cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Justitia
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 42 Documents
PRINSIP KEADILAN DAN MUSYAWARAH DALAM HUKUM ISLAM SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA Hariyanto, Hariyanto
Justitia Vol 11, No 1 (2014)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Prinsip keadilan sosial dan prinsip musyawarah dalam negara hukum  Indonesia adalah prinsip yang sangat mendasar. Artikel ini membuktikan bahwa, menurut hukum Islam, keadilan bisa dilihat dari dua aspek, keadilan hukum dan keadilan sosial. Keadilan hukum berkaitan erat dengan implementasi hukum, sementara keadilan sosial berbeda dengan konsep keadilan sosial kelompok sosialis-komunis atau kelompok liberal. Konsep keadilan  sosial didasari pandangan tentang kesejahteraan sosial. Sedang prinsip musyawarah mufakat didasari oleh semangat kekeluargaan.Kata Kunci: Prinsip keadilan, Prinsip musyawarah, Negara
URGENSI ETIKA DI DALAM SISTEM BISNIS ISLAM
Justitia Vol 11, No 2 (2014)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Etika menyangkut kepantasan, artinya apa yang pantas atau tidak pantas dilakukan seseorang.  Jika hal itu berkaitan dengan bisnis, maka segi kepantasan tersebut adalah mengenai apa yang pantas atau tidak pantas dilakukan seseorang ketika menjalankan bisnis dalam rangka mendapatkan keuntungan.  Bisnis memiliki beberapa sistem yang terdiri dari persediaan input, proses hingga kegiatan yang menghasilkan output. Rangkaian kegiatan tersebut termasuk kegiatan produksi, distribusi, permodalan, hingga pada pemasaran.  Kesemua tersebut harus dijalankan sesuai dengan aturan syari’ah yang berlaku, sehingga di dalam menjalankan bisnisnya, seorang muslim tidak hanya berorientasi usaha dunia saja, namun berorientasi secara horizontal dan vertikal. Maka, etika bisnis sangat diperlukan, khususnya etika Islam bagi pengusaha muslim.Kata Kunci: Etika, Bisnis, Mu’amla, Ekonomi Islam.
RELASI MUSLIM DAN NON MUSLIM MENURUT NAHDLATUL ULAMA: Studi Atas Hasil-Hasil Keputusan Bah}th al-Masa>’il Nahdlatul Ulama Aminuddin, Luthfi Hadi
Justitia Vol 11, No 2 (2014)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Faham aswaja yang dikembangkan oleh NU memiliki lima karakteristik; tawassut}, tas>muh}, tawa>zun, ta’a>dul dan amr ma’ru>f nahy ‘an munkar. Tulisan ini ingin memotret lebih dekat hasil fatwa para kiai NU tentang relasi muslim dengan non muslim berdasarkan lima karakteristik di atas. Fatwa-fatwa NU tentang relasi Muslim dengan Non-Muslim dapat diklasifikasikan pada dua tipologi; fatwa tentang akidah dan fatwa tentang mu‘amalah, dengan karakteristik yang berbeda. fatwa-fatwa para kiai NU terkait dengan persoalan yang dikategorikan sebagai ritual-akidah-teologis wataknya cenderung eksklusif. Sedangkan fatwa-fatwa NU tentang mu’amalah bersifat inklusif.Kata Kunci: pluralisme agama, inklusif, ekskusif, fatwa hukum, ijtiha>d.
PELAKSANAAN PRINSIP SYARI’AH DALAM AKAD DAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA LEMBAGA PERBANKAN SYARI’AH DI INDONESIA Basar, Didiek Noeryono
Justitia Vol 10, No 1 (2013)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akad yang banyak mendapat penilaian tentang “kehalalan” pelaksanaannya adalah akad murabahah.Murabahah sering dipersamakan dengan perjanjian kredit biasa, hanya pada namanya diganti akad murabahah atau jual beli. Padahal selain harga jual yang lebih mahal, dari pada harga pada permohonan kredit di bank konvesional, dan juga pada prosedur pelaksanaannya terlihat tidak ada beda antara murabahah dengan kredit perbankan biasa.Perlu diketahui bahwa draf perjanjian syari’ah juga merupakan draf baku (standart contract) yang dikeluarkan oleh perbankan syari’ah dalam melaksanakan transaksi keuangannya, sama dengan perjanjian yang dilaksanakan oleh perbankan konvensional. Dari adanya akad yang berbentuk draf baku tersebut, terkadang juga menimbulkan suatu sengketa. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, untuk penyelesaian sengketa syari’ah berkaitan dengan pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh Perbankan Syari’ah, seharusnya menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama. Namun faktanya banyak kasus-kasus perbankan Syari’ah berkaitan dengan pelaksanaan akad yang dilimpahkan dan ditangani oleh Pengadilan Negeri. Oleh sebab itu , perlu adanya ketegasan dalam penerapan suatu norma, agar bisa terlaksana dengan baik.Kata Kunci : akad, perbankan syari’ah, mudharabah, kewenangan, prinsip syari’ah.
EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM MUSLIMAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA (MHTI) DI BALIK GAGASAN ANTI KESETARAAN GENDER Ulfah, Isnatin
Justitia Vol 10, No 2 (2013)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjuangan kaum feminis membebaskan perempuan dari dominasi patriarkhi dan menempatkan mereka setara dengan laki-laki ternyata tidak gayung bersambut oleh seluruh perempuan. Adalah Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI), organisasi perempuan subordinat HTI yang melakukan penolakan terhadap upaya tersebut. Menurutnya, kodrat perempuan yang secara biologis berbeda dengan laki-laki, membawa implikasi secara kodrati pula terhadap perbedaan peran masing-masing; perempuan di rumah mengasuh anak-anak, laki-laki mencari nafkah. Bagi mereka Islam sudah sangat jelas mengatur perbedaan tersebut. Persepsi MHTI tersebut tidak terlepas dari cara pandang dan pemahaman mereka terhadap doktrin dan teks-teks keagamaan. Dengan kata lain, fundamentalisme agama ternyata sangat dipengaruhi oleh dorongan yang terdapat dalam ajaran agama itu sendiri. Dari sisi inilah paper ini ditulis, untuk mengetahui perspektif epistemologis mereka dalam memahami teks-teks keagamaan. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa dari perspektif epistemologis, penolakan mereka terhadap gender equality ternyata berkelindan dengan pemahaman mereka yang sangat tekstual terhadap al-Qur’a> n dan h} adi> th, serta mengabaikan kesejarahan teks maupun penafsir. Kata kunci: Epistemologi Hukum Islam, Menolak Kesetaraan, Fundamentalisme, Muslimah Hizbut tahrir.
URGENSI REGULASI DAN EDUKASI PRODUK HALAL BAGI KONSUMEN Maulida, Rahmah
Justitia Vol 10, No 2 (2013)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The regulation of Halal Food is the important thing in context of Muslim of Indonesia. But the lack of education and socialization of halal products in Ponorogo give a significant impact to ignorance of society to consume the halalness. Actually, the consumers really realize that goverment must take a guarantee of safety products, like food, meat, drink, and medicine. But, they give difference opinions about the best strategies of certification of halalness in Indonesia. This article aim to explore the urgencies of educating the halalness, to protect the consumers’ rights in their intake daily life.Kata kunci:Halal Product, Halal Campaign, LPPOM MUI.
OTOKRITIK TERHADAP KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Kamaruddin, Kamaruddin
Justitia Vol 11, No 1 (2014)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Kemandirian badan peradilan adalah kebebasan menjalankan dan menyelenggarakan peradilan tanpa campur tangan dari berbagai pihak, baik intervensi dari lembaga yudikatif maupun eksekutif dalam   menegakkan hukum dan keadilan. Secara khusus diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009  tentang Kekuasaan Kehakimanan. Pasal 1 ayat (1) yakni “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.Kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka tetap harus ditegakkan baik sebagai asas dalam negara berdasarkan atas hukum  maupun untuk memungkinkan kekuasaan lembaga peradilan menjamin agar pemerintahan tidak terlaksana secara sewenang-wenang atau menindas. Oleh karena itu, untuk mewujudkan suatu kemandirian badan peradilan yang utuh/kaffah, maka diperlukan suatu sistem hukum yang selalu bernafaskan dengan nilai ketauhidan (Islam), sehingga kemandirian yudisial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung merdeka dan bebas dari pengaruh intervensi kekuasaan Pemerintah maupun kekuasaan, lainnya.Kata Kunci : Kemandirian, Badan Peradilan, UUD NRI Tahun 1945
KINERJA BANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL DI INDONESIA : PENDEKATAN TEORI STAKEHOLDER DAN MAQA Masykuroh, Ely
Justitia Vol 11, No 2 (2014)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK: Corporate Social Responsibibility (CSR) sejalan dengan prinsip syariah, terutama mas}lah}ah dan maqa>s}id al-sha>ri>‘ah. Namun dari hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa kinerja sosial LKS  masih sangat rendah dan sebagian menemukan tidak ada perbedaan yang signifikan antara perbankan syariah dan konvensional. Hal ini dimungkinkan karena alat ukur yang kurang mengakomodir aktivitas sosial bank syariah. Sehingga penelitian ini mencoba melakukan eksplorasi CSR dengan menggunakan konsep maqashid syariah  dan membandingkannya dengan bank konvensional dengan menggunakan uji beda –t. Hasil penelitian ternyata mendukung penelitian sebelumnya, karena tidak ditemukan perbedaan yang signifikan meski ada beberapa indikator kegiatan sosial yang dilakukan pada bank syariah namun tidak ditemukan pada bank konvensioanl sehingga tidak bisa dilakukan uji beda.Keywords: Financial Performance, Social Performance, Profit and Loss Sharing
RU’YAT QABL AL-GHURU Junaidi, Ahmad
Justitia Vol 11, No 2 (2014)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Penyatuan kalender Islam selama ini masih terbatas dalam dambaan umat Islam. Sudah banyak usaha yang dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita penyatuan. Namun sampai saat ini cita-cita tersebut belum juga terwujud. Namun tidak sepantasnya pula kita putus asa dalam mencari solusi untuk mewujudkan cita-cita tersebut demi tegaknya shi’a>r Islam yang rahmatan li al-‘a>lami>n. Salah satu metode terbaru yang diharapkan bisa menjadi solusi yang menjembatani penyatuan kalender Islam adalah Ru’yat Qabl al-Ghuru>b dengan teknik Astrofotografi. Teknik ru’yat yang berbasis teknologi ini bisa menyajikan kesamaan antara data menurut perhitungan dengan data lapangan. Kata kunci: Qabl al-Ghuru>b, Ijtima>’, Astrofotografi.
PEMAHAMAN DAN RESPON SANTRI PESANTREN TERHADAP PERBANKAN SYARI’AH DI PONOROGO Abidah, Atik
Justitia Vol 10, No 1 (2013)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada tahun 1991, masyarakat dikenalkan dengan berdirinya perbankansyari’ah dalam melakukan transaksi keuangan. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga dengan berdirinya bank syari’ah ini berdampak pada pilihan masyarakat muslim yang tampaknya sebagian besar masih bermuamalah di bank konvensional. Hal ini juga tampak terlihat di civitas santripondok pesantren di Ponorogo yang masih banyak menggunakan layanan bank konvensional.Karena itu, menarik untuk melihat bagaimana para santri merespon fenomena ini.Tulisan ini pada intinya hendak mengetahui respon santri pesantren Ponorogo terhadap perbankan syari’ah.Adapun metode yang digunakan adalah metode quesioner terhadap para santri untuk mengetahui respon santri Ponorogoterhadap perbankan syari’ah.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responmereka terhadap bank syari’ah mayoritas adalah positif.Mereka berpendapat bahwa menabung di bank syari’ah aman dan sesuai dengan syari’ah.tetapi di antara mereka masih menggunakan layanan bank konvensional karena kurangnya informasi dan fasilitas yang disediakan bank syari’ah.Kata Kunci:Bank Muamalat Indonesia, Islamic Economic System, murābahah, Santri Pesantren