Garuda - Garba Rujukan Digital

Central Government Political Intervention in the Implementation of Educational Autonomy in Indonesia Lubis, Sopian; Sirozi, Muhammad; Sumanti, Solihah Titin
EDUTEC : Journal of Education And Technology Vol 8 No 1 (2024): September 2024
Publisher : STAI Miftahul Ula Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29062/edu.v8i1.900

This article presents a critical analysis of the central government's political intervention in the administration of educational autonomy in Indonesia. In reference to developed countries, education is a fundamental commodity and a top priority for developing national potential in global competition. In democratic countries, it is imperative to manage the government and its related elements using a democratic system. In the context of education in Indonesia, as a democratic country, educational institutions should ideally have ample space to determine their direction in accordance with the needs and demands of the times within the framework of national educational goals. Therefore, the expectation is that the education system should be developed in a decentralized (autonomous) manner rather than centralized. However, in reality, the national education system law has become a political tool for the government to set centralized policies without considering regional situations and conditions. In this issue, the central government seems to enforce the implementation of all educational policy products, particularly in the curriculum sector. The findings of this study indicate that the national education curriculum has undergone 11 changes from 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, and 2022 based on the central government's political policies. These curriculum changes have both positive and negative impacts on the improvement of education quality. The positive impact is that students acquire current knowledge in line with contemporary demands, while the negative impact is that teachers are confused in responding to these changes, which in turn lowers student achievement.

POLITIK PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA Luthfiyani, Anis; Sirozi, Muhammad
Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam Vol 10 No 1 (2023): Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/tarbawy.v10i1.3450

Pada Masa Orde Lama kebijakan Pemerintah tidak terlepas dari kebijakannya dalam bidang pendidikan termasuk pendidikan Islam. Tujuan pendidikan indonesia setelah masa penjajahan lebih menekankan pada pengembangan jiwa patriotisme warga negara dan menciptakan warga negara yang memiliki jiwa sosial, demokratis, cakap dan bertanggung jawab serta selalu siap dan bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi bangsa indonesia. Metode yang digunakan pada tulisan ini adalah metode studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten. Dari penelitian ini dapat diketahui beberapa kebijakan yang dilakukan pada masa orde lama yang merupakan implementasi dari pasal 31 UUD 1945 sebagai dasar Negara yang mempunyai implikasi dalam pendidikan Islam yaitu munculnya madrasah, madrasah wajib belajar (MWB), Sekolah guru agama Islam, perguruan tinggi agama Islam, dan Kurikulum PAI.

Analysis of the implementation and aspirations of national education politics in Muhammadiyah circles Nasril, Yeny; Sirozi, Muhammad; Sumanti, Sholihah Titin
Inovasi Kurikulum Vol 21, No 3 (2024): Inovasi Kurikulum, August 2024
Publisher : Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia (HIPKIN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/jik.v21i3.71453

Muhammadiyah is one of Indonesia's largest religious organizations and significantly influences people's lives. Muhammadiyah has several AUMs (Muhammadiyah Charity Efforts) to achieve various goals, visions, and missions of Muhammadiyah itself, one of which is Muhammadiyah's educational charity. Muhammadiyah runs its education system following its goals, visions, and missions. Therefore, this study aims to analyze the implementation of national education policies in the Muhammadiyah environment and identify national education political aspirations in the Muhammadiyah environment. This study uses a qualitative approach to explore the position, strategy, and impact of Muhammadiyah in shaping education policies and to provide a critical review. The study results show that Muhammadiyah significantly influences the direction of education policy through advocacy, curriculum development, and providing education services. In addition, this study also evaluates national education politics in the Muhammadiyah circle and Muhammadiyah's political aspirations, which emphasize inclusivity, quality, and relevance of education. A critical review of Muhammadiyah's political ambitions in Indonesian national education emphasizes the importance of education that is inclusive, tolerant, and relevant to the needs of society. AbstrakMuhammadiyah merupakan salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan masyarakat. Muhammadiyah memiliki beberapa AUM (Amal Usaha Muhammadiyah) untuk mencapai berbagai tujuan, visi dan misi Muhammadiyah itu sendiri, salah satunya adalah amal usaha pendidikan Muhammadiyah. Muhammadiyah menjalankan sistem pendidikannya sesuai dengan tujuan, visi dan misinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional di lingkungan Muhammadiyah, serta mengidentifikasi aspirasi politik pendidikan nasional di lingkungan Muhammadiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis posisi, strategi, dan dampak Muhammadiyah dalam membentuk kebijakan pendidikan, serta memberikan tinjauan kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammadiyah memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan pendidikan melalui advokasi, pengembangan kurikulum, dan penyediaan layanan pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi politik pendidikan nasional dalam lingkaran Muhammadiyah dan aspirasi politik Muhammadiyah yang menekankan pada inklusivitas, kualitas, dan relevansi pendidikan. Tinjauan kritis terhadap aspirasi politik Muhammadiyah dalam pendidikan nasional Indonesia menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, toleran, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.Kata Kunci: kelompok kepentingan; Muhammadiyah; nilai-nilai pendidikan Islam; politik pendidikan

Political review of the failure of the revision of Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional in 2023 and its impact on education in Indonesia Azwar, Boyke; Sirozi, Muhammad; Sumanti, Sholihah Titin
Inovasi Kurikulum Vol 21, No 4 (2024): Inovasi Kurikulum, November 2024
Publisher : Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia (HIPKIN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/jik.v21i4.72040

The national education system, according to Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, is considered not to have undergone in-depth study and ignores various important considerations, resulting in discrimination that is contrary to the principle of justice that the government should uphold. Therefore, the government has attempted to revise the law and improve the legal framework for education in Indonesia to align with society's times and needs. However, the revision failed to enter the Priority Prolegnas in 2023. This study aims to examine the political factors that caused the failure of the revision of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System (SISDIKNAS) in 2023. This study uses a qualitative case study approach by analyzing various political dynamics during the revision process. The study results indicate that a combination of internal factors, such as differences of opinion between political parties and factions in the DPR, and external factors, such as pressure from interest groups and community organizations, caused the failure of the revision. This study provides an in-depth understanding of the complexity of the legislative process in Indonesia, as well as its implications for future education reform efforts. AbstrakSistem pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dianggap tidak melalui kajian mendalam dan mengabaikan berbagai pertimbangan penting, sehingga mengakibatkan diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pemerintah. Oleh kerena itu pemerintah telah mengupayakan revisi terhadap undang-undang dan menyempurnakan kerangka hukum pendidikan di Indonesia agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, namun revisi tersebut gagal masuk Prolegnas Prioritas tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor politik yang menyebabkan kegagalan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan menganalisis berbagai dinamika politik yang terjadi selama proses revisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan revisi disebabkan oleh kombinasi faktor internal, seperti perbedaan pandangan antara partai politik dan fraksi di DPR, serta faktor eksternal seperti tekanan dari kelompok kepentingan dan organisasi masyarakat. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai kompleksitas proses legislasi di Indonesia, serta implikasinya bagi upaya reformasi pendidikan di masa depan.Kata Kunci: pendidikan; proses legislative; review politik

UNSUR-UNSUR POLITIK DALAM PROSES ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN SEKOLAH Rahayu, Meiliza Suci; Sirozi, Muhammad
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 9 No. 3 (2024): Volume 09, No. 03, September 2024
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v9i3.15323

This article examines the relationship between politics and educational administration and management, the political elements contained in the process of managing education in schools. This research also discusses educational administration, educational management and politics. This article uses the Library Research method or what is known as literature research, where this literature research is to obtain research data, sourced from books and journals, related to the theme of Educational Politics and political elements in the process of educational administration and educational management. In this literature research, the researcher deals directly with the text, not with knowledge that comes directly from the field. Politics and education are two important components of the sociopolitical structure, but are often seen as mutually exclusive. Of course, this is not correct because politics and education contribute to the formation of the characteristics of national society. Apart from that, they complement and support each other.

PERAN PENDIDIKAN POLITIK DALAM PEMBENTUKAN KARAKTERISTIK MASYARAKAT Ramadhan, Muhammad Fakhri; Sirozi, Muhammad
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 9 No. 3 (2024): Volume 09, No. 03, September 2024
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v9i3.15328

Political education is a process of deriving the basic values and norms of a country's ideology which is carried out consciously, organized and planned and continues continuously from one generation to the next in order to build the nation's character. Politics plays an important role in shaping the values and behavior adopted by society, both through public policy, leadership and public discourse. The role of politics in forming the characteristics of society, among others: (1) political education shapes the political personality of the community, (2) political education shapes the political awareness of the community, (3) political education shapes the political participation of the community. This research is library research which is qualitative in nature. The aim of political education is as a medium for conveying political concepts which has the ultimate goal of making citizens more politically literate and aware of their rights and obligations so that they can participate in the life of the nation and state in every development process. Apart from that, it also provides guidance to Indonesia's young generation to increase awareness of national and state life. Political education as a means of increasing national and state awareness has a legal basis that adheres firmly to the philosophy and personality of the Indonesian nation, which plays a very large role in shaping the characteristics of society, including the following: (1) political education forms the political personality of society, (2) political education shapes people's political awareness, (3) political education shapes people's political participation.

POLITIK PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA MASA REFORMASI (1998-2024) Nurjana, Nurjana; Sirozi, Muhammad
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 9 No. 3 (2024): Volume 09, No. 03, September 2024
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v9i3.17220

The Reformation period in Indonesia which began in 1998 brought significant changes in Islamic education policy. The method used in this paper is the literature study method. The approach used in this research is a descriptive approach qualitative. The data analysis technique used is content analysis. From this research it can be seen that several policies strengthen Islamic education, improve teacher quality, improve educational opportunities and infrastructure, and develop an inclusive Islamic education curriculum. The political policies of Islamic education at that time included several important aspects. First, the number of Islamic educational institutions such as Islamic boarding schools is increasing. Second, increasing the number of Muslim teachers. Third, more attention is given to the development of Islamic educational institutions and infrastructure. Fourth, the aim is to develop an inclusive Islamic curriculum. The government has taken concrete steps to strengthen Islamic education, improve teacher quality, improve facilities and infrastructure, and develop an inclusive curriculum.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search