Articles
<![CDATA[Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Galanti Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton ]]>
<![CDATA[Mashendra Mashendra]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 13, No 1 (2021): Jurnal De Jure ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldejure.v13i1.385
<![CDATA[Kehidupan berumah tangga selalu merupakan tempat yang aman. Tetapi menurut penelitian kekerasan banyak terjadi di dalam kehidupan keluarga. Dari 217 juta penduduk setidaknya 24 juta penduduk perempuan mengalami kekerasan khususnya di daerah pedesaan. Kekerasan dalam rumah tangga itu, seperti penganiayaan, pemerkosaan dan pelecehan seksual. Dari gambaran di atas, studi ini mengelaborasi aspek kriminologi yang berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan pada masyarakat Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton di Desa Galaanti khususnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan latar belakang di atas, kemudian didapatkan beberapa permasalahan seperti bagaimana gejala kasus-kasus KDRT di Desa Galanti; bagaimana fenomena kasus kasus KDRT di Desa Galanti dikaji dari aspek kriminologi dan bagaimana pandangan masyarakat Wolowa Kabupaten Buton mengenai KDRT dan penyelesaian kasus-kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk melakukan studi kriminologi dalam konteks penegakan hukum, dan pendekatan empiris dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana perspektif masyarakat Desa Galanti Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton mengenai KDRT dan faktor-faktor penyebabnya. KDRT dapat terjadi karena faktor-faktor ekonomi, kecemburuan dan minuman keras. Penyelesaian menggunakan hukum Negara yang diatur di dalam UU KDRT. Apapun bentuk penyelesaiannya, tindak kekerasan dalam rumah tangga jika dilihat dari aspek kriminologi tetap dipandang sebagai tindak kriminal. Oleh karena itu penyelesaiannyapun tetap berpedoman pada hukum pidana. Mengacu pada alasan pandangan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak kriminal, maka karya ini kemudian mengulas lebih jauh tentang penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam wilayah Desa Galanti Kacamatan Wolowa Kabupaten Buton dilihat dari sudut studi kriminologi.]]>
<![CDATA[Effectiveness to the reversal of the burden proof system in handling corruption case ]]>
<![CDATA[Deddy Mursanto]]>;
<![CDATA[La Ode Muhammad Karim]]>;
<![CDATA[Mashendra Mashendra]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Volkgeist Vol 5 No 1 (2020): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/volkgeist.v5i1.863
<![CDATA[Corruption is an act that can harm State finances and cause losses to the people's economy. This study aims to determine the arrangement of the burden of proof reversals system of corruption according to the applicable provisions and the proper regulation in implementing the system of reversing the burden of proof to be done optimally. This study uses a normative juridical research methodology with a statute approach. This research's data analysis method is descriptive qualitative by describing the problems and facts in writing from the literature. The study indicates that the burden of proof reversal system concerning the Eradication of Corruption Crimes contained in Law no. 20 of 2001 is limited only to the offense of gratification regulated in Article 12 B paragraph (1) letter a. The withdrawal presumption proof can also be extended to the defendant's property, which is claimed to be connected to the accused's case (Article 37 A) and the property of the defendant (who has not been charged) which is not accused of corruption as a result of a criminal act (Article 38 B). Reversal of the burden of proof in the law of corruption is a reversal of the burden of proof impartial public prosecutor and the defendant alike must prove but / the same element proved different.]]>
<![CDATA[Juridical Review of The Application of Digital Mapping (Plotting) of Land Ownership Rights in The Prevention of Multiple Certificates ]]>
<![CDATA[Mashendra Mashendra]]>;
<![CDATA[Deddy Mursanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Volkgeist Vol 5 No 2 (2021): JUNE ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/volkgeist.v5i2.1081
<![CDATA[The implementation of land registration aims to create an accurate information center regarding land ownership. To ensure that land registration administration runs effectively, the Computerization of Land Activities (KKP) policy is implemented gradually and thoroughly. Even so, the application of a computerized system that is so sophisticated, still finds overlapping ownership of land titles. Overlapping the certificate will result in legal uncertainty for the certificate holder, because the main purpose listed is to get the certificate as valid evidence.. Sampling in this study was carried out purposively with a non-random sampling technique that focused only on land that had multiple certificates. The data analysis pattern in this study is based on qualitative methods. The findings of this study are thatThe implementation of Computerization of Land Activities (KKP) at BPN City of Baubau in preventing the occurrence of double certificates is carried out with all processes from the beginning of land registration to issuance of certificates and stored digitally.The factors that result in the occurrence of a double certificate can be seen from 2 (two) things, namely first, when viewed from the factor of the Community. Second, if it is seen from the human resource factor of the Land Officedue to carelessness and carelessness of the land officers.]]>
<![CDATA[Implementation of the Corporate Criminal Responsibility System as the Subject of Criminal Acts in the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption ]]>
<![CDATA[Mashendra Mashendra]]>;
<![CDATA[Amrun Kahar]]>;
<![CDATA[LM Karim]]>;
<![CDATA[Jamil Jamil]]>;
<![CDATA[Masdiana Masdiana]]>
<![CDATA[ Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 5, No 1 (2022): Budapest International Research and Critics Institute February ]]>
Publisher : <![CDATA[Budapest International Research and Critics University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33258/birci.v5i1.4005
<![CDATA[Accentuation of the development of science and technology today provides changes about subject of follow-up only involved natural people (naturlijke persoon), but at the present, legal entity (rechts persoon) became the subject of judicial actions. Purpose of this research is to determine the corporate criminal liability system as subjects of criminal acts in the Corruption Eradication Act. This research is descriptive research with normative juridical research type, uses statute and conceptual approaches. Data was collected through literature study, then analyzed qualitatively. This research shows that the corporate criminal liability system in Corruption Eradication Act adheres to a mixed corporate criminal liability system, thereby that criminal liability is applied to the corporation and/or its management.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENERAPAN KONSEP DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ]]>
<![CDATA[Mashendra mashendra]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol 3 No 2 (2017): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (334.974 KB)
|
DOI: 10.35326/pencerah.v3i2.282
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Penelitian ini menggunakan dua jenis tipe penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan diversi didasari keinginan menghindari efek negetaif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau diskresi. Faktor-faktor yang menghambat penerapan diversi terkhusus di Kota Baubau adalah sebagai berikut: (1) Substansi Hukum. Diversi sudah diterapkan dalam beberapa bagian sistem hukum di Indonesia, namun terhambat oleh lemahnya implementasi dan penegakan hukum. Kelemahan yang terkandung dalam peraturan-peraturan yang terkait dengan penanganan ABH; (2) Struktur Hukum. Kelemahan dari peraturan yang ada bisa teratasi apabila ada kepedulian dan sensivitas dari aparat penegak hukum dalam penanganan ABH. Hal ini terjadi karena mereka mempunyai diskresi untuk memberikan alternatif yang lebih baik daripada penjara untuk melindungi kepentingan masa depan anak; (3) Kultur Hukum/Partisipasi Masyarakat. Salah satu kendala terhambatnya penerapan diversi di Kota BauBau adalah paradigma masyarakat yang beranggapan bahwa setiap tindak kejahatan yang dilakukan ada balasannya (restributif justice).]]>
<![CDATA[Legal Review Concerning Amputed Authority of DPR and DPD in The Process of Regional Propagation in Indonesia ]]>
<![CDATA[L. M Ricard Zeldi Putra]]>;
<![CDATA[Indah Kusuma Dewi]]>;
<![CDATA[Ernawati Ernawati]]>;
<![CDATA[Waode Novita Ayu Muthmainna]]>;
<![CDATA[Mashendra Mashendra]]>;
<![CDATA[Jayanto Jayanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Volkgeist Vol 6 No 2 (2022): JUNE ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/volkgeist.v6i2.2032
<![CDATA[Article 38 Paragraph (1) of Law No. 23 of 2014 concerning Local Government as amended by Law No. 9 of 2015 concerning the second Amendment to Law No. 23 of 2014 concerning Local Government is contrary to Article 20A Paragraph (1), Article 21 and Article 22D paragraph (1) of the 1945 Constitution. Where the proposal for regional expansion proposed by Governor is takeover of authority. In the 1945 Constitution has been regulated in a limitative manner the authority given to the DPR and DPD institutionally the power to form the law and give authority to the President to submit a draft law. Author examines legal analysis of the authority of the DPR and DPD in the process of regional expansion. Type of research is normative research and qualitative descriptive form. The authority of the DPR and DPD in the process of regional expansion as regulated has been constitutionally harmed, namely the right to submit a draft law related to regional expansion and participate together to discuss the draft law which results in the process of regional expansion cannot be submitted by the DPR and DPD which has a legislative function.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI BAGI UMKM SARUNG TENUN TRADISIONAL TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DI KECAMATAN WABULA KABUPATEN BUTON ]]>
<![CDATA[L. M. Ricard Zeldi Putra]]>;
<![CDATA[Mashendra]]>;
<![CDATA[Tarno Tarno]]>;
<![CDATA[Ernawati Ernawati]]>;
<![CDATA[Safrin Edy]]>
<![CDATA[ J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1: Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This community service aims to provide knowledge and understanding of Intellectual Property Rights for UMKM actors in Buton Regency. Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) have a very important role in encouraging the increase in the pace of the creative economy in the real sector of a nation, and are able to increase income for the community. Moreover, if it is added to the UMKM products, they already have intellectual property rights legally in their protection. The benefits of the role of Intellectual Property by business actors for UMKM products in Buton Regency so far have not been maximized, this is due to a lack of understanding in the community that the importance of Intellectual Property Rights as a form of legal protection from business competition over copyright claims so that there are still many UMKM products not yet available. registered as an example of a woven sarong product in the district of Wabula, Buton Regency. So in this service the need for socialization. In this socialization, several UMKM in traditional weaving sarongs were involved in Buton Regency]]>
<![CDATA[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Sebagai Dasar Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Pemilihan ]]>
<![CDATA[L. M. Ricard Zeldi Putra]]>;
<![CDATA[La Ode Muhram]]>;
<![CDATA[Mashendra Mashendra]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol 8 No 4 (2022): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (299.183 KB)
|
DOI: 10.35326/pencerah.v8i4.2688
<![CDATA[Pemilu merupakan sarana yang sifatnya demokratis dalam memilih para wakil rakyat eksekutif dan legislative. Sering kali masalah dalam pemilu menjadi salah satu problem dalam penyelenggaraan pemilu yang efektif efisien, jujur dan adil, karena akan menghasilkan penyelesaian masalah yang tidak kuat dengan adanya beberapa lembaga yang menangani permasalahan pemilu sehingga ada potensi tumpang tindih dalam hal putusan lembaga yang satu dengan yang lainnya. oleh sebab itu diperlukan suatu pelembagaan untuk menyelesaikan permasalahan pemilu secara efektif, seperti membentuk peradilan khusus pemilu. Sebelum adanya undang-undang tentang peradilan khusus maka selama itu pula akan terjadi kekosongan hukum. Badan peradilan khusus hanya disebutkan dalam undang-undang Pilkada, tetapi tidak dijabarkan secara lanjut tentang kedudukan serta strukturnya. Oleh sebab itu, pengesahan peraturan tentang badan peradilan khusus sangat diperlukan demi mengisi kekosongan hukum. Pada penelitian ini penulis mengunakan jenis penelitian yuridis Normatif. Yuridis Normatif merupakan studi kasus normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajianya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penilitian yuridis normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, taraf singkronisasi perbandingan hukum dan sejarah hukum. Oleh sebab itu, maka Perppu merupakan jawaban dari permasalahan. Hal ini yang dapat diharapkan untuk menambah terang solusi atas permasalahan terkait pemilu, maka pentingnya pembentukan badan peradilan khusus pemilu melalui Perppu yang memiliki ruang lingkup serta materi muatan yang sama dengan undang-undang, ditambah lagi waktu pembuatan Perppu yang lebih cepat dibandingkan dengan undang-undang,akan tetapi harus dalam keadaan “kegentingan yang memaksa”.]]>
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Mashendra Mashendra]]>;
<![CDATA[Indah Kusuma Dewi]]>;
<![CDATA[Masdiana Masdiana]]>;
<![CDATA[Amrun Kahar]]>;
<![CDATA[LaOde Muhammad Karim]]>;
<![CDATA[Hadi Supriyanto]]>;
<![CDATA[Richard Zeldi Putra]]>
<![CDATA[ SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 4 (2022): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/swarna.v1i4.164
<![CDATA[ekonomi tidak terpenuhi, tuntutan istri cukup tinggi, rasa cemburu, prasangka berlebihan, minim penyuluhan hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan artikel ini untuk menjelaskan penyuluhan hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga harmoni di desa Galanti Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton. Metode yang digunakan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pemberdayaan. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang harmoni, dapat membantu masyarakat dalam memahami penyakit masyarakat terutama kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik serta solusi menyelesaikan permasalahan hukum materi tersebut. Adapun isi materi yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat yakni menjelaskan jenis kekerasan dalam rumah tangga dan solusi alternative penyelesaian kekerasan serta tips membangun keluarga harmoni. Tanggapan masyarakat adanya kegiatan tersebut sangat senang, terutama membahas pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, peserta juga sangat respon untuk kegiatan penyuluhan hukum ini untuk tetap dilakukan secara kesinambungan.]]>
<![CDATA[Future Implementation of Ius Constituendum and Restorative Justice in the Criminal Justice System ]]>
<![CDATA[Mashendra Mashendra]]>;
<![CDATA[La Gurusi]]>;
<![CDATA[La Ode Muhammad Karim]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Volkgeist Vol. 7 No. 1 (2022): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/volkgeist.v7i1.2864
<![CDATA[The notion of restorative justice is presently implemented in the Indonesian criminal justice system through Law No. 11 of 2012, which oversees the juvenile court system. Future expansion of the application of restorative justice within the criminal justice system is a topic of discussion. As a research methodology, legal norm research is employed. Deductive reasoning is used to reach conclusions. On the basis of research findings, the Government and the DPR are expected to swiftly formulate guidelines for the implementation of the concept of restorative justice issued by the Criminal Justice Subsystem in laws and regulations, both in the form of laws and in the Draft Code of Criminal Procedure (RKUHAP) and the Draft Law – Criminal Law (RKUHP). The implementation or application of the concept of restorative justice in the resolution of criminal cases involving these offenders shall be governed by these rules.]]>
