cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 11 No 12 (2023)" : 20 Documents clear
URGENSI PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA PADA MODEL HUBUNGAN INDUSTRIAL KONTRAKTUALIS Ni Putu Ayu Meylan Ardini; Kadek Agus Sudiarawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i12.p09

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji terkait urgensi penerapan asas keseimbangan dalam penyusunan perjanjian kerja pada hubungan industrial kontraktualis. Model hubungan industrial yang terdiri dari model hubungan industrial korporatis dan kontraktualis muncul pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pada hubungan industrial kontraktualis terdapat keleluasaan pengusaha dan buruh dalam membuat perjanjian tetapi terjadi masalah tidak dijalankannya asas keseimbangan dalam penyusunan perjanjian kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian normative yang mana menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan data. Hasil pengumpulan studi kepustakaan data menunjukkan bahwa, Sistem serikat buruh saat ini yang menerapkan sistem Multi Union masih belum dapat memberikan keleluasaan bagi pengusaha dan serikat buruh. Pada saat ini, sistem Multi Union dapat berjejer dengan model kontraktualis demi keleluasaan buruh serta pengusaha dalam menyusun perjanjian. Namun, penyusunan perjanjian model kontraktualis tidak jarang terjadi dominasi kepentingan pengusaha dibanding buruh. Hal itu terjadi karena tidak diterapkannya asas keseimbangan dalam pembuatan perjanjian kerja. Pengusaha dan buruh perlu memahami pentingnya penerapan asas keseimbangan dalam penyusunan perjanjian kerja dalam hubungan industrial kontraktualis. ABSTRACT The purpose of this research is to understand and examine the urgency of implementing the principle of balance in drafting work agreements in contractualist industrial relations. The industrial relations model consisting of a corporatist and contractualist industrial relations model emerged after Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation. In contractual industrial relations, there is flexibility for employers and workers to make agreements, but problems occur when the principle of balance is not implemented in the preparation of work agreements. The research method used in this paper is an empirical research method which uses primary and secondary data and also collects data through the analysis of data literature study. Based on the results of the data literature study, it shows that the current trade union system that implements the Multi Union system is still unable to provide flexibility for employers and labor unions. At this time, the Multi Union system can be aligned with the contractualist model for the freedom of workers and employers in drafting agreements. However, it is not uncommon for contractualist model agreements to be dominated by the interests of employers over wokers. This happened because the principle of balance was not applied in making work agreements. Employers and workers need to understand the importance of applying the principle of balance in drafting work agreements in contractual industrial relations.
PENTINGNYA FIRST TO FILE SYSTEM UNTUK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERKACA DARI KASUS MS GLOW DAN PS GLOW Ni Putu Santika Dwi Lestari; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i12.p14

Abstract

Tujuan Penulisan artikel yakni akan mengkaji pentingnya First to File System pada pendaftaran merek atau label diIndonesia Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan Pendekatan analisis deskriptif. Hasil pengkajian menunjukan bahwa kurangnya kesadaran pendaftaran merek pertama kali oleh pihak MS GLOW yang mendaftarkan mereknya dibidang minuman serbuk yang seharusnya didaftarkan dibidang kecantikan. Selain itu penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan dengan jalur alternatif dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan. ABSTRACT This article aims to investigate the significance of the One to File First System in registering a trademark in Indonesia. A descriptive analysis approach is combined using a normative approach to legal research in this article. The results of the study demonstrate that a lack of awareness of brand registration for the first time by MS GLOW who registers their brand in the powder drink sector which should be registered in the beauty sector. In addition, the resolution of trademark disputes can be carried out using alternative routes with predetermined steps.
KEABSAHAN PERJANJIAN SIMULASI DALAM BENTUK AKTA NOTARIS DITINJAU DARI ASAS ACTA PUBLICA PROBANT SESE IPSA Safira Wijaya; Taupiqqurahman Taupiqqurahman
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i12.p05

Abstract

Penulisan artikel ini memiliki tujuan guna mengetahui keabsahan perjanjian simulasi dalam bentuk akta notaris yang ditinjau dari asas acta publica probant sese ipsa dan kedua untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian simulasi terhadap perjanjian pertama dan perjanjian setelahya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah perjanjian simulasi dalam bentuk akta otentik/akta notaris memiliki cacat hukum jika ditinjau menggunakan teori keabsahan perjanjian. Namun dapat dikatakan berbeda jika dilihat menggunakan asas acta publica probant sese ipsa. Akibat hukum pada perjanjian simulasi absolut (mutlak) dan perjanjian simulasi relatif dapat berbeda. Akibat hukum tersebut dapat berupa adanya perubahan atau perpindahan hak pada objek perjanjian dan tidak adanya perubahan atau perpindahan pada objek perjanjian. The purpose of this study is find out the validity of the simulation agreement in the form of a notarial deed in terms of the acta publica probant sese ipsa principle and secondly to find out the legal agreement of the relationship agreement of the first and the following agreement. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The result of this study is that a simulated agreement in the form of an authentic deed/notarial deed has legal defects when viewed using the theory of the validity of the agreement. However, it can be said differently when viewed using the principle of acta publica probant sese ipsa. The legal consequences of absolute (absolute) simulation agreements and relative simulation agreements can be different. The legal consequences can be in the form of a change or transfer of rights to the object of the agreement and no change or transfer of the object of the agreement.
ANALISIS YURIDIS PENUNDUKAN HUKUM SEMENTARA TERHADAP SALAH SATU AGAMA DALAM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA Ni Kadek Dwi Darmayanti; A.A. Istri Eka Krisna Yanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i12.p10

Abstract

Penelitian dilaksanakan dengan tujuan agar dapat menjawab fenomena yang terjadi dalam masyarakat, yakni fenomena penundukan diri sementara terhadap salah satu hukum agama. Penelitian ini memfokuskan pada legalitas dari perkawinan yang dilaksanakan dengan skema penundukan diri sementara yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon pengantin. Dalam menganalisis permasalahan yang dikaji digunakan metode penelitian normatif melalui perundang-undangan sebagai pendekatannya. Penelitian ini memberikan hasil bahwasannya perkawinan yang dilaksanakan dengan penundukan diri sementara terhadap salah satu hukum agama tetap sah secara hukum. Hal ini berdasarkan analisis dari UU Perkawinan dan perspektif HAM. ABSTRACT The research was carried out with the aim of being able to answer the phenomenon that occurs in society, namely the phenomenon of temporary submission to one of the religious laws. This study focuses on the legality of marriages carried out with a temporary submission scheme carried out by one of the bride-to-be couples. In analyzing the problems studied, normative research methods through legislation are used as the approach. This study found that marriages performed with temporary submission to one of the religious laws remain legally valid. This is based on analysis of the Marriage Law and human rights perspectives.
KORELASI ASAS OPORTUNITAS SEBAGAI PENERAPAN PENGESAMPINGAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM (DEPONERING) DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM Kadek Devia Dewisyara Cahyani; I Putu Rasmadi Arsha Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i12.p01

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji mengenai parameter penerapan Asas Oportunitas yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengesampingan perkara (deponering) demi kepentingan umum terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung dan juga relevansi penerapan penegakan Hukum terhadap kewenangan pengesampingan perkara (deponering) oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum dalam studi kasus Abraham Samad dan Bambang Wijayanto. Penelitian ini tergolong dalam metode penelitian hukum normatif karena ingin menelaah lebih dalam apakah norma yang diberlakukan sudah jelas aturannya atau terjadi kekaburan norma hukum di dalamnya. Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dalam hal ini sebagai sumber hukum primer dan didukung dengan menganalisis jurnal ilmiah, artikel, skripsi, putusan pengadilan, peraturan undang-undang maupun literatur lainnya. Hasil penelitian ini adalah deponering merupakan pelaksanaan asas oportunitas yaitu penyampingan perkara demi kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas yang pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan pada pengaturannya terdapat kekaburan norma dimana tidak memiliki kualifikasi batasan perkara yang dapat dikesampingkan, namun hanya menjelaskan indikatornya saja yaitu demi kepentingan umum yang ditakutkan dapat menyebabkan multitafsir kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung. Penulis menyarankan agar dapat segera diatur lebih spesifik dan konkret mengenai kualifikasi batasan perkara dan kepentingan umum serta kewenangan dari Jaksa Agung dalam UU Kejaksaan agar tidak menimbulkan multitafsir dan kesewenang-wenangan dalam keberlangsungan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. The purpose of this study is to examine the parameters of the application of the Opportunity Principle which form the basis for consideration in deponering cases in the public interest for the authority possessed by the Attorney General and also the relevance of implementing law enforcement against the authority of deponering cases by the Attorney General for the public interest. case studies of Abraham Samad and Bambang Wijayanto. This research belongs to the normative legal research method because it wants to examine more deeply whether the norms that apply are clear or there is ambiguity in the legal norms in it. The approach used in this study is a statute approach in this case as the primary source of law and is supported by analyzing scientific journals, articles, theses, court decisions, laws and other literature. The results of this study are that deponering is an implementation of the principle of opportunity, namely the exclusion of cases for the sake of the public interest. What is meant is the interests of the nation and state and/or the interests of the wider community, the provisions of which are contained in Law no. 11 of 2021 concerning Amendments to Law no. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office. In article 35 letter c Prosecutor's Law in the regulation there is a blurring of norms which do not have the qualifications of case limits that can be set aside, but only explain the indicators, namely in the public interest which is feared to cause multiple interpretations of the powers possessed by the Attorney General. The author suggests that more specific and concrete arrangements can be made regarding the qualifications of case boundaries and the public interest as well as the authority of the Attorney General in the Prosecutor's Law so as not to cause multiple interpretations and arbitrariness in the sustainability of law enforcement implementation policies in Indonesia.
PENGATURAN INFORMASI KESEHATAN PADA ROKOK ELEKTRIK Haris Satiadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i12.p06

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan rokok elektrik di Indonesia, serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label peringatan kesehatan dan informasi kesehatan dalam kemasan e-liquid. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, merupakan metode penelitian hukum dengan meninjau hukum positif yang berkaitan dengan suatu permasalahan, dan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan. Berdasarkan penelitian diperoleh: terdapat pelaku usaha yang tidak mencantumkan label peringatan kesehatan dan informasi kesehatan secara benar dan jelas pada kemasan e-liquid rokok elektrik, yang berdampak pada kerugian konsumen dan melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. The purpose of this research is to find out the regulation of e-cigarettes in Indonesia, as well as forms of legal protection for consumers against business actors who do not include health warning labels and health information on e-liquid packaging. The research method used in this research is normative juridical, which is a legal research method that involves reviewing positive laws related to an issue, and empirical juridical, which is research conducted on real conditions that occur in society to discover facts and data. According to the research, it was found: there are business actors who do not include health warning labels and health information appropriately and clearly on e-liquid e-cigarette packaging, which causes on consumer losses and violates Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Government Regulation Number 109 2012 concerning the Protection of Materials Containing Addictive Substances in the form of Tobacco Products for Health.
PENERAPAN ASAS UTMOST GOOD FAITH DALAM MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB ASURANSI Caroline Tresnoputri; Gunawan Djajaputra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i12.p11

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Penanggung dan Tertanggung dengan dasar keberadaan asas itikad baik dari kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan. Penerapan prinsip utmost good faith atau prinsip itikad baik merupakan prinsip dasar yang wajib dilakukan oleh Penanggung dan sifatnya selalu pembaharuan, yang artinya bahwa dalam masa berjalannya perjanjian asuransi yang dilakukan antara Penanggung dan Tertanggung, seluruh informasi yang berkaitan dengan pembaharuan ketentuan dan/atau informasi perusahaan, Penanggung memiliki kewajiban untuk memberi tahu kepada Tertanggung sebagai bentuk penerapan asas itikad baik. Akibat hukum dari pelanggaran terhadap asas itikad baik atau utmost good faith tersebut adalah perjanjian asuransi yang telah dibuat oleh Penanggung dan Tertanggung dalam hal ini dapat dibatalkan oleh pihak Penanggung. Dasar hukum yang kemudian dapat digunakan untuk membatalkan perjanjian asuransi tersebut dapat didasari dengan adanya keberadaan Pasal 1320 KUHPerdata Jo. Pasal 251 KUHD. Pembatalan perjanjian tersebut dapat berupa para pihak tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan tanggung jawab yang dimiliki. This article aims to provide legal protection for insurers and insureds based on the existence of the principle of good faith on both parties. This research uses normative juridical research methods with a statutory approach. The application of the principle of utmost good faith or the principle of good faith is a basic principle that must be carried out by the Insurer and is always updated, which means that during the period of the insurance agreement between the Insurer and the Insured, all information relating to the renewal of provisions and/or company information, The Insurer has an obligation to notify the Insured as a form of implementing the principle of good faith. The legal consequence of violating the principle of good faith or utmost good faith is that the insurance agreement that has been made by the Insurer and the Insured, in this case, can be canceled by the Insurer. The legal basis that can then be used to cancel the insurance agreement can be based on the existence of Article 1320 of the Jo Civil Code. Article 251 of the Criminal Code. Cancellation of the agreement may result in the parties not having the obligation to fulfill their responsibilities.
ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN MALPRAKTIK MEDIS PADA DOKTER SPESIALIS Nikke Indriasari; Sutarno Sutarno; Budi Pramono
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i12.p02

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum malpraktik medis pada dokter spesialis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum malpraktik medis oleh dokter spesialis dalam konteks hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan malpraktik tidak spesifik, melainkan diatur secara implisit dalam Pasal 1371 BW dan Pasal 58 UU Kesehatan. Malpraktik tidak hanya terkait dengan kelalaian, tetapi juga dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu malpraktik perdata, pidana, dan administrasi, berdasarkan teori Guwandi yang diterjemahkan secara alternatif, sehingga malpraktik dibagi menjadi 3 (tiga) yakni malpraktik perdata, malpraktik pidana, dan malpraktik administrasi. Terdapat kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait penentuan tindakan kedokteran sebagai malpraktik. UU Kesehatan tidak memiliki pasal yang mengatur batasan-batasan tindakan malpraktik, yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Penyelesaian kasus malpraktik medis di Indonesia sebaiknya dilakukan melalui mediasi untuk mencapai keputusan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak, yaitu pasien dan dokter spesialis. Singapura juga mengutamakan jalur non-litigasi dalam penyelesaian kasus malpraktik, dengan kemungkinan pengajuan ke Pengadilan jika mediasi tidak berhasil. This research aims to analyze the legal accountability of medical malpractice by specialist doctors in the context of normative law. The type of research employed is normative legal research. The study aims to examine the legal accountability of medical malpractice by specialist doctors within the framework of normative law. The research findings indicate that the regulation of malpractice is not specific but is implicitly governed by Article 1371 of the Civil Code and Article 58 of the Health Law. Malpractice is not only related to negligence but can also be categorized into three types: civil, criminal, and administrative malpractice, based on Guwandi's theory, which is alternatively interpreted, resulting in the division of malpractice into three categories: civil, criminal, and administrative malpractice. There is a legal vacuum in the legislation concerning the determination of medical actions as malpractice. The Health Law lacks provisions that define the boundaries of malpractice actions, leading to legal uncertainty. The resolution of medical malpractice cases in Indonesia is preferably conducted through mediation to reach mutually beneficial decisions for both patients and specialist doctors. Singapore also prioritizes non-litigation methods in resolving malpractice cases, with the possibility of resorting to the courts if mediation fails.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK PADA PENANGKAPAN IKAN DI INDONESIA Carmelius Mario Martin Gama; Ida Bagus Erwin Ranawijaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i12.p07

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peraturan penangkapan ikan di Indonesia sejalan dengan hukum positif, dan juga untuk mengidentifikasi sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku yang menggunakan bahan peledak dalam proses penangkapan ikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan terkait sektor perikanan di Indonesia telah diatur secara formal dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 serta penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di Indonesia merupakan kegiatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat mengakibatkan sanksi pidana, termasuk penjara dan denda. Meski begitu, pelanggaran terhadap peraturan tersebut masih sering terjadi dan aparat penegak hukum terus berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan juga menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang serius, termasuk kerusakan ekosistem laut, seperti terumbu karang. Indonesia telah aktif melakukan upaya bersama dengan negara-negara tetangga serta melalui perjanjian bilateral untuk mengatasi penangkapan ikan ilegal, termasuk penggunaan bahan peledak. ABSTRACT This study aims to determine the extent to which fishing regulations in Indonesia are in line with positive law, and also to identify criminal sanctions imposed on perpetrators who use explosives in the fishing process. The research method used is normative legal research and the approach uses a statutory approach with a focus on analyzing relevant laws and regulations. The results showed that regulations related to the fisheries sector in Indonesia have been formally regulated in Law Number 45 of 2009 concerning fisheries which is an amendment to Law Number 31 of 2004 and the use of explosives in fishing in Indonesia is an activity prohibited by law and can result in criminal sanctions, including imprisonment and fines. Even so, violations of these regulations still occur frequently and law enforcement officials continue to work to address the problem. The use of explosives in fishing also has serious economic and social impacts, including damage to marine ecosystems, such as coral reefs. Indonesia has been active in joint efforts with neighboring countries as well as through bilateral agreements to address illegal fishing, including the use of explosives.
JURIDICAL ANALYSIS OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE RELATED TO CONTRACTS ON PUBLIC AND PRIVATE PARTNERSHIPS Retno Purbawati; Yunita Irianti Topon; Fielsa Kabida Mumtaza; Arif Rahman
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i12.p12

Abstract

The purpose of this study is to explore the openness of contracts for Public and Private Partnership (PPP) in civil law and legal aspects of state administration. The type of research used is normative juridical, with an approach to laws and regulations (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), and the case approach (the case approach). The study results show that the position of contract documents in relation to public information disclosure on civil law and state administration legal aspects has not demonstrated consistent provisions. In the civil aspect, the contract is binding only for the parties in it. Meanwhile, in state administrative law, the implementation of Public and Private Partnership (PPP) contracts that affect the community is precisely related to openness which becomes an urgency as a manifestation good governance and transparency as the embodiment of the General Principles of Good Governance. Legal certainty is an urgency to be realized.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue