cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Public Policy and Management Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Jurnal Ilmu Administrasi Publik diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Arjuna Subject : -
Articles 1,222 Documents
ANALISIS HUBUNGAN KUALITAS PELAYANAN DENGAN KEPUASAN PASIEN DI PUSKESMAS CILACAP TENGAH I Cindy Yuanita; Maesaroh Maesaroh; Budi Puspo Priyadi
Journal of Public Policy and Management Review Vol 10, No 4: Oktober 2021
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v10i4.32006

Abstract

Health is an important aspect of the development of the country. The government was realizing the first level of health services then formed the Puskesmas. Patients want satisfaction through improving the quality of health services. In 2015-2019 there was a decrease in the number of visitors to the Puskesmas Cilacap Tengah I. It was due to the lack of service quality, unfriendly staff, and doctors who were not clear in providing information related to patients' illnesses. This study aims to analyze the relationship between service quality and patient satisfaction at Puskesmas Cilacap Tengah I. This study uses a quantitative approach. The sample of this research is 99 using the accidental sampling technique. The analysis technique used the Kendall b test and the Kendall W test. The results showed that reliability, responsiveness, empathy, and the physical evidence had a positive and significant relationship to satisfaction, while assurance had a positive but not significant relationship. Simultaneously reliability, responsiveness, physical assurance, empathy, and evidence have a relationship with patient satisfaction
INOVASI PELAYANAN PUBLIK AJI ARUM (AKTA JADI ANTAR RUMAH) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SEMARANG DI KECAMATAN KALIWUNGU Siti Arofah; Dyah Lituhayu
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.623 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26381

Abstract

ABSTRACT Various ways are carried out by government agencies so that an effective and efficient service system can be achieved, one of them is by creating innovation. The Semarang Regency Population and Civil Registry Office created an innovative House-to-House Certificate to make it easier for the community to obtain a birth certificate, whose application can now be done in the District. In AJI ARUM's innovation, the Semarang Regency Population and Civil Registry Office collaborated with PT Pos Indonesia to deliver the birth certificate to the applicant's address, the documents obtained were Birth Certificate, new KK and KIA. This study aims to determine the implementation of AJI ARUM's innovation at the Population and Civil Registry Office of Semarang Regency and Kaliwungu District, as well as the factors that are inhibiting the implementation of these innovations. This study uses the theory of innovation characteristics according to M. Rogers which includes relative advantages, compability, complexity, triability and observability. The obstacles faced in the implementation of AJI ARUM's innovations are the lack of enthusiasm of the community in arranging birth certificates and the lack of public understanding of the importance of population administration.
ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA SEHAT DI KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA Yulia Karunianingsih; Margaretha Suryaningsih
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.002 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26349

Abstract

ABSTRAK Pemerintah kota Surakarta berupaya untuk membantu masyarakat miskin dalam mengakses pelayanan publik salah satunya bantuan di bidang pelayanan kesehatan. Kartu Indonesia Sehat merupakan salah satu program Jaminan Kesehatan yang di kelola oleh BPJS Kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program Kartu Indonesia Sehat di Kota Surakarta serta menganalisis faktor yang mempengaruhi keberjalanan program KIS tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Lokus penelitian bertempat di Kecamatan Banjarsari dengan teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan teknik domain serta menggunakan teknik triangulasi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa implementasi program KIS sudah berjalan dengan baik, adapun faktor pendukung dari implementasi program ini adalah: standard an tujuan kebijakan yang sudah sesuai, karakteristik agen pelaksana yang sudah baik, dan disposisi implementor yang berjalan baik. Sedangkan faktor yang dapat menghambat program ini adalah Keterbatasan sumberdaya manusia dan komunikasi yang kurang antara mplemnetor dengan masyarakat. Saran yang dapat diberikan adalah: menambah jumlah sumberdaya manusia, penyuluhan door to door, dan disertai penjelasan yang lengkap.
EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI PUSKESMAS MANYARAN KOTA SEMARANG Rifai, Mochammad Yoga; Hariani, Dyah
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (65.577 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i2.27362

Abstract

Perilaku merokok merupakan perilaku yang masuk dalam perilaku tidak sehat, hal ini membuat perilaku merokok haruslah diatur agar tidak menimbulkan efek negatif bagi orang lain yang berada di sekitar perokok. Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 03 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, menjadi bagian dari upaya dari mengatur perilaku merokok. Puskesmas Manyaran lokus penerapan kebijakan tersebut, selain didukung menjadi puskesmas percontohan pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Puskesmas Manyaran yang telah lama berlangsung, beserta faktor penghambat yang mempengaruhi. Penelitian dilakukan berdasar teori evaluasi kebijakan dari beberapa ahli. Metode yang digunakan penelitian dengan tipe deskriptif kualitatif, data penelitian didapatkan dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menyatakan dari subyek utama (para perokok) mempunyai kesadaran hidup sehat tetapi pada kesadaran berhenti belum, kemudian pada perilaku merokok lebih menyesuaikan tempat. Kelompok lain diketahui mendukung penerapan kebijakan, selain itu pada aspek kenyamanan menjadi lebih baik. Manfaat tidak langsung yang didapatkan yaitu masyarakat menjadi sadar akan pentingnya hidup sehat tanpa rokok. Faktor penghambat evaluasi berasal dari beberapa faktor seperti sumber daya manusia masih ada permasalahan, cara implementasi terkadang kurang pada pengawasan, cara menanggapi kebijakan kurang kepada komitmen para perokok untuk menaati dan terdapat tujuan kebijakan yang bertentangan dengan semangat anti rokok. Saran yang diberikan adalah pemerintah Kota Semarang haruslah lebih serius melaksanakan kebijakan dan inovasi dalam sosialiasi dan pelayanan konsultasi rokok bisa lebih ditingkatkan lagi.
THE IMPLEMENTATION OF CANTRANG FISHING GEAR PROHIBITION POLICY IN PATI REGENCY Handayani, Zulaikha Sari; Lituhayu, Dyah
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.518 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26145

Abstract

ABSTRACT Pati Regency is included in the Java Sea fisheries management area which is currently in an over-exploited condition. The cantrang fishing gear prohibition policy is important to be implemented as an effort to maintain the sustainability of fish resources and ensure the survival of fishermen in Pati Regency. The cantrang fishing gear prohibition policy nowadays is facing implementation delay in Pati Regency. This research aims to analyse the delay implementation of cantrang fishing gear prohibition policy and identify the inhibiting factors of the policy implementation. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The results showed that the implementation of cantrang ban policy in Pati district had been delayed several times, the form of the postponement of the policy are re-verify the size of the cantrang vessel and the issuance of a sailing permit for Cantrang fisherman. The factors that inhibit the policy implememtation are the scope of target group behavior change is difficult to reach, the limited social and economic conditions of target group, low level of apparatus commitmentand the low support from target group. Suggestions that can be given from the results of this research are optimizing the role of the Working Group replacement of tools fishing gear are prohibited to operate, increase the commitment and integrity of the competent personnel by acting strictly on the policy renewal time, granting remission of ship bussiness credit for cantrang fisherman and optimizing the role of POKMASWAS (supervisor community).
PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI BPSPAMS MENGGUNAKAN INDIKATOR MALCLOM BALDRIGE CRITERIA FOR PERFORMANCE EXCELLENCE (MBCFPE) PADA PROGRAM PAMSIMAS DI DESA PURWOSARI, WONOBOYO, TEMANGGUNG Dhita Arika; Amni Zarkasyi Rahman
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.013 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i2.27353

Abstract

The availability of clean water is a basic need of the community. This is realized by the government through the community based Drinking Water and Sanitation Provision Program (PAMSIMAS). Previous studies on PAMSIMAS mostly focused on program evaluation, community participation, and the effectiveness of the program. Research on the performance of organizations that depart from the community as program administrators is still rarely found. Therefore, this research examined the performance of the Managing Board of Drinking Water and Sanitation (BPSPAMS) which manages the built drinking water facilities, and which has a great influence on the sustainability of program operations. The purpose of this study was to assess the performance of the BPSPAMS in the PAMSIMAS Program in Purwosari Village, Wonoboyo, Temanggung, using the 7 indicators of Malclom Baldrige for Performance Excellence (Leadership, Strategic Planning, Community Focus, Information and Knowledge Management System, Team Focus, Operational Focus, and Work Results). The population taken in this study were members of the BPSPAMS in Purwosari village. This research used descriptive quantitative method, using the determination of the interval class and calculate the weight of each indicator. The results showed that the BPSPAMS has well performed since the provided are in accordance with the community needs, a good development Plan exist, members' knowledge is in accordance with the conditions of the field, and community relations with members are in accordance with ethical values and politeness. However, some internal problems are found, such as the inactive leaders and some members in carrying out their duties and functions, as well as lack of organizational revenue that hinders the fulfillment of the operational needs. It is recommended that all members of BPSPAMS in Purwosari village to reorganize, and collaborate with those who can help with financial needs, and not to use Malclom Baldrige for Performance Excellence indicators in the scope of performance measurement for public organization, especially in rural level organizations.
STRATEGI PENGELOLAAN TERMINAL TERBOYO OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG Muhammad Ajie Wibowo; Ida Hayu Dwimawanti
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (598.975 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26425

Abstract

Abstrak Terminal Terboyo mengalami penurunan penumpang pada beberapa tahun terakhir menyebabkan status terminal tipe A diganti menjadi terminal tipe C. Terminal Terboyo masih belum optimal dalam pengelolaannya. Karena masih banyak kekurangan-kekurangan sarana dan prasarana baik untuk para penumpang dan kendaraan umum itu sendiri. Banjir Rob yang terjadi juga menambah masalah karena membawa sampah dimana-mana dan membuat rusak sarana prasarana yang ada sehingga semakin membuat terminal menjadi tidak nyaman untuk digunakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana nilai-nilai strategis yang terdapat dalam terminal Terboyo? dan bagaimana strategi pengelolaan yang harus diprioritaskan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk mengelola Terminal Terboyo?. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deksriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. lokus yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah di Dinas Perhubungan,Informasi dan Komunikasi dan Pengelolaan Terminal dan juga Terminal Terboyo di Kota Semarang. Instrumen yang digunakan adalah wawancara dengan analisis SWOT dan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menyatakan dalam hal manajemen terminal sudah cukup baik, namun pelaksanaan perencanaan belum cukup baik karena masih ada pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan hal tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan serta kurangnya kepatuhan dari para petugas. Visi dan misi Dishubkominfo Semarang sudah dengan baik, kemampuan SDM sudah baik, dan anggaran sudah cukup. Strategi pengelola Terminal Terboyo oleh Dinas Perhubungan, Informasi, dan Komunikasi adalah memanfaatkan masyarakat dan pegawai dalam merencanakan pengelolaan terminal, memanfaatkan faktor politik dalam memperlancar pengelolaan Terminal Terboyo, dan meningkatkan pengawasan pada sarana dan prasarana agar tetap terawat.
EFEKTIVITAS ORGANISASI BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH SURAKARTA (BPPDS) Adi Nur Fatah; Tri Yuniningsih
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.176 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26373

Abstract

ABSTRAK Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang memiliki potensi dalam pengembangan pariwisatanya. Namun jumlah kunjungan wisatawan di Surakarta cenderung tidak stabil dan keberadaan Badan Promosi Pariwisata Daerah Surakarta (BPPDS) juga belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kinerja Badan Promosi Pariwisata Daerah Surakarta (BPPDS) dan mengidentifikasi faktor yang menghambat efektivitas organisasi BPPDS. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Metode pengujian kualitas data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Badan Promosi Pariwisata Daerah Surakarta (BPPDS) dalam melakukan pengembangan pariwisata Kota Surakarta belum efektif, adapun faktor yang menjadi penghambatm yaitu: tidak ada pendelegasian wewenang yang spesifik, spesialisasi tidak dimaksimalkan dengan baik, tidak adanya peraturan tentang pendanaan dan riset BPPDS, secara organisasi BPPDS masih dalam tahap berkembang dan fokusnya masih pada peningkatan kunjungan wisatawan domestik saja, jumlah sumber daya manusia yang terbatas, tingkat kekompleksan yang tinggi, keaktifan yang masih kurang dari anggota organisasi, dan belum adanya fasilitas pencatatan wisatawan mancanegara yang datang ke Kota Surakarta juga rekomendasi yang belum dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah: (1) Perlu adanya peningkatan eksistensi BPPDS, (2) Memperjelas regulasi tentang tugas dan fungsi BPPDS, (3) Memperbarui roadmap untuk BPPDS, dan (4) Perlu adanya kajian juga pembaharuan terkait peraturan tentang BPPDS, serta (5) Meningkatkan dukungan pada BPPDS.
ANALISIS PENANGANAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI DESA DOPLANG, KECAMATAN TERAS, KABUPATEN BOYOLALI Puspitasari, Lifia; Warsono, Hardi
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (139.846 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26200

Abstract

Abstract Doplang village is included as one of the areas in Boyolali which is identified as slums and the criteria for waste management are considered inadequate. The implementation of waste management in Doplang Village is done by involving participation of the community, but it’s still not optimal. CBSWM implementation is seen through legal, institutional, operational technical, financial, and community participation aspects. The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of CBSWM in Doplang Village and identify the constraints on CBSWM in Doplang Village. In public management it’s necessary to manage external relations. The research method used is descriptive qualitative. The results showed that the CBSWM in Doplang Village was carried out with a persuasive approach by the KSM Kampung Asri as a waste management party in Doplang 3R TPST. Constraints experienced are include lack of operational costs, understanding of environmental cleanliness isn’t yet good, the lack of coordination between TPST 3R Doplang managers with parties from the TPA and related agencies. Suggestions that can be given are expansion of CBSWM area coverage by KSM Kampung Asri, as well as the need for technical assistance in developing CBSWM activities in Doplang Village and budgeting priorities by related agencies.
MANAJEMEN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BANK SAMPAH ‘NGUDI LESTARI’ KELURAHAN TINJOMOYO, KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG Ilham Wicaksono; Hardi Warsono
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (499.227 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i2.27358

Abstract

Sampah merupakan permasalahan yang cukup serius di Kota Semarang, berbagai macam upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk menanggulangi hal tersebut, salah satunya adalah melalui pendirian bank sampah. Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui Bagaimana manajemen dalam pemberdayaan Bank Sampah „Ngudi Lestari‟ di Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dan apa saja faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan dengan 8 narasumber. Data tersebut selanjutnya, dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan diuji kualitas datanya menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukan bahwa Manajemen dalam pemberdayaan bank sampah di Kelurahaan Tinjomoyo sudah cukup baik meskipun masih kurang maksimal. Adapun faktor yang mendukung adalah: masyarakat bersifat terbuka, adanya pelatihan bagi pengelola, adanya arahan yang jelas, adanya fasilitas pendukung, partisipasi masyarakat yang tinggi, adanya komunikasi dua arah, dan pimpinan yang berintegritas. Sedangkan faktor penghambat yang ditemukan adalah: masyarakat terkadang masih lupa kegiatan pengelolaan bank sampah, pengelola yang sudah berumur, kurangnya kemampuan dalam penggunaan teknologi, pola pikir konvensional, data yang kurang update, dan tingkat partisipasi masyarakat yang hanya mencapai tingkat RT dan RW.

Page 1 of 123 | Total Record : 1222