cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 4 (2021)" : 8 Documents clear
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH BALI Hutagaol, Immanuel Agustian; Hariyanto, Diah Ratna Sari
Kertha Desa Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk dapat mengetahui penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara online di Kepolisian Daerah Bali dan mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Kepolisian Daerah Bali dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi online. Studi ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-udangan, dan pendekatan fakta. Hasil studi ini menunjukkan bahwa para pelaku prostitusi online dapat dijatuhkan hukuman dengan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 27 Jo Pasal 45 Undang-undang No 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Penegakan hukum prostitusi online telah dilakukan mulai dari tahap penyelidikan hingga penyidikan. Umumnya media sosial yang biasa digunakan sebagai media transaksi dalam prostitusi online adalah aplikasi michat, twitter, facebook, whatsapp. Penyidik Kepolisian Daerah Bali biasanya mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai kasus prostitusi online dan penyidik juga melakukan pengintaian dan penyamaran langsung ketempat yang ditentukan serta melakukan penangkapan terhadap tersangka. Kepolisian Daerah Bali juga melakukan upaya preventif dengan cara memberikan pengetahuan hukum akan bahaya prostitusi online dan upaya represif berupa proses penangkapan terhadap para mucikari untuk diberi hukuman sesuai dengan Undang-undang yang ada. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Prostitusi Online ABSTRACT This study aims to be able to find out the law enforcement of prostitution crimes online in the Bali Regional Police and to find out the steps taken by the Bali Regional Police in overcoming online prostitution crimes. This study uses empirical research methods using a case approach, a statutory approach, and a facts approach. The results indicate that law enforcement against online prostitution where perpetrators can be punished with Article 296 and Article 506 of the Criminal Code, Article 27 Jo Article 45 Law No. 11 of 2008 Jo Law No. 19 of 2016 concerning information and electronic transactions and Law No. 44 of 2008 on pornography. Based on the results of an interview, online prostitution law enforcement has been carried out from the investigation to the investigation stage. It’s known that the social media commonly used as a medium for transactions in online prostitution are michat application, twitter, facebook, whatsapp. Bali Regional Police investigators usually get reports from the public regarding online prostitution cases. Investigators can only carry out surveillance and undercover directly to the specified place and make arrests of suspects due to technological limitations. The Bali Regional Police also took preventive measures by providing legal knowledge the dangers of online prostitution and repressive measures in the process of arresting pimps to be punished in accordance with the existing law. Keywords: Law Enforcement, Crime, Online Prostitution
KEDUDUKAN AHLI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA Prasetya, Ketut Wahyu; Swardhana, Gde Made
Kertha Desa Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting, karena setiap orang tidak beralah sebelum adanya putusan pengadilan. Maka pembuktian sebagaimana termuat dalam KUHAP memiliki peranan yang sangat penting untuk membuat terang sehingga hakim menjadi yakin untuk membuat putusan. Adapun salah satu alat bukti dalam KUHAP ialah ahli. Maka menjadi penting untuk membahas siapa saja yang dapat menjadi ahli dalam pembuktian. Setiap orang yang mempunyai keahlian atau pengetahuan khusus, yang mana keahlian dan pengetahuan khususnya itu mempunyai hubungan dengan suatu perkara tertentu yang dapat menjadikan perkara itu terang, berhak memberikan keterangan ahli. Sedangkan dibidang kedokteran yang berhak memberikan keterangan ahli adalah ahli kedokteran kehakiman, sedangkan dokter lainnya yang bukan ahli kedokteran kehakiman kalau diberikan secara tertulis adalah alat bukti surat dan kalau diberikan secara lisan di persidangan adalah alat bukti keterangan saksi. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas kedudukan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia baik secara teoritis maupun praktek. Sehingga yang diperlukan adalah interprestasi hukum yang akan dilakukan dengan metode hukum normatif. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli dapat membuat terang suatu peristiwa pidana, jadi keterangan ahli dapat sebagai alat bukti yang meyakinkan Hakim. Yang dapat dipakai ahli pada pemeriksaan dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah setiap orang yang mempunyai keahlian atau pengetahuan khusus, yang mana keahlian dan pengetahuan khususnya itu mempunyai hubungan dengan suatu perkara tertentu yang dapat menjadikan perkara itu terang, berhak memberikan keterangan ahli. The process of proof in criminal procedural law in Indonesia has a very important position, because everyone does not act before a court decision is made. So the evidence as contained in the Criminal Procedure Code has a very important role to make clear so that the judge becomes convinced to make a decision. One of the pieces of evidence in the Criminal Procedure Code is an expert. So it becomes important to discuss anyone who can be an expert in proof. Everyone who has special expertise or knowledge, whose special expertise and knowledge has a relationship with a particular case which can make the case clear, has the right to provide expert testimony. Meanwhile, in the field of medicine, the one who has the right to provide expert testimony is an expert in judicial medicine, while other doctors who are not judicial medicine experts if given in writing are documentary evidence and if given orally at court is evidence of witness testimony. This study aims to clarify the position of the expert as one of the evidences in criminal procedural law in Indonesia, both theoretically and practically. So what is needed is a legal interpretation that will be carried out by the normative legal method. From this research, the information given by an expert can make a criminal event, so the expert's statement can be used as evidence to convince the Judge. What can be used by an expert in an examination in criminal procedural law in Indonesia is anyone who has special expertise or knowledge, in which his expertise and special knowledge are related to a certain case which can make the case clear, has the right to provide expert testimony.
KEDUDUKAN VANUATU DALAM MEMBERIKAN INTERVENSITERHADAP SENGKETA KEMERDEKAAN INDONESIA MELALUI ORGANISASI PAPUA MERDEKA Tampubolon, Grace Hexa Christine; Yasa, Made Maharta
Kertha Desa Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan intervensi dalam hukum internasional serta mengetahui dan menganalisis tentang kedudukan Vanuatu dalam memberikan intervensi terhadap Indonesia melalui Organisasi Papua Merdeka (OPM). Artikel ini tergolong metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa tidak terdapat pengaturan terkait intervensi dalam hukum internasional karena alasan prinsip Non-Intervention yang diatur dalam the Charter of United Nation (C.UN). Namun prinsip tersebut telah mengalami pergeseran dengan ditenggarai oleh dukungan Chapter VII (39-51) C.UN maka dibentuk ICIS- Kanada dengan maksud “the responsibilty to protect”. Adapun kedudukan Vanuatu dalam memberikan intervensi terhadap Indonesia melalui Organisasi Papua Merdeka (OPM) dinilai cacat hukum, mengingat tidak terdapat pengaturan hukum internasional yang mengakui adanya potensi untuk melaksanakan intervensi dari gerakan separatisme seperti halnya OPM. Kata Kunci: Vanuatu, Intervensi, Sengketa Kemerdekaan ABSTRACT This article aims to identify and analyze intervention arrangements in international law as well as to find out and analyze Vanuatu's position in intervening against Indonesia through the Free Papua Organization (OPM). This article is classified as a normative legal research method that uses a statutory approach and a conceptual approach. Based on the results of the analysis, it is known that there are no regulations related to intervention in international law due to the principle of Non-Intervention which is regulated in the Charter of United Nation (C.UN). However, this principle has shifted with the support of Chapter VII (39-51) C.UN, so that ICIS-Canada was formed with the intention of "the responsibilty to protect". As for Vanuatu's position in intervening against Indonesia through the Free Papua Organization (OPM), it is considered legally flawed, considering that there are no international legal arrangements that recognize the potential to carry out interventions from separatist movements such as OPM. Keywords: Vanuatu, Intervention, Independence, Dispute
TERHALANGNYA PELAKSANAAN KONTRAK BISNIS KARENA FORCE MAJEURE AKIBAT PANDEMI COVID-19 Sudhana, I Gusti Putu Harry; Sukranatha, A A Ketut
Kertha Desa Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pandemi Corona Virus Disease (SARS-CoV-2) - COVID-19 sebagai keadaan force majeure dalam suatu kontrak bisnis dan sekaligus berpotensi menjadi pengahambat pelaksanaan kontrak bisnis. Penelitian ini tergolong penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memenuhi unsur-unsur keadaan force majeure. Mengingat COVID-19 merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi dan turut berimplikasi pada ketidakmampuan pihak dalam melaksanakan isi kontrak. Namun demikian, Pandemi COVID-19 tidak serta merta dapat dijadikan alasan force majeure yang berimplikasi pada ketidakmampuan melaksanakan isi perjanjian. Oleh karenanya dibutuhkan upaya pembuktian terhadap pandemi COVID-19 yang dapat dikualifikasi sebaga peristiwa force majeure. Kata kunci: COVID-19, Force Majeure, Kontrak Bisnis ABSTRACT This study aims to determine and analyze the Corona Virus Disease (SARS-CoV-2) - COVID-19 pandemic as a force majeure situation in a business contract and at the same time has the potential to become an obstacle to the implementation of business contracts. This research is classified as a normative research that uses a statutory approach and a conceptual approach. The results show that the COVID-19 pandemic fulfills the elements of a force majeure situation. Given that COVID-19 is an unpredictable event and also has implications for the inability of parties to carry out the contents of the contract. However, the COVID-19 pandemic cannot automatically be used as an excuse for force majeure which implies the inability to carry out the contents of the agreement. Therefore, an effort to prove the COVID-19 pandemic is needed that can qualify as a force majeure event. Keywords: COVID-19, Force Majeure, Business Contract
UPAYA HUKUM BAGI TERGUGAT INTERVENSI DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA Widianingrat, I Gst Ngr Agung; Putra, I Putu Rasmadi Arsha
Kertha Desa Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan kedudukantergugat intervensi dalam hal bukan badan pejabat tata usaha negara pada peradilan tata usahaNegara, serta untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya hukum yang dapat dilakukanoleh tergugat intervensi terhadap putusan pengadilan tata usaha negara serta diharapkanpenelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu yang dapat digunakan sebagai pertimbangandalam pembaharuan hukum kedepannya. Penelitian ini tergolong penelitian normatif yangmenggunakan 3 jenis pendekatan, yaitu: perundang-undangan, konsteptual, dan historis.Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan kemudian dianlisissecara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Undang-Undang Peradilan TataUsaha Negara belum mengatur secara tegas mengenai kedudukan tergugat intervensi dalamhal bukan badan atau pejabat tata usaha negara. Apabila pihak ketiga yakni tergugat intervensiyang bukan badan atau pejabat tata usaha negara tidak merasa puas dengan putusanpengadilan tata usaha negara, maka yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukumberupa banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Lebih lanjut, apabila tergugat asli ataupejabat tata usaha negara tidak mengajukan banding terhadap putusan PTUN tingkat pertamayang membatalkan surat keputusannya, maka tergugat II intervensi bisa mengajukan bandingsendirian. Kata kunci: Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat Intervensi, Upaya Hukum ABSTRACT This study aims to determine and analyze the arrangement of the position of the intervention defendant inthe event that it is not a state administrative official body at the State administrative court, as well as tofind out and analyze the legal remedies that can be taken by the intervening defendant against the decision of the state administrative court and it is hoped that this research. can contribute knowledge that can beused as a consideration in future legal reforms. This research is classified as normative research that uses 3types of approaches, namely: statutory, conceptual, and historical. All legal materials are collected usingliterature study techniques and then analyzed qualitatively. Based on the results of the research, it is knownthat the State Administrative Court Law does not explicitly regulate the position of the interveningdefendant in the event that it is not a state administrative body or official. If the third party, namely therespondent for intervention who is not a state administrative body or official, is not satisfied with thedecision of the state administrative court, then that person concerned can file legal remedies in the form ofappeal, cassation, or review. Furthermore, if the original defendant or state administrative officer does notfile an appeal against the decision of the first level administrative court which cancels the decision letter,then the intervening Defendant II can file an appeal alone. Keywords: State Administrative Court, Intervention Defendant, Legal Efforts
HAK WARIS ANAK PEREMPUAN PADA HUKUM ADAT BALI DALAM PERSPEKTIF GENDER Bija, I Gusti Ngurah Ratma; Sukerti, Ni Nyoman
Kertha Desa Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menelaah perkembangan kedudukan perempuan dalam hak waris pada hukum adat dalam perspektif kesetaraan gender dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dipergunakan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep hukum , dan pendekatan kasus serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder untuk kemudian menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil pembahasan menunjukan bahwa terdapat perkembangan hak mewaris anak perempuan,yang terbagi atas sebelum 1900 dan sesudah 1900 serta dikeluarkan Keputusan Majelis Umum MUDP Bali Nomor 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bali / X / 2010, hasil pesamuhan MUDP tersebut hanya dapat digunakan sebagai rujukan oleh hakim dalam perkara yang berkaitan dengan hak waris anak perempuan dalam hukum adat Bali,sehingga perkembangan tersebut bersifat kasuistis.Pada aspek kesetaraan gender telah tercermin secara normatif dengan dikeluarkannya Keputusan MUDP tersebut karena atas perubahan kedudukan inipun membawa konsekuensi perubahan hak atas perempuan dari hak menikmati menjadi hak memiliki terhadap harta warisan. Kata Kunci: Anak Perempuan, Hak Waris, Hukum Adat Bali, Gender ABSTRACT This paper aims to study the development of the position of women in the right to bequeath to customary law in the perspective of gender equality using normative law research. There are also approaches used, namely legal approaches, legal concept approaches, and case approaches and using primary and secondary legal materials to then use descriptive analysis techniques. The results of the discussion showed that there was a development of the right to bequeath girls, which was divided over before 1900 and after 1900 and issued the Decision of the General Assembly of MUDP Bali Number 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bali / X / 2010, the results of the mudp settlement can only be used as a reference by the judge in cases related to the inheritance of girls in Balinese customary law, so that the development is kasuistis. The aspect of gender equality has been reflected normatively with the issuance of the MUDP Decision because this change of position also brings the consequences of changing the right to women from the right to enjoy to the right to own property. Keywords: Woman, Inheritance Rights, Balinese Customary Law
EFEKTIVITAS PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES KLUNGKUNG) Sudarsa, I Kadek Edy; Danyathi, Ayu Putu Laksmi
Kertha Desa Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas penerapan pidana denda pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Klungkung. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif dan diuraikan secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Klungkung telah menerapkan upaya pidana denda untuk menekan pelanggaran lalu lintas dalam hal kelengkapan surat kendaraan bermotor seperti SIM dan STNK berdasarkan atas UU No 22 Tahun 2009 Bab XX Pasal 288 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran masih terjadi disebabkan oleh faktor manusia, sarana jalan, geografis, kultur masyarakat, kendaraan dan keadaan alam. Untuk menekan terjadinya pelanggaran lalulintas, adapun upaya yang telah dilakukan oleh Polres Klungkung yakni dengan penerapan Pasal 288 UU No 22 Tahun 2009 melalui 2 upaya yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang telah dilakukan Polres Klungkung yaitu pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas dan sosialisasi atau kampanye. Upaya represif yang telah dilakukan Polres Klungkung yaitu pemberian surat tilang, penyitaan dan pemberian surat teguran atau secara lisan. Kata Kunci: Efektivitas, Pidana Denda, Pelanggaran Lalu Lintas ABSTRACT The aims of this study is to determine the effectiveness of the application of traffic violation fines in the Klungkung Police Legal Area. This study used empirical legal research. The data collected was then analyzed using analyzed qualitatively, described in descriptive analysis. The research result show that the Klungkung Police have implemented fines to suppress traffic violations in terms of completeness of motor vehicle certificates such as vehicle registration certificate and driving license based on Law No. 22 of 2009 Chapter XX Article 288 concerning Road Traffic and Transportation. Violations still occur due to human factors, road facilities, geography, community culture, vehicles and natural conditions. In order to suppress traffic violations, the effort has made by the Klungkung Police by implementing Article 288 of Law No. 22 of 2009 through 2 attempts, namely preventive and repressive measures. Preventive effort has carried out by the Klungkung Police were traffic control, traffic control monitoring and socialization or campaigns. The repressive measures carried out by the Klungkung Police included giving of tickets, confiscation and giving of warning letters or verbally. Keywords: Effectiveness, Criminal Fines, Traffic Offenses
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI KREDIT MACET ATAS AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN Nugraha Pudja, Pande Gede Yudha; Sukihana, Ida Ayu
Kertha Desa Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa wanprestasi kredit macet atas akta pemberian hak tanggungan. Pada prinsipnya seseorang yang ingin memimjam uang di bank haruslah mempunyai jaminan yang cukup untuk menjamin utangnya tersebut. Hak tanggungan atas tanah umumnya diberikan sebagai jaminan atas utang seseorang, yaitu berupa pembebanan atas hak tanah juga dengan benda-benda yang secara hukum adalah kesatuan dengan tanah tersebut. Pelaksanaan hak tanggungan saat ini dilakukan secara elektronik yaitu dilakukan pengaturannya dalam PERMEN Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik atau yang dikenal pula dengan istilah “Sistem HT-el”. Sebelum ditanda tangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) antara debitur serta kreditur, seluruh ketentuan dan syarat fasilitas kredit yang di berikan oleh kreditur kepada debitur akan diikat melalui suatu Perjanjian Kredit. Perjanjian kredit ini merupakan perjanjian pokoknya sedangkan APHT merupakan perjanjian assesoir atau tambahan. Dengan lunasnya atau berakhirnya perjanjian pokok maka perjanjian tambahan akan berakhir pula secara otomatis. penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji efektivitas hukum dan aturan hukum yang ada melalui study kepustakaan kemudian mengaikan dengan fakta di lapangan. Penyelesaian sengketa wanprestasi kredit macet atas pemberian hak tanggungan diantaranya dapat diselesaian melalui restruturisasi dan/atau sita jaminan. Kata kunci: Wanprestasi, Perjanjian Kredit, Hak Tanggungan ABSTRACT This study aims to determine the settlement of the default on bad credit disputes over the deed of granting mortgage rights. In principle, someone who wants to borrow money from a bank must have sufficient collateral to guarantee the debt. Mortgage rights to land are generally given as collateral for one's debts, namely in the form of encumbrances on land rights as well as objects which are legally an integral part of the land. The implementation of mortgage rights is currently carried out electronically, namely the regulation is carried out in the PERMEN Agraria and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 9 of 2019 concerning Electronic Integrated Mortgage Services or also known as the "HT-el System". Prior to the signing of the Deed of Granting Mortgage (APHT) between the debtor and creditor, all terms and conditions of the credit facility provided by the creditor to the debtor will be bound through a Credit Agreement. This credit agreement is the main agreement while the APHT is an accessory or additional agreement. With the settlement or expiration of the main agreement, the additional agreement will also terminate automatically. This study uses empirical juridical methods, namely research that examines the effectiveness of existing laws and legal rules through literature study and then relates them to facts in the field. Settlement of non-performing credit default disputes over the granting of mortgage rights can be resolved through restructuring and/or confiscation of collateral. Keywords: Default, Credit Agreement, Mortgage

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue