Articles
<![CDATA[Kajian Kerentanan Bencana pada Kawasan Berisiko Banjir DAS Pepe Hilir, Surakarta ]]>
<![CDATA[Aisha, Mutiara]]>;
<![CDATA[Miladan, Nur]]>;
<![CDATA[Utomo, Rizon Pamardhi]]>
<![CDATA[ Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 14, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/region.v14i2.23136
<![CDATA[Kawasan DAS Pepe Hilir Surakarta termasuk dalam kawasan berisiko banjir dengan tingkat kerawanan banjir sedang sampai sangat tinggi yang ditentukan melalui data genangan dan data fisik alam oleh DPUPR tahun 2016. Risiko bencana banjir dibagi menjadi kerawanan dan kerentanan terhadap banjir. Kajian mengenai kerentanan pada kawasan berisiko banjir ini dapat menjadi masukan dalam mengidentifikasi kerugian fisik, sosial, dan ekonomi yang disebabkan oleh bencana banjir serta dapat menjadi pertimbangan terkait prioritasi evakuasi kawasan pada kawasan yang tingkat kerentannya lebih tinggi. Kerentanan merupakan keadaan yang ditimbulkan manusia dari proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kerentanan terhadap bencana terbagi menjadi kerentanan fisik, sosial, dan ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder didapat dari survey data ke lembaga BPS dan BAPPPEDA, serta dilakukan observasi dan penggunaan citra satelit untuk mendapatkan  data primer berupa digitasi persil bangunan untuk menentukan kerentanan fisik pada kawasan penelitian. Data primer dan sekunder diolah dengan teknik analisis skoring. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa kawasan DAS Pepe Hilir Surakarta memiliki kerentanan fisik yang tinggi dengan kerentanan sosial yang rendah, serta ekonomi yang rendah sampai sedang. Sehingga kerentanan rata-rata pada kawasan DAS Pepe Hilir Surakarta termasuk dalam klasifikasi kerentanan rendah sampai sedang. Kata Kunci: Kerentanan Fisik, Sosial, Ekonomi, Kawasan Berisiko Banjir;]]>
<![CDATA[Hubungan perkembangan urban sprawl dan nilai tanah di barat Kota Surakarta ]]>
<![CDATA[Wibawa, Alvin]]>;
<![CDATA[Utomo, Rizon Pamardhi]]>;
<![CDATA[Miladan, Nur]]>
<![CDATA[ Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 17, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/region.v17i1.34839
<![CDATA[Kota adalah tempat yang dinamis. Suatu kota akan selalu berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada di dalamnya. Kota yang semakin berkembang, maka akan menjadi magnet bagi penduduk di sekitarnya untuk mencari penghidupan yang layak. Hal ini yang dialami Kota Surakarta hingga menjadi magnet urbanisasi yang mengakibatkan fenomena urban sprawl dikarenakan perkembangannya merembet ke arah luar, salah satunya ke arah barat Kota Surakarta. Perkembangan yang tinggi menuntut kawasan barat Kota Surakarta untuk memenuhi kebutuhan ruang masyarakatnya. Tingginya permintaan akan ruang menjadikan pertumbuhan nilai tanah menjadi sangat pesat. Sedangkan, jumlah tanah yang berada di kawasan tersebut tidak dapat memenuhi permintaan. Pertumbuhan nilai tanah yang tiap tahun mengalami peningkatan yang tinggi membuat kekhawatiran tanah yang berada pada kawasan tersebut tidak terjangkau oleh masyarakat sehingga dibutuhkan pengetahuan mengenai hubungan antara perkembangan urban sprawl terhadap nilai tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dengan menggunakan analisis korelasi pearson. Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen institusional. Hasil analisis penelitian ini membuktikan bahwa komponen kepadatan memiliki nilai 0,357 yang berarti korelasi rendah terhadap nilai tanah, komponen jarak ke CBD memiliki nilai -0,481 dan variasi guna lahan memiliki nilai 0,424 yang berarti korelasi sedang dan komponen integrasi jaringan jalan utama tidak memiliki korelasi.]]>
<![CDATA[Efektivitas infrastruktur perkotaan dalam penanganan risiko banjir di Kota Surakarta ]]>
<![CDATA[Ari Annisa S. Pramitha]]>;
<![CDATA[Rizon Pamardhi Utomo]]>;
<![CDATA[Nur Miladan]]>
<![CDATA[ Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 15, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/region.v15i1.23258
<![CDATA[Kota Surakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian ± 92 m dari permukaan laut dan merupakan cekungan yang dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang dilewati oleh sungai Bengawan Solo. Hal tersebut menyebabakan Kota Surakarta memiliki potensi untuk terjadinya bencana banjir. Maka dari itu, perlu adanya suatu manajemen risiko bencana banjir untuk mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan dari bencana tersebut. Manajemen risiko banjir tersebut salah satunya adalah dengan mitigasi struktural berupa pembuatan sarana dan prasarana pengendali banjir dan pengadaan alat sistem peringatan dini. Penelitian ini berfokus kajian pada kajian tingkat efektivitas dari infrastruktur penanganan risiko bencana banjir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengaji efektivitas dari infrastruktur perkotaan dalam penanganan risiko banjir yang ada di Kota Surakarta. Metode yang digunakan adalah dengan deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dari infrastruktur pengendali banjir di Kota Surakarta menunjukkan pada tingkat kurang efektif. Komponen infastruktur tanggul, bendung, dan sudetan sudah efektif menurunkan risiko kejadian (luasan, tinggi banjir, waktu kejadian) banjir dari tahun 2007 hingga tahun 2016. Namun, early warning system bencana banjir yang ada di Kota Surakarta menunjukkan pada hasil tidak efektif karena alat ini belum merata dan belum dapat menjangkau seluruh kawasan rawan banjir. Saat ini, banjir di Kota Surakarta sudah dapat dikendalikan, namun masih bermasalah dengan terjadinya genangan.]]>
<![CDATA[Studi tingkat aksesibilitas sumber air penanggulangan kebakaran di Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat ]]>
<![CDATA[Difa Nur Tsaqila]]>;
<![CDATA[Nur Miladan]]>;
<![CDATA[Rizon Pamardhi Utomo]]>
<![CDATA[ Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 16, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/region.v16i2.34272
<![CDATA[Kebakaran merupakan salah satu bencana yang sering melanda permukiman. Adanya kebakaran dapat memberikan kerugian terutama kerugian material. Kawasan permukiman yang sering dilanda kebakaran pada umumnya merupakan kawasan permukiman padat. Salah satu provinsi dengan kawasan permukiman padat yang cukup banyak yaitu Provinsi DKI Jakarta. Tercatat 1.471 kejadian kebakaran di DKI Jakarta pada tahun 2018. Kecamatan dengan angka kebakaran tertinggi di DKI Jakarta yakni Kecamatan Tambora. Pada tahun 2018, kejadian kebakaran di Kecamatan Tambora dapat mencapai 45 kejadian kebakaran. Penyebab utama kebakaran didominasi oleh masalah jaringan listrik. Penyebab utama kebakaran yakni masalah jaringan listrik dan kepadatan wilayah yang sangat tinggi. Kemudahan memperoleh prasarana kebakaran dan menuju titik kebakaran menjadi hal yang penting dalam proses pemadaman api. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat aksesibilitas prasarana kebakaran di permukiman padat Kecamatan Tambora, salah satunya tingkat aksesibilitas sumber air untuk penanggulangan kebakaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif serta teknik analisis buffer, skoring, dan deskriptif. Data untuk melakukan analisis diperoleh dari kegiatan observasi lapangan, kuisioner dan wawancara, serta dokumen institusi. Hasil analisis menunjukkan bahwa 82% dari luas kawasan Kecamatan Tambora memiliki tingkat aksesibilitas terhadap sumber air penanggulangan kebakaran yang rendah, dan 18% lainnya dengan tingkat aksesibilitas terhadap sumber air penanggulangan kebakaran sedang. Tingkat aksesibilitas prasarana kebakaran tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya ketersediaan prasarana sumber air penanggulangan kebakaran berupa hidran dan adanya sisi sungai yang tidak dapat diakses oleh masyarakat setempat.]]>
<![CDATA[Hubungan keragaman guna lahan dalam urban compactness dengan ketersediaan lahan parkir di Kota Surakarta ]]>
<![CDATA[Feira Ariani]]>;
<![CDATA[Rizon Pamardhi Utomo]]>;
<![CDATA[Nur Miladan]]>
<![CDATA[ Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 17, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/region.v17i1.31928
<![CDATA[Perkembangan kota membutuhkan ketersediaan lahan agar mampu memenuhi kegiatan perkotaan. Optimalisasi lahan diperlukan untuk menampung seluruh kegiatan yang terjadi dalam suatu kota. Salah satu caranya dengan penggunaan lahan campuran. Penerapan penggunaan lahan campuran juga dapat mendorong kota ke dalam bentuk kompak. Urban compactness merupakan indeks yang digunakan dalam mengukur kekompakan suatu kota. Salah satu komponen pembentuk urban compactness adalah penggunaan lahan campuran. Kota Surakarta merupakan salah satu kota di Indonesia dengan 66% luas kawasannya digunakan untuk permukiman. Keragaman guna lahan yang tinggi dapat meningkatkan level kekompakan suatu kota. Penggunaan lahan campuran juga mempunyai hubungan dengan ketersediaan lahan parkir. Kegiatan parkir yang diberikan oleh beberapa penggunaan lahan merupakan cara untuk efisiensi ruang di daerah perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara keragaman guna lahan dalam urban compactness dengan ketersediaan lahan parkir di Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif positivistik dengan teknik analisis korelasi Spearman. Data dan informasi didapatkan dari dokumen institusional dan observasi lapangan. Hasil analisis menunjukan bahwa hubungan antara guna lahan campuran dalam urban compactness dengan ketersediaan lahan parkir di Kota Surakarta bernilai 0,584 yang termasuk dalam kategori berhubungan sedang. Hal tersebut berarti bahwa guna lahan campuran dalam urban compactness berkorelasi linear dengan ketersediaan lahan parkir yang ada.]]>
<![CDATA[Analisis Bentuk Perkembangan Wilayah Kecamatan Kartasura Sebagai Kawasan Strategis Cepat Tumbuh ]]>
<![CDATA[Anisah Anisah]]>;
<![CDATA[Soedwiwahjono Soedwiwahjono]]>;
<![CDATA[Nur Miladan]]>
<![CDATA[ Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 12, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/region.v12i2.12080
<![CDATA[Regional development based on spatial will form a pattern due to the character that develop in it. The pattern can be formed by the network, hierarchy, and so forth. The influence of policies that encourage development to bring new activities in the region is also capable of bringing changes. As a rapidly growth strategic area established by the district government, Kartasura District has variety of new activities. This research is used to know how the development on regional form of Kartasura District as a rapidly growth strategic area. It uses longitudinal development method with analytical approach used is deductive and quantitative descriptive research type. The compilation and analysis techniques used are primary data collection (observation) also secondary; Descriptive statistics, GIS and overlay, breaking point. The result of this research are the development of Kartasura sub-district as rapidly growth strategic area which is formed pattern based on the network also the limitation of development as a result of supporting policy causing the difference internal development on Kartasura District.]]>
<![CDATA[Analisis efektivitas mitigasi bencana kebakaran di Kota Surakarta ]]>
<![CDATA[Muhammad Fauzi]]>;
<![CDATA[Nur Miladan]]>;
<![CDATA[Rizon Pamardhi Utomo]]>
<![CDATA[ Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 16, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/region.v16i2.25772
<![CDATA[Kota Surakarta mengalami peningkatan kejadian kebakaran pada tiap tahunnya. Kejadian kebakaran tertinggi tercatat pada tahun 2017 dengan total 78 kali peristiwa. Dalam menanggulangi peningkatan kejadian kebakaran ini, pemerintah kota Surakarta berupaya untuk meningkatkan sistem mitigasi yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas komponen mitigasi bencana kebakaran di kota Surakarta. Komponen mitigasi pada penelitian ini yaitu pasokan air, hidran, pos pemadam, aksesibilitas, penginformasian bencana, dan peringatan dini. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa pengumpulan data primer untuk mengetahui persebaran dan lokasi dari komponen mitigasi, dan pengumpulan data sekunder untuk mengetahui kualitas dari masing-masing komponen mitigasi. Teknik analisis yang digunakan berupa teknik analisis spasial, teknik analisis diskriptif dan teknik analisis skoring untuk mengetahui nilai dari masing-masing komponen yang ada. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat efektivitas komponen mitigasi kebakaran di kota Surakarta memiliki kategori kurang efektif. Hal ini disebabkan karena masih terdapat kuantitas maupun kualitas dari komponen mitigasi bencana yang masih dalam kategori rendah dan sedang. Seperti pada komponen mitigasi struktural yang berupa kualitas pasokan air, kuantitas atau jumlah hidran yang bisa digunakan, kuantitas atau perlengkapan pada masing-masing pos pemadam, dan waktu tanggap bencana yang masih dalam kategori sedang karena belum mampu memenuhi kebutuhan kota Surakarta secara menyeluruh. Pada komponen mitigasi non struktural berupa penginformasian dalam bentuk peta dan peringatan dini masih dalam kategori sedang dan rendah karena belum adanya peta penginformasian dan peta persebaran proteksi. Selain itu bentuk peringatan dini yang dimiliki kota Surakarta masih minim.]]>
<![CDATA[Pendekatan keruangan tingkat pemerataan Sekolah Menengah Atas Negeri terhadap implementasi kebijakan zonasi pendidikan di Kabupaten Temanggung ]]>
<![CDATA[Muhammad Hardifan Asananjaya]]>;
<![CDATA[Rizon Pamardhi-Utomo]]>;
<![CDATA[Nur Miladan]]>
<![CDATA[ Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 17, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/region.v17i2.47331
<![CDATA[Seiring perkembangan permukiman dan pertumbuhan penduduk, sebaran fasilitas pendidikan diharapakan dapat melayani keseluruhan wilayah secara merata dan ideal. Sistem fasilitas pendidikan yang terstruktur dan saling terkait satu sama lain akan membentuk struktur ruang yang baik dalam wilayah. Hal ini menjadi dasar diberlakukannya sistem zonasi pada berbagai jenjang pendidikan. Namun, fasilitas pendidikan SMA Negeri yang ada di Kabupaten Temanggung terpusat pada Kecamatan Temanggung saja sehingga berpengaruh terhadap layanan saat peraturan zonasi diberlakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan dari konteks keruangan yang melihat dari segi pelayanan fasilitas berdasarkan pemerataan sarana pendidikan melalui aspek spasial dan observasi langsung. Tingkat pemerataan sarana pendidikan ini diukur dari sub variabel kapasitas SMA, kelompok usia SMA, pola sebaran sarana pendidikan, dan radius jangkauan pelayanan dengan menggunakan metode skoring skala Guttman. Hasil dari tinjauan sistem zonasi berdasarkan perspektif spasial menunjukkan bahwa Kabupaten Temanggung memiliki tingkat pemerataan pendidikan pada kategori sedang dengan indikator yang perlu ditingkatkan adalah kebutuhan ruang kelas dan persebaran lokasi sarana pendidikan SMA Negeri. Maka dari itu, kebijakan sistem zonasi perlu dipertimbangkan kembali dengan meninjau secara spasial pemerataan sarana pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan menjadi lebih baik dan tercapainya tujuan sistem zonasi.]]>
<![CDATA[Tinjauan kesiapan mitigasi bencana non-struktural dalam menghadapi bencana tsunami di kawasan pesisir Kecamatan Kuta ]]>
<![CDATA[Difa Ayu Balqist Ramadhani]]>;
<![CDATA[Nur Miladan]]>;
<![CDATA[Kusumastuti Kusumastuti]]>
<![CDATA[ Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 18, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/region.v18i1.53767
<![CDATA[Kecamatan Kuta memiliki beragam destinasi wisata di Pulau Bali yang mendunia, berdekatan dengan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menjadikan kawasan ini sebagai salah satu titik vital dalam perekonomian Indonesia. Akan tetapi, letak Pulau Bali pada zona subduksi (tumbukan) menjadikan kawasan ini memiliki risiko bencana tsunami tinggi sehingga diperlukan adanya upaya mitigasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesiapan upaya mitigasi bencana non-struktural tsunami di Kecamatan Kuta. Metode kuantitatif dengan teknik analisis berupa teknik analisis spasial, teknik analisis deskriptif, dan teknik analisis skoring, digunakan untuk mengukur hal tersebut. Data yang digunakan adalah data regulasi yang mengatur bencana tsunami, data penggunaan lahan yang berbasis pada mitigasi tsunami, dan data sosialisasi terkait mitigasi bencana tsunami yang diperoleh melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil menunjukan bahwa tingkat mitigasi kesiapan mitigasi bencana tsunami non-struktural di Kecamatan Kuta tergolong dalam kategori kurang siap. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya regulasi yang mengatur kawasan bencana tsunami pada kawasan penelitian secara menyeluruh, minimnya dan belum menyeluruhnya pemberian edukasi dan sosialisasi terkait mitigasi bencana tsunami, serta kawasan masih belum sesuai dengan regulasi berbasis kawasan rawan bencana.]]>
<![CDATA[Kesesuaian proses perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa di Triharjo, Kabupaten Kulon Progo ]]>
<![CDATA[Sabila Khadijah]]>;
<![CDATA[Kusumastuti Kusumastuti]]>;
<![CDATA[Nur Miladan]]>
<![CDATA[ Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 18, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/region.v18i2.56863
<![CDATA[Pembangunan desa menjadi tantangan di Indonesia dengan lebih dari 20.000 desa berada dalam status tertinggal dan sangat tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun pada tahun 2019. Upaya mempercepat pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat dengan mendorong pembangunan desa agar mandiri, berketahanan, serta berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan agar pemerintah desa menyusun RPJMDes dengan pendekatan partisipatif. Di Kalurahan Triharjo, Kabupaten Kulonprogo, rencana pembangunan desa melalui serangkaian tahapan yang melibatkan masyarakat mulai dari identifikasi, perumusan rencana, hingga pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan mengetahui kesesuaian proses penyusunan RPJM Desa di Kalurahan Triharjo terhadap pedoman perencanaan dan konsep perencanaan partisipatif. Metode penelitian campuran digunakan untuk mengungkap partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan, dan forum musyawarah yang terjadi sepanjang proses perencanaan. Analisis dilakukan untuk melihat kesesuaian tahapan dan substansi penyusunan RPJMDes sebagai dokumen utama pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk perencanaan telah sesuai dengan pedoman pada kategori sedang. Proses perencanaan melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat, dilaksanakan secara langsung, berkesinambungan, serta terdapat dorongan melalui musyawarah dari level teritorial paling bawah.]]>
