Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pekerja Anak Duma Fitria Utami Siagian; Nuribadah N; Eny Dameria
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 2, No 3 (2019): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v2i3.4032

Abstract

Persoalan pekerja anak sebagai salah satu jenis tenaga kerja telah lama menjadi persoalan bagi masyarakat Indonesia banyak kekhawatiran yang muncul dengan keberadaan pekerja anak.Permasalahan pekerja anak di Indonesia ternyata tidak dapat disikapi dengan pilihan boleh atau tidak. Kenyataan menunjukkan kemiskinan adalah faktor utama yang mengakibatkan anak harus turut bekerja di usia yang masih sangat belia. Undang-Undang Ketenagakerjan dalam Pasal 74 (1) menyebutkan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk baik itu pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menjelaskan kewenangan Pemerintah Daerah Labuhanbatu dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak juga mendeskripsikan apa saja kendala dan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak. Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Empiris dengan pendekatan kasus yang dianalisis secara Kualitatif.Sumber data primer yang digunakan adalah wawancara dengan responden dan informan sedangkan sumber data sekunder adalah studi kepustakaan.Dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu telah menguraikan secara rinci dan tegas bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak termasuk didalamnya mencegah, mengurangi resiko terhadap kekerasaan anak juga eksploitasi bagia anak.Berdasarkan hasil penelitian penulis faktor utama mengapa anak bekerja adalah himpitan ekonomi keluarga bahkan tidak sedikit anak harus berhenti sekolah untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
Pandangan Masyarakat Desa terhadap Dinamika Politik Pasca Pemilihan Gubernur Aceh 2017 Teuku Muzaffarsyah; Bobby Rahman; Zulhilmi Zulhilmi; Eny Dameria; Mahdi Mahdi
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 7 No 1 (2021)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52137/apjpp.v7i1.60

Abstract

This study aims to understand and look closely political beliefs of the villagers in the North Aceh Regency after the 2017 gubernatorial election. A qualitative method was employed and the data were generated from written or spoken words from people and their behaviors. Observations and personal in-depth interviews were conducted to collect rigorous information from the informants at a village in the North Aceh district, Indonesia. The finding reported that the behavior of the community in responding to the political dynamics after the election for Governor of Aceh in 2017 continued to behave according to the conditions of a political party that they supported to achieve particular goals. Their responses were increasingly rational and willing to accept differences and participated based on shared awareness to build the nation so that they could feel the welfare of living in peace. The finding implies that societies now can no longer be lied to with irrational promises from the politicians during the political campaign. People are now becoming intelligent and rational in the political election because they have learned lessons from numerous political blunders in the past.
The Influence of Education and Work Experience on Keuchik Leadership and Performance in Regional Designed New Autonomy for Aceh Malacca District North Aceh A Hadi Arifin; Saiful Aswadi; Rani Gesta Putri; Eny Dameria; T. Muzafarsyah
Malikussaleh Social and Political Reviews Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Master Program of Sociology, Universitas Malikussaleh,

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/mspr.v2i2.6355

Abstract

To improve performance, each keuchik  must be actively involved in every educational activity to determine the value of the level of service satisfaction as a leadership attitude, assess their work experience, and measure their work abilities. This study aims to examine the effect of education and work experience on the leadership and performance of the keuchik in the Designed for the New Autonomous Region of Aceh Malacca Regency. The sample in this study was 144 respondents, consisting of the keuchik and village secretaries. Data analysis used SEM-AMOS multivariate technical analysis. The findings from the data analysis show that education and work experience have a significant and positive influence on the leadership and performance of the keuchik. Leadership partially mediates the effect of education and work experience on the performance of the keuchik. The results of this study recommend that keuchik is expected to have leadership experience, work skills, be knowledgeable, behave honestly and be familiar with the community, and have academic experience.
Sosialisasi Pengelolaan Tanah Gampong Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Pengelolaan Atas Tanah di Gampong Cot Puuk Bireuen Aceh Eny Dameria; Muhammad Nasir; Nuribadah Nuribadah; Ummi Kalsum
Jurnal Abdidas Vol. 3 No. 3 (2022): June, Pages 355-611
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v3i3.589

Abstract

Pengabdian ini mengkaji tentang sosialisasi pengelolaan tanah gampong menurut hukum islam dan undang-undang Agraria No. 2 tahun 1960. Seperti diketahui, hukum Islam tidak hanya mengatur bagaimana umat muslim beribadah kepada Allah, melainkan juga mengatur berbagai hal lain dalam kehidupan. Pengabdian ini dilakukan dalam Masyarakat di Gampong Cot Pu’uk Kabupaten Bireuen. kegiatan ini dilakukan menggunakan metode ceramah atau diskusi. Faktanya di berbagai tempat di Aceh gala (gadai) dalam praktiknya kebanyakan memang menyalahi aturan Islam oleh karena itu dilakukan pemberian usulan kepada pemerintah untuk pembentukan qanun atau aturan yang lebih memadai, harapannya dilakukan melalui sosialisasi dan pengabdian kepada masyarakat secara langsung.
Sosialisasi Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Kekerasan Pada Anak Di Era Pandemi Covid-19 Di SMA Negeri Bireuen Aceh Nuribadah Nuribadah; Eny Dameria; Elidar Sari; Ummi Kalsum; Muhammad Nasir
JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat) Vol 6 No 2 (2022): Jati Emas (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat)
Publisher : Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Dosen Indonesia Semesta (DIS) Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36339/je.v6i2.551

Abstract

The impact of using social media is knowledge that must be possessed by students because this young generation uses social media a lot in their daily activities. The most basic impact for children during the corona virus pandemic is the widespread use of devices, both according to conventional views, for school purposes, as well as in the family and local environment. The use of these devices adversely affects children. Children in the use of online media must be limited to things that have a positive impact and deviations from the use of web-based media can be denied by protecting them from abusing criminal demonstrations recorded in the ITE law. For this reason, community service activities were carried out to socialize the impact of using social media on high school students. The socialization was carried out in 2 schools, namely SMA Negeri 1 Bireuen and SMA Negeri 2 Bireuen. The material for socialization is Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. This activity is expected to provide positive knowledge about the use of social media among students.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK Arfah Azhari; Romi Asmara; Eny Dameria
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.6878

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan aturan hukum eksploitasi anak sebagai pekerja dalam undang-undang Perlindungan Anak dan Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana eksploitasi pekerja anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban oranng tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus agar dapat terlindunginya hak anak tersebut. Pada Pasal 76I mengatur tentang Perlindungan anak secara Eksploitasi ekonomi dan seksual yaitu tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keutungan pribadi, keluarga ataupun golongan. Bentuk Perlindungan hukum mengenai tindakan eksploitasi anak ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahuun 2002 tentang Perlindungan Anak, tepatnya di dalam Pasal 66. Saran yang diberikan yaitu agar pemerintah sebaiknya membuat aturan hukum yang lebih tegas lagi tentang tindak pidana eksploitasi mempekerjakan anak. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang tindak pidana eksploitasi pekerja anak pada bentuk pekerjaan terburuk agar masyarakat dapat mengetahui bahwa mempekerjakan anak diluar batas kemampuannya termasuk tindak pidana.
Penyuluhan Hukum Tentang Larangan Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Islam Fauzah Nur Aksa; Eny Dameria; Nuribadah Nuribadah; Fitri Maghfirah; Shira Thani; Fitria Mardhatillah
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 3 (2023): Juni
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Homoseksual merupakan salah satu bentuk hubungan antara laki-laki dengan lakilaki, sedangkan untuk berhubungan seks antara wanita, disebut lesbian (female homosex). Lesbian adalah heterosex, artinya hubungan seksual antara orang-orang yang berbeda jenis kelaminnya (seorang pria dengan seorang wanita). Dalam hukum Islam, homoseks sesama pria disebut liwath. Pengabdian kepada masyarakat ini dlakukan dengan menggunakan metode penyuluhan hukum kepada  Siswa sekolah  Menengah Atas, yaitu di MAN Kota Lhokseumawe. Metode yang digunakan ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hasil dari penyuluhan tersebut adalah siswa mengetahui bagaimana harus menghadapi orang-orang yang sudah terlanjut terjerumus ke dalam dunia LGBT, siswa mengetahui sikap yang harus dilakukan apabila berada di lingkungan LGBT. Siswa mengetahui perilaku baik dan buruk yang sepatutnya dihindari agar tidak terjerumus ke lingkungan LGBT. Siswa juga memahi aturan yang terkait dengan LGBT baik dalam hukum islam maupun hukum nasional. Yang paling utama adalah siswa mengetahui dampak dari LGBT ini.
Penyuluhan Hukum Tentang Larangan Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Islam Fauzah Nur Aksa; Eny Dameria; Nuribadah Nuribadah; Fitri Maghfirah; Shira Thani; Fitria Mardhatillah
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 3 (2023): Juni
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Homoseksual merupakan salah satu bentuk hubungan antara laki-laki dengan lakilaki, sedangkan untuk berhubungan seks antara wanita, disebut lesbian (female homosex). Lesbian adalah heterosex, artinya hubungan seksual antara orang-orang yang berbeda jenis kelaminnya (seorang pria dengan seorang wanita). Dalam hukum Islam, homoseks sesama pria disebut liwath. Pengabdian kepada masyarakat ini dlakukan dengan menggunakan metode penyuluhan hukum kepada  Siswa sekolah  Menengah Atas, yaitu di MAN Kota Lhokseumawe. Metode yang digunakan ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hasil dari penyuluhan tersebut adalah siswa mengetahui bagaimana harus menghadapi orang-orang yang sudah terlanjut terjerumus ke dalam dunia LGBT, siswa mengetahui sikap yang harus dilakukan apabila berada di lingkungan LGBT. Siswa mengetahui perilaku baik dan buruk yang sepatutnya dihindari agar tidak terjerumus ke lingkungan LGBT. Siswa juga memahi aturan yang terkait dengan LGBT baik dalam hukum islam maupun hukum nasional. Yang paling utama adalah siswa mengetahui dampak dari LGBT ini.