cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
sujarwoto
Contact Email
sujarwoto@ub.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
sujarwoto@ub.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 23022698     EISSN : 25032887     DOI : -
Core Subject : Science,
Decision Sciences, Operations Research & Management
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik is published two times a year in June and November. This journal contains scientific articles on public administration science written in two languages: Bahasa Indonesia and English. The article is published in form of empirical research, conceptual or theoretical framework. JIAP is published by Department of Public Administration Faculty of Administrative Science Brawijaya University Malang.
Arjuna Subject : -
Articles 258 Documents
 3   4   5   6   7 
DOES FISCAL DECENTRALIZATION POLICY PROMOTE ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA DURING REFORM ERA? (An analysis of Specific-Purpose Grant) Junaidi, Aang
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 14, No 2 (2013): JURNAL ILMIAH ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v14i2.354

Abstract

Abstract: Does Fiscal Decentralization Policy Promote Economic Growth In Indonesia During Reform Era?. Research findings concerning the impact of fiscal decentralization on economic growth are still debatable. On the one hand, some results reveal that fiscal decentralization contributes to economic growth. On the other hand, the other results show that fiscal decentralization has negative effect on economic growth. Furthermore, this research attempts to investigate whether Specific-Purpose Grant, one type of equalization funds, promotes economic growth in Indonesia during decentralization era. To achieve this objective, this research uses 33 provincial level panel data (an aggregate data of provincial, municipal, and district governments) during period 2002–2011, with the method of panel data regression analysis. This research finds out that there has been a statistically insignificant positive impact of Specific-Purpose Grant on economic growth in Indonesia. Furthermore, control variables such as investment, human capital, and workforce have significantly positive contribution to economic growth. Keywords: Fiscal Decentralization, Economic Growth, Specific-Purpose Grant, Panel Data Regression Analysis. Abstrak: Does Fiscal Decentralization Policy Promote Economic Growth In Indonesia During Reform Era?. Hasil temuan penelitian tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi masih dapat diperdebatkan. Di satu sisi, beberapa temuan menginformasikan bahwa desentralisasi fiskal berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, hasil empiris lainnya menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, penelitian ini mencoba untuk menguji apakah Dana Alokasi Khusus, salah satu jenis dana perimbangan, mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama era desentralisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan data panel 33-provinsi (gabungan data provinsi, kota dan kabupaten) selama periode 2002-2011 dengan metode analisis regresi data panel. Penelitian ini menemukan bahwa secara statistik terdapat dampak positif yang tidak signifikan Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, variabel kontrol seperti investasi, modal sumber daya manusia, dan tenaga kerja memiliki kontribusi positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Khusus, Analisis Regresi Data Panel.
IMPLEMENTATION OF LAND DISPUTE HANDLING POLICY Wibowo, Budi
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 14, No 2 (2013): JURNAL ILMIAH ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v14i2.355

Abstract

Abstract: Implementation Of Land Dispute Handling Policy At Land Office Of Gorontalo Municipality. This study is designed to describe and analyze the implementation of land dispute handling policy at Land Office of Gorontalo municipality. The Land Office has implemented the policy based on new regulation in land dispute handling, but the number of unresolved land dispute was still high. Research method of this study is qualitative method and focusing on the settlement of land disputes in 2011 at Land Office of Gorontalo municipality. The research shows that even though the Land Office has implemented a new regulation, the land office was unable to get optimal result due to some factors such as communication among stakeholders, the attitude of the implementer, the adequacy of the resources and bureaucratic structure. The implementation of the policy has fulfilled some criteria of good governance but failed in some critical points such as responsiveness and participation as well as efficiency in out of court settlement .   Keywords: Land Dispute, Policy Implementation, Good Governance Abstrak :           Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Sengketa Tanah di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo. Penelitian ini dirancang untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan penanganan sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo. Meskipun Kantor Pertanahan telah menerapkan kebijakan berdasarkan peraturan baru dalam penanganan sengketa pertanahan, jumlah sengketa yang belum terselesaikan masih saja tinggi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan fokus pada penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan.Kota.Gorontalo tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kantor Pertanahan telah menerapkan peraturan baru, kantor pertanahan tidak bisa mendapatkan hasil yang optimal karena beberapa faktor seperti komunikasi antara para pemangku kepentingan, sikap pelaksana, kecukupan sumber daya dan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan telah memenuhi beberapa kriteria good governance tetapi gagal dalam beberapa poin penting seperti respon dan partisipasi serta efisiensi dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kata Kunci : Sengketa Tanah, Implementasi Kebijakan, Good Governance
INTERNATIONAL COLLABORATION IN PUBLIC EDUCATION ORGANIZATION PPPPTK BOE Malang Case Study Nurmala, Citrawiri
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 14, No 2 (2013): JURNAL ILMIAH ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v14i2.356

Abstract

Abstract: International Collaboration In Public Education Organization Pppptk Boe Malang Case Study. Vocational education has been considered as one option in order to solve some problems in the matter of economic and social development which able to produce “ready to work” graduates.   Thus, over decades the vocational education quality improvements has been continuously and seriously done. The purpose of the research is to study about the international collaboration implementation between vocational public education organizations with industries, education organizations and NGOs. In this research, the writer uses qualitative research method the model of international collaboration implementation of PPPPTK BOE Malang as the public vocational education organization under the ministry of education and culture.  The result of the research is expected to be useful as the decision making reference for other public vocational education in Indonesia, and possibly in the world, of how such international collaboration could be implemented and brought benefits to the service quality development. Keywords: Collaboration, Public organization, PPPPTK BOE Malang, Vocational education   Abstrak: Kolaborasi internasional Dalam Pendidikan Umum Organisasi PPPPTK Boe Studi Kasus Malang. Pendidikan kejuruan telah dipandang sebagai salah satu pilihan pemecah masalah yang terkait dengan masalah ekonomi dan kesejahteraan sosial karena mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang “siap kerja.” Oleh karena itu, selama kurun waktu beberapa dekade, penyempurnaan kualitas pendidikan kejuruan telah secara terus-menerus dan serius dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti mengenai pelaksanaan kerjasama internasional antara institusi-institusi pendidikan kejuruan publik dengan partner industri, institusi-institusi pendidikan lain, dan lembaga swadaya masyarakatl. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model pelaksanaan kerjasama internasional yang dilaksanakan oleh PPPPTK BOE malang sebagai salah satu institusi pendidikan kejuruan publik dibawah naungan kementerian pendidikan dan kebudayaan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi referensi dalam proses pengambilan keputusan lembaga pendidikan kejuruan publik yang lain di Indonesia dan di dunia mengenai bagaimana model kerjasama internasional seperti itu dapat dilaksanakan dan memberikan keuntungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan.   Kata Kunci: Kerjasama, Institusi publik, PPPPTK BOE Malang, Pendidikan kejuruan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2WKSS) TAHUN 2010 DI DESA KEDUNGHARJO, KECAMATAN WIDANG, KABUPATEN TUBAN Buanasari, Devie Linggar
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 14, No 2 (2013): JURNAL ILMIAH ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v14i2.357

Abstract

Abstrak: Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera di Kabupaten Tuban. Pada Implementasi Program P2WKSS Tahun 2010 di Desa Kedungharjo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, kegiatan pemberdayaan kelompok perempuan dilaksanakan dengan memberikan pelatihan menjahit serta pemberian modal untuk pembelian mesin jahit dan juga kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan. Tujuan diadakannya pelatihan menjahit untuk kelompok perempuan Desa Kedungharjo ini adalah agar keterampilan menjahit dapat dimanfaatkan secara ekonomis sehingga dapat menambah pendapatan keluarga. Namun yang terjadi setelah pelatihan dilaksanakan adalah tidak adanya kegiatan menjahit yang dilakukan oleh kelompok perempuan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa bagaimana Implementasi Program P2WKSS Tahun 2010 di Desa Kedungharjo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh dengan observasi, wawancara serta dokumentasi. Analisa data menggunakan interactive model dari Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya kegiatan menjahit setelah dilaksanakan pelatihan adalah karena kemampuan menjahit para anggota kelompok perempuan yang masih belum memadai untuk dimanfaatkan secara ekonomis. Kekurang-mampuan kemampuan menjahit ini terjadi akibat waktu untuk pelatihan menjahit yang diberikan terlalu singkat sehingga materi menjahit belum dipahami sepenuhnya oleh peserta pelatihan yaitu kelompok perempuan. Singkatnya waktu pelatihan disebabkan oleh sumber daya finansial yang terbatas. Terbatasnya sumber daya finansial menunjukkan bahwa pada proses perencanaan program kurang dilakukan dengan matang. Kata Kunci: Impelementasi Kebijakan, Program, Pemberdayaan, Wanita Abstract: Implementation Program for Enhancing the Role of Women Policy Towards Families Healthy And Prosperous in Tuban. At P2WKSS Program Implementation in 2010 in the Village of Kedungharjo, Sub Widang, Tuban District, the empowerment of women executed by providing training in tailoring and the provision of capital to purchase sewing machines and also activities of womens savings and credit groups. The objective of tailoring training to Kedungharjo Village’s womens groups are so sewing skills can be used economically in order to supplement the family income. But what happens after the training is carried out is the absence of tailoring activities undertaken by womens groups. However, for other activities the activities of savings and loans continues to the present year 2013. This study aimed to analyze how P2WKSS Year Implementation Program 2010 in the Village of Kedungharjo, Sub Widang, Tuban. To answer these problems, the authors used qualitative research methods. The data obtained by observation, interview and documentation. Data analysis using interactive model from Miles and Huberman. The results showed that the absence of sewing activity after training is conducted because of the ability of womens sewing group members are still not adequate to be used economically. Lack of it is due to the ability to sew sewing training time given is too short to sew the material has not been fully understood by the trainees are women. The short training time due to limited financial resources. Limited financial resources indicates that the program planning process conducted with less mature.   Key Word: Implementation Policy, Program, Empowerment, Woman
Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Di Daerah (Studi Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Malang) Utaminingsih, Alifiulahtin
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 14, No 2 (2013): JURNAL ILMIAH ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v14i2.358

Abstract

Abstract: Implementation of disaster management policy. There is an urgent need to formulate an effective is bearing in mind that even though Act 24 of 2007. By using qualitative descriptive method and Van Metter & Horn policy implementation, this study which was conducted in Malang. Essential activities which has not been done during the pre-disaster, they are; integrating implementation of disaster management into local planning documents, implementing disaster risk reduction and disaster prevention, formulating disaster risk analysis, enforcing spatial plan, conducting disaster education and training, and formulating disaster management standard operational procedure document. While at the time of the disaster, there are activities which are overlooked, such as; conducting readiness, early warning and mitigation. In addition, risk assessment has not implemented properly and a number of documents such as; document contingency plans and operational plans have not been formulated as well. Lastly, during the post- disaster, rehabilitation and reconstruction plan has not been fully implemented. There were need strategic of disarter management  policy. Keywords: implementation policy and  strategic of disaster management  policy   Abstrak: Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Daerah. Implementasinya yang efektif merupakan kebutuhan yang mendesak untuk dirumuskan, sesuai dengan UU Penanggulangan Bencana (UU 24/2007). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan bencana dari  Van Metter & Van Horn, serta strategi penanggulangannya yang efektif di Kabupaten Malang. Metodenya menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat pra bencana, belum dilakukan, pengingintegrasian pelaksanaan penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan daerah, pelaksanaan pengurangan risiko bencana, pencegahan bencana, perumusan dokumen Analisis Risiko Bencana, juga perencanaan tata ruang, melakukan pendidikan dan pelatihan kebencanaan, dan merumuskan dokumen standar teknis penanggulangan bencana. Pada saat bencana hal-hal penting dan mendesak juga belum dilakukan, di antaranya; melakukan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi. dokumen rencana kontijensi dan rencana operasional belum  dirumuskan. Penilaian risiko juga belum dilaksanakan dengan tepat. Pada saat pasca bencana, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi belum dijalankan secara maksimal. Oleh sebab itu butuh strategi  kebijakan  penanggulangan  bencana yang efektif. Kata kunci: implementasi kebijakan dan strategi penanggulangan bencana
PEMERINTAHAN LOKAL ASIMETRIS DAN MODEL PENGAWASANNYA Nurcholis, Hanif
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 14, No 2 (2013): JURNAL ILMIAH ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v14i2.359

Abstract

Abstrak: Pemerintahan Lokal Asimetris dan Model Pengawasannya. Model pemerintahan lokal pada masa Orde Baru adalah simetris dengan sedikit variasi. Susunan luarnya terdiri atas Propinsi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dan secara bersamaan juga dibentuk wilayah adminstrasi: propinsi, kabupaten/kotamadya, kota administratip, kecamatan, dan kelurahan. Semua daerah otonom  struktur organisasinya sama kecuali Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa Aceh, dan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hal yang membedakan adalah, 1) pengisian kepala daerahnya secara turun temurun untuk Propinsi DIY; 2) tiadanya daerah otonom tingkat II dalam wilayahnya untuk Propinsi DKI Jakarta; dan 3) diberikannya hak menyelenggarakan pendidikan dan kebudayaan Islam untuk Propinsi Daerah Istemewa Aceh. Pasca amandemen Pasal 18 UUD 1945 daerah otonom asimetris dapat dibentuk. Empat daerah otonom asimetris telah terbentuk: DKI, Aceh, Papua, dan Yogyakarta. Daerah otonom asimetris mempunyai kewenangan dan susunan-dalam yang berbeda-beda. Keragaman susunan-dalam dan kewenangan dan pada pemerintah lokal di Indonesia membawa kerumitan tersediri dalam pengawasannya. Penerapan sistem pengawasan yang tidak tepat dapat mendorong gerakan gerakan sentrifugal yang kencang yang bisa berakhir kepada lepasnya daerah tersebut dari NKRI. Untuk itu, perlu dipikirkan model hubungan pusat-daerah yang ideal demi keutuhan NKRI. Key word: pemerintahan lokal asimetris, gerakan sentrifugal, model hubungan pusat-daerah.
PERENCANAAN BERGARANSI SEBAGAI EPISTEMOLOGI ALTERNATIF TEORI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF Hastiyanto, Febrie
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 14, No 2 (2013): JURNAL ILMIAH ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v14i2.360

Abstract

Abstraksi: Perencanaan Bergaransi Sebagai Epistemologi Alternatif Teori Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Perencanaan pembangunan di tanah air dilakukan dengan pendekatan teknokratik, politik, atas-bawah (top-down), bawah-atas (bottom-up) dan partisipatif secara komplementer. Namun pada praktiknya masing-masing pendekatan seringkali diimplementasikan secara tidak proporsional. Pendekatan partisipatif yang menjaring aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kerap diabaikan sehingga menguatkan apatisme publik dalam proses perencanaan pembangunan. Agar partisipasi publik tidak diabaikan, di Kabupaten Tegal telah diinisiasi Perencanaan Bergaransi; perencanaan yang menjamin hasil-hasil Musrenbang yang dilakukan secara partisipatif untuk dialokasikan atau dilaksanakan sesuai kriteria tertentu. Dari kajian yang dilakukan diketahui bila setelah Perencanaan Bergaransi diinisiasi, respons positif masyarakat semakin menguat untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan. Meskipun demikian, Perencanaan Bergaransi pun tidak luput dari kritik, diantaranya desain perencanaan, ruang lingkup kewenangan kegiatan (project), representasi peserta Musrenbang hingga aktor pelaksana kegiatan (project).   Kata kunci: perencanaan, pembangunan, bergaransi, partisipasi, musrenbang.   Abstract: Alternative Planning Theory Epistemology warranty as Participatory Planning. Development planning in this country has been done by the technocratic, political, top-down, bottom-up and participative approach as complementary. In practice, each approach is often implemented disproportionately. Participatory approaches that capture the aspirations of the people through the Development Planning Forum (Musrenbang) is often ignored, thus public apathy strengthens in development planning process. So that public participation grows in Tegal regency it has initiated Warranty Planning; that guarantee the results conducted in a participatory planning forums to be allocated or implemented according certain criteria. From this study known that after the Warranty Planning was initiated, a positive public response has intensified to engage in the development planning. However, Warranty Planning is not immune from criticism, including planning design, the scope of project authority, representation of Musrenbang participants, and the actors in project implementation.   Keywords: planning, development, warranty, participation, development planning forum.
PENGUASAAN DAERAH ATAS PERTAMBANGAN EMAS DI POBOYA DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH Kurnia, Intam
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 14, No 2 (2013): JURNAL ILMIAH ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v14i2.361

Abstract

Abstrak: Penguasaan Daerah atas Pertambangan Emas di Poboya Dalam Perspektif Otonomi Daerah. Tujuan penelitian ini adalah menjawab pertanyaan tentang: 1)Bagaimanakah pembagian urusan antar susunan pemerintahan dalam  urusan pertambangan di Kota Palu; 2) Bagaimanakah pengelolaan urusan  pertambangan di Kota Palu; Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk mengkaji beberapa fenomena yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan pertambangan , konflik pertambangan dan alternatif pemecahannya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa : 1) Penyelenggaraan urusan pertambangan antar susunan pemerintahan terjadi tumpang tindih kewenangan, baik dari aspek politik maupun administrasi. Dalam penyelenggaraan urusan pertambangan di Poboya, aspek politik lebih dikedepankan ketimbang aspek administratif. Ini dibuktikan dengan dominannya pendekatan hilir (penyelesaian konflik tambang Poboya) yang dilakukan pemerintah kota, ketimbang pendekatan hulu (pembuatan kebijakan) yang memberikan kepastian terhadap pengelolaan tambang rakyat di Poboya; 2) Kurangnya peran serta stakeholders dalam proses perumusan kebijakan pertambangan , adanya permasalahan kelembagaan, serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan program-program pertambangan.   Kata Kunci : Penguasaan, Pengusahaan, Desentralisasi dan Urusan  Pertambangan Abstract: Regional mastery over Poboya Gold Mining in Autonomous Region in Perspective. The objective of this research is to answer questions of: 1)What is the division of affairs between government structures in terms of mining affairs in the City of Palu; 2) How mining affairs is being managed in the City of Palu. This research is suing qualitative approach with the intention to analyze some phenomenon regarding the organization of mining affairs, conflicts of mining, and the alternative solutions. Data collection technique is conducted through interviews, observations, and documentations. The outcome of the research shows that: 1) there is an overlap in the organization of mining affairs between government structures, both in politics and administration. In the organization of mining affairs in Poboya, political aspect is being prioritized than the administrative aspect. It is evident by the dominance of downstream approach (conflict resolution of Poboya minefield) done by city government, rather than upstream approach (policy making) that ensures the management of public mining in Poboya; 2) the lack of roles and stakeholders in the process of formulating mining policy, institutional issues, and the weakness of community participation in formulating mining programs. Key Words: Power, Cultivation, Decentralization and Mining Affairs.
STATE ASSET MANAGEMENT POLICY REFORM IN INDONESIA (A Case Study on Surabaya State Asset and Auction Service Office, East Java Province) Inarto, Koko
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 14, No 2 (2013): JURNAL ILMIAH ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v14i2.362

Abstract

Abstract: State Asset Management Policy Reform In Indonesia (A Case Study on Surabaya State Asset and Auction Service Office, East Java Province). The state asset management reform in Indonesia is conducted to meet with an ideal asset management that based on the principle of ‘highest and best use of asset’ and the three orders, namely law order, administrative order, and physical order. Therefore, efforts to make improvements and optimization of it are to realize the value of professional and efficient state asset management. Nevertheless, Indonesian state-owned assets are many and varied in scattered locations, so that needs time to reorganize its management. This study analyzed how is the implementation of state asset management reform policy and identified the parts of state asset framework that has to be improved as the consideration in making policies related to it in the future. This study was done by case study at Surabaya State Asset and Auction Service Office as the vertical institution of Directorate General of State Asset Management. Keyword: state asset management, policy reform, central government   Abkstrak: State Asset Management Policy Reform In Indonesia (A Case Study on Surabaya State Asset and Auction Service Office, East Java Province). Reformasi manajemen aset negara di Indonesia dilaksanakan untuk mencapai suatu manajemen aset yang ideal dengan didasarkan pada prinsip “penggunaan yang tertinggi dan terbaik pada aset” dan tiga tertib, yaitu: tertib hukum, tertib administrasi, dan tertib fisik. Untuk itu, usaha-usaha perbaikan dan optimasi dilakukan untuk mewujudkan manajemen aset negara yang profesional dan efisien. Meskipun demikian, Aset-aset yang dimiliki oleh negara sangat banyak dan letaknya tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dibutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mereorganisasikannya. Studi ini menganalisis bagaimana pelaksanaan kebijakan reformasi manajemen aset negara tersebut dan mengidentifikasi bagian-bagian dari kebijakan tersebut yang harus diperbaiki sebagai dasar pertimbangan pembuatan kebijakan di masa mendatang. Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya yang merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.   Kata kunci: manajemen aset Negara, reformasi kebijakan, pemerintah pusat
KEWIRAUSAHAAN PUBLIK : SEBUAH TINJAUAN TEORITIK Wicaksono, Kristian Widya
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 14, No 2 (2013): JURNAL ILMIAH ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v14i2.363

Abstract

Abstrak: Kewirausahaan Publik : Sebuah Tinjauan Teoritik. Pada umumnya kita memahami kewirausahaan sebagai sebuah konsep yang diterapkan pada sektor privat. Konsep ini lebih cenderung dikorelasikan dengan inovasi dan kreativitas dalam pengembangan usaha bisnis yang dilakukan oleh para pengusaha atau pelaku pasar lainnya. Namun dalam perkembangannya, ternyata sektor publik juga mengadopsi semangat kewirausahaan dalam pengembangan praktek-praktek penyediaan barang dan pelayanan publik yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik. Faktor utama yang menyebabkan kemunculan semangat Kewirausahaan Publik tersebut adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena meningkatnya jumlah objek dan tarif pungutan pajak dan retribusi yang dibebankan kepada masyarakat ternyata belum berbanding lurus dengan kualitas penyediaan barang dan pelayanan publik yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan publik dan mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh publik. Hal inilah yang kemudian mendorong publik menuntut kepada pemerintah agar mampu berbuat lebih banyak dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat meskipun dengan keterbatasan sumberdaya yang tersedia (do more with less). Oleh karenanya, pemerintah membutuhkan sebuah semangat baru yang diharapkan dapat membawanya keluar dari situasi pelik tersebut. Semangat inilah yang dikenal sebagai kewirausahaan publik (public entrepeneurship). Makalah ini berupaya untuk menguraikan konsep-konsep Kewirausahaan Publik baik secara teoritik. Uraiannya dimulai dengan petingnya semangat Kewirausahaan Publik. Kemudian dilanjutkan dengan konsep kewirausahaan dan kewirausahaan publik. Lalu diakhiri dengan kerangka analisa dalam studi kewirausahaan publik. Rangkaian pembahasan tersebut dapat menjadi pengetahuan bagi para penstudi sektor publik yang mencoba mengangkat Kewirausahaan Publik sebagai salah satu bagian dari kajian sektor publik. Tentunya dengan harapan agar kedepannya pengetahuan tentang kewirausahaan publik dapat mengubah praktek-praktek penyediaan barang dan pelayanan publik agar semakin efesien dalam hal pemanfaatan sumberdaya dan semakin efektif dalam memecahkan masalah publik serta pemenuhan kebutuhan publik.   Kata Kunci: Kewirausahaan publik, efesiensi, inovasi, agen perubahan dan kreativitas     Abstract: Public Entrepreneurship: A Theoretical Overview. Generally we understand entrepreneurship as a concept which conducted in private sector. This concept are tends to correlate with innovation and creativity in developing business enterprise which done by business actor or other market actor. But the progress shows us that the spirit of entrepreneurship is also adopted by public sector in developing the practices of providing public goods and public services to fulfil the public needs. The main factor that causes the rising of public entrepreneurship is the decrease of public trust to the government. Because the increasing of object and tariff of tax and retribution which charge to the public does not directly proportional to the quality of public goods and public service provided, which really fits to the public needs and solve the public problems. These circumstances stimulate the public to sue the government to do more in fulfil the public needs even they only have limited resources (do more with less). So the governments needs a new spirit that expected take the government out from that complicated situations. This spirit is known as public entrepreneurship. This paper tries to analyze the concepts of public entrepreneurship theoretically. The analysis begins with the urgency of the spirit of public entrepreneurship. The discussion continued with the analysis of entrepreneurship and public entrepreneurship concepts. At the end we will discuss about the frame of analysis of public entrepreneurship. Series of these discussions would become knowledge for the public sector academician to promote public entrepreneurship as an object of the study. Obviously with the hope that in future the knowledge about public entrepreneurship will change the practices of provision of public goods and public services to be more efficient in terms of resource use and more effective in solving public problems and fulfil public needs. Keywords: public entrepreneurship, efeciency, inovation, chnage agent and creativity

Page 5 of 26 | Total Record : 258

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2012 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 4 (2018): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 4, No 3 (2018): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 3, No 3 (2017): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2016): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2016): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 15, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 1, No 2 (2015): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 15, No 1 (2014): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 14, No 2 (2013): JURNAL ILMIAH ADMINISTRASI PUBLIK Vol 14, No 1 (2013): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 13, No 2 (2012): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 13, No 1 (2012): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik More Issue