Articles
<![CDATA[LEGALITAS COVER SONG YANG DIUNGGAH KE AKUN YOUTUBE ]]>
<![CDATA[Hasrina Rahma]]>;
<![CDATA[Yati Nurhayati]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 12, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (597.513 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v12i1.2606
<![CDATA[Saat ini masyarakat Indonesia khususnya dikalangan kaum milenial sedang marak-maraknya menggunakan YouTube. Lewat media tersebut mereka membuat berbagai video salah satunya cover lagu. Dalam cover lagu tersebut mereka menyanyikan ulang lagu dengan cara orisinil seperti penyanyi aslinya, ada juga yang mengaransemen musiknya, dan adapula yang menyanyikan dengan warna suaranya masing- masing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, pertama apakah aransemen ulang lagu milik orang lain termasuk pelanggaran hak cipta kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik lagu yang dicover dan diunggah ke youtube. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ditemukan bahwa perlu dibedakan cover lagu dan aransemen. Tindakan cover melalui aransemen ulang lagu milik orang lain tidak termasuk pelanggaran hak cipta sedangkan cover lagu tanpa aransemen dapat dilakukan asalkan memiliki izin lisensi dan pembayaran royalti, jika tidak maka cover lagu tersebut merupakan pelanggaran hukum.]]>
<![CDATA[COMPARATIVE LAW AGAINST ONLINE PROSTITUTION ACCORDING TO INDONESIAN AND DUTCH LAW ]]>
<![CDATA[Muhammad Akbar Ridho]]>;
<![CDATA[Yati Nurhayati]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v14i1.6278
<![CDATA[Prostitution is a complex problem. Hence it requires serious and comprehensive attention and handling from some aspects – moral, social, cultural, legal, or norms, etc. The legal norms from various different countries, including Indonesia, categorize prostitution as an illegal action, whereas others are silent with some exceptions. One of the countries legalizing prostitution is the Netherlands. When the Dutch government legalized prostitution in 2000, it was to protect women by giving them work permits. This research focuses on answering how the Comparison of Criminal Law Policies against Online Prostitution in Indonesia and the Netherlands is. The method used was normative legal research. The results showed that Indonesia prohibits prostitution even though the crime uses the relevance between the Criminal Code and certain laws as there is no specific legal policy regarding online prostitution in Indonesia. Meanwhile, the Dutch legal policy in responding to the online prostitution issue, legalizes prostitution with the terms and conditions of the Bibob law.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MARAKNYA PEMADAMAN LISTRIK DIKAITKAN DENGAN HAK-HAK KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Yati Nurhayati]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 13 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (468.915 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v7i13.213
<![CDATA[Melindungi hak-hak pelanggan merupakan bagian dari kewajiban pelaku usaha menjaga hak-hak konsumen. Hak pelanggan sebagai konsumen listrik adalah mendapatkan listrik secara terus menerus. hal ini tidak mungkin dapat terpenuhi karena alat-alat jaringan membutuhkan peremajaan secara berkala dan ketika proses pemeliharaan dan peremajaan tersebut diharuskan untuk memadamkan listrik untuk menghindari resiko kerja PLN sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologi hukum (socio-legal research) dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau “hibrida” antara aspek penelitian sosiologi dengan pendekatan normatif yang memakai cara analisis kualitatif. Dalam pelaksanaan prosedur perencanaan pemadaman oleh PT. PLN secara administratif telah sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan, namun seringnya pengumuman kepada pelanggan tidak terlaksana. PLN masih menggunakan metode konvensional hendaknya juga diimbangi dengan inisiatif penggunaan metode modern sehingga prosedur benar-benar terlaksana dengan maksimal. Dan tidak adanya standar operasional yang mengatur pemberitahuan itu sendiri. Kata Kunci : Hak Konsumen, Perlindungan Konsumen, Pemadaman Listrik]]>
<![CDATA[PARADIGMA FILSAFAT ETIKA LINGKUNGAN DALAM MENENTUKAN ARAH POLITIK HUKUM LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[M.Yasir Said]]>;
<![CDATA[Yati Nurhayati]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 12, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (742.196 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v12i1.2598
<![CDATA[Tata nilai yang menyebabkan meningkatnya pencemaran dan perusakan lingkungan adalah masih dianutnya etika lingkungan yang anthropocentric. Etika ini menempatkan kepentingan manusia di atas kepentingan makhluk lainnya. Kepedulian manusia untuk menjunjung keberlanjutan hidup dan alam yang tercermin dalam nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung konsep pemeliharaan lingkungan, juga mulai pudar seiring dengan meningkatnya tuntutan hidup manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Adapun penelitian dan penulisan hukum ini memusatkan pada permasalahan yakni: (1) Menemukan kerangka pemikiran filsafat etika lingkungan (environmental ethics) dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup; (2) Mengkaji bagaimana paradigma perkembangan etika lingkungan dapat digunakan sebagi arah politik hukum lingkungan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doctrinal (normative) dengan pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa lingkungan hidup menurut aliran ekosentrime apabila dikaitkan dengan teori keadilan korektif oleh Aristoteles, dapat dimaknai sebagai adanya suatu ‘hak’ yang diberikan kepada lingkungan hidup. Sedangkan untuk menentukan arah ius constituendum hukum lingkungan Indonesia diperlukan fokus perbaikan budaya hukum daripada semata-mata peningkatan substansi.]]>
<![CDATA[POSISI AGAMA DALAM RANAH POLITIK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Yati Nurhayati]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 5, No 9 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (515.701 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v5i9.186
<![CDATA[Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler, maka memperjuangkan hukum Islam dengan pendekatan yang terakhir ini kelihatannya lebih memberikan harapan daripada dengan pendekatan yang pertama. Agar hukum Islam dapat memainkan peran maksimal, dalam konteks ini, maka dibutuhkan usaha yang serius untuk menggali dan mensosialisasikan sebanyak mungkin nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Di antara cara untuk menggali nilai-nilai tersebut adalah dengan jalan memahami aspek filosofis hukum Islam yang tercermin dari dalil-dalil kulli yang mendasari pemikirannya, tujuan hukum Islam (maqasid al-syari’ah) termasuk juga hikmahnya (hikmah al-tasyri’), dan konsep manusia menurut hukum Islam.Kata Kunci : Agama, Politik.]]>
<![CDATA[TINDAKAN MENIRU NAMA RESTORAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS ]]>
<![CDATA[Nadia Nadia]]>;
<![CDATA[Yati Nurhayati]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 12, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v12i1.2640
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, bagaimana prosedur pendaftaran merek dan Persyaratan itikad baik mendaftarkan merek dan bagaimana upaya hukum yang biasa dilakukan terhadap pelaku peniruan suatu nama atau merek restoran. Metode penelitian yang di gunakan dalam artikel ini adalah secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa persyaratan itikad baik berarti merek didaftarkan bertujuan untuk digunakan dalam perdagangan barang dan atau jasa. Selanjutnya ada 2 jenis upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemilik merek yang sah atau pemilik restoran yang merasa nama restoranya memiliki kesamaan dengan retoran lain yang baru berdiri, yaitu upuya hukum gugatan berupa ganti rugi atau upaya pidana yang sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.]]>
<![CDATA[PERDEBATAN ANTARA METODE NORMATIF DENGAN METODE EMPIRIK DALAM PENELITIAN ILMU HUKUM DITINJAU DARI KARAKTER, FUNGSI, DAN TUJUAN ILMU HUKUM ]]>
<![CDATA[Yati Nurhayati]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 5, No 10 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (328.658 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v5i10.191
<![CDATA[Konsep keilmuan ilmu hukum memiliki cakupan yang luas dan tidak mudah untuk dipahami, sedangkan wacana metodologi sebagai sarana keterbukaan kinerja suatu penelitian mengalami dinamika perdebatan yang tidak pernah usai. misalnya perdebatan tentang metodologi ilmu hukum yang dipengaruhi oleh perdebatan pada ilmu social. mengingat ada anggapan bahwa ilmu social adalah genus (umum-nya), sedangkan ilmu hukum merupakan species (khusus) dari ilmu-ilmu social. sebagai konsekukuensi masuknya ilmu hukum dalam genus ilmu sosial tersebut maka perdebatan tentang metodologi dalam ilmu social juga merasuk dalam ilmu hukum.Kata Kunci : Penelitian ilmu hokum, Metode Normatif, Metode Empirik.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERLINDUNGAN TERHADAP MEREK NON-TRADISIONAL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 NOMOR 2016 ]]>
<![CDATA[Yoga Saputra]]>;
<![CDATA[Yati Nurhayati]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 11, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (744.498 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v11i2.2603
<![CDATA[Perlindungan terhadap merek tidak bisa dianggap remeh karena secara langsung maupun tidak langsung membutuhkan upaya yang luar biasa agar terciptanya merek baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, pertama, tentang pentingnya mendaftarkan merek nontradisional, dan kedua, bagaimana cara mendaftarkan merek nontradisional tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dimana metode ini mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil dari penelitian ini adalah berupa kesimpulan yaitu, pertama, pentingnya mendaftarkan merek nontradisional adalah agar merek tersebut mendapat perlindungan hukum, dan kedua, untuk mendaftarkan merek nontradisional yaitu melalui Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.]]>
<![CDATA[ANALISIS EKONOMI TERHADAP HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Yati Nurhayati]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 6, No 12 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (387.31 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v6i12.206
<![CDATA[Masalah korupsi mempunyai banyak segi. Korupsi bisa dipandang dari segi Kriminologi, kebudayaan, politik, ekonomi, filasafat, dalam penulisan ini korupsi akan ditinjau dari segi ekonomi dan keadilan oleh karena itu tinjaunnya akan berkisar terutama pada peraturan-peraturan yang menyangkut tindak pidana korupsi. Pembuatan peraturan-peraturan itu merupakan sebagian dari usaha dalam politik kriminal. Pemberian sanksi pidana terhadap perbuatan yang tidak dikehendaki oleh pembentuk undang-undang dimaksud untuk mencegah dilakukannya perbuatan atau apabila perbuatan yang dimaksud itu toh tetap dilakukan, maka pidana yang dikenakan kepada si pembuatan berdasarkan peraturan itu merupakan imbalannya. Kata Kunci : Korupsi, Ekonomi.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KETENAGAKERJAAN MELALUI PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ]]>
<![CDATA[Yati Nurhayati]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 6, No 11 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (297.158 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v6i11.197
<![CDATA[Permasalahan perburuhan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha atau antara para pekerja dalam satu perusahaan adalah merupakan problematika yang membutuhkan penyelesaian cepat, sehingga penyelesaian sengketa ini harus melalui Peradilan Hubungan Industrial yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 yang sebelumnya diatur dalam UU No. 22 Tahun 1957.Kata Pengantar : Sengketa, Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial]]>
