cover
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
aldaulah@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
AL-Daulah
ISSN : 2303050x     EISSN : 25805797     DOI : -
Core Subject : Social,
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (Al-Daulah : Journal of Criminal Law and Constitution) focuses on areas in Islamic Criminal and Constitution Law.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 9 No 1 (2020)" : 6 Documents clear
PRO-KONTRA PEMULANGAN WARGA NEGARA INDONESIA EKS ISIS Abdurrahman Hakim
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v9i1.14356

Abstract

This paper aims to analyze the policies of the government that decides do not repatriate former Indonesian citizens of sympathizers ISIS in Iraq and Syria. The theory that used to analyze the case is the theory of maqashid al-shari'ah Jasser Auda. Theories of maqashid al-shari'ah Jasser Auda considered very relevantly in this case because of the ideas that were brought to consider universal human rights enforcement. This is different from the previous theory of maqashid al-shari'ah which only had individual function protection and preservation. Theory of maqashid al-shari'ah Jasser Auda is a reconstruction of the concept of previous scholars with the aim of revitalizing the values of maqoshid value with contemporary problems, especially in terms of enforcement of the human rights (hifdzu al-nafs). In addition, the writer considers that the idea of human rights has a correlation with article 28J paragraphs 1 and 2 of the 1945 Constitution which forms the basis of limitations on the fulfillment of individual rights. Next, not all ISIS sympathizers are the perpetrators of terrorism, therefore the writer offers a de-radicalization effort for children and sympathizers' wives before returning to community life. As victims, they have the right education on the good ideology (hifdzu al-aql) and still carry out the function of heredity (hifdzu al-nasl).
MARRIAGE ISBAT IN QIYAS PERSPECTIVE Muhammad Thamrin Thamrin Achmad; Lomba Sultan; Muammar Muhammad Bakri; Hamzah Hasan
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v9i1.11360

Abstract

The main problem discussed in this dissertation is how the implementation of qiyas for marriage isbat (confirmation of marriage).This dissertation discusses about marriage isbat from qiyas perspective, analysing three sub-problems which are the focuses of this study; first, what factors that highly influence isbat of marriage in Makassar Religious Court. Second, how Judge's consideration in the case isbat of marriage, and third, how is the implementation of qiyas related to the case of marriage sibat in Makassar Religious Court.This research is a field study. Data sources were obtained during the field research at Makassar Religious Court by doing an interview with the judges. The data was analyzed by deductive method and presented descriptively using normative, juridical, sociological and philosophical approaches. Theories used in analyzing data were theories of justice, certainty and expediency, judges, existence, progressive law, in order to implement isbat of marriage in Makassar Religious Court.The results show that the number of marriage isbat is still high in Makassar Religious Court which is driven by some factors, for instance: the case of spouses asked for marriage certificate (Marriage contract), spouses who asked for jointed-property, children who need birth certificate, or inheritance purpose. Submission of marriage isbat application to religious court is in line with the law No. 1 of 1974, Article 2 Paragraphs (1) and (2) of Marriage Compilation of Islamic Law Article 7 Paragraph (3) letter d. The application for isbat of marriage which was filed with the court and consideration of the judge the judge's consideration in granting the divorce was not bound by positive law alone, but also the consideration of justice, the sociology of law and the public good.The implication of this study recommends the importance of strengthening regulations that can accommodate present and future problems to avoid greater harm so that the problem of "Sirri marriage" that increases can be avoided. The importance of tightening up the conditions in examining the Marriage isbat case and the need for a reconstruction of Law Number 1 of 1974 Article 2 paragraph (2), Regarding Marriage in conjunction with Presidential Instruction Number 1 of 1991 Article 7 Paragraph (3) letter d Regarding Compilation of Islamic Law.
ANALISIS KEDUDUKAN KETERANGAN KORBAN TERKAIT KEJAHATAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN DALAM LINGKUNGAN KELUARGA: SEBUAH ANTINOMI ANTARA HUKUM MATERIL DENGAN FORMIL Peter Jeremiah Setiawan; Xavier Nugraha; Michael Enrick
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v9i1.14761

Abstract

Kejahatan terhadap harta kekayaan merupakan kejahatan yang dapat pula terjadi dalam lingkup keluarga. Kejahatan terhadap harta kekayaan dalam lingkup keluarga sendiri secara materiil merupakan tindak pidana yang memiliki aturan yang lebih khusus dan spesifik dalam Pasal 367 dan Pasal 376 KUHP, dimana Kejahatan yang dilakukan dalam lingkup keluarga tersebut merupakan delik aduan. Kedudukannya sebagai delik aduan telah secara khusus menempatkan keluarga sebagai korban sebagai acuan terhadap proses penegakan hukum kejahatan terhadap harta kekayaan. Pentingnya keluarga selaku korban dan pengadu sebagai aspek penting yang ditetapkan hukum materiil tersebut nyatanya tidak dianut hukum formil dalam penegakannya. Berbeda dengan KUHP yang menempatkan keluarga sebagai aspek penting dalam kekhususan kejahatan terhadap harta kekayaan dalam lingkup keluarga, Pasal 168 KUHAP justru memberikan ancaman terhadap nilai pembuktian keterangan yang diberikan oleh saksi yang memiliki hubungan keluarga dengan pelaku. Antinomi yang ada diantara hukum materiil dan formil ini selanjutnya melandasi dua masalah hukum, yaitu mengenai kedudukan keterangan saksi dalam pembuktian hukum pidana di Indonesia dan kedudukan keterangan korban terkait kejahatan terhadap harta kekayaan dalam lingkungan keluarga di Indonesia.
LAW NUMBER 19 YEAR 2008 ON THE CONCERNING STATE SHARIA BONDS (SBSN / SUKUK) LEX SPECIALIST OF LAW NO. 1 OF 2004 ON STATE TREASURY MAQASHID AL-SHARIAH PERSPECTIVE Fathurrahman Fathur
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v9i1.12484

Abstract

Law No. 19 of 2008 concerning the State Shariah Bonds is lex of Law No. 1 of 2004 on the state Treasury and use state assets. SBSN is a product of two dimensions, namely SBSN as an investment product, and SBSN as a country and project financing for the Government and the public interest in containing maqashid as-Shari'ah in order to keep religion, soul, mind, wealth, and honor.
DISKURSUS NILAI MINIMAL HARTA CURIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM Salma Salma
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v9i1.13835

Abstract

Nilai rupiah pada pidana pencurian dalam KUHP terus menurun dan tidak mampu bertahan setelah lebih dari 57 tahun berlalu. Sebaliknya, nisâb harta curian dalam hukum pidana Islam tetap bertahan dalam usianya yang ke 1440 tahun. Dalam tulisan ini dikemukakan konsep nisâb dalam pencurian secara terperinci dan faktor-faktor yang membuat ketentuan ini tetap bertahan dan bisa digunakan dalam keadaan apapun. Mazhab Hanafi menetapkan 5 dirham sebagai nisâb harta curian. Kalangan ulama Hanafiah lainnya menetapkan 1 dinar atau 10 dirham sebagai nilai minimal nisâb harta curian dan menjadi pendapat terkuat di kalangan mereka. Adapun ulama mazhab Syafi’iy, Maliki, dan Hanbali menetapkan ¼ dinar atau 3 dirham sebagai nisâb harta curian. Standar emas dan perak yang digunakan untuk menghitung nilai harta curian dalam hukum Islam senantiasa berguna dan sesuai sepanjang masa. Beberapa negara Muslim di dunia menggunakan ketentuan ini sampai sekarang. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan sumber kepustakaan dan dilakukan analisis isi pada setiap teks yang berkenaan
POLITIK HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS REKOGNISI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DALAM KONTESTASI POLITIK KEWARGAAN INDONESIA M Wildan Humaidi
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v9i1.14146

Abstract

Kebebasan berkeyakinan dan beragama merupakan instrument hak asasi manusia internasional, sebagaimana juga dijamin dalam Pasal 28 E dan Pasal 29 UUD 1945. Namun dalam realitanya, Pemerintah telah melakukan diskriminasi dengan hanya memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap enam agama: Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Khonghucu, sedangkan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak mendapat pengakuan dan perlindungan, karena dinilia tidak “beragama”. Melalui mekanisme judicial review UU Administrasi Kependudukan, Mahkamah Konstitusi telah merekonstruksi konsep pengakuan agama dan kepercayaan dalam sistem administrasi kependudukan sebagai ruang kontestasi politik kewarganegaraan. MK menegaskan bahwa penghayat kepercayaan memiliki hak yang sama dengan penganut enam agama resmi yang ada di Indonesia dalam pemenuhan hak warga negara. Tulisan ini berupaya mengelaborasi politik hukum Mahkamah Konstitusi atas rekognisi penghayat kepercayaan dalam politik kewargaan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6