Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-Daulah Petitum Alauddin Law Development Journal (ALDEV) El-Iqtishady
Syamsiar Arief
Universitas Indonesia Timur
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Petitum

 1 
INJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRECHTING) YANG DILAKUKAN OLEH MASSA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA Arief, Syamsiar
PETITUM Vol 4 No 2 Oktober (2016): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (964.581 KB)

Abstract

Hasil yang diperoleh Penulis dalam penelitian ini, antara lain bahwa: Faktor penyebab tindakan main hakim sendini yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut 1) Faktor intemal pelaku main hakim Sendin. antara lain: Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana, Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana, agar pelaku tindak pidana jera dan supaya calon pelaku tindak pidana lain takut melakukan hal yang samma, anggapanbahwa menghakimi pelaku tirclak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat. ikut-ikutan. dan rendahnya tingkat pendidikan. 2) Faktior ekstemal pelaku main hakim sendir, antara lain Fektor kepclisien yang melakukan pembiaran terhadap tindakan main hakim Sendin yang dilakukan oleh massa, dan Faktor kepclisian yang lamban dan tidak profes ona dalam menancani kesus-kasus tindak pidan. Upaya pencegahen | dan penanggulangan tindakaan mein hakim sendiri (eipenrechting) dapat dilakukan dengan 2 langkah antara lain: 1 Preventif. yaitu Membangun kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan himbauan dan penyuluhan hukum; dan melaksanakan patroli rutin 2) Represif. yaitu memproses pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana. Namun dalam hal ini polisi belum optimal, dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi kepolisian.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA MAKASSAR Arief, Syamsiar
PETITUM Vol 5 No 1 April (2017): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (658.832 KB)

Abstract

Metode yang digunakan adalah pendekatan sosioyuridis dan sifat penelitian adalah deskriptif, dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga setelah beriakunya undang-ur 23 Tahun 2004 belum dilakukan secara maksimal. Walaupun dari 3 kasus kekerasan terhadap pemabantu rumah tangga yang dilaporkan ke polisi ketiga-tiganya menggunakan dakwaan undang-undang No 23 Tahun 2004. Namun perangkat-perangkat yang ada belum berjalan dengan baik. Masih ada korban kekerasan yang tidak melaporkan kekerasan terhadap dirinya peran serta masyarakat diwujudkan dengan jalan perubahan anggapan pembantu adalah suatu pekerjaan yang mulia daan jika mengetahui terjadinya kekerasan dilingkungan sekitamya agar segera dilaporkan Upaya-upaya hukum kepolisian yang ditempuh untuk melindungi pemabantu rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga yaitu secara preventif (pencegahan) ditangani oleh Bimnas (Bimbingan Masyarakat) Sedangkan tugas-tugas Represif (penindaken hukum) dilaksanakan oleh bagian reserse kepolisian Pemerintah sepatutnya memberikan perhatian kepada yang lebih terhadap pembantu rumah tangga dengan jalan membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Arief, Syamsiar
PETITUM Vol 4 No 1 April (2016): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (620.331 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Kota Barru dengan lokasi Pengadilan Negeri Barru. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif, tehnik analisis data secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai penerapan hukum pidana materiil terahdap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan Normor 40/Pid.Sus/2012/PN.BR. dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 40/Pid.Sus/2012/PN.BR. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan berencana ini yakni pasal 340 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para sanksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, Hanya saja Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebagian telah sesuai dengan teori hukum pemidanaan tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa, tidak lazim dalam suatu putusan tidak mencantumkan pertimbangan menyangkut hal hal yang meringankan terdakwa, dimana dalam perkara ini hanya hal-hal yang memberatkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Selain Itu pidana penjara yang dijatuhakan dalam perkara pidana tersebut cukup berat mengingat terdakawanya adalah anak. akan lebih baik jika hakim menjatuhkan pidana sedikit lebih ringan disertai dengan lebih menekankan pada pemberian bimbingan atau pembinaaan dan pelatihan sesuai dengan pasal 24 Undang- Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
TINJAUAN VIKTIMOLOGI PENCEMARAN LIMBAH OLEH RUMAH SAKIT DI KOTA MAKASSAR Arief, Syamsiar; Musakkir, Musakkir
PETITUM Vol 7 No 1 April (2019): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.456 KB) | DOI: 10.1234/jh.v7i1 April.460

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria yang bisa menjadi korban pencemaran limbah oleh rumah sakit, untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan terhadap pencemaran limbah oleh rumah sakit, dan untuk mengetahui tanggung jawab pihak rumah sakit terhadap pencemaran limbah. Hasil penelitian: bahwa (1) Korban atas pencemaran limbah oleh rumah sakit adalah manusia, binatang, tumbuhan dan perairan serta lembaga yang berada di sekitar pembuangan limbah oleh rumah sakit tersebut, termasuk pula lembaga rumah sakit itu sendiri. (2) Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi atas pengelolaan dan perizinan IPLC (izin pengelolaan limbah cair) dan TPS (tempat penyimpanan sementara) limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) dan memberikan sanksi bagi Rumah Sakit yang melakukan pencemaran lingkungan. (3) Tanggungjawab dari Pihak Rumah Sakit dapat berupa evaluasi kinerja pihak Rumah Sakit agar mematuhi prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi perizinan sepertu AMDAL, IPAL, IPLC dan TPS limbah bahan beracun dan berbahaya (B3). This study aims to determine the criteria that can be victims of waste pollution by hospitals, to know and analyze legal efforts made against waste pollution by hospitals, and to determine the responsibility of the hospital for waste pollution. The results of the study: that (1) Victims of waste pollution by hospitals are humans, animals, plants and waters as well as institutions that are in the vicinity of waste disposal by the hospital, including hospital institutions themselves. (2) Legal efforts that can be carried out are by providing socialization on the management and licensing of IPLC (liquid waste management permit) and TPS (temporary storage place) of toxic and hazardous material (B3) waste and imposing sanctions on Hospitals that pollute the environment. (3) The responsibility of the Hospital can be in the form of evaluating the performance of the Hospital in order to comply with established procedures and fulfill permits such as AMDAL, IPAL, IPLC and TPS for toxic and hazardous waste (B3).
Co-Authors Amiruddin Pabbu Arry Wirrawan Arry Wirrawan Lisa Mery Mulyati Pawennei Musakkir, Musakkir