Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.686
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Pagaruyuang Law Journal JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Amsir Law Jurnal (ALJ) Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Law, Education and Business Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Jurnal Pengabdian UMKM Journal of Accounting Law Communication and Technology
Anggalana, Anggalana
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Analisis Yuridis Pengakuan Dan Pemenuhan Hak-Hak Tanah Masyarakat Hukum Adat Lampung Wardhana, Yogie Kusuma; Baharudin, Baharudin; Anggalana, Anggalana
Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 2, Januari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.4066

Abstract

AbstrakSejak negara ini berdiri, sudah mengamanatkan untuk menjaga kelestarian dan eksistensi kebudayaan serta nilai dan norma yang hidup di masyarakat sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia. Amanat ini terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 yang berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Selaras hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah yang mereka miliki mengakibatkan lahirnya hak-hak ulayat yang dimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Namun, masih banyaknya konflik yang mengakibatkan masyarakat adat kehilangan tanah adatnya dan pemerintah gagal dalam menerapkan hukum untuk melindungi tanah masyarakat adat yang merupakan dampak akibat dari ketidak profesionalan pemerintah untuk menyusun norma hukum dan mengelolah sumber daya alam.
ASPEK PEMIDANAAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TURUT SERTA (DEELNEMING) MELAKUKAN PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PUTUSAN NOMOR : 100/PID.B/2022/PN.TJK) Hartono, Bambang; Anggalana, Anggalana; Zhifa, Ersha Nadhia
Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i1.4558

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini membahas mengenai faktor penyebab pelaku tindak pidana turut serta (deelneming) melakukan penggelapan kendaraan bermotor bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana turut serta (deelneming) melakukan penggelapan kendaraan bermotor berdasarkan Putusan Nomor : 100/Pid.B/2022/PN.Tjk. metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. faktor penyebab pelaku tindak pidana turut serta (deelneming) melakukan penggelapan kendaraan bermotor disebabkan karena 2 (dua) hal yaitu faktor dari dalam diri si pelaku seperti keadaan jiwa, niat, faktor kebiasaan dikarenakan dalam diri Terdakwa sudah niat jahat (mens rea) dengan menggadaikan tanpa izin sebuah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia. Sedangkan faktor lainnya adalah faktor dari luar diri si pelaku seperti, kesempatan dan lingkungan. Dimana faktor ini merupakan penyebab yang berasal dari luar diri si pelaku atau pengaruh dari luar. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana turut serta (deelneming) melakukan penggelapan kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan fakta hukum dalam perkara, mempertimbangkan unsur-unsur pidana dalam dakwaan dan memepertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa selama persidangan, dimana Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco terbukti secara sah   dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penggelapan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ismail Saleh Bin Fransisco oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Serta Kekerasan Kepada Anak Dengan Menyamar Sebagai Pekerja Dinas Perpustakan (Studi Putusan Nomor : 109/Pid.B/2022/Pn.Met) Anggalana, Anggalana; alfiyan, Angga; karima, Nur kholan
Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 2, Januari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.4007

Abstract

AbstrakTujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui,  memahami  dan  menganalisis  penegakan hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan serta kekerasan kepada anak dan menganalisis  faktor  penyebab  pelaku  melakukan  penganiayaan. Metode Penelitian yang digunakan menggunakan penelitian yuridis normative. Melihat beberapa fakta yang ada dilapangan, dimana tindak pidana kekerasan terhadap anak ini menjadi suatu kasus yang harus ditanggapi dengan sangat serius, maka untuk memberi perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak pidana yang secara khusus dibentuk Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mengenai pengaturan pidana terhadap tindakan kekerasan terhadap anak secara khusus telah diatur dalam pasal 80 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Faktor  penyebab  pelaku  melakukan  penganiayaan  antara  lain faktor  kejiwaan  individu  itu  sendiri  dapat  menyebabkan  kejahatan  seperti  daya  emosional,  rendahnya  mental,  sakit  hati.
Tinjauan Yuridis Hukum Waris Adat Lampung Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Harta Warisan (Studi pada Desa Branti Raya) Wijaya, Aldy Avicena; Anggalana, Anggalana; Hesti, Yulia
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 2, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i1.2079

Abstract

Masyarakat suku Pepadun dalam pembagian waris dilakukan dengan cara musyawarah dan menggunakan sistem patrilineal Tetapi dalam keputusan pada pembagian waris tidak menguntungkan pihak perempuan. Hal ini mengakibatkan perselisihan sengketa waris terutama pada pasangan berbeda suku karena anak perempuan ingin pembagian waris berdasarkan adat lain atau hukum Islam. Beberapa kali terjadi perselisihan tersebut di Desa Branti Raya yang dihuni oleh masyarakat berbagai macam suku kemudian banyak pasangan keluarga berbeda suku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik hukum adat Lampung dalam penyeleseaian sengketa waris di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Lampung Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan normatif yuridis. Kemudian pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Branti Raya dengan cara musyawarah mufakat dengan dasar hukum adat Lampung Pepadun. Musyawarah inilah yang menghasilkan penetapan akhir pada masalah sengketa waris.
PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN LEGALITAS USAHA DAN SERTIFIKASI PRODUK UMKM PENGHASIL KERIPIK DESA BUMI SARI, KECAMATAN NATAR, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Hakim, Lukmanul; Aprinisa, Aprinisa; Ainita, Okta; Anggalana, Anggalana; Ardiansyah, Muhammad
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 1 No. 2 (2022): Juli
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v1i2.15

Abstract

Tim Pusat Studi UMKM Universitas Bandar Lampung melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan fokus bidang Hukum dan administrasi publik khususnya peningkatan kapasitas usaha melalui aspek legalitas. Dari survei yang sudah dilakukan Tim menemukan beberapa permasalahan yang dihadapi masyarakat di Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung selatan diantaranya pengelolaan usaha konvensional oleh Pelaku usaha UMKM perlu dibekali ilmu dan sosialisasi mengenai legalitas usaha. Terdapatnya beberapa kelemahan dalam pengelolaan oleh pelaku usaha UMKM di desa bumi sari. Kami menyadari kurangnya edukasi dalam pembekalan ilmu serta produk. Tim pada akhirnya memberikan solusi kepada masyarakat di Desa Bumi Sari Kec Natar Kab Lampung selatan yaitu mengadakan Pelatihan legalitas dan pendampingan, Agar pelaku usaha memahami bagaimana kemasan produk dan memiliki legalitas sesuai dengan kebutuhan dari pelaku usaha tersebut.
PENDAMPINGAN PERIZINAN BERUSAHA BAGI KELOMPOK WANITA PESISIR CUNGKENG KOTA BANDAR LAMPUNG Hakim, Lukmanul; Aprinisa, Aprinisa; Anggalana, Anggalana; Ansori, Ansori
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 2 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v2i1.27

Abstract

Tujuan kegiatan Pendampingan perizinan berusaha ini adalah untuk memberitahukan kepada pelaku usaha terutama kepada kelompok wanita pesisir untuk dapat membuat usaha yang semakin maju dan berkembang ke secara nasional maupun global. Mitra yang menjadi sasaran dari usulan kegiatan ini adalah Kelompok Wanita Pesisir Cungkeng, dan solidaritas perempuan. Target khusus dari program ini adalah terciptanya peningkatan perizinan bagi pelaku usaha khususnya kelompok wanita tani pesisir cungkeng. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan standarisaasi dalam penjualandan secara efisien. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah metode partisipatif. Bentuk kegiatan yang akan dilakukan diantaranya adalah Diskusi Kelompok Fokus (Focus Group Discussion – FGD), pelatihan, dan pendampingan.
PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA NELAYAN MELALUI PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK OLAHAN KERUPUK CUMI NONA PESISIR CUNGKENG Hakim, Lukmanul; Ardiansyah, M.; Anggalana, Anggalana; B, Erlina
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 3 No. 2 (2024): Juli
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v3i2.65

Abstract

Zona Ekonomi Biru saat ini memiliki ragam hayati sumber daya perikanan yang melimpah untuk dapat dikelola dan dapat dimanfaatkan untuk menjadi sebuah produk unggulan yang dapat dimanfaatkan menjadi sumber penghasilan bagi kelurahan disekitar pesisir yang dimana mayoritas adalah nelayan dan kelompok wanita nelayan. Tujuan kegiatan Pendampingan kemasan ini adalah untuk meningkatkan produk yang sudah ada menjadi pendorong minat bagi konsumen agar dapat membuat usaha yang semakin maju dan berkembang ke secara nasional maupun global. Mitra yang menjadi sasaran dari usulan kegiatan ini adalah Kelompok Wanita Pesisir Cungkeng. Target khusus dari program ini adalah terciptanya hilirisasi produk dan kemasan atau packaging yang menarik agar konsumen tertarik untuk membeli. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan standarisaasi dalam penjualan produk yang sudah ada dan secara efisien. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah metode partisipatif. Bentuk kegiatan yang akan dilakukan diantaranya adalah Diskusi Kelompok Fokus (Focus Group Discussion – FGD), pelatihan, dan pendampingan.
Implementasi Sanksi Pidana Penjara Dalam Waktu Tertentu Terhadap Pelaku Penganiayaan Ringan (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.C/2021/PN.TJK) Anggalana, Anggalana; Putri, Kaneishia Rahmadika
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 12, No 2 (2022): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v12i2.5456

Abstract

Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Meskipun sebagaian besar tindak kejahatan yang telah termuat dan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman. Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiyaan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative. Tanggung jawab pidana dalam menjurus kepada pemidanaan pertindak dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana.Untuk dapat dipidana harus ada tanggung jawab pidana.Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat Kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Informasi dan Transaksi Elektronik yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Bermuatan Kesusilaan (Studi Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk) Pasaribu, Adhisti Syifani; Anggalana, Anggalana
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2219

Abstract

Globalisasi menjadi pendorong lahirnya sebuah era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi di era sekarang ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya di negara maju saja, tetapi di negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masing-masing masyarakatnya, Selain itu juga permasalahan hukum yang sering kali dihadapi yaitu ketika terkait dengan komunikasi, penyampaian informasi, dan/ atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian serta dalam hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Unsur melanggar kesusilaan ini yang kemudian digunakan dalam Pasal 27 ayat 1 Undang- Undang ITE. Akan tetapi tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan melanggar kesusilaan, undang-undang baik KUHP maupun Undang-Undang ITE ternyata telah tidak memberikan penjelasannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian keputusan dan penelitian lapangan dan dianalisis secara kualitatif, pengolahan data melalui editing, klasifikasi data, dan sistemasi data. Faktor penyebab tindak pidana terhadap Informasi dan Transaksi Elektronik Yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan Berdasarkan Studi Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk tidak dapat mengendalikan hawa nafsu dimana terdakwa dengan sengaja dan secara sadar telah mengirimkan foto alat kelamin terdakwa melalui Whatsapp terhadap korban yang bertujuan untuk mengajak korban untuk melakukan tindak asusila serta korban diancam dapat dibunuh jika tidak memenuhi apa yang menjadi keinginan Terdakwa, Maka karna tindakan itu korban melaporkan hal tersebut kepada Polisi. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan Berdasarkan Studi Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk. Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan- keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas. Saran Bahwa perlu adanya perlindungan yang dilakukan secara fisik, psikis, hukum social, serta memastikan bahwa proses hukum terhadap pelaku tetap berjalan. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana memberikan perlindungan terhadap pelaku.
Co-Authors Ainita, Okta Alfiyan, Angga Aprinisa Baharudin Baharudin Bambang Hartono Erlina B Haliza, Siti Nur Hifiya, Ratu Diba Yolanda Irfan Maulana, Irfan Juliansa, Muhammad Raies karima, Nur kholan Lukmanul Hakim M. Ardiansyah Muhammad Ardiansyah Nabila, Ajeng Surya Pasaribu, Adhisti Syifani Putri, Kaneishia Rahmadika Putri, Tiara Susilo Rinaldy, Dion Sutedja, Herlizza Regina Wardhana, Yogie Kusuma Wayguna, Candra Wijaya, Aldy Avicena Yazhalina, Shefa Rindya Yulia Hesti Zhifa, Ersha Nadhia