Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.59
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Abdidas Jurnal Geuthee Jurnal Kajian Manajemen dan Wirausaha REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Devotion: Journal of Research and Community Service International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh JIM-FH UNIMAL Management Research and Behavior Journal Jurnal Solusi Masyarakat (JSM)
Zulkifli
Department Of Economics And Business, Faculty Of Economics, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Penyuluhan Hukum Terkait Penggunaan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid-19 Yusrizal Yusrizal; Hadi Iskandar; Zulkifli Zulkifli; Romi Asmara; Ferdy Saputra; Hasan Basri; Muhammad Nasir
Jurnal Abdidas Vol. 2 No. 3 (2021): Pages 459-724
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v2i3.339

Abstract

Dana desa yang diberikan oleh pemerintah seringkali tidak terkelola dengan baik. Penggunaan dana desa yang tidak maksimal serta sesuai kebutuhan masyarakat disinyalir menjadi penghambat kemajuan desa. Dalam rangka mensukseskan program dana desa ini, tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh mengadakan “Penyuluhan Hukum Terkait Penggunaan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid-19”. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Peserta penyuluhan hukum diberikan pemahaman mengenai penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta variasi penggunaan dana desa. Selanjutnya, peserta penyuluhan hukum diberikan kesempatan untuk bertanya serta mendiskusikan persoalan yang berkaitan dengan kebijakan prioritas penggunaan dana desa di tengah pandemi Covid-19, kegiatan diskusi ini dilakukan sebagai bagian dari menjaring persoalan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya Desa Mon Geudong, Kota Lhokseumawe. Kegiatan penyuluhan hukum terkait penggunaan dana desa dan tupoksi di tengah pandemi Covid-19 di Desa Mon Geudong, Kota Lhokseumawe berjalan dengan baik. Hasil penyuluhan hukum yang didapatkan adalah adanya perubahan pola penggunaan anggaran desa untuk yang sifatnya produktif. Dapat disimpulkan dari kegiatan ini, semua peserta penyuluhan sangat antusias mengikuti acara hingga selesai dan merasakan manfaat penyuluhan hukum bagi perencanaan dan kemajuan desa demi kesejahteraan masyarakat. Banyak pertanyaan yang muncul terkait persoalan desa, masyarakat mengharapkan supaya kampus jangan meninggalkan desa dan terus bersinergi dalam pembinaan sumberdaya manusia serta penyuluhan-penyuluhan hukum yang sangat banyak memberikan manfaat, terutama kondisi ditengah pandemi-Covid-19.
Financial Literature And Interest Of Aceh People In Transactions In Sharia Financial Institutions Post Implementation Of Qanun Sharia Financial Institutions In Aceh Mai Simahatie; Marliyah Marliyah; Zulkifli Yusuf
E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Vol 22, No 1 (2021): Volume 22, Nomor 1, April 2021
Publisher : Faculty of Economics and Business, Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.849 KB) | DOI: 10.29103/e-mabis.v22i1.658

Abstract

Financial literacy is a very important element of knowledge for the economic progress of a country because it is closely related to public interest, the higher the level of public financial literacy, the easier it is for the financial system to be accepted in the community to be implemented and contribute to the economic growth of a region, because with The high level of financial literacy in the community, the easier it will be for financial institutions to provide financial access to the public. the enactment of qanun no 11 of 2018 regarding Islamic financial institutions in Aceh has begun since January 4, 2019, all financial institutions in Aceh. In this study, the data used is secondary data obtained from scientific references as quoted from journals, books texts, working papers, national and international scientific forums and other sources deemed relevant to this research. the results of the research and discussion, it can be concluded that nationally the financial literacy of the Indonesian people is still relatively low, but for the Aceh region itself it is higher than the level of public understanding of sharia finance in Aceh which is above the average public understanding of sharia banking nationally. The interest of the Acehnese people in transacting in Islamic banking is currently increasing, as can be seen from the increasing graph in terms of assets, financing, and third party funds, especially in 2021.
Does bank health matter after converted to sharia? Case study of Bank Aceh Iswadi Bensaadi; Zulkifli Yusuf; Darmawati Muchtar; Mukmim Alamsyah Putra Matondang
Jurnal Kajian Manajemen dan Wirausaha Vol 3, No 4 (2021): Jurnal Kajian Manajemen dan Wirausaha
Publisher : Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jkmw02122650

Abstract

AbstractThe health of a bank is a reflection of bank ability to continue to operate with good performance. This study examined the differences in bank health and the trend of bank health before and after being converted into Islamic banks. This study used quarterly financial statements data from 2012 to 2020, with 18 observations before converting and 18 observations after converting into islamic banks. The results showed that bank health was lower when operating under the Islamic system compared to under a conventional system. Others showed that there was no difference in the trend of bank health based on the Islamic system and the non-Islamic system. The lower of bank health after being converted to Islamic banks showed that the efficiency of banks was lower after being converted than before being converted to Islamic. Islamic bank management needs to increase attention to improve bank efficiency by optimally utilizing assets.  TRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian //  TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//
KEBIJAKAN PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGHINAAN BENTUK TUBUH DI MEDIA SOSIAL Zulkifli Z
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 1 (2020): Mei
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v8i1.5242

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Kebijakan penegakan hukum pidana terhadap Penghinaan Bentuk Tubuh  Di Media Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas- asas hukum, taraf sinkronisasi hukum. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.  Hasil penelitian di ketahuai bahwa Kebijakan Penegakan hukum pidana terhadap tindakan penghinaan bentuk tubuh (body shaming) di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dianggap sebagai suatu tindak pidana karena perbuatan penghinaan bentuk tubuh (body shaming), dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE.  Penghinaan bentuk tubuh (body shaming) merupakan perbuatan penghinaan yang secara tertulis, yang dilakukan dengan cara mentransmisikan dan/atau mendistribusikan pada media sosial. Sehingga informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan atau mengandung penghinaan tersebut dapat diakses oleh umum. Penegakan Hukum di Indonesia dalam pelaksanaannya belum efektif, hal ini dikarenakan masih banyaknya pengguna media sosial di Indonesia yang melakukan perbuatan melawan hukum di Media sosial akibat keterbatasan pengetahuan tentang Undang-Udang ITE.
Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor : 70/Pid.B/2020/Pn.Bpd) Zulkifli Z; Tahjul Mila; Yusrizal Y
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 1 (2021): Mei
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v9i1.4185

Abstract

This study is to find out the proof of the crime of fraud and to find out the juridical analysis of the judge's decision on the crime of fraud in adjudicating the crime of fraud based on the decision Number: 70/Pid.B/2020/PN.Bpd. One of the laws that regulate social life is criminal law, which regulates all legal rules that determine what regulations against perpetrators of crimes should be imposed on perpetrators. Because basically the purpose of law is to uphold justice so that public order and peace can be realized. From the above description concerning acts or actions that violate the law and are not in accordance with the norms (laws) that have been established, it is a criminal act of fraud as regulated in Article 378 of the Criminal Code. As for this research, it is not an ordinary fraud but a fraud carried out by means of the position given to him so that it can be more burdensome for the perpetrators of criminal acts. In this decision, which is a decision on a criminal case of fraud, is it significant with article 378 of the Criminal Code. This research uses normative juridical research. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials and tertiary legal materials, and the technique of collecting legal materials in this study is a document or literature research technique (library research). The tool used to collect data in this research is a literature study, the data analysis used is by means of analysis of the interpretation method / legal interpretation in the form of systematic interpretation. Based on the results of the study, conclusions were obtained, namely: First, proof of criminal fraud against cases with Number 70/Pid.B/2020/PN.Bpd. it is in accordance with the formulation of Article 378 of the Criminal Code regarding fraud, through juridical considerations based on the factors revealed in the trial and the facts that are used as the basis for consideration to make a decision against the defendant. Second, in Decision Number: 70/Pid.B/2020/PN.Bpd. The Panel of Judges was not careful in using non-juridical legal considerations and in this case there should be a break in the new law because it was made based on it. In this decision the judge did not prioritize justice for the victim, indeed in the case of fraud there was no restitution for the victim, but at least the judge was more burdensome in punishment to the defendant by imposing a crime under Article 52 of the Criminal Code which explains that an official for committing a crime violates a special obligation from his position , or when he commits a crime, he uses the power, opportunity or means given to him because of his position, the punishment may be increased by one third.
Socialization Of Effective Learning And Savings From An Early Age To Elementary School Students Juni Ahyar; Ikramuddin Ikramuddin; Zulkifli Zulkifli
Devotion Journal of Community Service Vol. 3 No. 2 (2021): Devotion: Journal of Research and Community Service
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/dev.v3i2.95

Abstract

First, the problem in Meunasah Teungoh Village, Simpang Keuramat District is about education, namely where the learning process in schools is still less effective and efficient. The teaching and learning process in two schools in Gampong Meunasah Teungoh, namely SD Negeri 5 Simpang Keuramat still tends to seem monotonous and boring. The children/students have not been able to catch what the teachers are saying, thus causing the process of delivering the material not to be well received by the children/students. This of course makes children's knowledge less and tends not to be able to apply it directly in society. Therefore, through the service in the form of effective learning socialization that we will do in the two schools, it makes the children/students more enthusiastic in learning and enthusiastic in receiving all the knowledge that we provide. Second, the problem in Gampong Meunasah Teungoh is the lack of awareness of children in cultivating saving from an early age. This is due to the lack of attention from parents and school institutions in providing knowledge and teaching about the importance of saving from an early age. Children tend to have a desire to spend the pocket money given by their parents quickly so that when an urgent situation comes, they have no savings. Therefore, we will conduct socialization activities on saving from an early age to children, by providing knowledge through games to them about the importance of saving from an early age.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI DI SEKTOR KEHUTANAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH Zulkifli Zulkifli; Marlia Sastro
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i1.7943

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan dalam hukum positif di Indonesia, faktor penyebabkan sulitnya penegakan hukum pidana di sektor kehutanan di sektor kehutanan Kabupaten Aceh Tengah dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan Kabupaten Aceh Tengah. Hasil penelitian menunjukkan aturan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan dalam hukum di Indonesia, dasar pertimbangan dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Faktor penyebab sulitnya penegakan hukum pidana di sektor kehutanan di Kabupaten Aceh Tengah ialah lemahnya sistem perundang-undangan dan lemahnya sistem penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan Kabupaten Aceh Tengah dengan pemberian sanksi kepada pelaku korporasi berdasarkan undang undang dan sosialisasi terhadap kerusakan hutan. Rekomendasi: diharapkan kepada penegak hukum dapat menggunakan pendekatan baru dalam penanganan pembalakan liar di Kabupaten Aceh Tengah, tidak hanya menerapkan perbuatan tindak pidana, tetapi juga memaksimalkan seluruh potensi yang ada sehingga meminimalisir  kegagalan dalam penegakan hukum, dilakukannya revisi terhadap Undang-undang kehutanan yang ada terutama dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap korporasi, dan pemberian, perbaikan sarana dan prasarana bagi penegak hukum serta anggaran yang cukup dikarenakan pembuktian, pemeriksaan tindak pidana kehutanan tidak mudah.
MODEL INOVASI PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH Arief Rahman; Zulkifli Zulkifli; Juanda Juanda
JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Volume 4 Nomor 2 Edisi Desember 2020
Publisher : IKIP PGRI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31571/pkn.v4i2.2146

Abstract

Penelitian ini berfokus pada pengembangan model inovasi pendidikan karakter di sekolah dengan tujuan untuk menemukan model inovasi pendidikan karakter. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian literatur. Data diambil dari beberapa artikel, jurnal, dan buku Berdasarkan hasil analisis, inovasi pendidikan karakter di sekolah dapat dibagi ke dalam tiga lingkup yakni: 1) inovasi pendidikan karakter dalam proses pembelajaran; 2) inovasi pendidikan karakter dalam lingkup organisasi sekolah 3) inovasi pendidikan karakter dalam hubungan masyarakat. Rancangan inovasi pendidikan ini untuk digunakan sebagai referensi inovasi pembelajaran karakter dan tata kelola sekolah
The influence of millennial women's lifestyle, perceptions, and consumer preferences on skincare purchasing decisions: A case study on millennial women in East Aceh Regency G Gebrina; Sapna Biby; Azhar Hasan; Z Zulkifli
Management Research and Behavior Journal Vol 2, No 1 (2022)
Publisher : Department of Management, Universitas Malikussaleh, Aceh Utara, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/mrbj.v2i1.7536

Abstract

This study examined the influence of millennial women's lifestyle, perceptions, and consumer preferences on skincare purchasing decisions (a case study on millennial women in East Aceh Regency). This study used primary data obtained by distributing questionnaires to 100 respondents selected using the Purposive sampling method. The data analysis method used was the multiple linear regression method with the help of SPSS. The results partially showed that lifestyle did not influence skincare purchasing decisions for millennial women in East Aceh Regency, perceptions positively and significantly influenced skincare purchasing decisions for millennial women in East Aceh Regency, and consumer preferences positively and significantly influenced skincare purchasing decisions for millennial women in East Aceh Regency. Simultaneously, lifestyle, consumer perceptions, and preferences positively and significantly influenced skincare purchasing decisions for millennial women in East Aceh Regency.
ANALISIS HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA Nurul Safrina; Yusrizal Yusrizal; Zulkifli Zulkifli
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 10, No 1 (2022): Vol 10, No 1 (2022): Mei
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v10i1.8912

Abstract

Blasphemy is one of the criminal acts of insulting and degrading a religion. Blasphemy comes from two words, namely blasphemy and religion, blasphemy comes from the word blasphemy which means low blasphemy. Religion also means a deliberate attack on the good name and honor of another person or a groups both orally and in writing with the aim of being known by the wider community.The purpose of the research from the perspective of criminal law is to look at the concept of accountability for criminal acts of blasphemy in Indonesia and the protection of religious law for someone who commits blasphemy, while from a criminological perspective to look at the arrangements for criminal liability for perpetrators of criminal acts of blasphemy in Indonesia and regulations Religion from the Criminal Code (KUHP). The method used in this research is Normative (Normative Legal Research). This type of research uses qualitative research. The research approach that is carried out is more aimed at the statute approach. Conceptual Approach The nature of the research in this thesis is descriptive research. The form of this research is a form of prescriptive book of criminal law. The results of this study indicate that the legal arrangement regarding the crime of blasphemy in Indonesia is regulated in Article 156 of the Criminal Code as for the contents of the article which reads: whoever publicly expresses and expresses feelings of hostility, hatred or humiliation towards one or several groups or groups of Indonesian people, threatened with a maximum imprisonment of five years or a maximum fine of four thousand five hundred rupiah. The word group or group in this article is interpreted as part of the Indonesian people who have differences both in terms of religion, place and country, race, descent, nationality or position according to article 156 of the Criminal Code. It is recommended that legal arrangements regarding criminal acts of blasphemy in Indonesia need to be perfected by adding articles that are able to answer all the needs of the community, both in the Criminal Code and the Law of the Republic of Indonesia.
Co-Authors Ainun Fatwa Arief Rahman Azhar Hasan Budi S.H. Bahreisy Cindy Febrina G Gebrina Hadi Iskandar Halida Bahri Hijroton H Ikramuddin, Ikramuddin Irsadiah Lingga Iswadi Ak Juanda Juanda Juni Ahyar Mai Simahatie Marlia Sastro Marliyah Martina Martina Martina Mauliza Risma Muchtar, Darmawati Muhammad Nasir Mukmim Alamsyah Putra Matondang Naufal Bachri, Naufal Nurul Safrina Qiella Syahfitri Rais Khalil Mubarak Rizka Mumtiza Romi Asmara Saharuddin Saharuddin Sapna Biby Saputra, Ferdy Sutriani Sutriani Tahjul Mila Teuku Muzaffarsyah Yusrizal Y Yusrizal Yusrizal Yusrizal, Yusrizal Zoelman Subaidi