Putu Gede Arya Sumertayasa
Faculty Of Law Udayana University

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Acta Comitas

PENGATURAN TENTANG PENGENAAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ATAS HIBAH WASIAT I Gusti Agung Putra Wiryawan; I Wayan Parsa; Putu Gde Arya Sumertayasa
Acta Comitas Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2018.v03.i01.p13

Abstract

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah jenis pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah yang diatur dalam UU No.28 Tahun 2009. Untuk melakukan pemungutan pajak BPHTB, pemerintah daerah wajib membentuk perda tentang BPHTB. Berdasarkan hal tersebut Pemkab Badung membentuk Perda No. 14 Tahun 2010 tentang BPHTB. Pemindahan hak yang wajib dikenakan pajak BPHTB adalah hibah wasiat. Perda No. 14 Tahun 2010 yang kemudian dirubah menjadi Perda No. 28 Tahun 2013. Pemkab Badung mengenakan tarif BPHTB atas hibah wasiat sebesar 1%, setelah itu Pemkab Badung melakukan perubahan terhadap tarif pajak BPHTB atas waris atau hibah wasiat menjadi 0%, ini berarti waris atau hibah wasiat di Kabupaten Badung tidak dikenakan pajak BPHTB. Ketentuan ini bertentangan dengan konsep pengaturan BPHTB dalam UU No. 28 Tahun 2009 dan menimbulkan kendala-kendala dalam pengenaan pajah hibah wasiat pada BPHTB. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian normatif untuk menjelaskan adanya konflik norma antara Perda No. 28 Tahun 2013 dengan UU No. 28 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical approch). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Untuk teknik analisis bahan hukum, penelitian ini menggunakan teknik deskripsi, teknik evaluasi dan teknik argumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan tentang pajak hibah wasiat pada BPHTB di Kabupaten Badung dalam Perda No. 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda No. 14 Tahun 2010, mengenai waris dan hibah wasiat yang tidak dikenakan pajak BPHTB bertentangan dengan UU No. 28 Tahun 2009. Tentunya dengan adanya pertentangan norma tersebut, menimbulkan kendala-kendala bagi masyarakat yang melakukan transaksi waris atau hibah wasiat di Kabupaten Badung. Kata Kunci : Pajak BPHTB, Perolehan Hak, Hibah Wasiat.
Validasi Oleh Notaris Terhadap Kebenaran Keterangan Dan Dokumen Para Penghadap Ida Bagus Dobi Suandika; Putu Gede Arya Sumerta Yasa
Acta Comitas Vol 7 No 02 (2022)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2022.v07.i02.p1

Abstract

The purpose of this paper is to find out the responsibility of the Notary to the deed he made using a false identity and to know the legal consequences of the Notary deed made with a false identity. The research that uses normative law is related to the problem of norms that occur, namely the absence of norms that do not regulate identity falsification in a notary deed. The research is sourced from primary, secondary and tertiary legal materials and the writing approach is carried out through a conceptual approach that analyzes the concept of violations by the appearers in the statement of false identities in the making of authentic deeds. The results of the study can be concluded that the Notary's responsibility for the deed made using a false identity is that the notary is responsible for the rest of his life for the deed he has made so that the notary in making an authentic deed, although not responsible for the material truth of the deed made, but the notary also needs to Knowing the material truth, the Notary can be held accountable both under civil law and criminal law. and the legal consequences of a Notary deed made with a false identity is that it will get sanctions according to the Civil Code and sanctions according to the Criminal Code.