Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.244
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Mandalika Law Journal Jurnal Hukum dan Pembangunan
Sili, Eduardus Bayo
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN INVESTOR OBLIGASI DI PASAR MODAL MELALUI PENDEKATAN ETIKA BISNIS BAGI PENERBIT OBLIGASI Sili, Eduardus Bayo
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The success of a company in the business law perspective, it is not enough only measured by financial results and increase shareholder value (share holders value) merely, but people began to associate to how well the company has been applying the principles of good corporate governance. One of the forms of this principle of good corporate governance is the application of business ethics. Consistency of application of business ethics in the form of good corporate governance for the issuer (issuer) in managing the company, will no longer be just a merely appeal, but has become an ethical duty to be obeyed
Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Badan Usaha Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Asikin, Zainal; Saleh, Moh.; Sili, Eduardus Bayo
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.57

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaturan merger, akuisisi dan konsolidasi menurut hukum di Indonesia, serta mengkaji bagaimana penerapannya dan praktiknya di Indonesia. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative dengan menginfentarisasi bahan bahan hukum primer (perundang undangan), skunder ( dokumen dokumen hukum berupa buku dan jurnal hukum) serta bahan hukum tertsier berupa kamus hukum dan kamus bahasa lainnya. Hasil penelitian bahwa praktik prakti merger, akuisisi dan konsolidasi telah banyak dilakukan oleh perusahaan di Indonesia, baik perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara dengan membawa keuntungan baik secara ekonomi dan non ekonomi. Namun demikian perlulah payung hukum yang lebih terinci melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan OJK jika merger, akuisisi dan kpnsolidasi tersebut menyangkut badan hukum publik dan badan hukum milik negara agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemegang saham perusahaan pu
Tanggung Jawab Notaris Pasar Modal Terhadap IPO (Initial Public Offering) Mandasari, Gusti Putri Ayu; Zainal Asikin; Sili, Eduardus Bayo
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.135

Abstract

Penelitian ini mengkaji Pengaturan hukum tentang peran notaris dalam pasar modal (vacuum of norm dalam POJK No.67 pasal 3 huruf (g) dan pasal 19) dan tanggung jawab notaris pasar modal terhadap IPO. Metode penlitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-udangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, pertama yaitu, pengaturan mengenai peran/kewenangan notaris terkait wilayah kerja notaris yang hanya dalam satu provinsi tidak diatur dalam POJK 67 sehingga adanya kekosongann hukum. Kedua, notaris harus bertanggungjawab secara profesional jika melakukan perbuatan melawan hukum terkait membuat akta di luar wilayah kerjanya.
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Cyber Notary Di Masa Perkembangan Teknologi 4.0 Akbar, Denny Imaduddin; Asikin, Zainal; Sili, Eduardus Bayo
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.141

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan cyber notary dan keabsahan akta yang dibuat menggunakan konsep Cyber Notary. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konseptual (conceptual approach), dan Undang-Undang (statute approach). Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengaturan mengenai cyber notary secara umum telah disebutkan di dalam UUJN, UU ITE, UUPT yang memberikan peluang bahwa cyber notary dapat diterapkan di Indonesia. Namun, secara khusus berkaitan dengan Pelaksanaan cyber notary di Indonesia belum terdapat Undang-undang yang mengaturnya sehingga masih sulit untuk diterapkan mengingat tidak adanya aturan yang secara khusus mengatur bagaimana mekanisme pelaksanaan cyber notary itu sendiri. Di dalam hukum positif di Indonesia, terutama di dalam UUJN sendiri masih banyak unsur-unsur yang tidak memungkinkan untuk menerapkan cyber notary secara utuh di Indonesia, antara lain berkaitan dengan keautentikan/keaslian suatu akta dan juga sifat kerahasiaan yang harus dipegang teguh oleh seorang notaris sebagai pejabat umum. UU ITE secara jelas melakukan pengecualian kepada surat atau dokumen yang dibuat oleh notaris tidak termasuk menjadi alat bukti hukum sah. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan cyber notary di beberapa bidang yang tidak bertentangan dengan UUJN, contohnya adalah keperluan pembuatan akta relaas di dalam RUPS melalui media telekonferensi masih dapat dilakukan menggunakan konsep cyber notary. Sertifikasi transaksi yang menggunakan cyber notary adalah sah. Hal tersebut karena telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi dengan menggunakan konsep cyber notary dengan tetap memperhatikan unsur-unsur akta autentik dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 1868 KUH Perdata yang merupakan syarat keautentikan akta. Akan tetapi, tidak semua kewajiban, wewenang maupun tugas notaris dapat dilakukan dengan menggunakan konsep cyber notary.
Tanggung Jawab PT. Go Publik dan Penjamin Emisi Efek Terhadap Investor di Pasar Modal Sili, Eduardus Bayo; Kurniawan, Kurniawan; Parman, Lalu
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.147

Abstract

PT Go Public (emiten) dalam melakukan going public harus melibatkan pihak lain, dan salah saatunya adalah Penjamin Emisi Efek (PEE). Sebagai penjamin emisi dalam proses going public, PEE tidak hanya memberikan rasa aman bagi emiten tetapi juga kepada investor. Tanggung jawab hukum yang diemban dengan baik, berimplikasi terhadap kepercayaan investor, dan kepercayaan tersebut pada akhirnya juga berimplikasi terhadap terbentuknya pasar yang teratur, wajar, efisien dan melindungi kepentingan investor dan masyarakat. Masalah penelitian: (1) Tanggung Jawab PT Go Public Terhadap Investor di Pasar Modal; dan (2) Tanggung Jawab Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum di Pasar Modal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Tujuan Penelitian ini adalah menemukan dan mengkaji tanggung jawab emiten terhadap invetor di satu sisi dan disisi lain tanggung jawab PEE terhadap invetor dan juga emiten. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama: Tanggung jawab PT Go Public (emiten) terhadap investor di pasar modal berlandaskan pada kebenaran pernyataan pendaftaran sebagaimana termuat dalam prospektus dan kebenaran informasi atau fakta material yang disampaikan kepada masyarakat (keterbukaan informasi). Pihak investor yang merasa dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban hukum kepada emiten yang dalam hal ini adalah direktur dan komisaris emiten dan juga kepada setiap pihak yang menandatangani pernyataan pendafaran. Kedua: Tanggung jawab PEE itu merupakan tanggung jawab kontraktual yang merupakan kosekuensi logis dari kewajiban yang harus diembannya yakni: memberi nasihat kepada emiten, membuat dan mengajukan pernyataan pendaftaran, menyebarluaskan prospektus, menetapkan harga efek bersama emiten, menawarkan efek, melakukan penjatahan, dan mengembalikan uang pesanan efek dalam hal pesanan efek ditolak. Karena itu tanggung jawab PEE tidak hanya kepada investor tetapi juga kepada emiten. Tanggung jawab kepada investor atas dokumen pernyataan pendaftaran yang termuat dalam prospektus, dan tanggung jawab kepada emiten atas perjanjian atau kontrak yang sudah dibuat antara emiten dengan PEE.
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Oleh Notaris : (Studi Putusan Nomor 74/PDT/2021/PT BTN) Maulida, Rizky; Asikin, Zainal; Sili, Eduardus Bayo
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.179

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menemukan dan memutuskan perihal pelepasan aset atas dasar akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) serta untuk menganalisis akibat hukum jual beli atas aset perseroan terbatas yang didasari oleh akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS). Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum diperoleh melalui studi pustaka yakni dengan memperoleh bahan hukum melalui buku-buku teks, jurnal, makalah, artikel, dan bahan lainnya yang tersedia di perpustakaan ataupun internet. Berdasarkan penelitian dan analisis yang peneliti lakukan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh PT. Nisshinkan Indonesia dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap kurang pihak. Namun, hakim pengadilan tinggi justru menyatakan bahwa sepenuhnya menjadi hak PT. Nisshinkan Indonesia selaku Penggugat terkait Romeo Ura yang tidak dijadikan sebagai Tergugat. Dalam kasus yang terjadi pada PT. Nisshinkan Indonesia, dimana organ perseroan tidak hanya berdomisili di Indonesia, maka prinsip kehati-hatian yang harusnya dilakukan oleh Notaris Lusi Indriani, SH., MKn., adalah: (a) melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap; (b) memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap; (c) bertindak hati-hati, cermat, dan teliti dalam proses pengerjaan akta; dan (d) memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta. Untuk akta pernyataan keputusan rapat (akta PKR) yang termasuk jenis akta partij sehingga isinya merupakan keterangan dan kehendak yang disampaikan oleh para pihak di hadapan Notaris. Sehingga, Notaris tidak bertanggung jawab atas isi dari akta pernyataan keputusan rapat tersebut. Meski Notaris tidak bertanggungjawab atas kebenaran materiil, namun sebelum membuat akta pernyataan keputusan rapat (akta PKR), notaris harus berhati-hati dalam melihat dan memeriksa kelengkapan dokumen yang dibawa oleh Direksi atau pihak yang diberi kuasa datang ke hadapannya.
Analisis Terhadap Sanksi Etik Bagi Hakim Yang Melanggar Kode Etik Hakim Djumardin, Djumardin; HS., Salim; Sili, Eduardus Bayo
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.189

Abstract

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang: (1) substansi yang diatur dalam kode etik hakim, (2) jenis-jenis sanksi yang diatur dalam kode etik hakim, (3) faktor penyebab hakim melakukan pelanggaran kode etik hakim, dan (4) penerapan sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Metode yang digunakan disajikan berikut ini. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (statute approah), dan (2) pendekatan kasus. Sumber datanya berasal dari data kepustakaan. dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya, yaitu menggunakan studi dokumenter. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian, menjelaskan substansi kode etik dan pedoman perilaku hakim tertuang dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, yang meliputi berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap professional. Jenis-jenis sanksi yang diatur dalam kode etik hakim dan pedoman perilaku hakim adalah sanksi ringan, sanksi sedang. dan sanksi berat.
Sosialisasi Kekuatan Mengikat Akta Jual Beli Di Desa Ongko, Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Djumardin, Djumardin; HS., Salim; Sili, Eduardus Bayo
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.155

Abstract

Tujuan kegiatan sosialisasi ini, adalah (1) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tani berkaitan dengan kekuatan mengikat akta jual beli di Desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, dan (2) upaya-upaya yang harus dilakukan meningkatkan pemahaman masyarakat tani berkaitan dengan kekuatan mengikat akta jual beli di Desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah dan dialog. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada peserta penyuluhan. Sedangkan metode dialog adalah metode untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan hal-hal yang kurang lengkap dan kurang jelas tentang materi penyuluhan hukum. Kegiatan penyuluhan hukum sosialisasi kekuatan mengikat akta jual beli di desa Ongko, Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa telah dilakukan pada tanggal 5 September 2022; peserta penyuluhan berjumlah 32 orang; materi penyuluhan terdiri atas: landasan hukum, subjek dan objek akta jual beli; dan kekuatan pembuktian akta jual beli. Dampak positif kegiatan penyuluhan hukum ini, adalah meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kekuatan pembuktian akta jual beli; dan kekuatan pembuktian akta jual beli.
PENGARUH UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PENDIRIAN AKTA (PT UMKM) DI INDONESIA (STUDI KASUS DI NUSA TENGGARA BARAT) Kahay, Aishalisfina Ayu Fatama Ginda Aulia El; Asikin, Zainal; Sili, Eduardus Bayo
Mandalika Law Journal Vol. 1 No. 2 (2023): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v1i2.2571

Abstract

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) Indonesia yang disahkan pada tahun 2020 memiliki tujuan mendasar untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menyederhanakan regulasi guna memperbaiki iklim bisnis. Dampaknya terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Barat (NTB) bersifat dinamis, tergantung pada sektor, geografi, dan kebijakan pemerintah daerah. Dalam konteks NTB, implementasi UU Cipta Kerja membawa tantangan dan peluang bagi UMKM, dengan aspek kunci termasuk regulasi tenaga kerja, investasi, ketahanan ekonomi daerah, dan peningkatan kompetitivitas. Perlindungan hukum menjadi faktor krusial bagi UMKM, mencakup kemudahan perizinan, insentif fiskal, hak kontraktual, dan perlindungan kepemilikan intelektual. UU Cipta Kerja memberikan fasilitas, insentif, dan pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan UMKM, termasuk pelayanan terpadu satu pintu, insentif pajak, dan fasilitas kepabeanan. Keterlibatan UMKM dalam rantai pasok ditekankan, dengan regulasi yang mengatur kemitraan antara UMKM, Usaha Menengah, dan Usaha Besar. Pentingnya perlindungan hukum bagi UMKM tercermin dalam perubahan definisi Perseroan Terbatas (PT) oleh UU Cipta Kerja. Perubahan ini memberikan fleksibilitas terhadap kepemilikan saham dan memungkinkan pendirian Perseroan Perorangan sesuai dengan kriteria UMKM. Penyesuaian regulasi ini mencerminkan respons terhadap perkembangan bisnis modern, memberikan landasan hukum inklusif dan adaptif. Kajian ini juga menyoroti pengecualian terhadap aturan pendirian Perseroan, memberikan fleksibilitas lebih lanjut terkait kepemilikan saham. Hal ini memperkuat adaptabilitas regulasi terhadap dinamika ekonomi dan bisnis di Indonesia, dengan fokus pada mendukung sektor UMKM. Perubahan ini mencerminkan upaya legislatif untuk menciptakan lingkungan bisnis yang responsif dan inklusif.
Co-Authors Akbar, Denny Imaduddin Djumardin, Djumardin HS, Salim Kahay, Aishalisfina Ayu Fatama Ginda Aulia El Kurniawan Kurniawan Mandasari, Gusti Putri Ayu Maulida, Rizky Moh. Saleh Parman, Lalu Zainal Asikin Zainal Asikin