Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

ANALISIS TRANSNASIONALISME DALAM KAPITALISME GLOBAL : STUDI KASUS PENOLAKAN REKLAMASI TELUK BENOA NUSA BALI Amanda Pratiwi; Indah Sri Harini; Depict Pristine Adi
Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 5 No 1 (2020): Adz-Dzahab Volume 5 Nomor 1 April 2020
Publisher : LP2M IAI Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.455 KB) | DOI: 10.47435/adz-dzahab.v5i1.299

Abstract

Studi ini mengkaji tentang proyek reklamasi Teluk Benoa yang didukung pemerintah Provinsi Bali ditolak oleh masyarakat Bali pada umumnya. Kebudayaan Bali bertalian erat dengan konsep Tri Hita Karana. Namun perkembangan pariwisata Bali membawa dilema bagi kebudayaan Bali, pariwisata membutuhkan budaya Bali namun disisi lain pariwisata mengikis eksistensi masyarakat Hindu Bali serta merampas hak-hak ekonomi, politik, sosial dan budaya mereka. Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa yang digagas oleh Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (muncul sebagai oposisi terhadap penguasaan kapitalis global terhadap pariwisata dan budaya Bali. Terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini, Pertama, mengapa masyarakat Balimenolak reklamasi teluk benoa, dan yang kedua adalah bagaimana masyarakat Bali melakukan perlawanan terhadap kapitalisme global dengan analisis transnasionalisme yangberwujud dalam reklamasi Teluk Benoa ini. Studi ini menggunakan metode kepustakaan, dimana penulis mengkaitkan data yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian ini. Hasil dari studi ini yaitu Pertama, masyarakat Bali menolak reklamasi karena adanya kontra dengan adat, budaya, dan agama. Selain itu, adanya ketimpangan prosedural dan politik tentang dikeluarkannya izin reklamasi Teluk Benoa, sehingga dapat mengancam aspek sosial ekonomi masyarakat lokal. Dengan begitu, diperlukan kebijakan yang jelas terkait reklamasi yang tidak berdampak negatif pada adat budaya dan lingkungan di Bali.
Keefektifan pendekatan saintifik model problem based learning, problem solving, dan inquiry dalam pembelajaran IPS Depict Pristine Adi; Muchsinatun Siasah Masruri
Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS Vol 4, No 2 (2017): September
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (592.523 KB) | DOI: 10.21831/hsjpi.v4i2.9826

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan keefektifan antara pembelajaran: (1) antara model Problem-Based Learning, Problem Solving, dan Inquiry; (2) model Problem-Based Learning dan model Problem Solving; (3) model Problem-Based Learning dan model Inquiry; dan (4) model Problem Solving dan model Inquiry. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif jenis eksperimen semu dengan posttest-only control group design yang sudah dimodifikasi sesuai dengan quasi-experimental research. Pengumpulan data menggunakan cara dokumentasi yaitu berupa jumlah peserta didik, nilai rapot sebagai skor awal, perangkat pembelajaran, dan tes hasil belajar. Analisis data menggunakan one way anava pada taraf signifikansi 0.05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik model Problem-Based Learning, Problem Solving, dan Inquiry terdapat perbedaan keefektifan. Hasil analisis yang menyatakan hipotesis nihil diterima hanya terdapat dalam pengujian hipotesis yang kedua, yakni tidak terdapat perbedaan keefektifan pendekatan saintifik dengan model Problem-Based Learning dan Problem Solving; sedangkan pengujian hipotesis ketiga menunjukkan terdapat perbedaan keefektifan pendekatan saintifik model Problem-Based Learning dan Inquiry; hepotesis keempat menunjukkan terdapat perbedaan keefektifan pendekatan saintifik model Problem Solving dan Inquiry.Kata kunci: keefektifan pendekatan saintifik, PBL, PS, Inquiry THE EFFECTIVENESS OF SCIENTIFIC APPROACH OF PROBLEM BASED LEARNING, PROBLEM SOLVING, AND INQUIRY IN TEACHING AND LEARNING SOCIAL STUDIESAbstractThis research aims to reveal: (1) the differences among Problem-Based Learning, Problem solving, and Inquiry; (2) the effectiveness of Problem-Based Learning and Problem Solving model; (3) the effectiveness of Problem-Based Learning and Inquiry model; and (4) the effectiveness of Problem Solving and Inquiry model. This research was quantitative research with quasi experiment as a method. It used the post test-only control group design modified in accordance with the quasi-experimental reseacrh. The research data were obtained through documentation of the number of learners, raport book score as the initial score, learning devices, and evaluation. The data analysis technique was one way ANOVA at the significance level of 0.05. The results show that there is a significance difference in learning by using the scientific approach of Problem-Based Learning, Problem Solving, and Inquiry. The null hypothesis is accepted in the second hypothesis testting. There is no effectiveness difference in the scientific approach with the model of Problem-Based Learning and Problem Solving; in the third hypothesis testing, there is an effectiveness difference in the scientific approach with the model of Problem-Based Learning and Inquiry; and in the fourth hypothesis testing, there is an effectiveness difference in the scientific approach with the model of Problem Solving and Inquiry.Keywords: the effectiveness of scientific approach, PBL, PS, Inquiry
PERAN AKTOR NON-NEGARA HUMAN RIGHTS WATCH (HRW) STUDI KASUS ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR SEBAGAI BAHAN AJAR BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING Dewi Catur Puji Rahayu; Depict Pristine Adi; Nur Hayati
Ed-Humanistics Vol 5 No 1 (2020): Ed-Humanistics Vol 5 No 1 Tahun 2020
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Hasyim Asy'ari (Unhasy) Tebuireng Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.246 KB) | DOI: 10.33752/ed-humanistics.v5i1.707

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan peran actor non Negara Human Right Watch dalam kasus Rohingya di Myanmar sebagai salah satu contoh bahan ajar dalam pembelajaran IPS. Dalam artikel ini membahas tentang peran actor non Negara Human right watch dalam kasus kasus rohingya di Myanmar terjadi pada tahun 2016-2018 , dalam proses pembelajaran kasus tersebut dapat digunakan sebagai bahan ajar IPS terutama pada materi konflik sosial yang dapat membantu siswa dalam memahami kasus konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan penyajian secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal , dan berita di internet, yang berkaitan dengan obyek yang ditulis. Berdasarkan hasi pembahasan dapat disimpulkan bahwa bentuk deskriminasi yang ditujukan kepada etnis Rohingya tidak dapat dibenarkan apalagi hal tersebut masih dalam lingkup kawasan Asia Tenggara, salah satu upaya penanganan yang dilakukan yaitu dengan bantuan organisasi non Negara yaitu Human Right Watch. Kata kunci: Human Right Watch, Etnis Rohingya, Bahan ajar IPS
PERLINDUNGAN HUKUM PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP TENAGA MIGRAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA: STUDI KASUS HUMAN TRAFFICKING Ayu Dwi Lestari; Depict Pristine Adi; Afifah Oktavia
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 1 (2020): Al-Ahkam Volume 2 Nomor 1 Maret Tahun 2020
Publisher : LP2M Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.296 KB) | DOI: 10.47435/al-ahkam.v2i1.325

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan tentang perlindungan hukum tenaga migran sebagai korban perdagangan manusia oleh pemerintah Indonesia. Perlindungan hukum tenaga migran ini oleh pemerintah Indonesia terhadap perdagangan manusia yang terjadi sejak dulu hingga saat ini masih sering dilakukan, prakteknya dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi. Akan tetapi tenaga kerja migran ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Karena Indonesia mempunyai penduduk yang sangat padat sedangkan pemerintah indonesia dianggap telah gagal dalam memberikan perlindungan dan memberikan mereka hak asasi manusia. Perdagangan manusia tenaga migran ini kerap terjadi di kalangan masyarakat desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan yaitu bahan–bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji seperti buku, majalah, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya yang dikutip didalam proposal. Simpulan dari penelitian ini yaitu upaya pemerintah dalam memberantas perdagangan manusia tenaga migran pemerintah mengeluarkan berbagai instrument hukum untuk melakukan kerjasama yang positif dengan Negara lain seperti memberikan perlindungan terhadap tenaga migran yang berada di luar negeri.
SENGKETA BATAS WILAYAH INDONESIA DAN MALAYSIA STUDI KASUS PULAU SEBATIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA Farin Nur Azizah; Depict Pristine Adi; Siti febrianti
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 2 (2020): Al-Ahkam Volume 2 Nomor 2 September Tahun 2020
Publisher : LP2M Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.012 KB) | DOI: 10.47435/al-ahkam.v2i2.332

Abstract

Abstrak Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia dalam studi kasus pulau sebatik. Dalam penelitian in imembahas mengenai persengketaan antara Indonesia dan Malaysia sudah terjadi sejak tahun 1967 yang berawal dari persengketaan pulau sipadan dan ligitan yang hingga sampai tahun 2019 negara Indonesia dan Malaysia.Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan yaitu tehnik pengumpulan data dengan melakukan penelaah terhadap berbagai buku, litetur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin di pecahkan. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa sengketa batas wilayah Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik diawali dengan konflik pulau sipadan dan ligitan, yang berimbas pada adanya konflik pulau sebatik namun hingga saat ini konflik tersebut belum menemukan titik terang untuk penyelesaian konflik, hanya saja upaya yang dilakukan terjadi pada tahun 2019 dengan adanya pembuatan patokan perbatasan baru di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Abstract The purpose of this study is to find out about territorial disputes between Indonesia and Malaysia in the Sebatik Island case study. In this research, discussing about disputes between Indonesia and Malaysia has been going on since 1967, which began with the disputes of the islands of Sipadan and Ligitan, which until until 2019 Indonesia and Malaysia. , notes and various reports relating to the problem you want to solve. Based on the results of the discussion it can be concluded that the disputes over the boundaries of Indonesia and Malaysia on the Sebatik Island began with the conflicts of the islands of Sipadan and Ligitan, which impacted on the existence of the conflict of the Sebatik islands but until now the conflict has not found a bright spot for conflict resolution, only the efforts made have taken place. in 2019 with the creation of a new border benchmark in Sebatik District, Nunukan Regency, North Kalimantan. Keywords: disputes, territorial boundaries, sebatik island
ANALISIS KONFLIK KEPULAUAN NATUNA PASA TAHUN 2016 - 2019 Depict Pristine Adi; Faindatul Muslimah; Wazi’atusSantiyah
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 2 (2020): Al-Ahkam Volume 2 Nomor 2 September Tahun 2020
Publisher : LP2M Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.789 KB) | DOI: 10.47435/al-ahkam.v2i2.355

Abstract

Natuna merupakan sebuah Kabupaten yang terletak pada Provinsi Riau Indonesia. Perairan Natuna yang berada ditengah Laut Cina Selatan atau berada pada titik perbatasan Laut Cina dan Indonesia, kembali memanas dan mencuri perhatian pemerintah Republik Indonesia. Seperti halnya saat ini, China membuat ulah kembali sehingga menimbulkan sebuah persengketaan dengan Indonesia di Peraian Natuna. Persengketaan ini dipicu dengan berlayarnya kapal illegal Cina yaitu Kapal Coast Guard Cina di Perairan Laut Natuna Utara. Kapal tersebut memasuki perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konflik Kepulauan Natuna. Dimana, dalam konflik ini China mengklaim sepihak laut Natuna yang masih dalam wilayah perairan Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perairan yang terletak di Kabupaten Natuna Provinsi Riau adalah salah satu kekayaan sumber daya alam Indonesia yang harus dijaga. Akan tetapi, konflik ini terjadi karena China mengklaim secara sepihak Perairan Natuna yang dianggap wilayah mereka. Padahal sudah ditegaskan oleh Badan Hukum Laut Internasional yang dibawah naungan PBB, UNCLOS 1982 menyatakan bahwa Natuna merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dengan begitu Pemerintah Indonesia tidak terima dengan tindakan China yang semena - mena. Karena, Natuna adalah salah satu wilayah teritorial Indonesia. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia tidak hanya tinggal diam, pemerintah Indonesia bersikap tegas dengan cara langsung memanggil Duta Besar China untuk Indonesia hingga menambah mengirimkan pasukan angkatan lautnya untuk bersiaga dan meningkatkan pengawasan disekitar area Luat Natuna. Natuna is a district located in the Riau Province of Indonesia. Natuna waters are in the middle of the South China Sea or at the border point of the China Sea and Indonesia. China messed up again, causing a dispute with Indonesia at Peraian Natuna. This dispute was triggered by the sailing of an illegal Chinese ship, namely the Chinese Coast Guard Ship in the North Natuna Sea. The ship entered the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI) border without permission. This study aims to describe the Natuna Islands conflict. This research method uses a qualitative approach to the type of literature review. The results showed that the waters located in Natuna Regency, Riau Province, are one of Indonesia's natural resources that must be protected. However, the conflict occurred because China claimed unilaterally the Natuna waters which were considered their territory. Even though it has been emphasized by the International Maritime Law Agency under the auspices of the UN, UNCLOS 1982 stated that Natuna is the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI). The Indonesian government does not accept China's arbitrary actions. Because, Natuna is one of Indonesia's territorial areas. Therefore, the Indonesian Government did not remain silent, the Indonesian government took a firm stance by directly summoning the Chinese Ambassador to Indonesia to add to sending its naval forces to be on alert and increasing surveillance around the Luat Natuna area.
Sejarah Perkembangan Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pasca Reformasi Nasihatul Mila; Fatma Vida; Depict Pristine Adi
Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan) Vol 1, No 2 (2020): November 2020
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jppkn.v1i2.40866

Abstract

ABSTRAKStudi ini mengkaji tentang sejarah perkembangan politik luar negeri Indonesia masa pasca reformasi. Politik luar negeri Indonesia merupakan setiap kebijakan Pemerintah Indonesia yang diambil dalam menjalankan hubungan dengan dunia  internasional demi mencapai tujuan nasional. Sejarah dan perkembangan politik luar negeri di Indonesia mengalami perubahan yaitu dimulai sejak awal kemerdekaan, pada masa pemerintah Soekarno dan Moh Hatta, hingga pada masa sekarang yakni pemerintahan Jokowi. Perubahan politik luar negeri Indonesia dapat dipengaruhi oleh kondisi negara, kepemimpinan pada masa tersebut dan dinamika situasi internasional. Namun, disini penulis berfokus pada masa pasca reformasi, karena pada masa itu struktur dan strategi politik luar negeri Indonesia mulai berubah, terdapat restrukturisasi lembaga Kementerian Luar Negeri menjadi lebih terbuka dan transparan. Tulisan ini berupaya menjelaskan sejarah perkembangan politik luar negeri Indonesia pada masa pasca reformasi. Dengan tulisan ini diharapkan dapat mengetahui arah kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa setelah berakhirnya orde baru tersebut. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, di mana penulis mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa pasca reformasi masih menggunakan formula yang sama dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, namun dalam era ini demokrasi dipandang lebih ditegakkan dari pada sebelumnya. Pemerintah selalu berusaha membuat kebijakan-kebijakan yang harus disesuaikan dengan situasi di dalam maupun di luar negeri dengan tetap berpegang pada prinsip bebas-aktif tanpa meninggalkan aspirasi masyarakat. Dengan begitu, pemerintah telah memperjuangkan berbagai kepentingan nasional terhadap dunia Internasional dengan maksud mencapai tujuan nasional.Kata kunci: Masa Pasca Reformasi, Politik Luar Negeri  AbstractThis study examines the history of the development of Indonesia's foreign policy in the post-reform era. Indonesia's foreign policy is every policy of the Government of Indonesia taken in carrying out relations with the international world in order to achieve national goals. The history and development of foreign policy in Indonesia underwent a change that began from the beginning of independence, during the Soekarno and Moh Hatta governments, to the present, namely the Jokowi government. Changes in Indonesia's foreign policy can be influenced by state conditions, leadership at the time and the dynamics of the international situation. However, here the author focuses on the post-reform era, because at that time the structure and strategy of Indonesia's foreign policy began to change, there was a restructuring of the Ministry of Foreign Affairs institutions becoming more open and transparent. This paper seeks to explain the history of the development of Indonesia's foreign policy in the post-reform era. With this paper, it is expected to find out the direction of Indonesia's foreign policy in the period after the end of the new order. This study uses a literature study method, in which the author collects information relevant to the topic that is the object of research. The results showed that Indonesia's foreign policy in the post-reform era still used the same formula as previous governments, but in this era democracy was seen as being more enforced than before. The government is trying to make policies that must be adapted to the situation at home and abroad by sticking to the principle of free and active without leaving the aspirations of the people. That way, the government has championed various national interests towards the international world with the intention of achieving national goals.Keywords: Foreign Policy, Post-Reformation Period
UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM DERADIKALISASI RADIKALISME STUDI KASUS “KEBERADAAN KELOMPOK ISIS TAHUN 2019” Athiyatul Hamidiyah; Vevis Hikmawati Ningsih; Depict Pristine Adi
Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan Vol 12 No 1 (2020): Volume 12 Nomor 1 Juni 2020
Publisher : LP2M Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-qalam.v2i1.369

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan upaya pemerintah Indonesia dalam deradikalisasi radikalisme dengan studi kasus keberadaan kelompok ISIS tahun 2019. Dalam artikel ini membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memberantas radikalisme yang dilakukan oleh kelompok radikal melalui deradikalisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka (Library Research) dengan penyajian data secara deskriptif. Studi pustaka yang dimaksud pada penelitian ini adalah dengan megumpulkan data dari lapangan (Perpustakaan) seperti buku, jurnal, laporan hasil penelitian, website dan lain sebagainya yang memiliki informasi relevan dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam deradikalisasi radikalisme yang dilakukan oleh kelompok ISIS. Dalam menangani radikalisme, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulanngan Terorisme (BNPT). Salah satu program BNPT dalam menangani radikalisme yaitu dengan deradikalisasi. Program deradikalisasi, dibedakan kedalam dua jenis. Yang pertama adalah program deradikalisasi diluar lapas, dan yang kedua adalah program deradikalisasi yang dijalankan di dalam lapas. Pemerintah juga melakukan upaya lain dalam melindungi seluruh elemen masyarakat dan fasilitas public yaitu dengan melakukan koordinasi dengan stakeholder, menyusun database dan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sistem keamanan serta sosialisasi sistem keamanan. BNPT juga bekerjasama dengan lembaga, organisasi, tokoh dan juga pihak luar, diantaranya BIN, Densus AT 88, serta melakukan kerjasama bilateral dengan negara-negara dunia dalam menangani radikalisme yang ada di Indonesia.
PENGARUH MEA TERHADAP SISTEM PERDAGANGAN INDONESIA SEBAGAI BAHAN AJAR IPS SD DI KELAS TINGGI Izzatul Afidah; Irma Pritiningtiyas; Depict Pristine Adi
Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan
Publisher : LP2M Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/jpdk.v5i1.221

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan tentang pengaruh MEA terhadap sistem perdagangan Indonesia sebagai bahan ajar IPS SD di kelas tinggi sebagai salah satu contoh bahan ajar dalam pembelajaran IPS. Pengaruh MEA terhadap sistem perdagangan Indonesia sebagai bahan ajar IPS SD di kelas tinggi. Dalam proses pembelajaran kasus tersebut dapat membantu siswa di kelas tinggi, terutama pada materi kerjasama ekonomi internasional, kerjasama ekonomi internasioanl adalah hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain melalui kegiatan ekspor dan impor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan penyajian secara deskriptif dan analisis secara kualitatif dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, dan berita di internet, majalah, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang di kutip di dalam proposal. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa kasus ini dapat di jadikan sebagai bahan ajar IPS untuk memberikan pemahaman kepada siswa dalam materi kerjasama ekonomi internasional. Sehingga anak faham dengan adanya kerja sama ekonomi internasional yaitu MEA bisa meningkatkan sistem perdagangan di Indonesia.