Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : NALAR: Jurnal of Law dan Sharia

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cuti Haid, Hamil, Melahirkan Tenaga Kerja Perempuan Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Dan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2011 Sinta; Munir; Sukirman; Suharti
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 1 No 3 (2023): Nalar: Jurnal of Law dan Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aturan tentang perlindungan hukum pekerja perempuan diatur secara kompleks dalam beberapa pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan, mengenai hak cuti haid, cuti hamil dan melahirkan, serta fasilitas bagi pekerja perempuan dalam waktu lembur. Dalam regulasi terbaru, Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2020 hak-hak esensial bagi perempuan tersebut tidak dicantumkan sehingga menimbulkan polemik pro dan kontra dikalangan masyarakat yang menimbulkan kekahwatiran tidak terpenuhinya perlindungan esensial tenagakerja perempuan. menurut Undang-Undang ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-Undang dengan membandingkan dua Undang-Undang ini secara berdasarkan Normatif, hasil penelitian yang diperoleh adalah perlindungan tenaga kerja perempuan menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 sudah mencakup hal-hal pokok berkenaan dengan hak-hak yang wajib diberikan kepada perempuan terutama bidang reproduksi.
Tantangan Hukum Terkait Pelecehan Seksual Anak Di Era Digital: Analisis UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE Munir; Khairunnisa; Juhriati
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 1 No 2 (2023): Nalar: Jurnal of Law dan Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/nlr.v1i2.51

Abstract

Dalam menghadapi era digital yang terus berkembang, kasus pelecehan seksual anak melalui media sosial menjadi tantangan serius bagi keamanan dan perlindungan anak-anak. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan analisis mendalam terhadap aspek hukum yang terkait dengan peningkatan kasus pelecehan seksual anak di era digital, dengan fokus khusus pada dampak dan perubahan yang diakibatkan oleh UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Melalui pemahaman mendalam terhadap ketentuan hukum yang berlaku, artikel ini menjelaskan secara rinci bagaimana UU ITE berperan dalam menanggapi dan menyelesaikan kasus-kasus pelecehan seksual anak di platform digital. Dalam konteks ini, analisis hukum mencakup aspek-aspek seperti definisi pelanggaran, yurisdiksi, dan sanksi yang dapat diberlakukan terhadap pelaku. Selain itu, artikel ini juga menyoroti tantangan-tantangan praktis yang muncul dalam penegakan hukum terkait pelecehan seksual anak di dunia maya. Dari sisi investigasi hingga proses pengadilan, berbagai aspek perlu diperhatikan agar keadilan dapat ditegakkan dengan efektif. Adapun upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan perlindungan hukum terhadap anak-anak di dunia maya menjadi esensi dalam mengatasi permasalahan ini. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menguraikan ketentuan hukum yang terkait dengan pelecehan seksual anak melalui media sosial, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan peran semua pihak dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan mendukung perkembangan anak-anak.
FENOMENA PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN STUDI KASUS DI KELURAHAN JATIBARU KECAMATAN ASAKOTA KOTA BIMA Adrian, Deni; Aminullah, Muhammad; Rahman, Ade; Munir
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 2 No 1 (2024): Nalar: Jurnal of Law dan Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada lingkungan yang berada di Kelurahan Jatibaru ada beberapa yang terlibat dalam perceraian, yakni hal ini di sebabkan munculnya perselingkuhan yang terjadi dikalangan masyarakat sehingga hadirnya indikator-indikator lain yang menyebabkan rumah tangga tidaklah harmonis, seperti halnya kekerasan dalam rumah tangga, minimnya ekonomi, dan kurangnya hasrat seksual pada pasangan suami istri, serta yang lebih cendrung ialah di sebabkan pihak ketiga (pelakor), hal ini yang menyebabkan pasangan suami istri tidak pernah merasa nyaman dalam menjalin hubungan yang harmonis serta sampai kepada perceraian di Pengadilan Agama Bima Kelas 1A, pihak mediator melakukan mediasi (perdamaian) kepada dua belah pihak suami istri namun tidak mendapatkan solusi dalam hal menyelesaikan masalah, akhirnya pasangan suami istri mengakhiri hubunganya dan mendapatkan akta cerai sebagai bukti valid bahwa pasangan suami istri resmi berpisah dari ikatan cinta, hal ini juga beresiko pada anak-anak sehingga kurangnya perhatian, acuh tak acuh serta anak lebih dominan memiliki kelainan mental ini di sebabkan hancurnya hubungan pasangan suami istri (orang tua), tingginya sikap egois terhadap orang tua dalam hal mengasuh dan mendidik anak sehingga anak jarang bertemu dengan orang tua kandungnya, Jenis penelitian ini adalah penelitian Empiris yaitu penelitian dengan metode wawancara terhadap janda dan duda serta pemerintah Kelurahan Jatibaru, hal ini juga menggunakan penelitian fenomenologi yakni bersumber tentang pengalaman nyata yang di alami oleh manusia. tujuan peneliti melakukan penelitian ini agar peneliti dan pembaca mampu memahami dan mengetahui sepenuhnya bagaimana dalam hal memahami perceraian akibat perselingkuhan.