Articles
<![CDATA[Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyberpornografi Anak Sebagai Korban di Wilayah Polrestabes Surabaya ]]>
<![CDATA[Amanda Shafa Puji Iryanti]]>;
<![CDATA[Wiwin Yulianingsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Revolusi Indonesia Vol 1 No 7 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fenery Library ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1235/jri.v1i7.149
<![CDATA[Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahuipenyebab pornografi anak di Internet dan lembaga penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan metode penelitian untuk menyelidiki dan menguji penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktik sosial. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana adalah cyberpornografi anak sebagai korban adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor kurangnya kesadaran masyarakat. Akibat tindak pidana cyberpornografi anak sebagai korban adalah gangguan otak pada anak, pendidikan anak terganggu, penyimpang seksual, kerusakan fisik, dan penularan penyakit. Hambatan penuntutan korban (anak yang menjadi korbanpornografi dunia maya tidak mengaku sebagai korban), pelaku (menghapus bukti yang digunakan untuk tindak pidana cyberpornografi), penegak hukum (sarana prasarana yang kurang memadai). Upaya penegakan hukum adalah korban (tidak mempunyai rasa takut daridiri korban terhadap pelaku), pelaku (dapat mampenahan nafsu birahi), penegakan hukum (menindak tegas terhadap pelaku tindak kejahatan). Polrestabes Surabaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sudah semaksimal mungkin menangani suatu perkara ditangani secara baik.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Perlindungan Bagi Anak Korban Penculikan di Wilayah Polrestabes Surabaya ]]>
<![CDATA[Dinda Rahma Mautiayu]]>;
<![CDATA[Wiwin Yulianingsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Revolusi Indonesia Vol 1 No 7 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fenery Library ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1235/jri.v1i7.150
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan bagi anak yang diculik setelah dilakukan pemeriksaan oleh Polrestabes Surabaya, serta untuk memahami UndangUndang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pengadilan Anak. Pihak berwenang berhak untuk bekerja keras menangani tindak pidana penculikan anak. Jenis penelitian ini bersifat empiris dan disertai dengan teknik pengumpulan data dan metode penelitian lapangan untuk mengamati dan penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktek sosial. Analisis data yang digunakan berdasarkan pendekatan kualitatif dengan data primer dan sekunder. Hasil penelitian dapat diringkas sebagai berikut: Pada saat terjadi penculikan anak, mekanisme perlindungan anak dari pelaksanaan perlindungan anak diawali dengan pelaporan kepada Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK). Kemudian dilakukan penangkapan tersangka oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Unit PPA.Mekanisme pemeriksaan tersangka lain yang melakukan pelanggaran kasus penculikan anak. Dalam penanganan tindak pidana penculikan anak sebagai korban, kendala yang terjadi adalah lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, sumber daya manusia yang tidak seimbang, dan kurangnya partisipasi saksi memberi keterangan. Bukan hanya kendala tersebut, pihaknya saat itu tengah berupaya keras untuk menyelesaikan masalah penculikan anak. Pihak Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sudah semaksimal mungkin untuk menangani suatu perkara dan mengatasi segala hambatan yang terjadi sehingga dapat ditangani secara baik.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta dalam Naungan Yayasan yang Berbeda (Studi Kasus Penyatuan Akademi Kebidanan Surya Sehat Surabaya dengan Universitas Dr. Soetomo Surabaya) ]]>
<![CDATA[Muhammad Yustino Aribawa]]>;
<![CDATA[Wiwin Yulianingsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Revolusi Indonesia Vol 1 No 7 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fenery Library ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1235/jri.v1i7.155
<![CDATA[Banyak jumlah perguruan tinggi swasta di indonesia menimbulkan kesenjangan kualitas. Penyatuan perguruan tinggi swasta menjadi sebuah solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi swasta. Salah satu yang berhasil adalah Akademi Kebidanan Surya Sehat Surabaya dengan Universitas Dr Soetomo Surabaya. Namun proses penyatuan tersebut masih perlu di teliti lebih dalam tentang dasar dasar pertimbangan penyatuan antara kedua perguruan tinggi swasta dan akibat hukum dari penyatuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Permasalahan dalam penyatuan perguruan tinggi swasta ini di analisis berdasarkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait serta bahan hukum sekunder berupa literatur yang terkait. Untuk memperkuat analisis maka dilakukan juga wawancara dengan pihak yang terkait. Dasar-dasar penyatuan Akademi Kebidanan Surya Sehat Surabaya dengan Universitas Dr Soetomo Surabaya antara lain, ketidak mampuan Yayasan Perguruan Ganesya sebagai Badan Penyelenggara Akademi Kebidanan Surya Sehat, rumitnya pengurusan ijin program studi baru dalam bidang kesehatan, dan tidak ada regulasi yang melarang terjadinya alih kelola perguruan tinggi. Penyatuan perguruan tinggi harus diajukan kepada menteri pendidikan dan kebudayaan indonesia yang di lengkapi dengan syarat-syarat antara lain, persetujuan Badan Eksekutif Mahasiswa, Senat Universitas, Pembina Yayasan dan rekomendasi dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Jawa Timur. Penyatuan perguruan Akademi Kebidanan Surya Sehat dengan Universitas Dr Soetomo berakibat hilangnya Akademi Kebidanan Surya Sehat dalam pangkalan data pendidikan tinggi dan menyatu ke dalam Universitas Dr Soetomo menjadi program studi kebidanan pada fakultas ilmu kesehatan. Penyatuan Akademi Kebidanan Surya Sehat Surabaya dengan Universitas Dr Soetomo Surabaya membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu tiga tahun sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum di lapangan. Hal tersebut seharusnya tidak perlu terjadi apabila pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan Standart Operasional Prosedur (SOP) perijinan dan selanjutnya untuk menghindari hambatan pelayanan alumni Akademi Kebidanan Surya Sehat Surabaya di perlukan pencantuman data alumni dalam pangkalan data fakultas ilmu kesehatan agar terintegrasi secara fisik maupun secara virtual.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK SUSU UHT KADALUARSA (STUDI DI YLPK SURABAYA) ]]>
<![CDATA[Dhanar Setya Wahyu]]>;
<![CDATA[Wiwin Yulianingsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Revolusi Indonesia Vol 1 No 8 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fenery Library ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1235/jri.v1i8.161
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk susu UHT kadaluarsa dalam study kasus di YLPK Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis Empiris dengan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yaitu penelitian lapangan serta studi Peraturan Perundang-Undangan, literatur-literatur atau buku-buku resmi yang disertai dengan wawancara. Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka yang dalam skripsi ini menggunakan data wawancara langsung. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha apabila merugikan konsumen dalam hal pelaku usaha menyebabkam kerugian atas produk yang dijualnya terhadap konsumen sampai dengan menyebabkan gangguan secara fisik pada konsumen baik fatal maupun tidak maka berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-undang perlindungan konsumen maka pelaku usaha wajib untuk bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan akibat produk susu uht yang telah kadaluarsa berhak menuntut ganti rugi dengan bantuan dari lembaga perlindungan konsumen yaitu Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) yang dapat diselesaikan baik melalui upaya litigasi dan Non Litigasi yaitu mediasi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY ]]>
<![CDATA[Ervan Septia]]>;
<![CDATA[Wiwin Yulianingsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Revolusi Indonesia Vol 1 No 8 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fenery Library ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1235/jri.v1i8.163
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi investor dalam bertransaksi cryptocurrency. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Terkait cryptocurrency sendiri belum ada pengaturan yang jelas dalam penggunaannya, maka dari itu investor yang melakukan transaksi dengan cryptocurrency perlu diberikan perlindungan agar tidak ada kerugian yang di alami. Terlebih dengan tidak adanya aturan yang mengatur hal tersebut, hal inipun menjadikan investor tidak dapat mengajukan gugatan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikarenakan belum adanya dasar yang mengatur. Sehingga dalam hal penggunaan cryptocurrency dalam bertransaksi perlu dibuat aturan yang jelas untuk memberikan perlindungan hukum bagi para penggunanya]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK TENAGA KERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENDAPAT PEKERJAAN (STUDI DI KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI JAWA TIMUR) ]]>
<![CDATA[Wahyu Nurul Aini]]>;
<![CDATA[Wiwin Yulianingsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Revolusi Indonesia Vol 1 No 8 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fenery Library ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1235/jri.v1i8.165
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak – hak tenaga kerja penyandang disabilitas dan pemenuhan hak tenaga kerja bagi penyandang disabilitas dikaitkan dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, serta untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja dalam pemenuhan hak tenaga kerja bagi penyandang disabilitas. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data dan cara penelitian lapangan yang melihat serta mengamati penerapan peraturan perundang – undangan dalam praktiknya di masyarakat. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hak – hak tenaga kerja disabilitas diatur dalam undang – undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas serta Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaan. Pemenuhan hak tenagakerja bagi penyandang disabilitas di Jawa Timur sejauh ini belum dapat dikatakan telah memenuhi ekspetasi dikarenakan terkendala tidak sesuainya data tenaga kerja penyandang disabilitas yang diterima oleh dinas tenaga kerja serta beban tugas yang berat dalam pengawasan terhadap hak – hak tenaga kerja penyandang disabilitas untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, dinas tenaga kerja berupaya dengan mensosialisasi, memberikan pelatihan kerja, pemberian insentif kepada perusahaan serta merekomendasikan tenaga kerja penyandang disabilitas kepada perusahaan.]]>
<![CDATA[Sinamot dalam Perkawinan Adat Batak ditinjau dari Undang-Undang 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi di Masyarakat Adat Batak Surabaya) ]]>
<![CDATA[Gabriel Sahat Martua]]>;
<![CDATA[Wiwin Yulianingsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Revolusi Indonesia Vol 1 No 12 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fenery Library ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1235/jri.v1i12.210
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi tentang perkawinan dengan sinamot menggabungkan perkawinan adat batak dengan berdasarkan undang-undang perkawinan terkhususnya bagi masyarakat adat batak dikota Surabaya dan mengetahui hambatan dan akibat ketidak adanya sinamot dalam suatu perkawinan bagi masyarakat adat batak terkhusunya dikota Surabaya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data dan juga wawancara dengan penetua adat dengan secara penelitian lapangan yang melihat serta mengamati penerapan sinamot dalam perkawinan masyarakat adat. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif terhadap data primer dan data skunder. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berkembangnya waktu budaya semakin ditinggalkan dan terancam keberadaannya dan menjadikan perkawinan hanya sebatas mengikuti aturan menurut pasal 2 undang-undang nomor 74 tentang perkawinan saja. Akan tetapi masyarakat adat batak yang berdomisili Surabaya masih berpegang terhadap tradisinya, yang dimana perkawinan masih diberlangsungkan dengan perkawinan adat atau menggunakan sinamot. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi ketidak cocokan dalam pemenuhan mahar (sinamot) dalam perkawinannya yang mengakibatkan perkawinan dapat dibatalkan. Sebab pada dasarnya masyarakat adat batak akan mengakui sebuah perkawinan jika terjadinya sinamot didalamnya sebagai terjadinya ikatan marga antara kedua pasangan yang akan diikat secara hukum serta adat yang dipercayainya dalam pesta perkawinan.]]>
<![CDATA[Penerapan Sanksi bagi Anak dalam Pelanggaran Lalu Lintas di Polrestabes Surabaya ]]>
<![CDATA[Fizal Pratama]]>;
<![CDATA[Wiwin Yulianingsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Revolusi Indonesia Vol 1 No 12 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fenery Library ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1235/jri.v1i12.211
<![CDATA[Penyelenggaraan lalu lintas tidak lepas dari permasalahan salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas hal ini menjadi perhatian khusus ketika pelanggaran tersebut di lakukan oleh anak. Upaya Penerapan sanksi terhadap anak sebagi pelaku dalam pelanggaran lalu lintas oleh kepolisian memunculkan suatu problema karena terdapan perbedaan dengan pelaku pelanggar yang kategorinya masuk usia dewasa, sehingga diperlukan penanganan khusus karena sejatinya anak adalah generasi penerus bangsa yang di lindungi negara melalui peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dapat dirumuskan dalam dua poin pokok permasalahan, yakni untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi bagi anak dalam pelanggaran lalu lintas di Polrestabes Surabaya dan upaya apa saja yang di gunakan untuk mengatasi kendala dalam penerapan sanksi terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, pengamatan/observasi, dan studi dokumen. Hal ini diharapkan dapat di gunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum serta instansi terkait yang menangani perkara anak sebagai pelanggar lalu lintas dan pelaku kecelakaan lalu lintas agar di kemudian hari mendapatkan perhatian dan penanganan perkara yang khusus dan lebih baik. Karena dalam praktiknya meskipun dalam pelaksanaan proses penerapan sanksi oleh pihak kepolisian ini telah sesuai dengan penerapan restoratif justice dengan mengacu pada ketentuan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 nyatanya masih di temukan ketidaksesuaian dalam implementasi nya. Ketidaksesuaian dalam proses penanganan hingga pemberian sanksi tersebut akan menimbulkan suatu kendala. Untuk mengatasi kendala tersebut maka dilakukan upaya-upaya oleh Polrestabes Surabaya untuk mengatasi berbagi kendala tersebut. .]]>
<![CDATA[Efektivitas Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja di Kabupaten Banyuwangi ]]>
<![CDATA[Hedy Faizal Nugraha]]>;
<![CDATA[Wiwin Yulianingsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Revolusi Indonesia Vol 1 No 12 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fenery Library ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1235/jri.v1i12.212
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa yang menjadi penyebab banyaknya perusahaan hanya mendaftarkan sebagian progam BPJS bagi tenaga kerja dan prosedur pelaksanaan badan penyelenggara jaminan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja khususnya di Banyuwangi. Data dan penalitian berjenis yuridis empiris, menggunakan metode analisa kualitatif yaitu penelitian yang menekankan kepada data-data yang diperoleh penulis dari wawancara, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah dan perundang- undangan. Efektifitas pelaksanaan BPJS Banyuwangi disebakan adanya faktor yang mempengaruhi baik dari perusahaan itu sendiri maupun peran BPJS yang masih belum maksimal. Pelaksanaan BPJS dalam menerapkan prosedur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan juga terjadi ketidakefisienan yang menyebabkan masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya dalam progam BPJS. Maka dari itu kesejahteraan yang merupakan hak wajib yang harus didapaatkan oleh tenaga kerja menjadi tesendat dan bahkan tidak tercapai. Adapun yang harus dilakukan oleh kedua pihak baik BPJS dan Perusahaan sebagai penyedia lapangan pekerjaaan harus lebih mengedepankan lagi hak-hak bagi tenaga kerja.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN POLISI DALAM PENANGKAPAN DEMONSTRAN SAAT MELAKUKAN DEMONSTRASI ]]>
<![CDATA[Muhammad Syam Savero]]>;
<![CDATA[Wiwin Yulianingsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Revolusi Indonesia Vol 2 No 5 (2022): Jurnal Revolusi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fenery Library ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1235/jri.v2i5.272
<![CDATA[Penelitian berjudul penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan polisi dalam penangkapan demonstran saat melakukan demonstrasi, dengan membahas permasalahan bagaimana aturan tentang penangkapan demonstran yang melakukan demonstrasi menurut hukum positif di Indonesia dan bagaimana penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang menyalahgunakan perintah dalam penangkapan demonstran. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konsep, diperoleh suatu kesimpulan: Peraturan yang mengatur penangkapan demonstran diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 mengenai hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, UU No. 39 Tahun 1999 batasan hak asasi, UU No. 9 Tahun 1998 pemberitahuan adanya unjuk rasa, pembentukan penanggung jawab, larangan unjuk rasa dan ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana bagi yang melanggarnya. Penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang menyalahgunakan perintah dalam penangkapan demonstran, bahwa tugas dan wewenang Polri mengamankan demonstrasi/unjuk rasa yang dilakukan sesuai dengan izin dari Kapolri. Polisi yang menjalankan kewenangannya mengamankan para pengunjuk rasa dengan menentang dan sebagainya, maka dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar atau menyalahgunakan kesewangan sebagai pengayom masyarakat. Polisi sebagaimana warga masyarakat umumnya, jika melakukan tindak pidana menangkap dan membanting peserta demonstran yang mempunyai wewenang untuk mengadili yakni peradilan umum yakni Peradilan Negeri, sebagai pelaku tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 351ayat (4) KUHP, sebagai tindak pidana penganiayaan.]]>
