Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.757
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas KERTHA WICAKSANA JURNAL HUKUM PRASADA International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Jurnal Akses Law Doctoral Community Service Journal
Anak Agung Gde Oka Parwata
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
EKSISTENSI DESA PAKRAMAN DALAM PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali No 2 Tahun 2012, tentang Kepariwisataan Budaya Bali) Parwata, A.A Gede Oka; Wijaya, I Ketut Kasta Arya
KERTHA WICAKSANA Vol 12, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.12.1.415.69-75

Abstract

ABSTRAK Kegiatan pembangunan kepariwisataan dalam kehidupan Negara modern tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya sebuah kebijakan yang baik pula. Kepariwisataan dalam program suatu negara dihandalkan dan diarahkan untuk memberi manfaat bagi kesejahteraan bersama elemen berbangsa. Nilai dasar atas upaya mewujudkan kemakmuran ditetapkan melalui Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan untuk menciptakan iklim yang kondusif dan memberikan kepastian hukum. Dalam penyelenggaraan kepariwisataan utamanya di Bali menjadi penting pada pengembangan pariwisata budaya sebagai penyangga agar terhindar dari komersialisasi dan komodifikasi yang hanya menempatkan Bali sebagai obyek eksploitasi. Desa pakraman berkait dengan kepariwisataan ini memerlukan porsi yang pasti berdasarkan hukum sehingga hak dan kewajiban serta kewenangannya guna mendapat jaminan atas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan seluruh kompenen terkait dalam pengelolaan kepariwisataan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu yang mengkaji semua permasalahan melalui tinjauan hukum, acuannya dilakukan baik secara normatif maupun berdasarkan doktrin ilmu hukum. Pembahasan atas kewenangan desa pakraman tidak bisa lepas dari ketentuan Pasal 18B (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai pengakuan hak konstitusionalnya. Pengaturan pengelolaan kepariwisataan budaya Bali belum secara implisit mengatur bagaimana hak, kewajiban serta kewenangan yang dimiliki desa pakraman. Sepantasnya dalam Pengelolaan Kepariwisataan budaya memberikan tempat yang rasional kepada desa pakraman sebagai subyek pemilik kebudayaan. Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Kepariwisataan Budaya tidak secara tegas memberikan kedudukan hukum (hak, kewajiban dan wewenang) desa pakraman dalam pengelolaan Kepariwisataan Budaya Bali. Posisi kedudukannya selaku subyek internal, seharusnya diwujudkan dalam bentuk fungsi penguatan, pemberdayaan. Jika dibentuk dalam relasi koordinasi dengan unsur pemerintah daerah pun koordinasi dalam dengan sifat mendukung dan menguatkan kedudukan hukum desa pakraman. Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Desa Pakraman, Kepariwisataan Budaya ABSTRACT Tourism development activities in a modern country cannot work well without a good policy. Tourism as one of development programs of a country is a reliable way to bring prosperity to all of the people. The basic value of efforts to achieve prosperity is stated in Act no.10 Year 2009, which is about tourism for creating a conducive environment and to provide legal certainty. Cultural tourism development activities, particularly in Bali, play an important role as a buffer to avoid Bali from being commercialised and commodified, in other words, being an exploited object. The customary village (desa pakraman) must be given a clear portion in the law regarding tourism industry so that its rights, obligations and authorities to give legal certainty, justice and benefits are clear. This is a normative juridical study, which is a study that analyses all problems through legal perspective whose reference is obtained normatively or based on the doctrines in law discipline. Discussing the authority of Desa Pakraman cannot disregard Article 18B (2) Constituion 1945, which is a recognition of the rights of customary village. The regulations about cultural tourism of Bali have not yet implicitly defined the rights, obligations and authorities of desa pakraman. Cultural tourism management should provide desa pakraman with a rational portion as the subject and owner of Bali culture. Bali provincial regulation on cultural tourism does not explicitly give the legal status (rights, obligations and responsibilities) of desa pakraman in the management of Bali cultural tourism. As the internal subject, the legal status of desa pakraman should be manifested in the form of both reinforcement and empowerment functions. If the legal status of desa pakraman is in the form of a coordinative relation local government, such coordination should be supporting and strengthening the legal status of desa pakraman. Keywords: Legal Status, Customary Village (Pakraman), Cultural Tourism
PENERAPAN SANKSI ADAT TERKAIT PELANGGARAN KESUSILAAN (STUDI KASUS GAMIA GAMANA DI DESA PAKRAMAN UNDISAN KELOD, TEMBUKU, BANGLI) Artha, I Gede Yoga; Parwata, A.A. Gde Oka; Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa
Kertha Desa Vol. 04, No.02, Oktober 2017
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.278 KB)

Abstract

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh terjadinya pelanggaran gamia gamana yang terulang kembali di Desa Pakraman Undisan Kelod sehingga menimbulkan ketidakseimbangan yang membutuhkan suatu pengembalian kondisi desa adat. Dalam hal ini dirumuskan permasalahan berupa Bagaimanakah penerapan sanksi adat terkait pelanggaran adat gamia gamana di Desa Pakraman Undisan Kelod dan Bagaimanakah upaya Desa Pakraman Undisan Kelod dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Dengan tujuan untuk mengetahui dan lebih memahami mengenai penerapan sanksi adat terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak gamia gamana yang terjadi di Desa Pakraman Undisan Kelod. Penulisan ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan terhadap awig-awig dan pendekatan terhadap kasus. Pada pembahasan membahas mengenai pengaturan pelanggaran gamia gamana dan pelaksanaan sanksi pada kasus yang terjadi bulan mei 2017 serta upaya yang dilakukan desa adat dalam hal pencegahanya. Dari hasil pembahasan disimpulkan pelanggaran gamia gamana diatur dalam awig-awig Pawos 46. Dalam hal upaya desa adat dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan peningkatkan kesadaran hukum krama desa adat serta penambahan sanksi adat melalui perarem. Kata kunci : Sanksi adat, Gamia gamana, Upaya desa pakraman.
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA ADAT DALAM PENERAPAN AWIG-AWIG DI DESA PAKRAMAN PADANGTEGAL UBUD, KABUPATEN GIANYAR Suwacana, I Putu Gede; Oka Parwata, A. A. Gede; Dharma Laksana, I Gusti Ngurah
Kertha Desa Vol. 04, No.02, Oktober 2017
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.622 KB)

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai hubungan antar lembaga adat dalam penerapan awig-awig di Desa Pakraman Padangtegal. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan masyarakat yang nyata. Penelitian bertumpu padahubungan antar lembaga adat dalam menerapkan awig-awig sebagai pedoman dasar kesatuan masyarakat hukum adat Bali (Desa Pakraman). Desa pakraman mempunyai otonomi untuk membentuk sebuah aturan berdasarkan ketentuan-ketentuan adat yang tercatatkan dalam awig-awig/perarem. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sesuai fokus permasalahan maka diperoleh kesimpulan bahwa hubungan antar lembaga-lembaga adat yang ada di Desa Pakraman Padangtegal adalah pola koordinasi dalam menerapkan awig-awig diutamakan berdasar hasil paruman bersama.Lembaga adat setempat yaitu lembaga kebendesaan, lembaga sabha desa, lembaga kertha desa, lembaga badan panureksa, lembaga pecalang dan lembaga lembaga perkreditan desa (LPD) dengan fungsinya masing-masing, dan pola hubungan dalam menjalankan tgas dan fungsinya selalu berdasarkan landasanTri Hita Karana.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA GAS ELPIJI Adi Purnama Sriada, I Wayan; Oka Parwata, A A Gede
Kertha Desa Vol. 01, No. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.839 KB)

Abstract

Legal protection of consumers of LPG user perspective in the review of the consumer protection law. The problems that arise are how consumers of legal protection from the dangers of exploding LPG LPG gas regulator? And how sanctions for businesses if the explosion in LPG gas regulator?. Writing method using normative methods that are descriptive. The results relating to the protection of consumers against the LPG users are not any specific rules governing the use of LPG gas, therefore the laws that can be used as guidelines is Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. With the BFL's, LPG users can demand legal protection in case of an accident and was given administrative penalties or criminal sanctions to businesses.
IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA METHYLONE (ZAT M1) TERKAIT UNDANG – UNDANG NO 35 TAHUN 2009 Ulfa Dewi, Debby Fitria; Oka Parwata, A A Gede
Kertha Desa Vol. 01, No. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (49.359 KB)

Abstract

Narcotic couldn’t be regarded as a minor crime by the nation of Indonesia,because the drug has been damaging our nation with the rise of drug users in Indonesia.Drug users aren’t limited people communities, unfortunately many individual countriesmired in from they’re which is it of declared No. 35 of 2009 about narcotics with theformulation of criminal sanctions prison or death as penalty. Finaly, these things iscertainly not independent of realization of the ideal purpose of nation which has tobecome a virtous and noble character.
KESADARAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DESA PAKRAMAN PADANGTEGAL, KECAMATAN UBUD, KABUPATEN GIANYAR Putra, I Kadek Agus Wira Dharma; Parwata, A.A Gde Oka
Kertha Desa Vol. 01, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.168 KB)

Abstract

Sampah merupakan masalah kompleks yang sering dihadapi, baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Melihat banyaknya permasalahan sampah yang terjadi di kabupaten hingga ke desa-desa maka perlunya penangan dan pengaturan khusus mengenai sampah. Peran serta masyarakat adat dan juga desa pakraman dalam pengelolaan sampah memiliki pengaruh yang besar terhadap penanganan sampah di Desa Padangtegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Penulisan ini mengemukakan permasalahan yaitu: 1) Bagaimanakah kesadaran hukum dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Pakraman Padangtegal; 2) Bagaimanakah peran desa pakraman dalam pengelolaan sampah Desa Pakraman Padangtegal. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian ilmiah yang dilakukan dengan melihat kesenjangan teori dan praktek. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan, dapat disimpulkan bahwa dalam kesadaran hukum mengenai pengelolaan sampah sudah berjalan dengan cukup baik dan pengelolaan sampah melalui awig-awig Desa Pakraman Padangtegal tidak disebutkan secara eksplisif di dalam rumusan pasal-pasal pada awig-awig, namun disebutkan dalam pararem ketentuan tentang keasrian desa yang dapat mengatur dan menggerakan masyarakat dalam hal penanganan sampah. Peran desa pakraman diwujudkan melalui sosialisasi ke setiap banjar. Kata Kunci: Desa Pakraman, Sampah, Penanganan
IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA PENDATANG DI DESA PAKRAMAN TENGKULAK KAJA KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR Gandi Aditya, Ida Bagus Nyoman; Oka Parwata, AA Gede; Mas Rwa Jayantiari, I Gst Agung
Kertha Desa Vol. 04, No.02, Oktober 2017
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.464 KB)

Abstract

Judul penelitian ini yakni Implementasi Hak Dan Kewajiban Pengusaha Pendatang (Di Desa Pakraman Tengkulak Kaja Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. Penelitian ini dapat dikualifikasikan kedalam jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris maka hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan masyarakat yang nyata. Dalam hal ini penelitian akan bertumpu pada teori dan fakta yang ada serta didalam penelitian ini penulis akan tetap berpijak pada disiplin ilmu hukum. Bali merupakan pulau destinasi pariwisata yang sangat signifikan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, budaya, tradisi, adat, dan memiliki persekutuan masyarakat adat yang disebut dengan desa pakraman. Desa pakraman mempunyai otonomi untuk membentuk sebuah aturan berdasarkan ketentuan-ketentuan adat yang tercatatkan dalam awig-awig/perarem, sebagai instrumen pengaturan masalah di Bali khususnya tentang pengusaha pendatang di Desa Pakraman Tengkulak Kaja. Pengaturan pengusaha pendatang telah diatur dalam pararem Desa Pakraman Tengkulak Kaja tahun 2014 tentang penduduk pendatang. Hak pengusaha pendatang di Desa Pakraman Tengkulak Kaja akan diperoleh ketika terlebih dahulu memenuhi kewajiban sesuai dengan yang tercantum di dalam pararem dan harus membayar kompensasi diawal sebesar 2,5% dari jual beli harga tanah dan kemudian segala hak-hak yang sepatutnya diperoleh oleh pengusaha pendatang seperti pelayanan terkait mengurusan surat-surat izin/ dokumen seperti: SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), IMB (Izin Mendirikan Bangunan), SITU (Surat Izin Tempat Usaha), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), serta hak yang lain seperti mendapat perlindungan dan keamanan dari desa pakraman.
SENGKETA TANAH SETRA DAN PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS SENGKETA BANJAR ADAT AMBENGAN DENGAN BANJAR ADAT SEMANA UBUD KABUPATEN GIANYAR) Sri Haryanti Dewi Witari, I Gusti Ayu; Wirta Griadhi, I Ketut; Oka Parwata, A. A. Gde
Kertha Desa Vol. 01, No. 02, Juli 2013
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.608 KB)

Abstract

Dispute of grave land (setra) was occurred at customary village of Ambengan with customary village of Semana on 31 May 2007, its began from cutting of three coconut tree and one blalu tree at setra area by the member of customary village of Semana but didn’t got permit from the member of the customary village Ambengan, the incident more and more develop until happened physical contact and each others claim about ownership of the grave land. The incidence arise a question what was its background and what factors that influence the dispute of grave land? and how is its solution and its implementation?.The method have been used is emperical juridic with case, fact, and history approach to know the existing problem. Its solution was by conduct mediation by the government of Gianyar regency by issued a affirmation letter until signed an harmony by both parties.
Dampak Perkawinan Anak Di Bawah Umur Terhadap Anak Perempuan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Odik, Agung; Parwata, A.A Gede Oka
Kertha Desa Vol 8 No 6 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penulis yang ingin di dapat dalam penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak dari perkawinan di bawah umur terhadap anak perempuan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu memberikan informasi bahwa tingginya angka kematian anak perempuan yang sedng hamil maupun saat melahirkan pada usia 10-14 tahun. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif. Hasil dari kajian ini menunjukan bahwa dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 mencegah terjadinya perkawian di bawah umur. Namun karna lemahnya sanksi dan lemahnya penegakan hukum menjadikan masih banyak terjadinya perkawinan di bawah umur. Hasil kajian menunjukan banyaknya perkawinan anak dibawah umur disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, keluarga, dan Pendidikan. Kata Kunci : Perkawinan Di Bawah Umur, Anak Perempuan, Dampak ABSTRACT The porpose of this journal is to find out the impact of undermarrige girl based on article 1 of 1974 concerning about Marriage. In addition, it provides information of high mortality rate for girls who are pregnant and during childbirths at the age range of 10-14 years. The research method used in this paper is a normative research method. The results of this study indicate that the Child Protection based on article. 35 of 2014 prevents the occurrence of underage marriages. However, due to weak sanctions and inbalance law enforcement, there are still many underage marriages. The results from this journal show the indication that many underage marriages are caused by various factors such as economic, family and education factors. Keywords: Underage Marriage, Girls, Impact
PENERAPAN PARAREM TERHADAP PENDUDUK PENDATANG DAN PENGUSAHA PENDATANG DI DESA ADAT TEGALLANTANG-UBUD Krisna, Anak Agung Gede; Parwata, A.A. Gede Oka
Kertha Desa Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pararem terhadap penduduk pendatang dan pengusaha pendatang di Desa Adat Tegallantang dan untuk mengetahui hak serta kewajiban penduduk pendatang dan pengusaha pendatang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggali fakta dan data di masyarakat, juga meneliti kenyataan dalam kehidupan di masyarakat dari fakta yang ada di lapangan dan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Hasil studi dari penelitian ini adalah Desa Adat Tegallantang dengan hak otonominya berhak mengurus urusan rumah tangganya sediri untuk menjaga keharmonisan sebagai salah satu bentuk pengaturan terhadap masyarakat tentang penduduk pendatang dan pengusaha pendatang/investor mengenai hak kewajibannya serta sanksi terhadap yang melanggarnya sesuai dengan ketentuan awig-awig yang dijabarkan secara lebih rinci dalam pararem. Penanganan penduduk pendatang di Desa Adat Tegallantang diatur dalam pararem desa tentang penduduk pendatang. Dalam pararem tersebut dijelaskan hak dan kewajiban penduduk pendatang dan Pengusaha pendatang/investor yang ingin mendirikan fasilitas pariwisata wajib mengetahui apa saja ketentuan yang ada dalam pararem. Kata kunci: Pararem, Desa Adat, Penduduk Pendatang, Pengusaha Pendatang ABSTRACT The objectives to be achieved in this study are to find out how the pararem is applied to migrant residents and immigrant entrepreneurs in the Tegalllantang Traditional Village and to determine the rights and obligations of migrant residents and immigrant entrepreneurs. This study uses empirical legal research methods, namely research conducted by digging up facts and data in the community, also examining the reality in life in society from facts in the field and using two data sources, namely primary data and secondary data. The results of the study from this research are that the Tegallantang Traditional Village with its autonomy rights has the right to take care of its own household affairs to maintain harmony as a form of regulation for the community regarding immigrant residents and immigrant entrepreneurs/investors regarding their rights and obligations as well as sanctions against those who violate them in accordance with the provisions of awig-awig. which is described in more detail in pararem. The handling of the immigrant population in the Tegalllantang Traditional Village is regulated in the village pararem regarding the migrant population. The pararem explains the rights and obligations of migrant residents and immigrant entrepreneurs/investors who wish to establish tourism facilities are required to know what are the provisions contained in the pararem. Keywords: Pararem, Traditional Village, Immigrant Residents, Immigrant Entrepreneurs
Co-Authors A. A. Ayu Ngr. Harmini Agung Mira Diamanda Anak Agung Anisca Primadwiyani Anak Agung Gede Ari Paramartha Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Istri Intan Argyanti Nariswari Anak Agung Sri Indrawati Anom Basudewa Amijaya Artha, I Gede Yoga Ayu Chitra Permatasari Dewi Debby Fitria Ulfa Dewi Dewa Made Pancadana Edy Nurcahyo Gandi Aditya, Ida Bagus Nyoman Gusti Ayu Mayani Kristina Dewi I Dewa Ayu Danu Saputri I Gede Abitha Satria I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Gusti Ayu Sri Haryanti Dewi Witari I Gusti Ngurah Dharma Laksana I Gusti Ngurah Dhian Prismanatha I Kadek Arya Wiguna Obara I Ketut Kasta Arya Wijaya I Ketut Wirta Griadhi I Ketut Wirta Griadhi I N. Wita I Nyoman Adi Susila I Putu Bayu Pradnyana I Putu Eka Damara I Wayan Adi Purnama Sriada I WAYAN WINDIA Ida Ayu Vera Prasetya Josi Dedi Gultom K. Wirta Griadhi Kadek Devi Regina Melati Kadek Irman Septiana Kadek Novira Hadi Jayanti Kadek Yudhi Pramana Ketut Sista Putri Wijaya Komang Sheby Brahmatantri Krisna, Anak Agung Gede Liana Gunawan Wilatikta Luh Mita Marhaeni Made Adi Berry Kesuma Putra Made Putri Saraswati Ni Ketut Arie Setiawati Ni Luh Dyah Pranaswari Satrya Ni Luh Made Dwi Pusparini Ni Luh Made Salya Nirmala Pravita Ni Luh Mahisa Mahardini Ni Luh Manik Muantari Suantari Sri Utami Ni Luh Putu Ayu Arsani NYOMAN MAS ARYANI Odik, Agung Putra, I Kadek Agus Wira Dharma Putu Bella Mania Madia Putu Endra Wijaya Negara Rozi Maulana Sagung Putri ME Purwani Sara Ida Magdalena Awi Suwacana, I Putu Gede