Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.361
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Jurnal Dinamika Hukum Acta Comitas MLJ Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial PALAR (Pakuan Law review) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum SIGn Jurnal Hukum Jurnal Darma Agung LEGAL BRIEF Jurnal Analisis Hukum Yuridika Indonesian Notary
Akhmad Budi Cahyono
Universitas Indonesia
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : PALAR (Pakuan Law review)

 1 
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN DALAM BAHASA ASING BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Abiandri Fikri Akbar; Akhmad Budi Cahyono
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1147.688 KB) | DOI: 10.33751/palar.v7i2.4098

Abstract

ABSTRAKNotaris berperan sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian dalam bentuk akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Akta notaris umumnya wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, namun seiring dengan meningkatnya perkembangan hubungan antara subjek hukum warga negara yang berbeda timbul kebutuhan untuk membuat perjanjian dalam bahasa asing guna memberikan kenyamanan dan kepastian dalam membuat perjanjian karena perbedaan Bahasa kewarganegaraan. Oleh sebab itu, guna memenuhi kebutuhan tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur ketentuan tentang dapatnya suatu akta notaris dibuat dalam Bahasa asing jika Para Pihak menghendaki dan Notaris mengerti Bahasa asing tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian terhadap masalah hukum kemudian menggunakan pendekatan perundang-undangan atau regulasi.Kata Kunci: Notaris, Perjanjian Dalam Bahasa Asing dan dokumen hukumABSTRACTNotaries act as public officials who have the authority to make an agreement in the form of an authentic deed that has perfect evidentiary power. Notary deeds are generally required to be made in Indonesian, but along with the growing relationship between legal subjects of different citizens, it is necessary to make an agreement in a foreign language in order to provide comfort and certainty in making agreements due to differences in national languages. Therefore, to fulfill this need, in accordance with the principle of freedom of contract, Article 1338 of the Civil Code and Law Number 02 of 2014 concerning Notary Positions regulates provisions regarding the ability of a notary deed to be drawn up. made in a foreign language if the parties wish and the notary understands the foreign language. The research method used is normative juridical, namely examining the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society and becomes a reference for everyone's behavior. Research on legal issues then uses a statutory or regulatory approach.Keywords: Notary, Foreign language agreements and Legal Documents.
SISTEM PELAPORAN AKTA BERBASIS CYBER NOTARY SEBAGAI SARANA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN NOTARIS Johan Rahmanda Andhira; Akhmad Budi Cahyono
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (849.023 KB) | DOI: 10.33751/palar.v7i2.4211

Abstract

Abstrak Cyber Notary seharusnya tidak hanya terbatas dalam pembuatan akta secara digital, tetapi juga kepada peran pengawasan, kontrol dan penyuluhan yang memberikan manfaat bagi Organisasi Notaris Indonesia. Pasal 4 angka 16 Kode Etik 2015 menyatakan bahwa Notaris wajib membuat akta dalam jumlah batas yang wajar sebagai perwujudan pelaksanaan Undang-Undang. Namun pelanggaran pasal ini masih sering ditemukan. Terdapat banyak faktor penyebab kerap terjadinya pelanggaran. Seharusnya pelanggaran ini dapat dihentikan dengan pengawasan, tetapi pengawasan terhadap hal tersebut belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan bentuk yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi pengawasan Majelis Pengawas atas keterbatasan jarak, waktu dan tenaga manusia dari tingkat wilayah hingga pusat. Sebagai sistem cyber notary yang komprehensif, sudah selayaknya ada sistem database akta berbasis aplikasi / website yang didukung peraturan perundang-undangan khusus dengan komitmen peningkatan kualitas pelayanan kepada para pengguna jasa Notaris. Kata kunci: Cyber Notary, Sistem Database Akta, Pengawasan Abstract Cyber Notary should have not been limited to digital acts, but also towards means of surveillance, control, and information which benefits to Indonesian Notary Organization. Article 4 clause 16 Ethical Code of 2015 stated that Notary obliged on making a certain allowable number of acts in comply to the Law. However, the surveillance in this matter hasn’t yet performed as it should be. There are a lot of factors that affects how this violation keeps happening. Every breach in regulations should have been managed by proper supervision. But given the current conditions, supervisions were  inadequate.  With normative juridical study, the purpose of this research is to provide The Overseer Assembly a solution regarding adversaries such as distance, time, and manpower from regional to national on performing their authority. Consequently, as a comprehensive cyber notary system, the need of deed database system should be supported by specific regulations and rules as a commitment in improving service quality to the Notary service users. Keywords: Cyber Notary, Deed Database System, Surveillance
Co-Authors Abiandri Fikri Akbar Amanda Feby Fitrayani Arsin Lukman Arum Sekar Ayurani Ayu Indah Damayanti Bella Fabiola Bintang Parashtheo Emeralda Valerie I Gede Yudi Arsawan Iffa Azkia Adilla Indah Siti Aprilia Januardi , Jessica Petra N Sianipar Johan Rahmanda Andhira Liza Priandhini Raisa Fatnisary Raymond Aristyo Safira Ayudiatri Salsabila . Sita Adelia Jatu Wijayanti Trinov Gira Thimoteus Sihite Vidya Pradipta