cover
Contact Name
Aristoni
Contact Email
yudisia@iainkudus.ac.id
Phone
+6287833733055
Journal Mail Official
yudisia@iainkudus.ac.id
Editorial Address
Jl. Conge Ngembalrejo PO BOX. 51 Kudus 59322 Telp. (0291) 432677 Fax. (0291) 441613
Location
Kab. kudus,
Jawa tengah
INDONESIA
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
ISSN : 19077262     EISSN : 24775339     DOI : 10.21043/yudisia
Core Subject : Religion, Social,
Artikel yang diterima dan diterbitkan dalam Jurnal YUDISIA harus masuk dalam lingkup keilmuan bidang hukum dan hukum Islam. Bidang hukum mencakup (tapi tidak terbatas pada bidang) : hukum materiil dan formil, tinjauan hukum dari aspek politik, sosial, ekonomi, antropologi, psikologi. Bidang hukum Islam mencakup (tapi tidak terbatas pada bidang) : fiqh, ushul fiqh, masail fiqhiyyah serta masalah fiqh kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 361 Documents
Resolusi Konflik Keluarga Berbasis Local Wisdom (Reaktualisasi Filosofi Masyarakat Sulawesi Utara Torang Samua Basudara) Rajafi, Ahmad
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 7, No 1 (2016): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (873.816 KB) | DOI: 10.21043/yudisia.v7i1.2129

Abstract

The term “ torang samua basudara” was the slogan of the community in North Sulawesi in order to keep social harmony and peace in the North Sulawesi. In the context of family law, the idea of “torang samua basudara” implemented in micro to solve family conflicts in the form of divorce so that it can leave a further conflicts, especially for family members, so it takes a formula constructive to actualize the ideas “torang samua basudara” which implies the decline of divorce rate in North Sulawesi. Through the symbol “torang samua basudara” it can built up through value meaning as a process, not as a result. As a process, the value or the idea of “torang samua basudara” expose the openness of thought and communication between couples (husband and wife) more intensively so that family problems will be more easily solved and conflict resolution will present first, before the presentconflict toward divorce
RIBA (USURY OR TAKING AND CHARGING INTEREST) Hadi, Solikhul
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 5, No 1 (2014): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.789 KB) | DOI: 10.21043/yudisia.v5i1.701

Abstract

Riba is an exchange of Ribawi elements where there is a difference in time and/or quantity. The Ribawi elements mentioned by the prophet are gold for gold, silver for silver, wheat for wheat, barley for barley, dates for dates, and salt for salt. By a similar analogy, money is similar to gold and silver which is a modern way of exchange. Therefore a contract of exchange between the insurer and insured contains a Ribawi element, i.e. levels of compensation involving varying amounts and time scales. The strict prohibition of interest in Islam is because of the following reasons (Qaradawi, 2001 ). Taking of interest implies appropriating another person’s property without giving them anything in exchange, because the one who lends the other one dollar receives one extra dollar for nothing. Dependent on interest prevents people from working to earn money since the person with one dollar can earn extra dollars through interest either in advance or on later date without working for it. If it is happen to capital owner then they would not invest in the industry, trade and commerce, building and construction, as they will get extra earning without necessarily doing all of the hard work. Permitting the taking of interest discourages people from doing good deeds to others. If interest is prohibited in a society, people will lend to each other with a good will, expecting back no more then what they have lent. Riba is also totally prohibited in Islam because it tends to create unfair or injustice treatment between one party with another. It also exploits one by the others. In Ribawi economic the rich one tends to get more benefit compares with the poor one. The gap between the rich one and the poor one is becoming bigger and bigger as Riba have a spiral impact on increasing price for goods.
Sinkronisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Tentang Pengemisan Rahma, Nabila Luthvita
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 11, No 1 (2020): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.745 KB) | DOI: 10.21043/yudisia.v11i1.7527

Abstract

Begging which is a public disease, in legal products in Indonesia so far has two contradictory definitions. One side is the impact of poverty and the other side is considered a community disease. The existence of this difference needs to be analyzed by legal synchronization. The birth of Kudus regency regulation number 15 of 2017 is a legal product aimed at tackling begging in Kudus regency. The synchronization results show that the content of the content in the Perda is in line with the Constitution. But in the synchronization process, there are still some obstacles. That is because the meaning of the act of begging is still considered a community disease, and as an impact of poverty on the other side. AbstrakPengemisan yang merupakan penyakit masyarakat, dalam produk hukum di Indonesia selama ini mmemiliki dua definisi yang kontradiktif. Satu sisi sebagai dampak kemiskinan dan sisi lain dianggap sebagai penyakit masyarakat. Adanya perbedaan ini perlu dianalisa dengan sinkronisasi hukum. Lahirnya Perda Kabupaten Kudus Nomor 15 tahun 2017 merupakan produk hukum yang ditujukan untuk menanggulangi pengemisan di Kabupaten Kudus. Hasil sinkronisasi menunjukkan jika materi muatan dalam Perda tersebut sudah sejalan dengan Konstitusi. Namun dalam proses sinkronisasi tersebut, masih terdapat beberapa kendala. Hal tersebut dikarenakan pemaknaan tindakan pengemisan yang masih dianggap sebagai penyakit masyarakat, dan sebagai dampak kemiskinan pada sisi yang lain.
MENYOAL KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA WARIS MASYARAKAT MUSLIM PASCA LAHIRNYA UNDANGUNDANG NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA (Studi Kasus di Kabupaten Jombang Jawa Timur) Tohari, Ilham
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 9, No 1 (2018): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.479 KB) | DOI: 10.21043/yudisia.v9i1.3671

Abstract

The title of this article is: Questioning the Authority of theDistrict Court in Resolving Inheritance Cases of MuslimCommunity after The Enactment of Law No. 3 Year 2006 on theReligious Court (A Case Study in Jombang District Court, EastJava). The focus of this article includes (1) The reasons JombangMuslim community chose the District Court in resolving theirinheritance case; (2) The reasons the District Court receive,examine and make decisions on inheritance case of Muslim Society.These points are analyzed descriptively, qualitatively, andphenomenologically, using the approach of law sociology and lawpolitics.
NEGARA, PEMERINTAHAN DAN INSTITUSI POLITIK ISLAM (Perspektif Kajian Fiqih Siyasah) Kasdi, Abdurrahman
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 4, No 2 (2013): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v4i2.690

Abstract

Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif dan Hukum Agama di Indonesia Hartanto, Dwiyana Achmad
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 10, No 2 (2019): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (609.886 KB) | DOI: 10.21043/yudisia.v10i2.5877

Abstract

Praktek perkawinan antar agama di Indonesia menurut hukum positif dan hukum agama merupakan suatu permasalahan yang krusial. Pada dasarnya secara hukum dengan melihat ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebenarnya pengaturan mengenai pelarangan perkawinan lintas agama sudah jelas. Secara hukum agama yang ada di Indonesia secara tegas juga melarang perkawinan beda agama, atau membolehkan dengan syarat-syarat yang sangat berat dilakukan. Akan tetapi atas dasar rasa cinta, HAM, dan alasan lainnya perkawinan lintas agama masih banyak tejadi yang dapat disiasati melalui beberapa cara. Namun pada kenyataannya perkawinan lintas agama dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh suami isteri yang berbeda agama, terkait dengan kehidupan rumah tangga yang dijalani, serta tujuan perkawinan yang hendak dicapai. Selain itu dari segi keabsahan suatu perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengembalikan keabsahan perkawinan kepada ranah atau kewenangan agama dan kepercayaan masing-masing agamanya, sehingga sah tidaknya perkawinan bergantung pada ketentuan hukum agama.
CYBER MONEY LAUNDERING (Salah satu bentuk White Collar Crime abad 21) Wibawa, Iskandar
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 8, No 2 (2017): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.215 KB) | DOI: 10.21043/yudisia.v8i2.3238

Abstract

Pencucian uang (“meney laundering”)  adalah perbuatan menyembunyikan asal usul dana yang tidak sah karena diperoleh dari suatu tindak pidana menjadi seolah sah, merupakan suatu tindak pidana sejak di undangkan Undang Undang Nomor 15 tahun 2002 jo Undang Undang Nomor 25 tahun 2003, yang kemudian diperbaharui dengan Undang Undang Nomor  8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  Tahapan pencucian uang yang terdiri atas konversi (“placement”), pelapisan (“layering”), dan pengintegrasian (“integration”)  pada perkembangannya dilakukan dengan memanfaatkan dunia maya (“cyber”), sehingga merupakan “cyber crime”,  yang penanganannya menjadi semakin sulit dan kompleks, karena kejahatan ini bisa merupakan kejahatan lintas Negara, padahal aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenanagannya dibatasi yurisdiksi.Disamping itu juga dibutuhkan kompetensi dan keahlian khusus di bidang “cyber”.“Cyber money laundering” merupakan keniscayaan yang harus dihadapi  sebagai salah satu bentuk “white collar crime” pada era abad ke 21, sehinnga upaya untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat diaksakan secara optimal.
HUKUM ISLAM TENTANG MINUMAN KERAS Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Taufiqin, Taufiqin
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 6, No 2 (2015): YUDISIA
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (487.898 KB) | DOI: 10.21043/yudisia.v6i2.1473

Abstract

The purpose of this study is to determine how the government of Sidomulyo, Dempet, Demak, along with religious leaders and community leaders unite to implement Islamic law on the prohibition of liquor and the actions taken for prevention and mitigation. The method used is a qualitative research; with data collecting technique uses interview, observation and documentation. Data is analyzed in 6 (six) phases: 1) Processing and preparing the data. 2) Reading the data. 3) Analyzing in more detail by coding data. 4) The process of coding data. 5) Presenting in narrative / qualitative. 6) Interpreting the data. The results showed that the government of Sidomulyo along with religious and community leaders have a good understanding of liquor as much as 20 respondents (46.5%), while 16 (37.2%) and the rest of the respondents want 100 % changes, ie village Sidomulyo clean of liquor, either with precaution or prevention.
HUKUMAN KEBIRI TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (PEDOFILIA) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Khumairoh, Asri
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 9, No 2 (2018): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v9i2.4804

Abstract

Sexual crime of chlidren in Indonesia increased every year.  So thatgovernment  take out Perppu Number 1 year 2016 and determined tobe Law Number 17 Year 2016 that applied punishment for a sexualoffender by imposing chemically castrated. While in Islam the practiceof castration are forbidden. So it takes about religious views as on formof enlightenment and consideration to decide and formulate thingsespecially in national criminal law. Based on the description,formulation problem to deduce and know in this research is: whychemicall castrartion choose as a sanction again pedophile actor?How does review Islamic law to be  chemical castrartion againpedophile actor? Research methods used is deskriptif. The techniquesused to collec data is librarianship study. Based on the results of thestudy: first, reason the government choose chemical castrartion againpedophile actor because chemical castrartion can reduce sexual driveperson. Process crastation can do when the sexual offender in prison,so that sexual offender take out in prison will return to normal. Second,castration in Islam with cutting procedure, indicated not tio marry andnot as apenalty. The practice oe chemical crastation or punishment forpedophile actors is allowed.
PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA (TINJAUAN BATAS UMUR PERKAWINANMENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA) Bastomi, Hasan
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 7, No 2 (2016): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.634 KB) | DOI: 10.21043/yudisia.v7i2.2160

Abstract

This library research article discusses child marriage in Indonesia usingcontent analysis of marriage regulations. It is also addresses consequences of child marriage. Marriage regulations open the possibility of childmarriage in case of necessity. This is an implementation of sad al-zari‟ahin order to prevent the bigger problems. However, child marriage oftenbrings negative impacts for the bride socially, economically andpsychologically.  

Page 1 of 37 | Total Record : 361