cover
Contact Name
-
Contact Email
jurnalasassyariah@radenintan.ac.id
Phone
+628976024546
Journal Mail Official
jurnalasassyariah@radenintan.ac.id
Editorial Address
Gedung Prodi Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung (Jl. Endro Suratmin No.1 Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260, Kode pos: 35131)
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Asas (ISSN 1979-1488 E-ISSN:2722-8681) is a biannual journal (June and December), published by Faculty of Sharia, State Islamic University of Raden Intan Lampung, INDONESIA. Asas emphasizes Scientific Journal of Syari’ah Economic Law studies and communicates researches related to Syari’ah Economic Law studies As an academic journal Asas by the State Islamic University of Raden Intan Lampung. The purpose of this journal publication is of disseminate the latest theories and research results from all aspects that have been achieved in the fields of Syari’ah Economic Law. This journal publishes useful works through a systematic process and can be accessed free of charge. Asas is indexed by: DOAJ; Crossref; Moraref; ROAD; Garuda; Google Scholar; CiteFactor; Academic Scientific Journals; Academia.edu; Mendeley; ISSUU; LIPI: Indonesian Publication Index; DRJI: Directory of Research Journals Indexing; ISSUU index; Cosmos Impact Factor; ISJD: Indonesian Scientific Journal Database, Grammarly.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 650 Documents
PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP MARKET VALUATION SEKTOR PERBANKAN INDONESIA TAHUN 2004 – 2008 Eliza, Any
Jurnal Asas Vol 3, No 1 (2011): ASAS JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM
Publisher : IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakThis research attempts to investigate empirically the impact of intellectual capital measured by value creation efficiency of intellectual capital and capital employed towards Market-to-Book Ratio (MBR). This research uses financial and capital market data of 120 banks listed on Indonesia Stock Exchange from 2004 to 2008. Empirical analysis is conducted using multiple linear regression. Findings from empirical analysis indicate that value creation efficiency of capital employed and structural capital have no impact on Market-to-Book Ratio; value creation efficiency of human capital has a negative impact on Market-to-Book Ratio.Key words: intellectual capital, MBR, bank, Indonesia Stock Exchange
STUDI ATAS FATWA DSN-MUI TERHADAP AKAD-AKAD DALAM LETTER OF CREDIT (L/C) IMPOR DAN EKSPOR SYARIAH Khoiruddin, Khoiruddin
Jurnal Asas Vol 3, No 2 (2011): Volume 3, No 2 Juli 2011
Publisher : IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThe existence of letter of credit which is really accordance with Islamic syariah principles has been waited by moslem bussinessmen who want to run their religion values in all their life. The conventional L/C has been existed is considered as on syariah L/C due to its practice still applicates the interest system.The regulation of L/C Syariah has been existed in Act No. 21/2008 concerning Perbankan Syariah, in article 19 p, and long before the act was born, the existence of L/C Syariah has been mentioned in Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO.34/DSN-MUI/IX/2002 concerning L/C Impor Syariah and Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 35/DSN-MUI/IX/2002 concerning L/C Ekspor Syariah. L/C Syariah can applicate some models of akads/contracts, such as : wakalah bil ujrah, qardh, murabahah, salam/istisna’, mudarabah, musyarakah, hawalah and al-bai’. From the variety of contract models which can be applicated to the L/C Syariah, wakalah bil ujrah and Murabahah are considered as the most efficient, safest, and the most minimum risky. Wakalah bil ujrah and Murabahah are also an aggreement that closest to the goal of L/C existence, that is: makes the international trade process become easier.Keywords: Fatwa DSN-MUI, L/C Syariah.
POSITIVISASI” HUKUM ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Juliansyah, A.
Jurnal Asas Vol 3, No 2 (2011): Volume 3, No 2 Juli 2011
Publisher : IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The application of Islamic law in the activities of banking / finance or other modern economic activities is not a simple job. The study of the banking law, or sharia financesharia law to be an interesting study and challenging for the world of law in Indonesia where the positive law (law) in the country of Indonesia is different from that applicableto the religious law (Islam). Enforcement of religious law (Islam) must go through a process referred to as the "positivisasi" Islamic law. In this case, Islamic law acceptedby the state in positive laws and regulations that apply nationally. This paper will examine the law of Law no. 10 of 1998 concerning Amendment to law number 7 of 1992. Likewise, Law number 21 of 2008 has some interesting general provisions to be observed. General provisions referred to (Article 1) is a novelty and will provide certain implications. 
WAKAF ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN (Studi Konstruktif Bentuk Wakaf) Sofyan, Muhammad
Jurnal Asas Vol 5, No 1 (2013): ASAS JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM
Publisher : IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstraksi Di Indonesia wakaf sebagai lembaga hukum yang sudah lama tersebar dalam daerah-daerah dan keberadaanya sudah diterima oleh masyarakat adat. Namun demikian kesalah pahaman tentang harta wakaf sering terjadi yang mana hanya diperuntuhkan untuk bidang ibadah saja, seperti mewakafkan tanah untuk pondok pesantren atau pembangunan masjid. Memang hal tersebut sering terjadi pada masa Rosulullah dalam mewakafkan sebidang tanah dijalan Allah. Pemahaman yang selama ini terjadi secepat mungkin harus diubah, belajar dari apa yang dilakukan pada masa dinasti-dinasti islam, bahwa wakaf tidak hanya terjadi pada tanah akan tetapi segala sesuatu yang termasuk katagori harta menurut ulama baik bergerak maupun tidak bisa dijadikan materi wakaf. Kata Kunci : Wakaf
KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENYELESAIKAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Firdawaty, Linda
Jurnal Asas Vol 5, No 1 (2013): ASAS JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM
Publisher : IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstraksiPengadilan niaga merupakan salah satu alternative penyelesaian sengketa perniagaan. disamping adanya arbitrase.  Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus di bawah pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara-perkara lain dibidang perniagaan. Penyelesaian melalui peradilan niaga memiliki keunggulan yaitu proses cepat, adil dan efektif.    Upaya menyelesaikan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada Pengadilan Niaga pada prinsipnya merupakan langkah perdamaian untuk mencapai kesepakatan antara debitur dan kreditur tentang penyelesaian utang piutang. Hakim Pengadilan Niaga harus segera mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh debitur atau kreditur dengan putusan penundaan sementara, dan harus menunjuk seorang hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga dan mengangkat satu atau lebih pengurus. Putusan sementara ini berlaku maksimal 45 hari, dan setelah itu harus diputuskan apakah dapat diputuskan penundaan secara tetap. Selanjutnya Pengadilan Niaga harus memanggil pihak debitur dan kreditur untuk mendengar apakah memungkinkan kedua pihak tersebut melakukan perdamaian tentang cara pembayaran utangnya dan jika tercapai kesepakatan, maka hakim akan  memutuskan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap. Akan tetapi apabila tidak tercapai perdamaian, maka Pengadilan Niaga harus menyatakan bahwa debitur telah pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya. Kata Kunci : Pengadilan Niaga, Utang
PERKAWINAN DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF (Perspektif Normatif, Yuridis, Psikologis dan Sosiologis)
Jurnal Asas Vol 5, No 2 (2013): ASAS JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM
Publisher : IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstraksi Pada dasarnya perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga, di mana keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian tujuan perkawinan bukan hanya sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat melainkan memiliki tujuan yang lebih mulia. Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami istri dari bahaya kekejian sehingga dengan perkawinan lahirlah generasi yang akan memperbanyak umat memperkokoh kekuatan dan meningkatkan perekonomian. Dengan demikian akan terjadi sikap tolong menolong antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan, dimana suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan istri bertugas mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak. Kata Kunci : Perkawinan, Normatif, Yuridis, Psikologis dan Sosiologis
POLITIK EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL DI INDONESIA Faizal, Liky
Jurnal Asas Vol 5, No 2 (2013): ASAS JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM
Publisher : IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstraksi Politik ekonomi Islam pemerintah RI diejawantahkan dalam bentuk “intervensi” pemerintah. Intervensi ini bermakna positif karena bukan kooptasi terhadap ekonomi Islam tetapi justru mendorong perkembangan ekonomi Islam. Secara politik ekonomi Islam, ada beberapa rasional yang mengharuskan pemerintah RI melakukan intervensi terhadap pengembangan ekonomi Islam. Diantara peran pemerintah terbentuknya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang SBSN, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, BUMN mendirikan Bank Syariah, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, DSN MUI, UU No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, KHES, Gerakan nasional wakaf tunai dimotori oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pengelolaannya diserahkan ke BWI, PP Nomor 39 Tahun 2008 Asuransi syariah tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, didirikannya Direktorat pembiayaan Syariah di DEPKEU, Penyelenggaraan World Islamic Economic Forum (WIEF) di Indonesia. Kata Kunci: ekonomi, pemerintah, politik.
KONTROVERSI WANITA MENJADI PEMIMPIN: KAJIAN ANALISIS METODOLOGIS Rohmat, Rohmat
Jurnal Asas Vol 4, No 1 (2012): ASAS JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM
Publisher : IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Eksistensi wanita dalam konteks kepemimpinan strategis diberbagai lini kehidupan termasuk dalam pemerintahan menjadi permasalahan kontroversial di kalangan para ulama klasik dan kontemporer. Sebagian ulama cendrung membolehkan wanita menjadi pemimpin (Preside, Perdana Menteri, Menteri dan lain-lain) dalam jabatan-jabatan strategis, sedangkan sebagian ulama yang lain cendrung tidak membolehkan wanita menjadi pemimpin. Pandangan mereka boleh tidaknya wanita menjadi pemimpin didukung oleh masing-masing argumentasi yang dibangunnya. Namun demikian, apabila masing-masing argumentasi yang mereka bangun itu dianalisis secara metodologis (ushul fiqh) kontekstual, maka tampaknya pandangan yang lebih logis dan rasional mereka (ulama) yang cendrung membolehkan wanita menjadi pemimpin dengan pertimbangan maslahat dan mafsadat yang akan ditimbulkannya. Implikasi daripadanya lahir pemikiran-pemikiran kreatif, enovatif, konstruktif dan perspektif perihal kesetaraan gender (pria dan wanita) dalam konteks kepemimpinan di semua lini kehidupan masyarakat, bangsa dan negara (pemerintahan)di era globalisasi, reformasi dan kemajuan teknologi informasi saat ini, sekaligus menjelang pemilu tahun 2012 yang akan datang. Kata kunci: Wanita, kepemimpinan, dan metologis kontekstual
HALAL DAN HARAM MENURUT AL-GHAZALI DALAM KITAB MAU’IDHOTUL MUKMININ Sucipto, Sucipto
Jurnal Asas Vol 4, No 1 (2012): ASAS JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM
Publisher : IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Masalah halal dan haram begitu sentral dalam pandangan kaum muslimin, hal ini karena ia merupakan batas antara yang hak dan yang batil, atau lebih jauh antara surga dan neraka. Halal dan haram akan selalu dihadapi oleh kaum muslimin detik-demi-detik dalam rentang kehidupannya. Sehingga menandakan bepata pentingnya kita mengetahui secara rinci batas antara apa yang halal dan apa yang haram. Mengetahui persoalan halal-haram ini kelihatan mudah sepintas, tetapi kemudian menjadi sangat sukar ketika berhadapan dengan kehidupan keseharian, yang kadang menjadi kabur, sulit membedakan mana yang halal dan mana yang haram, atau bahkan menjadi syubhat, karena tidak termasuk keduanya, atau karena percampuran keduanya. Hujjatul Islam Imam Abul Hamid al-Ghazali, sebagai pakar yang menghidup-hidupkan ilmu agama Islam telah memberikan uraian yang jelas tentang persoalan halal dan haram ini dengan seksama dalam magnum opusnya Ihya’ ‘ulum al-Din, yang telah disarikan oleh beberapa pakar termasuk kitab Mau’idhah al-Mukminin min Ihya’ ‘Ulum al-Din oleh Syekhul Islam Jalaluddin al-Qasimi. Uraian al-Ghazali tentang halal-haram ini sangat berkaitan dengan Filsafat Hukum Islam, yakni ia terkait dengan persoalan dharuri (maqashid al-khamsah)manusia dan al-husun wa al-qubh. Key words: halal-haram, syubhat, wara’, dan maqashid al-khamsah
IJMAK DAN LEGISLASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA Bahruddin, Moh.
Jurnal Asas Vol 4, No 2 (2012): Volume 4, No. 2 Juli 2012
Publisher : IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakIjmak adalah suatu pola pendekatan untuk meningkatkan kualitas kebenaran dan keabsahan suatu hukum yang semula personal serta untuk memelihara integritas umat. Dengan kata lain, ijmak sejatinya dimaksudkan untuk menjamin legitimasi ijtihad personal yang bersifat bisa salah menjadi sebaliknya, sehingga secara yuridis dan sosiologis prinsip ijmak diharapkan akan memainkan peranan penting dalam integrasi umat Islam, yakni mempersatukan pendapat serta meminimalkan kemungkinan terjadinya perselisihan pendapat dengan segala dampak negatifnya. Di sinilah tampaknya letak signifikansi dan urgensi ajaran ijmak. Redefinisi dan rekonstruksi teori ijmak dalam rangka kontekstualisasi ijmak pada era modern sekarang ini, merupakan sebuah keniscayaan, sebab perkembangan sains dan teknologi telah demikian pesat, jauh berbeda dengan zaman di mana ijmak itu  diteorikan..Kata kunci : Ijmak, Legislasi Hukum Islam

Page 4 of 65 | Total Record : 650


Filter by Year

2010 2023


Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 01 (2023): Asas, Vol. 15, No. 01 Juli 2023 Vol 14, No 02 (2022): Asas, Vol. 14, No. 02 Desember 2022 Vol 14, No 01 (2022): Asas, Vol. 14, No. 01 Juli 2022 Vol 13, No 2 (2021): Asas, Vol. 13, No. 02 Desember 2021 Vol 13, No 1 (2021): Asas, Vol. 13, No. 01 Juni 2021 Vol 12, No 01 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Juli 2020 Vol 12, No 2 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Desember 2020 Vol 11, No 01 (2019): : Asas, Vol. 11, No. 01 Januari 2019 Vol 11, No 2 (2019): : Asas, Vol. 11, No. 02 Desember 2019 Vol 10, No 02 (2018): Vol.10 No 2 (2018): Asas, Vol. 10, No. 2 Juli 2018 Vol 10, No 2 (2018): Vol.10 No 1 (2018): Asas, Vol. 10, No. 1 Januari 2018 Vol 10, No 02 (2018): Asas, Vol. 10, No. 2, Juni 2018 Vol 10, No 01 (2018): Asas, Vol. 10, No. 1, Januari 2018 Vol 10, No 02 (2018): Jurnal Asas Vol 10, No 01 (2018): Jurnal Asas Vol 9, No 2 (2017): Asas, Vol. 09, No. 2 Juni 2017 Vol 9, No 2 (2017): Asas, Vol. 09, No. 2 Juni 2017 Vol 9, No 1 (2017): Asas, Vol. 9, No. 1, Januari 2017 Vol 9, No 1 (2017): Asas, Vol. 9, No. 1, Januari 2017 Vol 8, No 2 (2016): Asas, Vol. 8, No. 2, Juni 2016 Vol 8, No 2 (2016): Asas, Vol. 8, No. 2, Juni 2016 Vol 8, No 1 (2016): Asas, Vol. 8, No. 1, Januari 2016 Vol 8, No 1 (2016): Asas, Vol. 8, No. 1, Januari 2016 Vol 7, No 2 (2015): Asas, Vol. 7, No. 2, Juni 2015 Vol 7, No 2 (2015): Asas, Vol. 7, No. 2, Juni 2015 Vol 7, No 1 (2015): Asas, Vol. 7, No. 1, Januari 2015 Vol 7, No 1 (2015): Asas, Vol. 7, No. 1, Januari 2015 Vol 6, No 2 (2014): Asas, Vol.6, No.2, Juni 2014 Vol 6, No 2 (2014): Asas, Vol.6, No.2, Juni 2014 Vol 6, No 1 (2014): Asas, Vol.6, No.1, Januari 2014 Vol 6, No 1 (2014): Asas, Vol.6, No.1, Januari 2014 Vol 6, No 2 (2014): Juli 2014 Vol 6, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 5, No 2 (2013): Asas, Vol. 5, No.2, Juni 2013 Vol 5, No 2 (2013): Asas, Vol. 5, No.2, Juni 2013 Vol 5, No 1 (2013): Asas, Vol. 5, No.1, Januari 2013 Vol 5, No 1 (2013): Asas, Vol. 5, No.1, Januari 2013 Vol 5, No 2 (2013): ASAS JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM Vol 5, No 1 (2013): ASAS JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM Vol 4, No 2 (2012): Asas, Vol. 4, No. 2, Juni 2012 Vol 4, No 2 (2012): Volume 4, No. 2 Juli 2012 Vol 4, No 2 (2012): Asas, Vol. 4, No. 2, Juni 2012 Vol 4, No 1 (2012): Asas, Vol. 4, No. 1, Januari 2012 Vol 4, No 1 (2012): Asas, Vol. 4, No. 1, Januari 2012 Vol 4, No 1 (2012): ASAS JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM Vol 3, No 2 (2011): Volume 3, No 2 Juli 2011 Vol 3, No 2 (2011): Asas, Vol. 3, No. 2, Juni 2011 Vol 3, No 2 (2011): Asas, Vol. 3, No. 2, Juni 2011 Vol 3, No 1 (2011): Asas, Vol. 3, No. 1, Januari 2011 Vol 3, No 1 (2011): Asas, Vol. 3, No. 1, Januari 2011 Vol 3, No 1 (2011): ASAS JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM Vol 2, No 2 (2010): Jurnal Asas Juli 2010 Vol 2, No 2 (2010): Jurnal Asas Juli 2010 Vol 2, No 1 (2010): Jurnal Asas Januari 2010 Vol 2, No 1 (2010): Jurnal Asas Januari 2010 Vol 2, No 2 (2010): ASAS JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM Vol 2, No 1 (2010): ASAS JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM More Issue