Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-Daulah Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam El-Iqtishady Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Musyfikah Ilyas
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
PRAKTIK POLIGAMI DI KECAMATAN CAMPALAGIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR Ramlah Ramlah; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i1.11428

Abstract

AbstrakPoligami yang terjadi di masyarakat Campalagian, tidak semua orang mengetahui dengan jelas, bagaimana sebenarnya perkawinan poligami itu terjadi dengan secara hukum (baik perundang-undangan yang dibuat oleh negara maupun menurut hukum syari’at Islam). Poligami pun selalu memicu reaksi keras dan menjadi isu meresahkan terutama di kalangan perempuan. Jenis penelitian ini Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris, serta melalui informan (masyarakat Campalagian), selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya berdasarkan data dari hasil wawancara yang ada, penulis berusaha menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus menjadi sebuah kesimpulan yang lebih umum. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik poligami dilakukan dengan secara diam-diam, adapun beberapa faktor sehingga beberapa masyarakat melakukan praktik poligami yaitu menghindari zina, karena berdasarkan sunnah Rasulullah Saw. Adapun praktik poligami menurut KUHPerdata poligami tidak sah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama sedangkan menurut KHI poligami yang dilakukan sah menurut Agama karena terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Oleh karena itu, praktik poligami bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan, bigitupun sebaliknya bagi orang orang-orang yang ingin berpoligami namun tidak memenuhi persyaratan, dianjurkan jangan melakukan poligami, hingga akhirnya memenuhi syarat dan ketentuan berpoligami.Kata Kunci: Hukum Islam, Perkawinan, Poligami.AbstractPolygamy that occurs in the Campalagian community, not everyone knows clearly, how exactly the marriage of polygamy takes place legally (both the laws made by the state and according to Islamic sharia law). Polygamy always triggers strong reactions and becomes a troubling issue, especially among women. This type of research is qualitative with an Empirical Juridical approach, and through informants (Campalagian community), then the data collection methods used are interviews, observation, and documentation. Furthermore, based on data from existing interviews, the authors try to draw conclusions from facts that are specific to a more general conclusion. This research was conducted in Campalagian Subdistrict, Polewali Mandar Regency. The results of this study indicate that the practice of polygamy is done secretly, as for several factors so that some people practice polygamy, namely avoiding adultery, because it is based on the sunnah of the Prophet. The practice of polygamy according to the civil code polygamy is invalid because it is not registered at the Office of Religious Affairs while according to compilation of Islamic law, polygamy is done legally according to religion because of the fulfillment of marriage conditions and harmony. Therefore, the practice of polygamy can only be carried out by people who meet the terms and conditions set, big and vice versa for people who want to polygamy but do not meet the requirements, it is recommended not to do polygamy, until finally fulfilling the terms and conditions of polygamy.Keywords: Islamic Law, Marriage, Polygamy
PRAKTIK HUKUM KEWARISAN PADA MASYARAKAT ISLAM (Studi Kasus Tahun 2017-2019) Nur Qalbi Husain; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i2.12966

Abstract

AbstrakPenelitian ini membahas tentang praktik hukum kewarisan pada masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa pada tahun 2017-2019. Melalui observasi awal, penulis menemukan beberapa kasus kewarisan yang menimbulkan sengketa sehingga penulis merasa perlu dilakukan penelitian terkait praktik hukum kewarisan yang diterapkan masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa sehingga rawang terjadi sengketa serta penyelesaian sengketa kewarisan yang ditempuh karena dari sekian sengketa kewarisan yang terjadi pada kisaran tahun 2017-2019 belum ada yang sampai dibawa ke pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan hukum empiris, sumber data ialah melalui wawancara dengan masyarakat, pemerintah dan tokoh Agama di Kelurahan Parangbanoa. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam praktik kewarisan pada masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa lebih dominan menggunakan hukum kewarisan Adat atau sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat baik dari pembagian warisannya maupun penyelesaian sengketa kewarisan. Perlu adanya sosialisai hukum kewarisan, penguatan status hukum terhadap harta warisan dan ahli waris yang berhak.Kata  Kunci:  Hukum Kewarisan, Praktik, Masyarakat Islam.AbstractThis study discusses the practice of inheritance law in Islamic communities in Parangbanoa Village, Pallangga District, Gowa Regency in 2017-2019. Through preliminary observations, the author found several cases of inheritance that caused disputes so that the authors felt the need to do research related to the practice of inheritance law applied by the Islamic community in Parangbanoa Village so that disputes occur and settlement of inheritance disputes is taken because of all the inheritance disputes that occurred in the range of 2017 -2019 no one has been brought to justice. This study uses qualitative field research methods with an empirical legal approach, the source of data is through interviews with the community, government and religious leaders in the Parangbanoa Village. The results showed that in the practice of inheritance in the Islamic community in Parangbanoa, the dominant use of Customary inheritance law or in accordance with the habits of the community both from the distribution of inheritance and inheritance dispute resolution. The need for an inheritance law socialization, strengthening the legal status of inherited assets and entitled heirs.Keywords: Inheritance Law, Practice, Islamic Society.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Mappakatenni Galung di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap Sahruni Bahar; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i1.16916

Abstract

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Mappakatenni Galung masyarakat Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun pokok permasalah dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana sistem Mappakatenni Galung di kalangan masyarakat Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang?, 2). Bagaimana implikasi penerepan sistem Mappakatenni Galung ditinjau dari perspektif hukum Islam di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang?.            Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah (field Research kualitatif deskriptif) atau penelitian lapangan yaitu mencari data secara langsung (wawancara) di masyarakat Kelurahan Lalebata. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan normatif. Selain itu metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah observasi dan dokumentasi.            Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan sistem Mappakatenni Galung masyarakat Kelurahan Lalebata ada tiga bentuk yang pertama pemanfaatan barang gadai oleh pihak rahin dengan adanya bagi hasil atau bagi dua hasil pemanfaatan kepada pihak murtahin, dan yang kedua pemanfaatan oleh pihak murtahin dimana hasil pemanfaatan diambil seluruhnya oleh murtahin dan atau pihak murtahin menyuruh pihak lain untuk menggarap kemudian hasil pemanfaatan dibagi dua kepada pihak lain tersebut. Sedangkan menurut para ulama Hanafiah yang berhak memanfaatkan barang gadai yaitu pihak murtahin karena berada pada kekuasaan murtahin, sedangkan Imam Syafi’i dan Imam Malik yang berhak adalah pihak rahin, dan Hanbali mempersamakan barang yang dijadikan apakah itu barang/hewan dan dibedakan pula antara hewan yang diperah dan ditunggangi.        Implikasi dari penelitian ini yaitu: 1). Pelaksanaan Mappakatenni Galung ini diharap tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada aturan-aturan hukum Islam, dimana pelaksanaan Mappakatenni Galung telah dilakukan dari dahulu oleh masyarakat Kelurahan Lalebata dengan adanya Mappakatenni Galung tersebut mampu menjalin silaturahmi serta mampu membantu untuk saling tolong menolong dikalangan masyarakat dan sepanjang tidak menimbulkan konflik. Kepada para masyarakat khususnya petani di kelurahan Lalebata agar lebih memahami hukum Islam mengenai gadai dan mengaplikasikannya dalam pelaksanaan Mappakatenni Galung. 2). Kepada tokoh Agama ataupun pemerintah untuk menyampaikan pembahasan mengenai muamalah khususnya dalam gadai sesuai dengan syariat Islam agar masyarakat tetap mampu menerapkan sistem Mappakatenni Galung tersebut sesuai aturan yang berlaku. 
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appakaramula (Studi Kasus di Lingkungan Tana-Tana Kel. Canrego Kec. Pol-Sel Kab. Takalar Nur Wahidah; Patimah Patimah; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.19164

Abstract

Pokok permasalahan penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appakaramula (studi kasus dilingkungan Tana-Tana kel.Canego Kec pol-sel Kab.Takalar). Adapun sub masalah yakni: 1.) Bagaimana proses pelaksanaan Tradisi Appakaramula? 2.) bagaimana Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan Tradisi Appakaramula masyarakat dilingkungan Tana-Tana kel Canego Kec pol-sel Kab.Takalar? Hasil .dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi Appakaramula pada masyarakat lingkungan Tana-Tana pada dasarnya diperbolehkan dan telah berlangsung dari jaman dahulu hingga sekarang. Tradisi ini merupakan suatu Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku makassar dan pelaksanaannya masih bisa ditemui diperkampungan atau diperkotaan yang masih melaksanakan tradisi ini didalam keluarganya, namun ada pula beberapa keluarga yang sudah tidak melaksanakannya. Tradisi Appakaramula merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan sebelum melakukan suatu kegiatan sebelum melaksanakan tradisi besar. Implikasi dari penelitian ini adalah bagaimana masyarakat yang memiliki pemahaman ilmu yang memadai seperti ahli hukum dan ustadz-ustadz yang memahami tentang hukum adat dan ilmu fiqih hendaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan tradisi dalam islam. Kata kunci tradisi appakaramula, masyarakat tana-tana
Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar) Rahmawati Rahmawati; Patimah Patimah; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.19247

Abstract

Pokok permasalahan penelitian ini adalah Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar). Adapun sub masalah yakni: 1) Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Takalar? 2) Bagaimana permintaan dispensasi nikah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Takalar?. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Takalar menerapkan dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Akan tetapi Undang-Undang tersebut diikuti dengan beberapa instrument lain. Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, bahwa disamping masalah usia juga harus mempertimbangkan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berdampak pada meningktanya permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Takalar. Namun hal tersebut bukan satu-satunya faktor. Faktor lain diantaranya rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Permintaan, Dispensasi, Nikah, Pengadilan 
Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan Jusmiati Jusmiati; Asni Asni; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.19349

Abstract

AbstrakPokok permasalahan penelitian ini adalah Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan. Adapun sub masalah yakni:1) Sejauhmana pemahaman masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan? 2) Bagaimana dampak pandangan masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan?. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Tondong Tallasa sangat kurang, baik pengetahuan agama maupun pendidikan sehingga mereka tidak mengetahui adanya larangan perkawinan bagi mereka yang memiliki  hubungan persusuan. Dampak yang ditimbulkan yaitu banyaknya masyarakat yang melakukan perkawinan hubungan persusuan, putusnya hubungan perkawinan, adanya kesamaan genetik, anaknya berisiko tinggi mengalami cacat lahir, sistem imun lemah dan berisiko kematian.Kata Kunci: Pandangan Masyarakat, Perkawinan Hubungan Persusuan, Masyarakat Tondong Tallasa.AbstractThe main problem of this research is the Community Views of Tondong Tallasa Subdistrict, Pangkajene Regency and the Islands of Law No. 1 of 1974 concerning the Prohibition of Marriage Due to Dairy Relations. The sub-problems are: 1) How far the community understands Tondong Tallasa Subdistrict, Pangkajene Regency and the Islands of Law No. 1 of 1974 concerning the Prohibition of Marriage Due to Dairy Relations? 2) What is the impact of the views of the people of Tondong Tallasa District, Pangkajene Regency and the Islands on Law No. 1 of 1974 concerning the Prohibition of Marriage Due to Dairy Relations? The results of this study indicate that the understanding of the Tondong Tallasa community is very lacking, both in religious knowledge and education, so they do not know about the prohibition of marriage for those who have breastfeeding relationships. The resulting impact is the large number of people who engage in breastfeeding marriages, break up of marriages, genetic similarities, their children are at high risk of birth defects, weak immune systems and risk of death.Keywords: Community Views, Dairy Relationship, Tondong Tallasa Community.
Memaknai Fashion dalam Hukum Islam Musyfikah Ilyas
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 5 No 1 (2016)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v5i1.1446

Abstract

The need clothes that bring benefit serves as a cover nakedness, over the  times fashion became an icon for Muslim identity as identity, nation and civilization. Islam has instilled the values of philosophy as well as being bargading position for Muslims. 
TRADISI ZIARAH KUBUR SETELAH HARI PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Sri Wahyuni; Muammar Muhammad Bakry; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i2.25255

Abstract

Abstract The main problem in this research is How is the Tradition of Pilgrimage to the Grave After the Wedding Day in the Perspective of Islamic Law (Case Study in Bitowa Village, Manggala District, Makassar City). The main problem is divided into two sub-problems, namely 1) What is the public's view of the tradition of visiting the grave after the wedding day in Bitowa Village, Manggala District, Makassar City?, 2) How is the tradition of visiting the grave after the wedding day in the perspective of Islamic law in Bitowa Village, Manggala District, Makassar City. The results of this study indicate that the tradition of visiting the grave after the wedding day is carried out in the Bitowa Village community with the procedures carried out during a grave pilgrimage such as visiting family graves, preparing all preparations before leaving for a grave pilgrimage such as (pots filled with water; flowers; and leaves). pandanus), greet the grave experts, pour water and sow flowers and pandan leaves on the visited graves, face the Qibla when praying at the visited graves, send prayers to the deceased by reciting short suras closed with Surah al-Fatihah. And the wisdom that can be taken is that we always remember that living humans will inevitably experience death, as a mirror to increase the deeds of worship to Allah SWT, and ask Allah for forgiveness for the sins of the deceased through prayer. In Islam the pilgrimage to the grave is a prescribed worship and of course it must be in accordance with what was taught by the Prophet Muhammad, so the grave pilgrimage carried out by the people of Bitowa Village can be done as long as no one violates sharia such as asking for something at the grave. But to pray for it is not a problem. Even if it is a tradition, because it is considered a good tradition. Keywords: Islamic Law, Grave Pilgrimage, Marriage.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ISBAT NIKAH SEBAGAI UPAYA LEGALISASI PERNIKAHAN SIRI DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA Hijra Wati; Zulfahmi Alwi; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i2.27932

Abstract

In practice, it is often found that a marriage without registration is made, in order to make the marriage legal in the state and have legal power, it is possible to apply for an Isbat of Marriage so that the marriage of siri can be determined by the Isbat of Marriage to the Religious Courts, so that marriages that are held in a serial manner can be legalized. So that when the Religious Courts have received the application for Isbat Marriage, the Office of Religious Affairs can record the marriage and obtain a marriage certificate as proof of the legality of the marriage. Applications for Isbat Marriage submitted can sometimes be rejected with certain considerations by the Panel of Judges in the Religious Courts. So that it will make marriages carried out in a serial manner still have no legal force. The author has examined the Legal Basis and Judges' Considerations in Granting the Application for Marriage Isbat as an Effort to Legalize Siri Marriage at the Makassar Religious Court Class IA and the View of Islamic Law on the Legalization of Siri Marriage through the Practice of Isbat Nikah at the Makassar Religious Court Class IA. The type of research in this thesis is descriptive qualitative in the form of field research or Field Research which focuses on collecting and data information found in the field, using a normative and juridical syar'i approach which aims to obtain law empirically by going into the field. The data collection methods used are observation, interviews, and documentation. With data processing and analysis techniques, it is carried out through three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the main considerations made by the judge in the results of the study were that the judge's considerations in granting the application for the practice of siri marriage isbat, namely the marriage has fulfilled the requirements and the pillars of marriage, that it is true that the applicant is married and there is no previous marriage bond, that the applicant is not blood related. which can prevent his marriage and to take care of other documents related to the interests of the applicant. And according to Islamic law, isbat marriage is allowed in Islamic law because it is a marriage ratification that has been carried out in accordance with his religion and belief but is not recorded at the office of religious affairs and the authorized marriage registration officer. Keywords: Judge's Consideration, Marriage Isbat, Religious Court, Islamic Law
KONSEP DAN IMPLEMENTASI MURABAHAH BTN SYARIAH ATAS KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Hijrah Zaherina; Musyfikah Ilyas
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 2 Januari 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i2.22077

Abstract

AbstrakPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum islam terhadap konsep Murabahah BTN Syariah Cabang Makasar atas keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mengetahui bagaimanana implementasi Murabahah BTN Syariah Cabang Makasar atas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Jenis penilitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu salah satu penelitian Kualitatif, dimana peneliti turun langsung untuk menngumpulkan data, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: yuridis empiris dan teologi normatif (syar’i). Adapun sumber sumber data penelitian ini adalah pihak bank bagian human capital support dan financing service. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan 1 tahap, yaitu: Pengelolaan data, analis data penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank-bank Islam termasuk BTN Syariah Cabang Makassar mengambil murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun klien tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. Murabahah, sebagaimana digunakan dalam perbankan Islam, ditemukan terutama berdasarkan dua unsur: harga membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan mark-up (keuntungan). Implikasi dari penelitian ini Pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya yang terkait pembiayaan seperti akad mudharabah dan akad musyarakah.Kata Kunci: Bank Syariah, Keadilan, Kesejahteraan, Murabahah.AbstractThis study was conducted with the aim of knowing how Islamic law reviews the concept of Murabahah BTN Sharia Makassar Branch for justice and community welfare and to find out how the implementation of Murabahah BTN Syariah Makassar Branch for justice and public welfare. The type of research used in this research is Field Research, which is a qualitative research, where researchers go directly to collect data, with research approaches used are: empirical juridical and normative theology (syar; i). The sources of data for this research are the bank for human capital support and financing services. Furthermore, the data collection methods used are: interviews and documentation. While the data management and analysis techniques are carried out in 1 stage, namely: Data management, data analysis and conclusion drawing. The results of this study indicate that Islamic banks including BTN Sharia Makassar Branch take murabahah to provide short-term financing to their clients to purchase goods even though the client may not have the cash to pay. Murabaha, as used in Islamic banking, is found primarily on the basis of two elements: the purchase price and associated costs, and the agreement based on mark-ups (profits). Implications of this research in future research can add other variables related to financing such as mudharabah contracts and musyarakah contracts. In further research, in order to be able to conduct research in other Islamic banks. Keywords: Justice, Murabahah, Sharia Bank, Welfare.
Co-Authors Abdul Halim Talli Akhmad Ashari Manda Andi Agung Mallongi Andi Muhammad Nasri Ashar Sinilele ASNI Asni Asni Basyirah Mustarin Faizah Putri Fitrah Maulidiyah Hartini Tahir Hijra Wati Hijrah Zaherina Iffah Annisa Faulia Gusti Hasan Jabal Rahmat S Jusmiati Jusmiati Muammar Bakry Muh Fahmi Jafar Muh Nur Fauzi Muh Zuhdi Hamdi Fahmi Muh. Jamal Jamil Muh. Saleh Ridwan Muhammad Anis Muhammad Fajri Muhammad Yaasiin Raya Nur Qalbi Husain Nur Taufiq Sanusi Nur Wahidah nurfaika ishak Nurul Rifdah Herman Patimah Patimah Qadir Gassing Rachmat Hidayat Rahmawati Rahmawati Ramlah Ramlah Rifda Cahya Alindah Alindah Sahruni Bahar Shintika Rindiyani Guntur Sirajuddin Siti Anisa Sri Wahyuni Sulfahmi 10100119066 Suriyadi Suriyadi Syahrun Nur Umar B Umar Umar Yul Hidayah Zulfahmi Alwi