Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4 No 2 (2017)"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[Positivisasi Syariat Islam di Indonesia ]]>
<![CDATA[Andi Safriani]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/al-qadau.v4i2.5705
<![CDATA[Perjuangan penerapan syariat Islam di Indonesia merupakan rangkaian sebuah proses atau jalan yang cukup panjang yang harus dilakukan oleh semua elemen atau komponen umat. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan syariat Islam di Indonesia berupa tekanan politik dan lain-lain harus dihadapi baik melalui edukasi dan dakwah, penyebarluasan wacana dan juga perumusan lebih jauh hukum Islam dalam bentuk hukum positif haruslah terus dilaksanakan. Untuk menghadapi tantangan dalam penerapan syariat Islam di Indonesia kiranya semua komponen umat harus bersinergi, baik pemerintah maupun masyarakat atau umat Islam sendiri]]>
<![CDATA[Tinjauan yuridis terhadap Pengawasan Ketenagakerjaan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kota Makassar. ]]>
<![CDATA[Muhammad Anis]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/al-qadau.v4i2.5751
<![CDATA[Kecelakaan kerja dapat diakibatkan faktor manusia; faktor peralatan kerja;dan faktor perlengkapan kerja; serta faktor lingkungan sehingga dibutuhkan aturan pengawasan ketenagakerjaan khususnya di kota Makassar. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibutuhkan upaya pembinaan norma di bidang ketenagakerjaan]]>
<![CDATA[Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kredit Macet bagi Nasabah Perbankan di Kampung Sidomulyo Kabupaten Marauke ]]>
<![CDATA[Yuldiana Zesa Azisri]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/al-qadau.v4i2.5689
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah kredit macet bagi nasabah perbankan di Kampung Sidomulyo, Kabupaten Merauke, Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Barat. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi lapangan. Seluruh data, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah kredit macet dalam halnya terjadinya wanprestasi oleh nasabah di Kampung Sidomulyo Kabupaten Merauke yaitu karena rendahnya pemahaman tentang hukum perbankam yang seharusnya disosialisasikan oleh pihak bank, kurangnya pengetahuan tentang perjanjian kredit oleh nasabah sehingga nasabah tidak mengetahui tentang resiko bila terjadi wanprestasi dan kurangnya pemahaman tentang pencegahan dan penanggulangan kredit macet.]]>
<![CDATA[Hukum Materil Perkawinan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Jamal Jamil]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/al-qadau.v4i2.5752
<![CDATA[Materil hukum perkawinan dalam Peradilan Agama merupakan subtansi dalam pelaksanaan hukum Islam itu sendiri, karena tidaklah mungkin dalam sebuah putusan yang dihasilkan oleh Badan Peradilan Agama tanpa merujuk pada Undang-Undang yang diberlakukan oleh sebuah Negara. Kehadiran Hukum materil perkawinan akan membawa ruh yang segar dalam mengimplementasikan kewenangan Peradilan Agama itu sendiri. Ada tiga kekhususan Pengadilan Agama, pertama; sebagai badan peradilan bagi yang muslim. Kedua; sebagai peradilan yang mengimplementasikan hukum syariah dengan undang-undang Negara, keputusan hakim, doktrin hukum. Ketiga; sebagai badan peradilan yang menegakkan hukum perdata dalam prakteknya]]>
<![CDATA[Keutamaan Hidup Bertetangga (Suatu Kajian Hadis) ]]>
<![CDATA[Sabir Maidin]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/al-qadau.v4i2.5691
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang Keutamaan Hidup Bertetangga dalam kehidupan masyarakat yang teraktualisasi pada diri Rasulullah via kitabkitab hadis. Contoh dari fakta historis dan normatif ini menunjukkan bahwa hidup berdampingan sesama tetangga adalah sesuatu yang indah dan nikmat dalam kehidupan modern ini. Oleh karena itu, perlu dimunculkan sebuh kesadaran dan pemahaman secara komprehensip untuk memahami makna hidup bertetangga dalam implementasi hadis. Dalam penelitian ini penulis mempergunakan pendekatan ilmu hadis dengan teknik-teknik interpretasi tekstual, historis dan perbandingan. Hasil penelitian di atas menunjukkan kegunaan dan pengaruh tetangga kepada umat manusia, yaitu menjadi motor dan dinamisator kesadaran hidup bertetangga dalam kehidupan manusia, rasa cinta dan kasih sayang, sehingga hidup menjadi lebih halus, kreatif-inovatif, berkualitas, bermartabat tinggi, baik di sisi sesama manusia maupun di hadapan Allah, juga mampu mereduksi dari pemahaman masyarakat bahwa hidup bertetangga adalah sesuatu yang positif bukan negatif atau menakutkan, dan mengagumkan, dan mengangkat martabat manusia ke tempat yang lebih mulia.]]>
<![CDATA[Perceraian dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir dan Indonesia) ]]>
<![CDATA[Nur Taufiq Sanusi]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/al-qadau.v4i2.5746
<![CDATA[Proses hukum perceraian dalam perundang-undangan di Negara muslim, yang mengambil obyek penelitian pada tiga negara Muslim, yaitu Pakistan, Mesir dan Indonesia. penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif. Faktor sosiologis dan historis mempengaruhi pembentukan hukum pada masing-masing negara dan pengaruh fikih klasik. Persamaan aturan perceraian di Pakistan, Mesir dan Indonesia khususnya dan kebanyakan negara-negara Muslim lainnya secara umum telah menjalankan versi hukum keluarga Islam yang telah dikodifikasi, termasuk persoalan perceraian dan proseduralnya. Perbedaan aturan perceraian dalam perundang-undangan Pakistan, Mesir dan Indonesia juga memiliki perbedaan-perbedaan antara lain pada persoalan tenggang waktu dari pencatatan sampai kepada jatuhnya talak.]]>
<![CDATA[Hibah dalam Perspektif Sunnah Nabi ]]>
<![CDATA[Subehan Khalik]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/al-qadau.v4i2.5694
<![CDATA[Hibah dalam perspektif Sunnah Nabi memiliki kriteria keshahihan dan dapat dijadikan hujjah. Hibah sangat dianjurkan dan tidak dengan paksaan, bahkan Rasulullah telah melaksanakan berbagai hal terhadap hibah diantaranya mengutuk orang yang mengambil kembali hibah mereka serta mengambil paksa hak orang lain. Pada sisi lain Rasulullah saw. juga memberi himbauan agar umatnya saling memberi hadiah dan memberi hibah.]]>
<![CDATA[Tinjauan Sosiologis Fenomena Korupsi dan Upaya Pemberantasannya Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Lukman Ali]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/al-qadau.v4i2.5748
<![CDATA[Korupsi merupakan penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau amanah secara relawan hukum untuk memperleh keuntungan atau manfaat memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugiakan kepentingan umum, keuangan dan perekonomian negara. Telaah sosiologis fenomena korupsi disebabkan faktor sosial budaya dan faktor lemahnya penegakan hukum sehinga dibutuhkan Upaya pemberantasan korupsi perspektif hukukm Islam, meliputi penegakan supremasi hukum, perbaikan sistem upah, dekonstruksi budaya yang melestarikan korupsi dan pembuktian terbalik.]]>
<![CDATA[Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia ]]>
<![CDATA[Supardin Supardin]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/al-qadau.v4i2.5695
<![CDATA[Produk pemikiran hukum Islam di Indonesia terdiri dari produk pemikiran fikih, produk pemikiran fatwa ulama, produk pemikiran keputusan pengadilan (yurisprudensi), produk pemikiran undang-undang. Produk pemikiran fikih merupakan jenis produk pemikiran hukum Islam di Indonesia yang melahirkan berbagai jenis buku yang dipedomani. Produk pemikiran fatwa ulama merupakan jenis produk pemikiran hukum Islam di Indonesia yang berasal dari pemikiran ulama secara kolektif, yang dituangkan dalam bentuk fatwa untuk menetapkan hukum, Produk pemikiran keputusan pengadilan (yurisprudensi) merupakan jenis produk pemikiran hukum Islam di Indonesia yang berasal dari pemikiran majelis hakim, kemudian dihimpun dan dijadikan sebagai keputusan pengadilan. Produk pemikiran undang-undang merupakan jenis produk pemikiran hukum Islam di Indonesia yang berasal dari pemikiran para pakar hukum, akademisi, politisi, dan instansi terkait. Produk pemikiran hukum Islam tentunya diberlakukan dan ditegakkan secara komprehensip.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat ]]>
<![CDATA[Basyirah Mustarin]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/al-qadau.v4i2.5750
<![CDATA[Keberadaan sertifikat hak atas tanah merupakan hasil dari proses pendaftaran tanah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA bahwa pendaftaran tanah meliputi beberapa rangkaian kegiatan yang diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang sah. Alat pembuktian yang sah bagi kepemilikan hak atas tanah adalah dalam bentuk sertifikat hak atas tanah. Sertifikat adalah salinan buku tanah dan surat ukur (untuk pendaftaran tanah sistemik) atau gambar situasi (untuk pendaftaran tanah sporadik) yang dijahit menjadi satu dan bentuknya ditetapkan oleh Menteri. Dengan demikian maka dapat dikatakan apabila suatu hak atas tanah tersebut mempunyai sertifikat sebagai tanda bukti haknya. Sebaliknya apabila suatu hak atas tanah belum mempunyai sertifikat berarti tanah tersebut didaftarkan sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan sertifikat hak atas tanah mempunyai arti penting yang menandakan bahwa hak atas tanah bersangkutan telah didaftarkan dimana hal itu dibuktikan dengan adanya (diterbitkannya) sertifikat oleh instansi yang berwenang]]>
