cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,147 Documents
 3   4   5   6   7 
ANALYSIS OF GREEN PROTECTIONISM AGAINST THE BARRIERS OF INDONESIA’S CRUDE PALM OIL (CPO) EXPORT IN THE EUROPEAN UNION Made Adhitya Anggriawan Wisadha; Ida Bagus Surya Dharma Jaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.13 KB)

Abstract

This article analyzed concerning Green Protectionism against the Barriers of Indonesia’s Crude Palm Oil (CPO) Export in the European Union in accordance with GATT / WTO provisions. This writing is a normative legal research that used statutory, fact, and case approaches. In the analysis, it will explore the policy of green protectionism and look at various existing legal instruments, inter alia GATT/WTO Agreements, regulating the legal issue in concern.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Dikson Kristian; I Nyoman Suyatna; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Januari 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (63.522 KB)

Abstract

Government Authority in the implementation of land acquisition for the constructionof a public interest in the Government authorities to provide land for the construction of thepublic interest . The problem that arises then is unclear rules governing the authority of theGovernment in the implementation of land acquisition for the construction of the publicinterest as well as legal protection for land rights holders affected by the land acquisition bythe government. This journal normative method to approach the study of literature. In Article6 of Law No. 12 The year 2012 is mentioned land acquisition for public interests held by theGovernment. Section 8 of Presidential Decree. 71 The year 2012 also mentioned that theGovernor carry out a preparatory stage of land acquisition after receiving the land acquisitionplanning documents. Law No. 2 In 2012 and Presidential Decree. 71 The year 2012 is set onthe deliberations, awarding damages, and filing a lawsuit for land rights holders. It can beconcluded authority for the implementation of land acquisition for the construction of publicinterest under the authority of the Governor and the Provincial Government as the legalprotection of the rights of the owner of the land is reflected through the regulation ofdeliberation, of compensation, and the provision of opportunity to file a lawsuit to theAdministrative Court and to District Court.
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DALAM MENGENDALIKAN PEMBANGUNAN VILLA Ngurah Angga Narendra; I Made Arya Utama; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.617 KB)

Abstract

Pesatnya perkembangan pariwisata berbanding lurus dengan pembangunanakomodasi sebagai penunjang kegiatan kepariwisataan. Villa merupakan alternatifpenginapan yang lebih dipilih wisatawan terutama wisatawan asing daripada hotelsebagai tempat peristirahatan. Namun satu tahun terakhir, di Buleleng banyakbermunculan villa tanpa izin. Hal ini jelas mengganggu tata ruang dan tata kota diKabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dimanaakan membahas mengenai pengaturan lokasi di Kabupaten Buleleng yang menjaditempat untuk mendirikan villa dan syarat-syarat yang ditentukan Pemerintah KabupatenBuleleng dan masyarakat dalam menetapkan izin mendirikan villa. Pengaturanmengenai lokasi pembangunan villa terdapat pada Peraturan Daerah KabupatenBuleleng Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenBuleleng Tahun 2013-2033, dimana dijelaskan bahwa lokasi pembangunan villa harusberada pada kawasan peruntukan pariwisata. Syarat akomodasi pariwisata secara umum(hotel dan pondok wisata) dari pemerintah lebih menitikberatkan pada persyaratanteknis mendirikan villa yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten BulelengNomor 11 Tahun 2007, sedangkan persyaratan dari masyarakat lokal lebihmenitikberatkan pada syarat yang mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat,tertuang dalam peraturan desa. Tidak ada syarat khusus untuk mendirikan villa.
HARMONISASI KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN I Gusti Ayu Agung Ratih Maha Iswari Dwija Putri; Ida Bagus Wyasa Putra; Ida Bagus Erwin Ranawijaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.713 KB)

Abstract

Masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) terbentuk dalam rangka mewujudkanASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif, oleh karena ituNegara-Negara anggota ASEAN hendaknya memiliki kebijakan persaingan usaha secaranasional dan ASEAN juga perlu memiliki kesepakatan terhadap kebijakan persainganusaha. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatanperaturan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum, pendekatan sejarah,serta pendekatan perbandingan. Artikel ini menyimpulkan bahwa ASEAN belum memilikikebijakan yang mengatur kegiatan persaingan usaha MEA secara umum sehingga kegiatanyang dilakukan Negara anggota masih mengacu kepada kebijakan masing-masing Negaradan ASEAN menerbitkan ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy sebagaipedoman. Harmonisasi kebijakan persaingan usaha pada MEA dapat dilakukan denganmewajibkan setiap negara untuk memiliki kebijakan persaingan usaha sesuai denganstandar ASEAN, penyesuaian peraturan tiap negara, pembentukan lembaga penyelesaiansengketa regional ASEAN, dan dengan adanya transparansi ketentuan kebijakan MEA.
PELAKSANAAN PENGENDALIAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA DENPASAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM I Wayan Jayadi Putra; I Nyoman Suyatna; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, Jun 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengemis adalah sekelompok orang atau individu yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Banyaknya aktivitas menggepeng yang dapat dilihat disekitar Kota Denpasar pada tahun-tahun terakhir inni menjadi fenomena yang menarik ditengah eksistensi Bali sebagai daerah pariwisata. Faktor seperti kemiskinan, pendidikan, terbatasnya keterampilan, terbatasnya fisik atau kesehatan, pengaruh pola pikir atau budaya, urbanisasi dan kurangnya lapangan pekerjaan yang pada akhirnya membuat mereka melakukan aktivitas menggelandang dan mengemis untuk bertahan hidup. Keberadaan pengemis di Kota Denapsar jelas telah menggagu ketertiban umum dan telah melanggar Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengendalian gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan apakah yang menjadi hambatan-hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian yang bersifat empiris dengan mengkaji permasalahan dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta berdasarkan data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalu pengamatan di lapangan dan wawancara dengan dinas terkait. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah peran Pemerintah Kota Denpasar dalam peranannya melaksanaan pengendalian gelandangan dan pengemis berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum belum di implementasikan secara maksimal karena kurang adanya sanksi yang tegas dan peraturan daerah khusus mengenai gelandangan dan pengemis. Kurangnya sanksi yang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap gelandangan dan pengemis tersebut, adanya sikap iba terhadap pengemis, kurangnya antusias masyarakat mengenai sosialisasi terkait peraturan yang berlaku.
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM ASPEK HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN Ida Ayu Rhadana Satvikarani M; A.A. Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.471 KB)

Abstract

Penulisan karya ilmiah ini berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Aspek Hak Anak Atas Pendidikan” yang memiliki tujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai efektivitas dari Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam aspek hak atas pendidikan. Metode penulisan dalam tulisan ini menggunakan metode hukum empiris. Melindungi hak–hak anak atas pendidikanya tidak cukup hanya dengan peraturan–peraturan yang dikeluarkan pemerintah melainkan harus ada kebijakan–kebijakan atau upaya untuk mendukungPasal 31 Undang–Undang Dasar 1945 Tentang Pendidikan dan Kebudayaan serta Undang–Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kebijakan atau rencana penyelenggaraan perlindungan anak ini sudah di atur dalam Pasal 4–Pasal 9 yang diharapkan nantinya dapat terealisasi dengan baik. Kata Kunci: perlindungan anak, hak, pendidikan, efektivitas
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DALAM MELINDUNGI MASYARAKAT TERHADAP DAMPAK BAU PENANGANAN SAMPAH DI TPA PESANGGARAN Luh Putu Nitya Dewi; I Made Arya Utama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (508.679 KB)

Abstract

Pertambahan dan pertumbuhan penduduk di Bali yang semakin pesat otomatis berpengaruh terhadap jumlah sampah beserta penanganannya. Bau tidak sedap yang berasal dari kegiatan penanganan sampah menyebabkan warga yang berada dekat maupun jauh dari lokasi terganggu. Permasalahan yang diangkat yaitu apakah yang menyebabkan penanganan sampah di TPA Pesanggaran menimbulkan bau tidak sedap dan hak masyarakat terhadap lingkungan yang kurang sehat karena dampak bau tersebut.Artikel ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum empiris yang mana kegiatan penanganan sampah seharusnya memperhatikan pencemaran udara dan kesehatan. Namun,terjadi kesenjangan antara apa yang seharusnya (das sollen) dengan apa yang senyatanya (das sein). Sumber data primer diperoleh dari masyarakat yang terkena dampak bau dengan menggunakan teknik wawancara. Data yang didapat kemudian diolah dan disajikan secara deskriptif.Hasil dari pembahasan rumusan masalah ini menunjukkan bahwa studi kajian kelayakan lingkungan dalam penanganan sampah di TPA Pesanggaran telah dilakukan, namun terdapat ketidak cermatan dalam penyusunan rencana kegiatan tersebut sehingga menimbulkan dampak bau. Akibat dampak bau penanganan sampah di TPA Pesanggaran maka masyarakat berhak mengajukan keberatan atau pengaduan kepada pihak terkait. Namun keberatan yang diajukan belum ditanggapi serius oleh pihak pengelola dan dengan adanya lebih dari satu lembaga pengelola membuat pengaduan belum dapat ditangani dengan baik. Kata Kunci: Bau tidak Sedap, Efektivitas, Penanganan Sampah
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IJIN USAHA RUMAH KOS DI KOTA DENPASAR Ni Made Dita Clarissa Wiraska; Ibrahim R
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.337 KB)

Abstract

Semakin meningkatnya pemondokan atau rumah kos di Kota Denpasar menimbulkan permasalahan yang perlu diselesaikan yaitu terkait dengan perizinan terhadap bangunan rumah kos yang masih tidak memiliki ijin mendirikan bangunan maupun ijin usaha rumah kos. Dalam rangka menjamin terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum pemerintah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Ijin Usaha Pemondokan. Adapun permasalahannya adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran ijin usaha rumah kos di Kota Denpasar dan hambatan apa dihadapi pemerintah Kota Denpasar dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran ijin usaha rumah kos di Kota Denpasar. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah Yuridis Empiris, yaitu melihat kesenjangan antara norma atau aturan dan perilaku di masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar terhadap pelanggaran ijin usaha rumah kos yaitu dengan melakukan tindakan penertiban berupa: pembinaan, penutupan sementara dan penyegelan. Hambatan yang dihadapi pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran ijin usaha rumah kos yaitu faktor penegak hukum, dikarenakan penegak hukum masih belum melakukan pengenaan sanksi selanjutnya, dan faktor masyarakat, karena masyarakat tidak merealisasikan pembinaan yang dilakukan Pemerintah seperti tidak mengurus ijin meskipun sudah diberi peringatan. Kata Kunci: Penegakan hukum, Ijin Usaha, Rumah Kos.
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PERIJINAN KOTA DENPASAR I Putu Agus Indra Febriyana; Cok Istri Anom Pemayun
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.532 KB)

Abstract

Simplification of licensing procedures through the establishment of the Department of Licensing is an effort that is expected to accommodate the needs of the community as an institution truly One Stop Service, where various types of licenses that are still there are many scattered in so on education, in 105 types of licenses, all taken care of in one door, which is at the Department of Licensing, Denpasar Government policy in the simplification of licensing with the Parallel System raises the issue how integrated one-stop service delivery in order to improve public services in the Department of Licensing Denpasar, and Is that a benchmark in order to achieve an integrated service delivery doors are good at Denpasar Licensing Agency. This method is a kind of empirical research. It can be concluded from the factors improving services through two procedures with the Front Office and Back Office so you can easily and quickly take care of the permit. And communities in applying for a license must match the application requirements Denpasar owned by the Department of Licensing that the lack of barriers and obstacles in the implementation of One Stop Services and can run well.
SISTEM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Yurika Maharani; Ibrahim R.; I Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (30.244 KB)

Abstract

Penulisan ini membahas tentang pembentukan peraturan Desa berdasarkanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang tersebut terdapatnorma kabur sebagaimana pada Pasal 69 ayat (9) yang menyatakan bahwarancangan peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.Berdasarkan hal tersebut timbul masalah hukum yang akan dikaji adalahbagaimanakah pengaturan dan pembentukan dalam pembuatan peraturan Desaserta bagaimana bentuk konsultasi dan partisipasi masyarakat Desa dalampembentukan peraturan Desa. Penulisan normatif dengan pendekatan peraturanperundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Kesimpulan yangdiperoleh adalah masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan ataumemberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desadalam proses penyusunan peraturan Desa. Kewenangan penyusunan peraturandesa sebagai pelaksanaan otonomi desa tentunya tidak terlepas dari urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.

Page 5 of 115 | Total Record : 1147

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue