cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue " Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)" : 13 Documents clear
Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia Pratiwi, Dian Kus
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.964 KB)

Abstract

Pemerintah Indonesia menganggap terdapat organisasi masyarakat yang memiliki kegiatan bertentangan dengan Pancasila. Undang-Undang Organisasi Kemasyakatan di Indonesia juga dinilai belum memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Hal ini menjadi salah satu alasan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas). Perlu dikaji lebih lanjut mengenai alasan dikeluarkannya Perpu dan implikasi yuridisnya. Artikel ini memberi gambaran secara rinci tentang situasi yang dikaji dalam perspektif norma Hukum Tata Negara. Hadirnya Perpu ini bukan merupakan upaya pemerintah untuk membungkam kebebasan masyarakat untuk berserikat dan berkumpul, namun pembatasan ruang gerak ormas ini penting mengingat Indonesia telah sepakat berideologi Pancasila.. Dengan demikian, implikasi yuridis dari Perpu ini adalah kewajiban dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas sebagai pelaksanaan fungsi check and balances antara presiden dan DPR dalam pembuatan produk hukum di Indonesia serta menghindari kewenangan luar biasa presiden. DPR perlu mencermati materi muatan Perpu terutama mengenai asas contrarius actus sebagai dasar ditiadakannya proses pengadilan dalam proses pembubaran organisasi masyarakat. The Juridicial Implication of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 on Amendment of Law Number 17 Year 2013 on Community Organization in Indonesia AbstractThe Government of Indonesia has assumed that there is a mass organization which carries conflicting agendas with Pancasila. Law on Mass Organization is also thought to be ineffective in suppressing the widespread ideology which contradicts the Pancasila. This situation is among the reason on why the government issued Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 on the Revision of Law on Mass Organization, thus further research is needed on the reasoning behind the promulgation and its juridical implication. This article will provide detailed explanation on the situation as seen from Constitutional Law. The promulgation of this government regulation in lieu of law does not intend to silence the freedom of assembly and association, nevertheless the limitation is needed to ensure the standing of Pancasila. Therefore, the juridical implications from this government regulation in lieu of law is the obligation of the House of Representative to hold further discussion with the President under its check and balance function when formulating any law regulation as well as to prevent any misconduct of the President’s extraordinary power. The House of Representative must also monitor the content of government regulation in lieu of law, especially the contrarius actus principle as the basis of the erasure of litigation process during the dissolution of mass organization. Keywords: contrarius actus, urgency, mass organization, Pancasila, government regulation in lieu of law. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a4
Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam: antara Doktrin Pembangunan dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Buana, Mirza Satria
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (632.248 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa korelasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam lingkup internasional maupun nasional dengan doktrin pembangunan kontemporer dalam konteks perlindungan hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Apakah kedua doktrin tersebut dapat berjalan beriringan dan bagaimana produk hukum nasional merespon norma-norma Hak Asasi Manusia, lalu apa saja celah doktrinal yang dapat menghambat pemberdayaan masyarakat adat dan pemenuhan hak konstitutional mereka. Setidaknya terdapat tiga isu masyarakat adat yang dibahas dengan memakai perspektif normatif-doktrinal dari hukum Hak Asasi Manusia Internasional, yaitu: hak kepemilikan kolektif; hak untuk berpartisipasi; dan hak mengelola sumber daya alam. Ketiga isu ini juga dipakai sebagai parameter dalam menilai derajat perlindungan hak tersebut di Indonesia. Dalam ranah perundang-undangan, pemerintah perlu segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagai ikhtiar untuk mentransformasi nilai-nilai reformis dalam Putusan Mahkaman Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Diperlukan pula adanya Undang-Undang Perlindungan Hak Masyarakat Adat, yang diposisikan sebagai tandem Undang-Undang Desa dalam ranah desentralisasi, dan untuk melengkapi Undang-Undang sektoral Sumber Daya Alam. Undang-undang tersebut diharapkan dapat mengambil substansi Konvensi ILO 169 Tahun 1989 tentang Indigenous and Tribal Peoples dan juga substansi hak atas pembangunan dalam The Declaration on the Right to Development. Rights of Indigenous Peoples on Their Natural Resources: Analysis of Development Doctrine and International Human Rights Law AbstractThis paper analyzes human rights’ values both in international and national levels with a contemporary development doctrine, particularly with regard to the legal protection of indigenous peoples on their natural resources. This paper aims to answer several questions, as follows: do human rights and development doctrine compatible each other, how does national law respond to human rights’ norms, and what are doctrinal gaps that could hinder indigenous peoples to obtain their constitutional rights? This paper examines three crucial issues regarding to indigenous peoples’ rights on International human rights law: right of collective ownership, right to participate in development and right of self-determination on their natural resources. These three issues are also used as parameter to assess the protection of indigenous peoples’ rights on their natural resources in Indonesia. This paper concludes that in legislation, the government should holistically revise Law on Forestry in order to transform arguments of Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012. In regulation concerning human rights, the government should stipulate Law on the Protection of Indigenous Peoples, which aims to strengthen the implementation of Law on Village in decentralization setting. The Law should adopt several important norms on ILO Convention regarding Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries 1989.  Keywords: the rights of indigenous peoples, international human rights law, national human rights law, development, natural resources. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a7
Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Prasetianingsih, Rahayu
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (592.107 KB)

Abstract

Konstitusi dapat ditafsirkan berbeda-beda oleh masing-masing rezim yang berkuasa termasuk mengenai kekuasaan Presiden. Di Amerika Serikat berkembang pemikiran yang diperdebatkan apakah presiden memiliki kekuasaan yang sifatnya tersirat (implied power) dari kekuasaan yang diberikan oleh konstitusinya, dan berkembang executive order sebagai implied power presiden. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dinilai memberikan kewenangan atau membuka celah tafsir yang besar pada kekuasaan Presiden. Dengan demikian, paradigma perubahan UUD 1945 diantaranya adanya keinginan untuk mengurangi kekuasaan tersebut. Tulisan ini akan membahas apakah UUD 1945 setelah perubahan telah memberikan kekuasaan yang cukup kepada presiden dan apa saja kewenangan yang merupakan turunan langsung dari kekuasaan presiden. Kekuasaan Presiden berdasarkan UUD 1945 juga mempunyai kecenderungan untuk bertambah seiring dengan berkembangnya sistem ketatangaraan bahkan untuk menjalankan pemerintahan, presiden dapat membentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden selain terlibat secara langsung dalam pembentukan UU dan dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam keadaan kegentingan yang memaksa (emergency law). Kewenangan presiden dalam pembentukan UU, Perpu dan PP secara tegas disebutkan dalam UUD 1945, sedangkan kewenangan pembentukan Perpres menjadi kewenangan yang ditafsirkan dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Measuring  Presidential Legislative Powers Under the 1945 Constitution of Indonesia AbstractThe powers of the president as the executive branch according to the 1945 Constitution under several articles shows that the president is the executor of Indonesia’s presidential system. The executive power is up on the president under the classic separation of powers unlike the other the legislative and the judiciary, the presidency tended to enhance the authority through exercises its power. Based on the comparative constitutional law studies there’s differensiation in the powers of the president, even in some countries that have the same presidential system. In the United States of America, there has been discussion on whether the president has an implied power which can develop into an ‘executive order’ as the implied power of the president. The President of the Republic of Indonesia has several authorities to make policy in several forms of legislation and regulation, namely the involevement in the making of legislation, making of emergency law, government regulation and presidential regulation. The authority in making presidential regulation come from the interpretation of Art 4 section (1) The 1945 Constitution, as an implied power of the executive. Keyword: executive, constitution, presidential power, legislation, regulation. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a3
Khazanah: Cornelis van Vollenhoven Latipulhayat, Atip
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

“What is needed, is this: practical implementation, along eastern lines, of eastern thoughts and the eastern approach of adat-law to the modern…needs of… the contemporary [Netherlands] Indies… Adat-law alone, which satisfies eastern needs and speaks to eastern hearts, can be said to parallel the short-sighted recklessness of western law, if only its discovery, effects, insemination can be furthered in the eastern mind—and who can better do this than the Indonesians?” Cornelis van Vollenhoven, 1928
The Rise of the Spirit of National Interest and the Existence of World Trade Organization Agreement: A Case Study of Indonesia Parikesit, I Gusti Ngurah; Wairocana, I Gusti Ngurah
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (655.517 KB)

Abstract

There has been an anxiety over the rise of the spirit of national interest on the existence of World Trade Organization. This spirit that has been reflected from domestic trade policy, to some extent, has undermined trade negotiation process under the WTO as shown by the failure of the Doha Round to conclude significant trade deals. Countries also started concluding bilateral and regional trade agreements instead of the WTO. This article aimed to analyze whether the rise of the spirit of national interest has threaten the existence of the WTO agreements, putting Indonesia as a case study. This article is a normative research, analyzing the dynamics development of the national interest under the WTO, especially Indonesia, and how the judicial body has responded the rise of this spirit in its decisions. This article argues that the spirit of national interest will not threaten the existence of WTO as this spirit has been exist from the early establishment of the General Agreement on Tariffs and Trade in 1947 to the latest WTO negotiation. Moreover, the existence of the WTO judicial body will secure the existence of the WTO, especially because it has successfully controlled the overwhelming spirit of national interest of its members through its decisions. Kebangkitan Semangat Kepentingan Nasional dan Eksistensi Persetujuan World Trade Organization: Studi Kasus Indonesia AbstrakTelah timbul suatu kekhawatiran atas bangkitnya semangat kepentingan nasional terhadap eksistensi persetujuan WTO. Semangat ini yang tercermin dari kebijakan perdagangan domestik  telah menghambat proses negosiasi perdagangan di bawah WTO sebagaimana ditunjukkan oleh kegagalan Putaran Doha dalam menyetujui kesepakatan perdagangan. Negara-negara juga mulai menyetujui kesepakatan perdagangan yang lebih bersifat bilateral dan regional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis apakah bangkitnya semangat kepentingan nasional telah mengancam eksistensi kesepakatan WTO, dengan menjadikan Indonesia sebagai studi kasus. Artikel ini adalah penelitian normatif, menganalisis perkembangan dinamika kepentingan nasional di bawah WTO, khususnya Indonesia, dan bagaimana badan judisial merespon bangkitnya semangat ini dalam keputusannya. Artikel ini berpendapat bahwa semangat kepentingan nasional tidak akan mengancam keberadaan WTO karena semangat ini telah ada sejak awal berdirinya GATT di 1947 sampai negosiasi WTO terakhir.  Melalui keputusan-keputusan yang telah dihasilkan, keberadaan badan penyelesaian sengketa dalam WTO akan menjamin eksistensi WTO, terutama karena telah berhasil mengendalikan semangat kepentingan nasional dari anggota WTO. Kata kunci: studi kasus, Indonesia, perjanjian internasional, semangat kepentingan nasional, WTO. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a6
Asas Contarius Actus pada Perpu Ormas: Kritik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia Nalle, Victor Imanuel
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (607.809 KB)

Abstract

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendapat kritik karena membatasi kebebasan berserikat dan memberi peluang pemerintah untuk mencabut status badan hukum organisasi kemasyarakatan tanpa melalui putusan pengadilan. Berdasarkan perspektif demokrasi deliberatif, tidak adanya proses deliberasi dalam pembentukan hukum dapat membuka peluang represi negara terhadap masyarakat sipil. Selain itu, berdasarkan perspektif rule of law, tidak adanya deliberasi dalam proses pengundangan memperlemah basis legitimasi dalam pembentukan hukum. Analisis dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan dalam tulisan ini menunjukkan bahwa walaupun pemerintah memiliki alasan yang kuat terkait aspek kekosongan hukum tetapi juga memiliki kelemahan substansial. Pertama, minimnya deliberasi di ruang publik dalam pembentukan Perpu Ormas melemahkan legitimasi. Kedua, lemahnya argumentasi penggunaan asas contrarius actus sebagai alasan mendesak untuk membentuk perpu. Ketiga, pembatasan terhadap kemerdekaan berserikat kontradiktif dengan jaminan dalam konstitusi, khususnya Pasal 28 dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa pembatasan harus ditetapkan dengan undang-undang dan tidak menyebutkan perpu sebagai instrumen yang dapat membatasi derogable rights. Principle of Contarius Actus on Government Regulations in Lieu of Law on Mass Organization: Critiques from Administravite Law and Human Rights Perspectives AbstractGovernment Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2017 on Amendment of Law Number 17 of 2013 on Social Organizations (Perpu on Amendment to the Law on Social Organizations) is criticized for limiting freedom of association and allowing the government to revoke the status of legal body of social organizations without going through court decisions. Based on the perspective of deliberative democracy, the absence of a deliberation process in the legislation process can open up opportunities for state repression against civil society. Moreover, based on the rule of law perspective, the absence of deliberations in the legislation process undermines the legitimacy. The analysis with the conceptual and legislative approach in this paper shows that although the government has strong reasons for the legal void aspects but also has substantial weaknesses. First, the lack of deliberation in the public sphere in the formation of the perpu can undermines legitimacy. Secondly, the use of contrarius actus principle as urgent reason is a weak argument for establishing the Perpu. Thirdly, restrictions on freedom of association contradict the guarantees of the constitution, particularly Article 28 and Article 28J of the 1945 Constitution, which expressly state that restrictions must be established by law and do not mention the perpu as an instrument that may limit derogable rights. Keywords: contrarius actus, human rights, freedom of association, mass organization, government regulation in lieu of law. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a2
Book Review: Marine Protected Areas in International Law: an Arctic Perspective Oktivana, Davina
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (487.876 KB)

Abstract

Marine biodiversity has always become an interesting topic in the development of the law of the sea subject. Despite of human dependence on marine resources, human intervention has been proven as the major threats to the sustainability of marine biodiversity and marine environment protection. Human activities, such an over-exploitation, shipping pollution, the use endangered fishing tools and above all, climate change, have changes the ecosystems extensively. One of the significant measures to prevent broaden the catastrophe is the establishment of Marine Protected Areas (MPAs), which has been accepted as a tool for protection and conservation of marine biodiversity. The book provides a comprehensive observation and analysis of the MPAs concept and its implementation, specifically in the Arctic. This book is based on Ingvild Ulrikke Jakobsens PhD thesis at the University of Tromsø, Norwegia. Her concerned particularly based on the development of human activities in the Arctic, that will definitely affect the fragile marine environment and there is an increasing need to ensure environmental protection and conservation of marine biodiversity and ecosystems in Arctic.  DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a11
Why We Need Erga Omnes Character for Obligations to Combat Impunity for International Crimes? Christianti, Diajeng Wulan
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (609.696 KB)

Abstract

International law has recognized certain crimes as international crimes or the most serious crimes. However, it is arguable whether the prohibitions of international crimes that have reached the status of jus cogens carry with it the duty to combat impunity that has same legal consequences as jus cogens namely non-derogable and universal. In Barcelona Traction Case Judgment, ICJ purported the concept of erga omnes obligations that are obligations toward international community as whole and enables all states to establish their rights of protection in the case of the breach of obligations. Although the Court exemplified four examples of erga omnes obligations that generally reflect the prohibitions of certain international crimes, the relationship between jus cogens and erga omnes remains unclear. This article thus examines this relationship since it conceives as necessary element to determine the superior status of erga omnes obligations to combat impunity in international law. This status is significant for enforcing international criminal law and promoting global justice. The article aims to determine theoretically the added values of having erga omnes character. Mengapa Kita Membutuhkan Karakter Erga Omnes sebagai  Kewajiban dalam Memerangi Impunitas untuk Kejahatan Internasional?  AbstrakHukum internasional telah mengakui kejahatan tertentu sebagai kejahatan internasional atau kejahatan paling serius. Namun, terdapat perdebatan terkait larangan kejahatan internasional yang telah mencapai status jus cogens membawa serta tugas untuk memerangi impunitas yang memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan jus cogens yang tidak dapat dikurangi dan universal. Mahkamah Internasional melalui Putusan Kasus Barcelona Traction mengakui konsep kewajiban erga omnes yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan dan memungkinkan semua negara untuk menetapkan hak perlindungan mereka dalam kasus pelanggaran kewajiban. Meskipun Mahkamah menyertakan empat contoh kewajiban erga omnes yang umumnya mencerminkan larangan kejahatan internasional tertentu, hubungan antara jus cogens dan erga omnes tetap tidak jelas. Dengan demikian, artikel ini akan menguji keterkaitan tersebut karena mengandung unsur yang diperlukan untuk menentukan status superior kewajiban erga omnes untuk memerangi impunitas dalam hukum internasional. Status ini penting untuk menegakkan hukum pidana internasional dan mempromosikan keadilan global. Selain itu, artikel ini pun bertujuan untuk mengetahui secara teoritis nilai tambah karakter erga omnes. Kata kunci: erga omnes, hak asasi manusia, impunitas, kejahatan internasional, jus cogens. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a8
Artikel Kehormatan: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum Manan, Bagir; Harijanti, Susi Dwi
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2653.416 KB)

Abstract

Keadaan bahaya atau kedaruratan senantiasa dihadapi oleh setiap negara yang memaksa negara yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan, baik berupa penetapan keadaan bahaya (extraordinary measures) ataupun penetapan aturan (extraordinary rules) untuk memulihkan keadaan bahaya tersebut. Umumnya tindakan-tindakan untuk mengatasinya diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar negara yang bersangkutan agar tindakan dimaksud mempunyai dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur dua hal kedaruratan, yaitu dalam Pasal 12 yang memberikan wewenang kepada presiden menetapkan keadaan bahaya (extraordinary measures), serta Pasal 22 yang menjadi dasar konstitusional dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang oleh presiden (extraordinary rules). Dalam praktik, tidak mudah mengualifikasi suatu keadaan sebagai genting memaksa. Artikel ini menganalisis peraturan pemerintah pengganti undang-undang  dalam perspektif ajaran konstitusi serta prinsip negara hukum. Untuk menghindarkan terjadinya kesewenang-wenangan, perpu perlu memiliki sejumlah limitasi, meliputi makna, ruang lingkup atau materi muatan, proses pembentukan dan pembahasan, serta akibat hukum.  Government Regulation in Lieu of Law from the Perspective of Constitutionalism and the Rule of Law AbstractEvery country has always faces condition of emergency which forces such a country to determine or to decide extraordinary measures and extraordinary rules in order to restore the abnormal condition to become a normal one. In general, those measurements should have been regulated by a constitution in order to ensure that legitimate and legal acts are secured. The Amended 1945 Constitution provides distinct rules in regard to the exigencies, namely Article 12 (extraordinary measures) and Article 22 (extraordinary rules). The latter gives the way to the establishment of government regulation in lieu of law. In practice, however, it is quite difficult to qualify a particular condition as an emergency. This article examines government regulation in lieu of law from the perspective of constitutionalism and the rule of law. It is argued that to avoid arbitrariness as a result of the use of discretion in determining the emergency condition and to ensure that the extraordinary power is in line with constitutionalism and the rule of law principle, it is fundamental to apply limitations upon the use of it which include the accurate meaning of exigencies, limited subject matters of government regulation in lieu of law, the clear procedure of enactment, as well as its well-defined legal implications. Keywords: emergency, abnormal condition, constitusionalism, government regulation in lieu of law, the rule of law. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a1
Model Pendaftaran Hak Atas Tanah Pauman Sebagai Pemberian Raja untuk Pelestarian Warisan Nilai Budaya di Kabupaten Karangasem Suwitra, I Made; Sukandia, I Nyoman; Widyantara, I Made Minggu; Nandiri, Ni Putu Sawitri
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (613.338 KB)

Abstract

Tanah merupakan salah satu bagian terpenting bagi masyarakat. Keterikatan masyarakat dengan tanah yang dipijak semakin kentara bagi suatu masyarakat adat. Tidak jarang kepemilikan atas tanah adat pun berpotensi menimbulkan konflik, sebagaimana yang akan dibahas dalam artikel ini. Tanah Pauman merupakan objek pembahasan tulisan ini dan secara spesifik akan dibahas bagaimana model pendaftaran hak atas tanah dalam perspektif Hukum Agraria Nasional dan implikasi pendaftaran tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa konversi tanah pauman dengan menggunakan ’Pura Pauman’ sebagai subjek hak merupakan model pendaftaran menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mampu melestarikan ’pemilikan komunal pauman’ serta aspek kepastian hukum, perlindungan, kemanfaatan sekaligus sebagai upaya pelestarian warisan nilai budaya. The Model of Registration on The Right of Pauman Land as King’s Rewards to Preserve The Cultural Heritage in Karangasem District AbstractLand is among the most important aspect of a community. It is even more evident in the tight-knit relationship between indigenous people and their land. Unfortunately, there are often conflicts regarding ownership of indigenous land as will be discussed in this article. This article will be discussing the issues regarding Pauman Land, specifically how is the model of land registration under the Basic Agrarian Law perspective and the implications that will follow. The result of the research shows that the conversion of Pauman Land by using ‘Pauman temple’ as a subject of right is the registration model pursuant to Basic Agrarian Law which is able to preserve ‘pauman communal ownership’ as well as legal certainty aspect, protection, expediency as the effort of heritage cultural value at once. Keywords: legal certainty, cultural value, heritage cultural preservation, land registration, Pauman land. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a10

Page 1 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 1 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 3 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 2 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 1 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 3 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 2 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 3 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 2 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 1 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) More Issue