cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
sujarwoto
Contact Email
sujarwoto@ub.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
sujarwoto@ub.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 23022698     EISSN : 25032887     DOI : -
Core Subject : Science,
Decision Sciences, Operations Research & Management
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik is published two times a year in June and November. This journal contains scientific articles on public administration science written in two languages: Bahasa Indonesia and English. The article is published in form of empirical research, conceptual or theoretical framework. JIAP is published by Department of Public Administration Faculty of Administrative Science Brawijaya University Malang.
Arjuna Subject : -
Articles 258 Documents
 2   3   4   5   6 
THE IMPLEMENTATION OF MITIGATION POLICY OF SIDOARJO MUDFLOW Suwondo Putro, Prasojo Bayu
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 14, No 1 (2013): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v14i1.324

Abstract

Abstract: The Implementation of Mitigation Policy of Sidoarjo Mudflow. On May 29, 2006, a large-scale mudflow eruption was caused by a technical error during an oil exploration in the Sidoarjo District of the East Java province of Indonesia. The mudflow spread widely, encompassing 12 villages and forcing around 40,000 people to relocate. The mudflow is still spreading, and will continue to do so for the next 30 years. We must learn more from the mitigation policy that were implemented in order to design better policy models for future actions. This paper presents the policy implementation analysis on the mudflow disaster mitigation. We using qualitative research methods, and applying Edward III model as the analyzing tool of implementation process. The research finding is the Indonesian Government should carry out policy formulation in the form of "Act concerning Mitigation of Natural Phenomenon Impact that affects the Livelihood of the People." This Act is expected to be the solution of the private and legal issues arising from the impact of Sidoarjo mudflow, as a non-catastrophic natural phenomenon and for other natural phenomenons that would be emerged as well. Hence, the recovery of environment, social, economic and infrastructure sectors can be done more quickly along with the efforts to prevent the spreading of mud until it stops. Keywords: Sidoarjo Mudflow, Presidential Regulation, BPLS, Disaster   Abstrak: Implementasi Kebijakan Mitigasi Lumpur Sidoarjo. Pada tanggal 29 Mei 2006, sebuah ledakan lumpur skala besar yang disebabkan oleh kesalahan teknik pada proses pengeboran minyak terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Lumpur tersebut meluap luas yang menyebabkan 12 desa tergenang dan setidaknya 40.000 orang terpaksa berpindah. Sampai saat ini luapan lumpur masih terjadi dan akan terus terjadi sampai 30 tahun mendatang. Studi ini menyajikan analisa dari pelaksanaan kebijakan atas mitigasi bencana lumpur, dengan metode kualitatif dan menerapkan model dari Edward III sebagai alat analisa pada proses implementasi kebijakan. Hasil riset ini, Pemerintah Republik Indonesia harus menyusun Undang-Undang terkait Mitigasi atas Dampak Fenomena Alam yang berdampak terhadap Kehidupan Masyarakat. Kedepan UU ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang timbul akibat dari dampak lumpur Sidoarjo yang dianggap sebagai fenomena alam non bencana serta bagi fenomena alam lain. Sehingga, pemulihan akibat dampak pada sektor lingkungan, sosial, ekonomi dan infrastruktur dapat dilaksanakan secepatnya. Kata Kunci: Lumpur Sidoarjo, Peraturan Presiden, BPLS, Bencana
PERENCANAAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH MENUJU EKONOMI KREATIF Puspitasari, Henny
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 14, No 1 (2013): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v14i1.325

Abstract

Abstract: Development Planning for Small and Medium Industry Towards a Creative Economy. The development planning of small and medium industry towards creative economy becomes the solution of the lack of creativity and innovation in developing ceramics and earthenware products in Malang Municipality. The purpose of this research are to describe and analyse ceramics and earthenware industry subsector mapping in Malang Municipality, and strategies that can be used in development planning for this subsector. Data analysis techniques used are Miles and Hubberman’s interactive analysis model and SWOT analysis. Research findings show that strategic decision that can be used is turnaround strategy (minimize weakness, utilise opportunities) with 10 strategy choices. Intensive coordination and collaboration among government agencies, university’s research institution (LPPM), and business actors are needed to enhance craftspeople’s creativity in producing more creative and innovative products.   Keywords: ceramics and earthenware industry subsector, creative economy, mapping, strategy.   Abstrak: Perencanaan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Menuju Ekonomi Kreatif. Perencanaan pengembangan industri kecil dan menengah menuju ekonomi kreatif merupakan solusi atas kurangnya kreativitas dan inovasi dalam pengembangan produk kerajinan keramik dan gerabah Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemetaan (mapping) subsektor industri kerajinan keramik dan gerabah Kota Malang serta strategi yang bisa digunakan untuk perencanaan pengembangan subsektor ini ke depannya. Metode penelitian yang digunakan  adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif (Miles dan Hubberman) dan analisis SWOT. Hasil temuan di lapang menunujukkan bahwa keputusan strategi yang bisa digunakan adalah strategi trun around (meminimalkan kelemahan memanfaatkan peluang) dengan 10 pilihan strategi yang bisa digunakan. Untuk meningkatkan kreativitas pengrajin diperlukan koordinasi dan kolaborasi secara intensif antara pemerintah, lembaga riset universitas (LPPM), dan pelaku usaha agar produk yang dihasilkan lebih kreatif dan inovatif.   Kata kunci : subsektor industri kerajinan keramik dan gerabah, ekonomi kreatif, pemetaan, strategi.
THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY Malem Munthe, Juliany Serta
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 14, No 1 (2013): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v14i1.326

Abstract

Abstract: The Development of The Tourism Industry. This study is designed to describe and analyze the development of tourism industry in Karo Regency, Indonesia. Karo Regency is rich in natural and cultural resources of tourism, but local government is unable to maximize it. There are several obstacles make the development of tourism industry is not meeting the expectation. The research method used in this study is the qualitative method. For data collection, the researcher conducted field work, used multiple sources of evidence and  interviews with relevant subjects either officials of Department of Culture and Tourism or other department involved. Some recommendations are providing such as: the development of tourism  in Karo Regency must be supported by other types of tourism; department of culture and tourism should be able to enhance the relationships with other relevant departments to create policies, programs, and projects which attract the interest of private sector and society,  improve the competency of human resources and the focus of tourism should be in infrastructure and facilities. It is required financial support from government to sponsor tourism, especially for promotional activities, maintaining tourism’s objectives and development.   Key words: tourism, development, policy   Abstrak: Pengembangan Industri Pariwisata. Penelitian ini dirancang untuk mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan industri pariwisata di Kabupaten Karo, Indonesia. Kabupaten Karo kaya akan sumber daya alam dan budaya pariwisata, tetapi pemerintah daerah tidak dapat memaksimalkan itu. Ada beberapa kendala membuat pengembangan industry pariwisata tidak memenuhi harapan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Untuk pengumpulan data, peneliti melakukan kerja lapangan, digunakan beberapa sumber bukti dan wawancara dengan mata pelajaran yang relevan baik pejabat Departemen Kebudayaan dan Pariwisata atau rekomendasi lain departemen yang terlibat. Beberapa menyediakan seperti: pengembangan pariwisata di Kabupaten Karo harus didukung oleh jenis pariwisata; departemen kebudayaan dan pariwisata harus mampu meningkatkan hubungan dengan departemen terkait lainnya untuk membuat kebijakan, program, dan proyek-proyek yang menarik minat sektor swasta dan masyarakat, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan fokus pariwisata harus dalam sarana dan prasarana. Hal ini diperlukan dukungan dana dari pemerintah untuk mensponsori pariwisata, terutama untuk kegiatan promosi, mempertahankan tujuan dan pengembangan pariwisata itu.   Kata kunci: pariwisata, pembangunan, kebijakan
CONSTRAINING FACTORS ON IMPLEMENTATION DISASTER MANAGEMENT POLICY IN PADANG CITY Zulfadrim, .
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 14, No 1 (2013): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v14i1.327

Abstract

Abstract: Constraining Factors On Implementation Disaster Management Policy In Padang City. In creating bigger roles for the people, the new approach shall be community-based and will focus on ways to encourage and invite more active participation from the members of the community to propose ideas in the planning, implementation, and evaluation of the program. Stakeholders at various levels, including the government, will work in a single, coordinated effort. To make the system effective, the development of local response capability has to be addressed with same level of commitment and investment provided to the development of the technological components. Human capacities at all levels need to be developed to increase the institutional response capability at the local level. To build a common understanding of the system and to encourage all actors to accept and play their respective roles, the provision of sufficient funding, adequate capacity development and instructive guidelines is essential. Developing these guidelines is a multi-stakeholder task. Only a joint learning process can lead to a tailor-made warning chain and public outreach strategies that really address the needs of the community at risk. Results and experiences from this learning process need to be systematized and documented. Keywords: disaster managements, preparedness. Abstrak: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Manajemen Bencana di Kota Padang. Pemangku kepentingan di berbagai tingkatan, termasuk pemerintah, akan bekerja dalam suatu bentuk koordinasi yang terpadu. Untuk membuat sistem yang lebih efektif, peningkatan kapasitas masyarakat harus bersinergi dengan komitmen dan investasi dalam pengembangan komponen teknologi. Kapasitas masyarakat di semua tingkatan perlu dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan respon kelembagaan di tingkat lokal. Untuk memahami system manajemen bencana dan untuk meningkatkan pasrtisipasi semua pihak, ketersediaan dana yang memadai, pengembangan kapasitas yang cukup merupakan hal yang sangat penting. Hanya proses pembelajaran bersama yang bisa menciptakan suatu strategi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dalam menghadapi bencana. Hasil dan pengalaman dari proses pembelajaran perlu disusun secara sistematis dan didokumentasi dengan baik. Kata Kunci: manajemen bencana, kesiapsiagaan
PENGARUH PERENCANAAN AUDIT DAN PELATIHAN TEKNIS TERHADAP KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN Hasanah, Uswatun
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 14, No 1 (2013): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v14i1.328

Abstract

Abstract: Influence Audit Planning and Training to Quality Inspection Results. This research is aimed to examine the effect of audit planning and technical training on the quality of audit result. Based on its purpose, this research uses quantitative research method. Data is gathered through questionaires filled in by auditors. The population of this research equals its samples (26 auditors) which is the entire auditors on Inspectorate of Jepara Regency, Central Java. Research data is examined using correlation analysis and double linear regression analysis. It show that audit planning and technical training significantly affect the quality of audit result. The researcher recommends that Inspectorate of Jepara Regency, through audit leaders, to pay more attention to 2 indicators of audit planning, which are understanding of audit internal control system and understanding of risk asessment before auditing, because most auditors in Inspectorate of Jepara Regency, Central Java do not possess these kind of understandings.   Keywords: audit planning, technical training, the quality of audit result.   Abstrak: Pengaruh Perencanaan Audit dan Pelatihan Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perencanaan audit dan pelatihan teknis terhadap kualitas hasil audit. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner diisi oleh auditor. Populasi dalam penelitian ini sama dengan sampel nya (26 auditor) yang merupakan seluruh auditor pada Inspektorat Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Data penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis korelasi dan analisis regresi linier ganda. Ini menunjukkan bahwa perencanaan audit dan pelatihan teknis secara signifikan mempengaruhi kualitas hasil audit. Peneliti merekomendasikan bahwa Inspektorat Kabupaten Jepara, melalui para pemimpin audit, untuk lebih memperhatikan 2 indikator perencanaan audit, yang memahami audit sistem pengendalian internal dan pemahaman Ketetapan risiko sebelum audit, karena sebagian besar auditor di Inspektorat Kabupaten Jepara, Central Java tidak memiliki pemahaman semacam ini.   Kata kunci: perencanaan audit, pelatihan teknis, kualitas hasil audit
PENGARUH IMPLEMENTASI PROGRAM WIRAUSAHA MAHASISWA (PMW) DAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) TERHADAP MOTIVASI MAHASISWA BERWIRAUSAHA Susilo, Heru
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 14, No 1 (2013): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v14i1.329

Abstract

Abstract: Effect of Implementation of Student Entrepreneurial Program (PMW) and Entrepreneurship Student Creativity Program (PKM-K) Student Motivation Toward Entrepreneurship. Government represented by Ministry of Education and Culture has provided the stimulus for college students to start learning to understand entrepreneurship through Program Wira Usaha (PMW) and Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK). This stimulation is expected to grow student entrepreneurial spirit and to get creative mindset and can better prepare themselves to face more complex job challenges. Results of the research on college students in the Faculty of Administrative Science shows that students are motivated because they are attracted to the fund that will earned, the other are motivated because of friends, and the rest are really want to be an entrepreneur. Further research showed that of the 34 respondents, they looked fairly good this program, or in the "moderate" category. Statistical test results showed that there was no significant effect for college students who take the PKMK and PMW program against the entrepreneurship motivation.   Keywords: enterpreneurship, motivation Abstrak: Pengaruh Implementasi Program Wirausaha Mahasiswa (Pmw) Dan Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (Pkm-K) Terhadap Motivasi Mahasiswa Berwirausaha. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan rangsangan kepada mahasiswa untuk memulai belajar untuk mengenal kewirausahaan melalui Program Wira Usaha (PMW) dan Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK). Rangsangan ini diharapkan mahasiswa dapat tumbuh jiwa kewirausahaannya dan mendapatkan pola pikir yang kreatif dan dapat lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan pekerjaan yang lebih kompleks. Hasil penelitian pada mahasiswa di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya menunjukkan bahwa mahasiswa termotivasi karena tertarik dengan dana yang akan didapatkan, ada yang termotivasi karena teman, dan ada yang benar- benar ingin menjadi wirausahawan. Selanjutnya penelitian menunjukkan bahwa dari 34 responden, mereka memandang program ini cukup baik, atau dalam kategori “sedang”. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan bagi mahasiswa yang mengikuti program PMW dan PKMK terhadap motivasi berwirausaha.   Kata Kunci: kewirausahaan, motivasi
THE INFRASTRUCTURE MANAGEMENT OF THE PERI-URBAN INTERFACE WITHIN THE INTERGOVERNMENTAL COOPERATION FRAMEWORK Hendrowati, Agustina Ratri
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 14, No 1 (2013): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v14i1.330

Abstract

Abstract: The Infrastructure Management of The Peri-Urban Interface Within The Intergovernmental Cooperation Framework. Urban sprawl in peri-urban more likely brings the consequences of ineffective and inefficient urban basic infrastructure provision. As a result cities need an approach of urban basic infrastructure provision to meet the effective urban governance, particularly by boosting intergovernmental cooperation. The purpose of this study is to provide a new look at the formation of an intergovernmental cooperation based on local characteristics by applying analytical hierarchy process (AHP). Research findings indicate that the combined judgment resulted that the most important problems in urban basic infrastructure provision in PUI is regulatory. Furthermore, the combined judgment showed that the most importat sector to be prioritized in urban basic infrastructure provision is road and public transportation, while the most influencing factor to be considered in cooperative scheme is clear horizontal accountability. The final finding of the study based on overall judgments made ​​by informants is "Joint Development".   Keywords: infrastruktur Management, intergovernmental   Abstrak: Manajemen Infrastruktur Peri-Urban Dalam Rangka Kerja Sama Antar Daerah. Pertumbuhan kota yang tidak teratur (urban sprawl) di wilayah peri-urban berdampak pada inefisiensi dan ketidakefektifan penyediaan infrastruktur perkotaan, sehingga kota memerlukan pendekatan yang dapat memecahkan permasalahan dalam penyediaan infrastruktur yang komplek sesuai dengan prinsip urban governance. Salah satu pendekatan tersebut adalah kerjasama antar pemerintah daerah yang bersebelahan. Studi ini mengkaji pembentukan kerjasama antar daerah berdasarkan karakteristik lokal dengan mengaplikasikan analytical hierarchy process (AHP) untuk menginvestigasi tingkat kepentingan masing-masing elemen di tiap level, yang meliputi problem, sektor, faktor yang berpengaruh, serta bentuk dari kerjasama antar daerah. Temuan studi mengindikasikan bahwa regulasi merupakan problem yang paling berpengaruh di PUI, sedangkan sektor yang paling memerlukan penangananan adalah jalan dan transportasi publik. Faktor yang paling berpengaruh dalam pembentukan kerjasama antar daerah adalah akuntabilitas yang jelas. Sedangkan bentuk kerjasama adalah Joint Development. Berdasarkan temuan studi, direkomendasikan bahwa joint development diinisiasi dengan prinsip-prinsip tata kelola perkotaan (urban governance).   Kata Kunci: manajemen infrastruktur, kerja sama antar daerah
PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Widuri, Endang
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 14, No 1 (2013): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v14i1.331

Abstract

Abstract: Planning Supervision Operation of Governance Regional. The purpose of this study are to describe and analyze: how is the process of preparing the annual auditing work program (PKPT) in the Jepara Inspectorate and how does coordination with other auditor agencies in planning auditing. The research method uses a qualitative descriptive approach. The results of this study shows: (1) Annual auditing work program (PKPT) has been planned through two different stages, namely through Permendagri No. 13 of 2006 in the form of the budget document (DPA) PKPT and through Permendagri no 23 of 2007 in the form of documents PKPT. The planning process has not been considered by audit target priority, available time allocation and limited resources, so the implementation can not refer to the work program. (2) Coordination of planning auditing has beeb done with Provincial Inspectorate only, so it is possible overlapping of auditing happened. . Key words: annual program, auditing, coordination, inspectorate Abstrak: Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan penelitian ini mendiskripsikan dan menganalisis: 1) Bagaimana proses penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) di Inspektorat Kabupaten Jepara dan bagaimana koordinasi yang dilakukannya dengan lembaga pengawasan lain dalam perencanaan pengawasan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskritif. Hasil penelitian ini adalah: (1) Penyusunan program perencanaan pengawasan tahunan melalui dua tahapan yang berbeda yaitu melalui permendagri No 13 tahun 2006 berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PKPT dan melalui Permendagri No 23 tahun 2007 berupa Dokumen PKPT. Penyusunan PKPT ini belum memperhatikan faktor seperti prioritas sasaran pengawasan, sumber daya yang ada dan waktu yang tersedia. (2). Koordinasi dengan lembaga pengawas lain untuk perencanaan pengawasan, hanya dilakukan dengan Inspektorat Provinsi, sehingga dimungkinkan masih adanya tumpang tindih pengawasan..   Kata Kunci: PKPT, pengawasan, koordinasi, inspektorat.
PERENCANAAN PEMBERDAYAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM RANGKA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Yuliany, Leny
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 14, No 1 (2013): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v14i1.332

Abstract

Abstract: Empowerment of Information Management Planning Officers and Documentation for a Public Disclosure. Bureaucracy reformation which is being implemented in Indonesia covers many realms, one of them is transperancy. The existance of Law No. 14/2008 (UU KIP) becomes a hope of transparency in governmental functioning in Indonesia. This paper aims to describe the planning of the empowerment of Documentation and Information Management Officer (PPID)of Bantul Regency in the framework of KIP and the supporting and constraining factors in the plannning. Research method is descriptive qualitative. The planning of the PPID empowerment in the framework of KIP in Bantul Regency has not formulated optimally. Supporting factors are regulations, IT infrastructure, budget, NGO, and the existance of Information Commission of DIY Province. Constraining factors are the absence of detail indicators of planning target, weak coordination, lack of socialization, human resources, , and the weak implementation of KIP by local governments in DIY. Keywords: planning, PPID, empowerment, transperancy   Abstrak: Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik. Reformasi birokrasi yang sedang dijalankan di Indonesia meliputi berbagai bidang, salah satunya transparansi. Hadirnya UU KIP menjadi harapan tegaknya  transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan perencanaan pemberdayaan PPID Kabupaten Bantul dalam rangka KIP dan faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam perencanaan pemberdayaan PPID. Metode penelitian menggunakan deskrpitif kualitatif. Perencanaan pemberdayaan  PPID dalam rangka  KIP di Kabupaten  Bantul belum dirumuskan secara optimal. Faktor pendukung:  regulasi, infrastruktur Teknologi Informasi, anggaran, LSM, dan Komisi Informasi Provinsi DIY. Faktor penghambat: perencanaan belum memiliki indikator target yang jelas, lemahnya koordinasi, kurangnya sosialisasi, SDM, dan lemahnya implementasi KIP oleh pemerintahan setingkat di DIY.   Kata kunci: Perencanaan, PPID,  transparansi
IMPROVING PUBLIC SERVICE QUALITY THROUGH CITIZENS’ PARTICIPATION Naibaho, Veronika Hanna
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 14, No 1 (2013): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v14i1.333

Abstract

Abstract: Improving Public Service Quality Through Citizens’ Participation. As the capacity of government is being questioned for not delivering public services effectively and efficiently, the government nowadays are pursuing for accountability and democracy. They want to create good governance. Public service is one way to represent government’s performance. In public sectors, service providers through the street-level civil servants interact with citizens as service users. Consequently, implementing State Minister of Administrative Reform Regulation Number 13 Year 2009 concerning the method of improving public service quality through citizens’ participation remains a very important aspect in government organizations like Abdul Wahab Sjahranie hospital. Utilizing qualitative method, this research identifies the improvements of public service quality in the hospital. by evaluating the implementation of the regulation. Based on the result of achievements, outputs of the project are achieved and a number of positive changes have been identified in the hospital.   Keywords: improving public service quality, abdul wahab sjahranie hospital, evaluation.   Abstrak: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Partisipasi Masyarakat. Saat ini, kapasitas pemerintah dipertanyakan karena tidak memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik, pemerintah ingin agar dapat melayani secara akuntabel dan demokratis. Pelayanan publik merupakan representasi kinerja pemerintah karena di sektor publik karena disinilah penyedia layanan melalui frontliners-nya berinteraksi dengan masyarakat pengguna layanan. Oleh karena itu, implementasi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Metode Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Partisipasi Masyarakat menjadi aspek yang sangat penting dalam organisasi pemerintah seperti Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi perbaikan kualitas pelayanan publik di RSUD AW Sjahranie dengan mengevaluasi pelaksanaan peraturan tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi, output kegiatan tercapai dan sejumlah perubahan positif dapat diidentifikasi.   Kata Kunci: peningkatan kualitas pelayanan publik, rumah sakit umum daerah abdul wahab sjahranie hospital, evaluasi.

Page 4 of 26 | Total Record : 258

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2012 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 4 (2018): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 4, No 3 (2018): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 3, No 3 (2017): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2016): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2016): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 15, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 1, No 2 (2015): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 15, No 1 (2014): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 14, No 2 (2013): JURNAL ILMIAH ADMINISTRASI PUBLIK Vol 14, No 1 (2013): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 13, No 2 (2012): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 13, No 1 (2012): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik More Issue