cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 45 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2013)" : 45 Documents clear
MASALAH ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA PERORANGAN subhan .
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (97.792 KB)

Abstract

ABSTRAKKedua belah pihak harus beritikad baik dalam melaksanakan suatu perjanjian. Ada kalanya itikad baik sudah sepenuhnya dilakukan dan diperhatikan, tetapi pelaksanaan perjanjian masih berada dalam jalan buntu (deadlock). Disinilah perhatian dituntut ke arah kepatuhan agar suatu peristiwa dapat diselesaikan secara memuaskan. Tentunya seperti halnya dengan segala barang sesuatu yang mengandung penghargaan (waardering), kepatuhan ini tidak mungkin mengakibatkan suatu penyelesaian peristiwa yang memuaskan setiap orang manusia, melainkan selalu bersifat tak mutlak (relatief), yaitu patut dalam pikiran dan perasaan orang-orang yang bertugas menyelesaikan suatu peristiwa, seperti Hakim atau Badan Pemerintah sesudah memperhatikan segala faktor-faktor, yang dapat terpakai dalam alam pikiran dan alam perasaan orang-orang itu. Terjadi hubungan yang erat antara ajaran itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan teori kepercayaan pada saat perjanjian. Itikad baik (pasal 1338 ayat 3) dan kepatutan (pasal 1339) umumnya disebutkan secara senafas, apabila hakim setelah menguji dengan kepantasan dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka berarti perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh itikad baik dan kepatutan, jadi itikad baik dan kepatutan ikut pula menentukan isi dari perjanjian itu. Dengan demikian suatu perjanjian khususnya perjanjian pinjam meminjam uang apabila dilaksanakan tidak dengan itikad baik (itikad buruk) maka perjanjian tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan serta norma-norma hukum yang berlaku.
KEABSAHAN KESAKSIAN YANG DISAMPAIKAN SECARA TELECONFERENCE DALAM SIDANG PERKARA PIDANA DI TINJAU MENURUT PASAL 185 AYAT ( 7 ) KUHAP ade sukma
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tinjauan yuridis tentang penyelenggaraan kesaksian secara teleconference adalah alasan keamanan, dimana pada prinsipnya Saksi itu harus memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan baik secara fisik maupun psikis. Oleh sebab itu, kesaksian yang diberikan secara Teleconference merupakan Hak Saksi merasa aman baik dari ancaman secara fisik maupun psikis yang akan dialami ketika akan memberikan kesaksiannya dalam  proses hukum di Persidangan sebagaimana diatur  dalam Pasal 9 ayat (1), dan (3) Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kriteria  diterimanya kesaksian secara teleconference agar bisa dijadikan alat bukti yang sah dalam Pengadilan menurut KUHAP sebagai berikut, yaitu Saksi harus memenuhi syarat sebagai saksi sesuai Pasal 1 angka 27 KUHAP dan Saksi tersebut disumpah sesuai dengan Pasal  160 ayat (3) KUHAP.
TINJAUAN YURIDIS PEMECAHAN KASUS SANTET DITINJAU SISI PENDAPAT MASYARAKAT DAN PENEGAK HUKUM Muhammad Adha
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (84.48 KB)

Abstract

ABSTRAKBanyak kasus penganianyaan penganiayaan dimana korban dinyatakan bersalah dan terjadi penghakiman, namun bukan penghakiman penegak hukum namun dilakukan oleh masa, dimana korban diyakini telah melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian atau  menghilangkan nyawa orang lain dengan cara Santet, dalam kesempatan ini penulis mencoba mengunkap pemecahan permasalah kasus santet dari sisi pendapat masyarakat dan penegak hukum, karena penomena permasalahan kasus santet ini sudah ada sejak lama sebelum adanya undang-undang yang mengatur permasalahan tindak pidana sekarang ini.Namun ada baiknya di uraikan dulu apa yang dimasud dengan santet. Santet adalah hal yang sulit jika kita membatasi arti santet dalam kata-kata atau kalimat singkat. Karna penggunaan istilah tersebut terus berubah-ubah mengikuti pemahaman yang terbentuk pada saat itu. digunakan untuk menunjukkan beragam ilmu dan trik yang semuanya diselimuti oleh ketidak jelasan yang terkadang didahului dengan jampi-jampi, rekayasa, memasukkan sedikit kebenaran, dan menambahkannya  dengan seribu kedustaan. Oleh karena itu, penulis ber anggapan bahwa yang paling tepat adalah menampilkan lebih dari satu makna.Masih banyaknya kepercanyaan masyarakat tetang hal-hal yang gaib, dan adanya salah satu agama yang menganjurkan untuk mempercayai hal yang gaib dimana hal tersebut dipahami dengan cara pemahaman yang berbeda hal ini menambah keyakinan masyarakat untuk mempercayai hal-hal yang mistic, selain itu masih terbatasnya ilmu pengetahuan tentang menyibak fenomena alam dan terbatasnya pula tetang ilmu kesehatan, hal ini juga menambah masyarakat semakin meyakini tetang santet, selain yang disebutkan diatas ada juga doktrin-doktrin yang meyakinkan adanya santet dimana hal tersebut dilakukan turun temurun dari kakek sampai cucu dan seterusnya.Untuk mencegah adanya aksi kekerasan berdalih isu santet, peran serta semua elemen masyarakat sangat dibutuhkan. Kesadaran semua pihak, baik tokoh agama maupun masyarakat untuk ikut menenangkan situasi maupun warga supaya tidak terpancing isu santet, adalah hal sangat penting untuk pencegahan. Kekerasan tidak akan menyelesaikan masalahBila terjadi kesulitan dalam penyelesai kasus santet sebaiknya dilakukan penyelesaian secara kultural contoh sumpah pocong yang sekarang bisa diterima oleh masyarkat, agama dan pelaksana penegak hukum.Sebelum timbul kasus santet, maka yang perlu cegah adalah apa yang membuat santet tetap eksis menjadi sumber atau perbuatan kriminal antara lain :a)      Persepsi yang salah terhadap hal yang misticb)      Doktrin-doktrin yang selalu menyankutkan sesuatu dengan hal santet
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KONTRUKSIAKIBAT KLAIM KONTRAK KERJA KONTRUKSI DI KOTA SAMARINDA Andi Irma Marianti
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSISebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan fisik dibidang jasa konstruksi cukup banyak melibatkan sumber-sum berdaya, baik sumberdaya manusia, sumberdaya alam berupa bahan bangunan, sumberdaya tenaga dan energy peralatan, mekanikal dan elektrikal, serta sumberdaya keuangan.Namun demikian, pada setiap tahapan-tahapan pekerjaan tersebut, adakalanya mengalami hambatan, baik dari factor manusia maupunsumber-sumberdaya yang lain. Hambatan-hambatan sekecil apapun harus diselesaikan dengan baik untuk mencegah kerugian yang lebih besar, baik dari pelaksanaan waktu pekerjaan maupun operasional bangunan kelak.Konflik antara user(pemberi kerja) dan kontraktor (pelaksana kerja) sudah akan muncul ketika keduanya terlibat untuk negosiasi kontrak. Masing-masing pihak biasanya akan lebih mementingkan pihaknya sendiri daripada mengembangkan kepercayaan dan saling bekerjasama untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan manejer proyek yang menginginkan proyek-proyek yang dikelolanya berhasil.
TINJAUAN YURIDIS PASAL 22 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN MENGENAI BATAS MINIMAL UKURAN RUMAH Yanti Herlianti
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (43.172 KB)

Abstract

ABSTRAKSI            Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disahkan untuk menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang sudah dianggap tidak sesuai dengan perkembangan saat ini.            Namun dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 22 ayat (3)  ini justru banyak menimbulkan permasalahan yang terjadi saat ini dan memberatkan bagi pengembang perumahan (developer) yang membangun perumahan dan kawasan permukiman di Kota Samarinda. Hal ini juga dianggap bertentangan mengenai kebebasan bertempat tinggal untuk masyarakat di Indonesia khususnya di Kota Samarinda.         Berdasarkan hasil penelitian penulis pada kantor pengembang perumahan (developer) yang berkedudukan di Samarinda, yaitu PT. CAHAYA MUTIARA INDAH dan PT. ARUS ANUGRAH ABADI banyak data dan informasi yang penulis dapatkan bahwa hasil penjualan rumah terbanyak adalah dengan ukuran rumah 36 (tiga puluh enam) meter persegi. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).          Penulis dalam hal ini memberikan masukan sebagai saran, yaitu perlu dikembangkan komitmen dan konsistensi bersama seluruh unsur terkait dalam upaya perkembangan perumahan dan pemukiman yang layak huni sehingga terciptanya lingkungan yang baik dan sehat serta penegakan hukum yang konsisten. Dan diperlukan sebuah peraturan yang lebih khusus mengenai pelaksanaan Undang-undang tersebut dan juga peran para pembuat kebijakan serta pengawasan dari pihak terkait demi kelancaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni di seluruh bagian Indonesia khususnya di Kota Samarinda.  Kata Kunci : Batas Minimal Ukuran Rumah.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG SYARAT ADMINISTRASINYA TIDAK DI TANDA TANGANI OLEH SAKSI BATAS Tutus Chariesma Putra
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (99.328 KB)

Abstract

ABSTRACTProvide legal certainty and protection to the holders of rights in a parcel of land  or apartment units that can easily be proven himself as the holder of the rights, the National Land Agency (BPN) as an authorized institution in terms of the legality of the soil, to provide legal certainty by issuing certificates to the ground plane or apartment units , perform first the measurement on the object plane land or apartment units in question, which should be set in advance the boundaries of the land to be measured with the consent of the parties that the land bordering the field . However , the role of witnesses in determining the limits of the boundaries of land parcels for a certificate peneribitan kandangkala neglected plots of land that would later become debates and legal issues that could harm either party , even it is not impossible that the institution has the legal authority to blame land or subject to legal sanctions for negligence in providing the certificate issuance policy.
BENTUK WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENDAHULUAN PELAKSANAAN JUAL BELI RUMAH PADA PENGELOLA PERUMAHAN PANDAN HARUM Nurhalimah Nurhalimah
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (91.136 KB)

Abstract

ABSTRACTRegarding the implementation effort in the preliminary agreement PT.Pengelola Housing Pandan Harum Tamara , both first -party and second party has been trying to implement the rights and obligations of each . Preliminary agreement regarding the sale of the house in general , based on Article 1338 of the Civil Code which states " All approvals are made legally valid as the law for those who make agreements that can not be reimbursed in addition to the agreement of both parties , or for the reasons stated by the law enough for the agreements to be implemented in good faith . Then the particulars of preliminary agreements stipulated in the Decree of the Minister of Housing Number : 09/KPTS/M/1995 on Guidelines for Sale and Purchase Homes In The Decree does not explicitly mention the definition of the preliminary agreement , but it can only be concluded that the preliminary agreement is agreements made before the house was completed.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN ASURANSI JIWA DALAM KECELAKAAN PENUMPANG DAN LALU LINTAS PADA PT. JASA RAHARJA( PERSERO) CABANG MELAK KUTAI BARAT Iban Nyurang
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

abstract         In essence, every human activity in this world no matter how simple it always contains a variety of possibilities, both positir or negative. Sometimes lucky and sometimes experience losses. So it can be said, that every human activity that always contains a state of uncertainty. Things are not sure it is as a state, full of question marks, the chances of suffering a loss that will lead to a role that is not safe. Uncertain circumstances which give rise to a sense of insecurity against any possibility of suffering from the so-called risk or in other words a risk is an event that creates uncertainty, causing losses of insecurity.
SUATU TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KECAMATAN MUARA BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA muhammad deviyanto
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (37.892 KB)

Abstract

ABSTRACT          Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembangunan nasional terutama dalam hal Izin Mendirikan Bangunan telah sesuai dengan UU yang berlaku terutama dalam UU RI No 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah. Dalam hal ini mengenai masalah pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Muara Badak,agar pemerintah setempat mampu dituntut agar menyikapi dan mengatasi masalah tersebut agar nantinya tidak merugikan semua pihak, juga memikirkan bagaimana penegakan hukumnya serta memikirkan bagaimana upaya perbaikan kemasa yang datang dan upaya apa saja yang perlu dilakukan dalam menimalisir pelanggaran yang terjadi, karena bagaimanapun dampak dari penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan, tidak memberikan masukan kepada aparat pemerintah setempat, dan pada Negara serta kegiatan itu menjadi illegal.
PROBLEMATIKA DALAM TAKE OVER DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH DI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SAMARINDA harly harly
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (42.817 KB)

Abstract

ABSTRACTAn implementation over the debtor generally occurs because the creditors in this case the BTN did not want to suffer, so as to avoid the auction items made bail Mail Transfer the Debtor. So according to the author's opinion that should the BTN in screening prospective customer must go through careful credit analysis, it is related to the temperament (character), ability (capacity), equity (capital), collateral (collateral) and economic conditions (condition of economy ) of the prospective customer, so hopefully does not happen in the future installment arrears. Or in other words that the transition is not accompanied by the customer with no resolution.In a letter made over the debtor between the BTN with the home buyer who gets mortgage facility of BTN, all rights and obligations of the debtor will switch to the home buyers. Besides, with the manufacture of letters over the debtor, then the position of the home buyers will turn out to be the debtor of the BTN, and also means that there is a legal relationship between the parties to the original debtor BTN happened when the treaty transfer credit debt was considered to remove or have ends.If in the future the debtor in default, it can be executed against the object of mortgage insurance (Law no. 4 of 1996), the agreement between recipient of mortgage lenders (Law no. 4 of 1996) and the giver of mortgage borrowers (Law no. 4 in 1996). So that the proceeds from the sale of mortgage collateral objects (Law no. 4 of 1996) could be beneficial to both parties.

Page 3 of 5 | Total Record : 45

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2022): Journal of Law Vol 8, No 1 (2022): Journal of Law Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2018) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue