Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGATURAN HUKUM HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN PERCERAIAN Adris Rafi Adji; Daly Erni
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini mengkaji tentang pengaturan harta benda bersama pasca perceraian, dalil, alat bukti, dan fakta yang terungkap terkait objek sengketa dan bagaimana penetapan objek sengketa yang merupakan harta bersama atau bukan harta bersama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 K/Ag/2018. Metode penelitian yang dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum yuridis normative. Adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan timbulnya kedudukan mengenai Harta Bersama. Untuk dapat membagi Harta Bersama sesuai ketentuan Pasal 37 UUP, Objek Sengketa terlebih dahulu harus ditetapkan sebagai Harta Bersama atau bukan merupakan harta bersama. Sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) UUP bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, oleh karena itu batasan dan ruang lingkup harta bersama adalah kapan harta tersebut ada dan dengan cara apa harta tersebut diperoleh pihak suami dan/atau isteri. Berdasarkan Alat Bukti dan Fakta-fakta terbukti bahwa Objek Sengketa bukan merupakan Harta Bersama, melainkan murni milik dari orang tua Tergugat. Termohon Kasasi (Tergugat) dapat membuktikan dalilnya mengenai Objek Sengketa berupa bangunan rumah dan warung tersebut merupakan milik orang tua Tergugat, sedangkan Pemohon Kasasi (Penggugat) tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Objek Sengketa sebagaimana tersebut dalam Gugatan Penggugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka Putusan Hakim untuk menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Penggugat) telah tepat dan berdasar sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Objek Sengketa bukan Harta Bersama sehingga dengan terjadinya This study examines the arrangement of joint property after divorce property, arguments, evidence, and revealed facts related to the object of the dispute and how to determine the object of the dispute which is joint property or not joint property in the Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 K/Ag/2018. The research method used in conducting normative juridical legal research. The existence of a divorce between the Plaintiff and the Defendant led to the emergence of a position regarding the Joint Assets. In order to be able to divide Joint Assets in accordance with the provisions of Article 37 of the UUP, the object of the dispute must first be determined as Joint Assets or not as joint assets. As stipulated in Article 35 paragraph (1) of the UUP that property acquired during marriage becomes joint property, therefore the limitation and scope of joint property is when the property exists and in what way the property is obtained by the husband and/or wife. Based on the evidence and facts, it is proven that the object of the dispute is not a joint property, but is purely the property of the defendant's parents. The Cassation Respondent (Defendant) can prove his argument regarding the Dispute Object in the form of the house and shop building belonging to the Defendant's parents, while the Cassation Petitioner (Plaintiff) cannot prove his argument that the Dispute Object as stated in the Plaintiff's Lawsuit is the joint property of the Plaintiff and the Defendant. The judge to reject the Cassation Application from the Cassation Petitioner (Plaintiff) is correct and based on the applicable legal provisions. The object of the dispute is not a joint property so that the occurrence of a divorce does not cause the object to be divided according to the provisions of Article 37 of the UUP.

URGENSI PENGATURAN PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS SEBAGAI ARSIP NEGARA DENGAN SISTEM ELEKTRONIK DI INDONESIA Myra Ghazala; Daly Erni
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi pengaturan penyimpanan protokol notaris sebagai arsip negara dengan sistem elektronik di Indonesia beserta mekanisme penyimpanannya. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data sekunder dengan melihat buku-buku, jurnal-jurnal terkait penyimpanan protokol Notaris sebagai arsip negara, kemudian Notaris sistem elektronik, serta melihat aspek-aspek normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik. Hal ini digunakan demi terciptanya harmonisasi hukum dalam pengaturan penyimpanan protokol Notaris sebagai arsip negara dengan sistem elektronik. The purpose of this study is to analyze the urgency of notary protocol storage arrangements as state archives with electronic systems in Indonesia and the storage mechanisms. This research method is carried out using a normative juridical method by collecting secondary data by looking at books, journals related to the storage of Notary protocols as state archives, then Notary electronic systems, as well as looking at normative aspects in the Civil Code, Law No. Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions, Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions, Law Number 19 of 2006 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 43 of 2009 concerning Archives, and National Archives Regulation Number 6 of 2021 concerning Management of Electronic Records. This is used to create legal harmonization in the regulation of notary protocol storage as a state archive with an electronic system.

JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS: BAGAIMANA PERAN DAN FUNGSI DEWAN KEHORMATAN NOTARIS? Theo Anugrah Pakarti; Daly Erni
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti fungsi dan peran Dewan Kehormatan Notaris yang dibuat melalui Kongres Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) dalam melakukan penegakan kode etik Notaris, serta menganalisis efektivitas dan koordinasi Dewan Kehormatan Notaris dalam melakukan penegakan kode etik Notaris. Berdasarkan uraian diatas terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, meneliti tentang peran dan fungsi Dewan Kehormatan Notaris terhadap penegakan kode etik Notaris, dan kedua menganalisis efektivitas terhadap koordinasi Dewan Kehormatan Notaris sebagai lembaga penegakan kode etik Notaris di seluruh Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Bersumberkan pada data sekunder, utamanya disertai wawancara. Hasil penelitian pertama, fungsi dan peran Dewan Kehormatan Notaris sangat dibutuhkan terhadap pengawasan dan penegakan kode etik Notaris dengan pemberian sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dan kedua, efektivitas serta koordinasi yang dilakukan Dewan Kehormatan Notaris merupakan bagian dalam memberikan pendapat atas dugaan pelanggaran kode etik Notaris terhadap perilaku Notaris dan jabatan Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris. This study aims to examine the function and role of the Notary HonorAry Council created through the Congress of the Indonesian Notary Association (I.N.I) in enforcing the Notary code of ethics, as well as analyzing the effectiveness and coordination of the Notary HonorAry Council in enforcing the Notary Code of Ethics. Based on the description above, there are 2 (two) problem formulations in this study, namely first, examining the role and function of the Notary HonorAry Council on the enforcement of the Notary Code of Ethics, and secondly analyzing the effectiveness of the coordination of the Notary HonorAry Council as an institution for enforcing the Notary Code of Ethics throughout Indonesia. The research method used is normative juridical by analyzing using a qualitative approach, with a descriptive method. Sourced to secondary data, mainly accompanied by interviews. The results of the first study, the function and role of the Notary HonorAry Council are urgently needed for the supervision and enforcement of the Notary Code of Ethics by sanctioning Notaries who violate the code of ethics and secondly, the effectiveness and coordination carried out by the Notary HonorAry Council is part of providing opinions on alleged violations of the Notary code of ethics on the behavior of notaries and the position of Notaries to the Supervisory Panel.

SUPERVISION OF THE IMPLEMENTATION OF NOMINATION FUNCTIONS RELATED TO CHANGES OF MANAGEMENT IN A PUBLIC COMPANY Yunita Endah Lestari; Daly Erni
Awang Long Law Review Vol 4 No 2 (2022): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

This study discusses the conditions of supervision carried out by the Financial Services Authority (OJK) in supervising the implementation of the provisions contained in Article 7 and Article 26 of the Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and Article 8 point a Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies regarding the obligation to obtain recommendations from the board of commissioners or the nomination committee for the appointment, replacement and/or dismissal of members of the board of directors and board of commissioners of a public company. The Board of Directors and the Board of Commissioners are organs of a limited liability company whose appointment, replacement and/or dismissal must be carried out in accordance with the provisions of laws and regulations. However, in reality there is a violation committed by the public company of the above obligations as can be seen based on the Central Jakarta District Court Decision Number 660/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst. The study was conducted using a normative juridical research method by examining secondary data in the form of documents and regulations. Furthermore, to strengthen and confirm the data, interviews were also conducted with authorized officials at OJK.

ETIKA PENGENALAN NOTARIS YANG BERKEGIATAN DI PASAR MODAL PADA PAPAN NAMA NOTARIS DITINJAU DARI KODE ETIK NOTARIS Gustian Pratiwi; Daly Erni
The Juris Vol 5 No 2 (2021): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v5i2.293

This study examines the appropriateness of making a notary nameplate who is active in the capital market in order to carry out his position. The research method in this thesis is normative juridical, namely by library research, with a statutory approach. type of descriptive research, which helps in strengthening hypotheses in order to help strengthen old theories or in formulating new theories. The data used is secondary data consisting of primary legal materials in the form of the notary position law, financial services authority regulations (OJK) and the Notary Code of Ethics (KEN), secondary legal materials in the form of journals and articles as well as supporting books on the position of a notary and tertiary legal materials. In the results of this study, it was found that there was an ethical violation if the notary listed on his name board that he was a capital market notary. In addition, it is also seen as less effective in supporting the notary profession which is an honorable profession that cannot promote itself (officium nobile). Building connections with fellow capital market supporting professions is recommended so that they can carry out activities in the capital market apart from being registered as a notary in the capital market.

PENERBITAN DUA AKTA JUAL BELI TERHADAP TANAH YANG SAMA: PERSPEKTIF HUKUM DAN KODE ETIK Yusmiati; Daly Erni
The Juris Vol 5 No 2 (2021): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v5i2.318

The relinquishment or transfer of land rights in relation to the transfer of land rights can be carried out by means of buying and selling, grants, exchange, entry in the company (inbreng) and other legal acts of transferring rights, except that the transfer of rights through auction can only be registered if it is proven by a deed. made by the authorized Land Deed Making Official according to the provisions of the applicable laws and regulations. The Camat or Village Head based on the provisions of Article 5 paragraph (3) letter a of Government Regulation Number 37 of 1998, is an official who can be appointed as a Temporary PPAT to make deeds in areas where there is not enough PPAT. Problems arise when the issuance of two deed of transfer of land rights which is carried out before the official making the land deed in this case the Camat and the Village Head on the same land object with different buyers. The research was conducted from the legal aspect and the PPAT code of ethics on the consequences for the PPAT, prospective buyers and/or potential sellers as well as the consequences for the resulting deed. The method used is a normative juridical research method, where researchers study the norms contained in the applicable laws and regulations through secondary data sources, namely data obtained from library materials related to the formulation of the problem.

Akibat Hukum Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Mengandung Unsur Penyalahgunaan Keadaan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 77/PDT.G/2020/PN.Sby. Danial R Firdaus; Daly Erni; Pieter Everhardus Lantumeten
Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.237 KB)

Artikel ini membahas tentang pembatalan akta jual beli oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dimana salah satu pihak melakukan penyalahgunaan keadaan dalam proses pembuatan akta jual beli. Penyalahgunaan keadaan dimaksud yaitu terjadi jika seseorang tergerak karena keadaan khusus (bijzondere omstandigheden) untuk melakukan tindakan hukum dan pihak lawan menyalahgunakan hal ini. Penyalahgunaan keadaan yang merugikan salah satu pihak pada prinsipnya merupakan penyalahgunaan kesempatan pada pihak lain. Penyalahgunaan keadaan ini mengandung dua unsur yaitu unsur kerugian bagi pihak yang satu dan unsur yang timbul karena sifat perbuatan, yakni penyalahgunaan keunggulan ekonomi dan keunggulan kejiwaan. Adapun permasalahan yang diangkat adalah bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat Notaris yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan serta tanggung jawab Notaris dalam hal akta autentik yang dibuatnya terdapat unsur salah satu pihak menyalahgunakan keadaan fisik dan psikis pihak lain. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan bahan kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun analisa data dilakukan secara preskriptif analitis. Hasil penelitian ini, penyalahgunaan keadaan merupakan cacat kehendak yang membuat tidak terpenuhinya syarat subjektif dari suatu perjanjian. Ini berakibat sebuah perjanjian dapat dibatalkan sepanjang dimintakan oleh pihak yang berkepentingan. Dapat disimpulkan akta yang dibuat Notaris yang di dalamnya terdapat unsur penyalahgunaan dapat dibatalkan. Dengan begitu, Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib mengedapankan sikap kehati-hatian agar akta yang dibuatnya terbebas dari unsur penyalahgunaan keadaan. Kata kunci: akta; cacat kehendak; penyalahgunaan keadaan.

Kondisi Yang Memungkinkan Terjadinya Pemalsuan Akta Oleh Pegawai Kantor Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 996/Pid.B/2020/Pn.Plg) Rini Irmanti; Daly Erni; Chairunnisa Said Selenggang
Indonesian Notary Vol 3, No 2 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.254 KB)

Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab notaris terhadap pemalsuan akta oleh pegawai kantor notaris, seorang pegawai kantor notaris berinisial RV membuat dan menandatangani akta serta menggunakan cap notaris untuk salinan akta tanpa sepengetahuan notaris SH. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kondisi yang menyebabkan terjadinya pemalsuan akta yang dilakukan oleh pegawai kantor notaris RV. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif, adapun analisis data dilakukan secara eksplanatoris. Analisis didasarkan pada kewenangan dan tanggung jawab notaris serta pegawai kantor notaris yang disandingkan dengan prinsip kehati-hatian, prinsip tanggung jawab. Hasil analisa adalah bahwa kondisi yang memungkinkan terjadinya pemalsuan akta oleh pegawai kantor notaris adalah faktor internal dan eksternal seorang pegawai kantor notaris, kelalaian dan ketidaktelitian notaris dalam hal administrasi dan pengawasan. Kata kunci: tanggung jawab notaris, pemalsuan akta, pegawai kantor notaris.

Perlindungan Hukum Bagi Pembeli dalam Akta Jual Beli yang Batal Demi Hukum Berdasarkan Putusan Hakim Kory Ulama Sari Budiarti; Enny Koeswarni; Daly Erni
Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.222 KB)

Pelaksanaan jual beli dalam realitanya seringkali ditemukan permasalahan, baik itu permasalahan langsung terjadi pada saat pelaksanaan jual beli maupun permasalahan yang baru muncul di masa mendatang. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli jika tidak menemukan penyelesaian dapat mengakibatkan batalnya akta jual beli. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli adalah ketidakwenangan seseorang menjual objek jual beli. Keberhasilan pelaksanaan jual beli dilakukan oleh penjual yang tidak memiliki kewenangan atas objek tentunya menyimpang dari ketentuan prosedur jual beli. Kurangnya pemahaman pembeli dan PPAT dalam melakukan jual beli menjadikan pembeli dan PPAT membiarkan perjanjian jual beli berlangsung tanpa memikirkan akibat setelahnya. Penjualan yang berdasar atas ketidakwenangan seseorang penjual mengakibatkan batalnya akta jual beli. Atas batalnya jual beli tentunya menimbulkan kerugian terhadap pembeli. Jenis penelitian hukum yuridis normatif, penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji hukum positif tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, serta dengan menelaah hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk buku, berbagai literatur ditinjau berdasarkan norma hukum tertulis dan berpijak pada asas hukum yang mengacu pada penelitian kepustakaan yang meliputi berbagai sumber hukum dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Metode penelitian tersebut menghasilkan suatu kesimpulan, pembeli yang mengalami kerugian karena batal demi hukumnya Akta Jual Beli dapat mengajukan upaya hukum, baik itu upaya hukum litigasi maupun upaya hukum non litigasi.Kata Kunci : Akta Jual Beli, Perlindungan Hukum Pembeli, Batal Demi Hukum.

Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2377k/Pdt/2016) Ling Fransiska; Daly Erni; Pieter Latumenten
Indonesian Notary Vol 3, No 2 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.51 KB)

Notaris membuat akta autentik yang mengandung kesalahan materiil dapat terdegradasi dan dibatalkan, jika notaris menuangkan kesepakatan para pihak kedalam akta namun nyatanya berbeda dengan fakta yang ada. Kasus putusan MA RI No. 2377K/PDT/2016 sebagai bahan utama penelitian, hal ini terkait degradasi kekuatan pembuktian dan pembatalan akta autentik, yang dapat disebabkan dari berbagai faktor. Permasalahan yang diangkat, bagaimana akta autentik dapat terdegradasi, akibat hukum terhadap pembatalan akta, serta tanggung jawab notaris atas terdegradasinya dan pembatalan akta tersebut. Metode penelitian berupa yuridis normatif, dengan bahan utama data sekunder, dengan alat pengumpulan data studi dokumen penelusuran berbagai literatur. Adapun analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian a. bahwa akta autentik dapat terdegradasi, bilamana notaris membuat akta tidak mengikuti pedoman dan prosedur dari ketentuan UUJN dan isi akta yang mengandung kesalahpahaman para pihak b. Akibat hukum terhadap pembatalan akta, akta akan kehilangan autentitasnya c. tanggung jawab notaris lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan maka dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kebenaran materiil secara perdata, UUJN dan Kode Etik. Kata Kunci: Akta Autentik, Terdegradasi Kekuatan Pembuktian, Pembatalan Akta

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search