanya PATEN, lebih baik sekarang. Sedangkan faktor pendorong kebijakan PATEN adalah komunikasi, sedangkan penghambatnya adalah sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA