Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politicon : Jurnal Ilmu Politik Khazanah Sosial Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Jurnal Iman dan Spiritualitas Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi
Idzam Fautanu
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)

 1 
Kritik Hukum Terhadap Peran Positive Legislature Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Fadillah Walduda’ini, Al; Fautanu, Idzam; Fahrul Rizal, Lutfi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2312

Abstract

Mahkamah Konstitusi memiliki peran sebagai Negative legislature yang artinya memiliki kewenangan sebagai pembatal Undang-Undang bila dalam pengujianya terbukti melanggar Konstitusi, namun dewasa ini banyak ditemui putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat norma baru atau berperan sebagai Positive Legislature. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengkritisi peran Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi yang notabenenya sebagai Lembaga Yudikatif. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian dengan mengkaji sumber-sumber kepustakaan baik sumber data primer,sekunder dan juga tersier. Dalam penelitian ini ditemui bahwa peran Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi yang merupakan Lembaga yudikatif tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yang menganut system pemisahaan kekuasaan juga tidak sesuai dengan doktrin Judicial restraint yang membatasi pengadilan untuk tidak membuat norma baru dalam putusanya. Disamping itu juga hingga saat ini tidak adanya pengaturan yang secara implisif mengatur syarat dan Batasan perumusan norma baru oleh Mahkamah Konstitusi, pada akhirnya penelitian ini mendorong agar segera dibuatnya pengaturan mengenai syarat dan Batasan Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan Norma Baru.  
Co-Authors Badri Khaeruman Buhori M Dede Kania Ending Solehudin Fadillah Walduda’ini, Al Fahrul Rizal, Lutfi Heri Gunawan Lutfi Fahrul Rizal, Lutfi Fahrul Muhammad Tsaqib Idary Najamudin Najamudin Najib, Moh. Nandang Najmudin Rhamdani Wahyu Sururie Ridwan, Ahmad Hasan Urfan Hilmi