Garuda - Garba Rujukan Digital

MARRIAGE ISBAT IN QIYAS PERSPECTIVE Muhammad Thamrin Thamrin Achmad; Lomba Sultan; Muammar Muhammad Bakri; Hamzah Hasan
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v9i1.11360

The main problem discussed in this dissertation is how the implementation of qiyas for marriage isbat (confirmation of marriage).This dissertation discusses about marriage isbat from qiyas perspective, analysing three sub-problems which are the focuses of this study; first, what factors that highly influence isbat of marriage in Makassar Religious Court. Second, how Judge's consideration in the case isbat of marriage, and third, how is the implementation of qiyas related to the case of marriage sibat in Makassar Religious Court.This research is a field study. Data sources were obtained during the field research at Makassar Religious Court by doing an interview with the judges. The data was analyzed by deductive method and presented descriptively using normative, juridical, sociological and philosophical approaches. Theories used in analyzing data were theories of justice, certainty and expediency, judges, existence, progressive law, in order to implement isbat of marriage in Makassar Religious Court.The results show that the number of marriage isbat is still high in Makassar Religious Court which is driven by some factors, for instance: the case of spouses asked for marriage certificate (Marriage contract), spouses who asked for jointed-property, children who need birth certificate, or inheritance purpose. Submission of marriage isbat application to religious court is in line with the law No. 1 of 1974, Article 2 Paragraphs (1) and (2) of Marriage Compilation of Islamic Law Article 7 Paragraph (3) letter d. The application for isbat of marriage which was filed with the court and consideration of the judge the judge's consideration in granting the divorce was not bound by positive law alone, but also the consideration of justice, the sociology of law and the public good.The implication of this study recommends the importance of strengthening regulations that can accommodate present and future problems to avoid greater harm so that the problem of "Sirri marriage" that increases can be avoided. The importance of tightening up the conditions in examining the Marriage isbat case and the need for a reconstruction of Law Number 1 of 1974 Article 2 paragraph (2), Regarding Marriage in conjunction with Presidential Instruction Number 1 of 1991 Article 7 Paragraph (3) letter d Regarding Compilation of Islamic Law.

The Effectiveness of Mask Required Regulations for Congregants at Jami Mosque In Gowa District Perspective Saddu Zari'ah Abdul Halim Talli; Lomba Sultan
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 9 No 2 (2022): Volume 9 Nomor 2 Desember 2022
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v9i2.33813

This study raises the issue of how effective the Regional Regulations are Obligatory to Wear Markers for the Jami Mosque Congregation in Gowa Regency Saddu Zari'ah's Perspective. From this main problem, it is limited to sub-problems, namely how the effectiveness of the local regulation on the obligation to wear masks for jami mosque congregations in Gowa Regency, as well as how saddu zari'ah's perspective on the mandatory wearing of masks. This study aims to find out the effectiveness of the local regulation on the mandatory wearing of masks for jami mosque congregations in Gowa Regency, and to find out the saddu zari'ah perspective on the mandatory wearing of masks. This descriptive-qualitative field research uses a juridical-syar'iy approach, by collecting data through questionnaires and in-depth interviews for religious leaders, administrators and jami mosque congregations, the data is processed, analyzed to produce conclusions. The results of this study indicate that the local regulations that require wearing masks are effective for jami mosque congregations in Gowa Regency. As many as 74.4% of jami mosque congregations in Gowa Regency always wear masks outside the home, including at the mosque. The effectiveness of the use of masks is based on several reasons: 1) the congregation knows that wearing masks has been required by the government through local regulations, 2) similarly that with the saddu zari'ah method, the regional regulations that require wearing masks are in accordance with Islamic law

AKTUALISASI TA’AQQULĪ DAN TA’ABBUDĪ DALAM PENENTUAN BATASAN HUKUM ISLAM Misruki Misruki; Kurniati; Lomba Sultan
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 8 No. 2 (2022): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v8i2.1563

Islam adalah agama yang universal dan integral yang ajarannya mencakup segala aspek kehidupan manusia, bahkan lebih luas dari itu bahwa Islam ajarannya bisa dirasakan dan dinikmati oleh tumbuhan, hewan, dan alam semesta. Di antara kesempurnaan ajaran Islam ini adalah adanya teori ta’aaquli dan ta’abbudi, yang dijadikan dasar pengambilan ijtihad oleh para ulama dalam menentukan suatu hukum. Ta’aqquli adalah suatu syariat yang diturunkan oleh Allah SWT yang hikmah, sebab, atau tujuannya bisa dipahami dan dicerna oleh akal dan nalar manusia. Sedangkan ta’abbudi adalah ajaran syariat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya yang hikmah, sebab, atau tujuannya tidak dapat dinalar oleh logika manusia namun bersifat penghambaan. Karena itu ta’abbudi tidak dapat diqiyaskan (dianalogikan) dengan permasalahan lainnya. Dilihat dari jenis hukum Islam, pendekatan ijtihad para ulama biasanya mengacu pada konsep ta’aqquli dan ta’abbudi. Semua hukum punya peluang untuk dicari hikmah dan tujuannya, tapi tidak semua hukum bisa tergali hikmah dan tujuannya. Hal itu karena keterbatasan akal manusia dan juga bertingkatnya pemahaman dan analisa dari para ulama. Oleh sebab itu, penting kiranya menjadikan ta’aqquli dan ta’abbudi menjadi dasar menentukan dan membatasi suatu hukum. Berdasarkan kajian ini diperoleh bahwa aktualisasi kaidah ta’aqquli dan ta’abbudi memiliki beberapa kaidah antara lain ta’aqquli bersifat ibadah yang dapat dinalar dan diketahui hikmahnya, sedangkan ta’abbudi tidak dapat dinalar dan diketahui hikmahnya, hukum dilaksanakan dari maksud dan substansinya, asal dari ibadah adalah haram sampai ada dalil yang mewajibkannya, dan asal dari suatu hukum adalah hingga ada dalil yang mengharamkannya.

SIKAP MUSLIM DALAM MELAKSANAKAN TAKLIF DAN MEWUJUDKAN MASLAHAH Fatthurohman Fatthurohman; Kurniati Kurniati; Lomba Sultan
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 9 No. 1 (2023): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v9i1.1570

Penelitian ini berangkat dari persoalan bahwa ada kalanya taklif yang dibebankan syariat tidak sejalan dengan hukum atau aturan yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang makna taklif dan mashlahah dan mencoba menganalisis sikap bagi seorang muslim terhadap taklif dalam rangka mewujudkan mashlahah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kepustakaan, dan sumber data sekunder. Berdasarkan kajian normatif dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa taklif pada dasarnya merupakan pembebaban yang diberikan syariat untuk menghasilkan mashlahah atau manfaat bagi muakallaf dan kehidupan manusia secara umum. Beberapa syarat yang harus dilaksanakan adalah mashlahah yang dihasilkan harus sesuai dengan tujuan syari’ah, harus dapat diterima oleh rasio atau akal manusia, mashlahah harus berlaku umum, dan tidak boleh mengorbankan pihak lain. Adapun sikap seorang muslim dalam melaksanakan taklif dalam rangka mewujudkan mashlahah adalah dengan mengembalikan setiap persoalan kepada konsep mashlahah yaitu konsep al-mashlahah al-‘ammah.

Pertimbangan Sosiologis Penegakan dan Pengamalan Hukum Islam di Indonesia Didik Pramono; Misbahudin Misbahudin; Lomba Sultan
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tulisan ini berkenaan studi salah satu aspek dari pembahasan hukum Islam mengenai penegakan dan penerapan hukum Islam di Indonesia, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan sosiologis penegakan dan penerapan hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosiologi hukum Islamadalah hubungan timbal balik antara hukum Islam (Syar?’ah, Fiqh, al-?ukm, Q?n?n, dst.) dan pola perilaku masayarakat dimana Sosiologi merupakansalah satu pendekatan dalam memahaminya. Pada hakikatnya, hukum Islam di Indonesia adalah norma-norma hukum yang bersumber dari syariat Islam yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sepanjang bentangan sejarah Indonesia. Teori-teori pemikiran mengenai penerapan hukum Islam di Indonesia adalah teoripemikiran formalistik-legalistik, teori pemikiran strukturalistik, teori pemikiran kulturalistik dan teori pemikiran subtantialistik-aplikatif. Keberadaan hukum Islam di Indonesia adalah bersamaan dengan keberadaan Islam di Indonesia. Ada beberapa variasi ide pemikiran mengenai praktek hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta beberapa kendala dalam penegakan dan penerapan hokum Islam di Indonesia. Penegakan dan penerapan hukum Islam ternyata memiliki banyak hambatan-hambatan.

IJTIHAD ULAMA DALAM MERUMUSKAN METODE MEMAHAMI MAQÂSID AL-SYARÎ’AH Zubair Rahman Saende; Lomba Sultan; Abdul Syatar
Indonesian Journal of Shariah and Justice Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga dan Hukum Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46339/ijsj.v3i1.43

This paper is intended to find a method of understanding maqâsid al-syarî'ah in Ijtihad of Islamic law. The method used is literature review using descriptive analysis. The study in this writing demonstrates that the method of understanding maqâsid al- syarî'ah has four forms of approach taken by experts, namely (1) lafziyah, (2) maknawiyah (3) meaning outside the text using Istihsân and Istislah (Maslahah al- Mursalah) and (4) lafziyah and meaning. While there are also contemporary thinkers who develop methods of understanding maqâsid al-syarî'ah with the term al-adillah al-syar'iyyah al-maqâsid al-syarî'ah iyyah divided into two methods: (1) al-adillah al-syar'iyyah al-maqâsid al-syarî'ah iyyah the development of al-adillah al-syar'iyyah ushul fiqh. (2) al-adillah al-syar'iyyah al-maqâsid al-syarî'ah iyyah excluding al- adillah al-syar'iyyah ushul fiqh. The urgency of this study is to create welfare, peace and happiness for humanity both in this world and in the hereafter and to answer problems in Islamic lawwhich do not find its law in the Qur'an and Sunnah.

RELEVANSI HUKUM DAN ETIKA DALAM MENGHADAPI REALITAS FIQH Rondang Herlina; Kurniati Kurniati; Lomba Sultan
AL-SULTHANIYAH Vol. 12 No. 1 (2023): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v12i1.1567

Kehidupan berkeluarga atau pernikahan hanya akan terjadi melalui perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan batin itu diharapkan akan menjadi pondasi bagi keutuhan perkawinan agar bisa berlangsung selamanya, karena Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami yang hanya memperbolehkan menikah seorang istri dengan seorang suami. Di dalam ajaran Islam, asas poligami yang dilakukan oleh suami juga diperbolehkan apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, cacat badan atau penyakit yang tidakdapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan. Namun persyaratannya diperketat atas persetujuan dari Pengadilan Agama. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif empiris. Pengumpulan data melalui cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dilakukan dengan reduksi data, verifikasi data dan analisis data. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi. Oleh karenanya relevansi atau hubungan hukum dan etika dalam perkawinan poligami dapat dipertimbangkan dengan baik agar realitas fiqh dapat diwujudkan sesuai syari’at agama.

PENYELESAIAN HUKUM ISLAM DENGAN CORAK PENDEKATAN BAYANI, TA’LILI DAN ISTISLAHI Bayu Teja Sukmana; Lomba Sultan; Kurniati Kurniati
AL-SULTHANIYAH Vol. 11 No. 2 (2022): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v11i2.1620

Dalam Metode Ijtihad terbagi menjadi Tiga Bagian Yaitu : (1) Ijtihad Al-Bayani, yang digunakan untuk menjelaskan hukum-hukum syara’ yang terkandung dalam nash namun sifatnya masih zhonni (sesuatu yang bersifat dugaan, relatif, sangkaan dan tidak pasti), baik dari segi penetapannya maupun penunjukannya dan (2) Ijtihad Ta’lili, yaitu ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terdapat permasalahan yang tidak terdapat dalam Al Quran dan sunnah dengan menggunakan metode qiyas, Sedangkan (3) Ijtihad Istislahi, adalah pengorbanan kemampuan untuk sampai kepada hukum syara’ (Islam) dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum, mengenai masalah yang mungkin digunakan pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut, dan tidak ada nash yang khusus atau dukungan ijma’ terhadap suatu masalah, serta Tidak diterapkannya metode qiyas atau metode istihsan terhadap masalah itu. Pada dasarnya Ijtihad ini merujuk kepada kaidah jalb al-mashlahah wa daf’al-mafsadah (menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan), sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk kaidah-kaidah syara. Bayani, ta’lili dan istislahi juga merupakan model epistimologi yang selalu dan sudah sejak lama digunakan ulama ushul fiqh dalam menyingkapi, menemukan dan merumuskan hukum yang bertumpu pada kemaslahatan, dan sangat relevan dalam menyelesaikan, menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang semakin komplit dan rumit. Dalam hal, teori bayani dan ta’lili tidak dapat diterapkan pada kasus-kasus yang hukumnya tidak tidak terdapat pada nash, maka teori istislahi dapat menjadi alternatif. Melalui teori maslahah al-mursalah dan dzari’ah persoalan-persoalan kontemporer akan dapat diselesaikan dengan baik dan dinamis.

PARADIGMA KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM NEGARA BERDASARKAN TEORI KEBENARAN PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM Rifky Adji Sukmana; Kurniati Kurniati; Lomba Sultan
JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora Vol. 8 No. 2 (2022): JURNAL ILMIAH FALSAFAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammaad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/jif.v8i2.1589

Dalam setiap penegakan hukum pastinya senantiasa memperjuangkan nilai-nilai keadilan. Keadilan secara substantif sangat diperlukan, karena pada setiap perkara mengandung adanya pelanggaran hak. Negara berkewajiban melindungi hak-hak dan kepentingan warganya agar tidak terampas oleh pihak lain. Negara melalui unsur penegak hukum (hakim) melakukan proses penegakan hukum yang pada umumnya melibatkan dua pihak yang bersengketa sejatinya berusaha mencari kebenaran dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hukum negara sendiri, kebenaran yang dicari adalah kebenaran formal. Tetapi dalam prakteknya, kebenaran formal belum bisa mencerminkan kebenaran bagi para pencari keadilan. Maka dari itu perlu juga mengakomodir sebuah peradilan agama dan hukum islam dalam proses penegakan hukum agar tercapai nilai-nilai keadilan dan kebenaran secara substantif demi melindungi hak dan kepentingan warga negara. Meskipun Peradilan Agama saat ini terus berkembang dan sejajar dengan Peradilan Negara. Tetapi dalam praktik bidang penegakan hukum sendiri, konsep dan filosofi hukum islam senantiasa tidak mewarnai penyelesaian perkara yang terjadi, melainkan mengedepankan asas kebenaran formalnya hukum negara. Oleh karena itu diperlukannya mengkaji konsep keadilan dalam penegakan hukum negara berdasarkan teori kebenaran perspektif filsafat hukum islam.

Korelasi Hukum Islam dalam Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat Rondang Herlina; Misbahuddin Misbahuddin; Lomba Sultan
Jurnal Keislaman Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Keislaman
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54298/jk.v6i2.3739

Eksistensi hukum Islam yang berkembang di masyarakat sudah sejak lama dapat diterima dengan baik yang dipahami sebagai sebuah hukum. Al Qurâ€™an dan as Sunnah menjadi sumbernya sebagai ajaran syariat Islam. Ajaran hukum Islam juga mempengaruhi tata hukum di Indonesia baik berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum Islam mempunyai kedudukan yang penting dan strategis di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yang mayoritasmemeluk agama Islam. Perjalanan sejarah hukum Islam telah mengangkar dalam masyarakat Indonesia baik dari zaman kerajaan, zaman kolonialisasi maupun zaman setelah kemerdekaan. Hukum Islam tidak dapat dipungkiri ikut memberikan andil dalam tatanan sistem hukum nasional di Indonesia dan tentunya berkontribusi dalam memberikan pembinaan hukum di masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif empiris. Pengumpulan data melalui cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dilakukan dengan reduksi data, verifikasi data dan analisis data. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan korelasi yang nyata bagi hukum Islam alam rangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search