Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Identitas

Tata Kelola Perkotaan Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Kota Ponorogo Irma Kristiana Septiani; Bambang Triono; Dian Suluh Kusuma Dewi; Khoirurrosyidin Khoirurrosyidin
Jurnal Identitas Vol 2 No 1 (2022): Jurnal Identitas
Publisher : Jurnal Identitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/identitas.v2i1.210

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola dan proses perkotaan dalam penanganan permukiman kumuh melalui program KOTAKU di Kelurahan Mangkujayan, Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Model jenis deskriptif ini saya rekomendasikan dalam merancang rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Jenis penelitian dapat diklarifikasikan berdasarkan dengan tujuan, dan tingkat kealamiahan obyek yang diteliti oleh peneliti. Data yang dikumpulkan bukan berupa angka, melainkan data berasal melalui uraian berupa kata tertulis maupun lisan dari orang yang diamati. Dalam penelitian ini akan menggambarkan tentang pemanfaatan sampah dan perbaikan jalan untuk melihat akar permasalahan yang ada sehingga akan memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini adalah Tata kelola dalam program KOTAKU di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo dalam proses tata kelola program kota tanpa kumuh KOTAKU lebih memprioritaskan kepada sarana dan prasarana terkait penataan lingkungan permukiman seperti drainase, pengelolaan sampah dan perbaikan jalan. Dalam proses pelaksanaanya, juga diakukan monitoring, pelaporan yang akan diukur berdasarkan indikator hasil. Namun dalam pelaksanaan program KOTAKU masih terdapat masyarakat yang tidak berpartisipasi aktif, kurangnya motifasi terhadap program KOTAKU, dan juga kurangnya SDM untuk mendukung program KOTAKU.
Implementasi Kemnaker Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kebijakan PHK Masa Pandemi di MAL PCC Tian Ovi Septiyana; Ekapti Wahjuni DJ; Dian Suluh Kusuma Dewi
Jurnal Identitas Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Identitas
Publisher : Jurnal Identitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mal Ponorogo City Center merupakan pusat perbelanjaan modern di Kabupaten Ponorogo yang sekarang disorot karena tampak sepi pengunjung dampak dari munculnya Pandemi Covid-19. Berlakuknya kebijakan pemerinatah pusat terkait pembatasan kegiatan masyarakat berpengaruh terhadap aktivitas mal. Pihak pengelola mal akhirnya membuat kebijakan pengurangan karyawan besar-besaran. Terjadinya PHK didasari karena alasan efisiensi sehingga membuat karyawan terpaksa dirumahkan tanpa gaji. Permasalahan yang peneliti angkat disini adalah kebijakan PHK secara sepihak yang terjadi pada karyawan outsourcing di Mal PCC. Dalam Pasal 164 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebenarnya tidak dibenarkan bahwa PHK dilakukan dengan alasan force Majeure dan alasan efisiensi apabila perusahaan masih beraktivitas secara normal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan PHK di masa pandemi yang ditinjau berdasarkan perspektif ketenagakerjaan sesuai Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan perusahaan harus tetap mengatur besaran uang penggantian hak, uang penghargaan masa kerja, pesangon dan kompensasi untuk karyawan tidak tetap sesuai kesepakatan bersama. Tetapi pada kasus ini banyak perusahaan melakukan PHK tanpa memberikan kewajibannya kepada karyawan dan ini termasuk dalam bentuk pelanggaran. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PHK yang dilakukan perusahaan memberikan dampak buruk bagi kelangsungan hidup para pekerja. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengamatan dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak perusahaan yang menyalahi aturan dimana perusahaan menggunakan alasan force Majeure dan alasan efisiensi agar perusahaan dapat terhindar dari kewajiban untuk membayar ganti rugi dari PHK di masa pandemi ini.