Garuda - Garba Rujukan Digital

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PENCABULAN YANG MELANGGAR PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI BEKASI Putri, Elfirda Ade
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 13 No. 2 (2019): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (disingkat UUPA). Pasal 1 angka 1 UUPA memberikan pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Pencabulan kepada anak oleh anak dapat dijerat dengan Pasal 76 D dan E UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak yang belum berusia 12 tahun dan melakukan tindak pencabulan tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 14 tahun tidak dapat dijatuhi sanksi pidana apabila mereka melakukan pencabulan, hanya dapat dikenai tindakan. Pertanggungjawaban apapun yang diterapkan kepada anak yang melakukan pencabulan harus memperhatikan harkat dan martabat anak serta memperhatikan kepentingan terbaik anak. Jangan sampai stigma atau label akibat pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada anak merusak masa depannya.

Pendidikan Anti Korupsi Bagi Pelajar Widyaningrum, Hesti; Rohman , Adi Nur; Sugeng, Sugeng; Putri , Elfirda Ade
Jurnal Abdimas UBJ (Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 3 No. 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Abstract Corruption crime can not only be minimized through the eradication of corruption, such as through law enforcement, but also needs precaution that is no less important. Therefore, the community plays an important role in preventing these crimes. Various elements that exist in society, civita academics can also participate in supporting building anti-corruption behavior. Lecturers and Students can be involved in this through Community Service activities as part of the Higher Education Tri Dharma. Various ways can be done and one of them is by providing early education for students in recognizing anti-corruption behavior and its importance for the nation and state. The Legal Counseling Activity regarding Anti-Corruption Education for Students was held at the Global Prima Islamic School Vocational School which was attended by approximately 59 Participants. After delivering the material and questionnaire to the participants, it can be seen that anti-corruption education is really needed to students because based on the questionnaire distributed, it turns out students do not know the relationship of dishonesty with corrupt behavior as evidenced from the results of the questionnaire that most students stated that cheating is not corrupt behavior. Through the material delivered at the time of counseling that cheating is one of the dishonest behaviors that is the seed of a corrupt attitude and can be the seeds of corruption crime in the future and the impact that occurs on the behavior of corruption. Regarding this, based on the results of the questionnaire, the majority of participants stated that the behavior of corruption had a more complex effect on the nation and state. Keywords: Education, Anti-Corruption, Students Abstrak Kejahatan Korupsi tidak hanya dapat diminimalisir melalui pemberantasan korupsi semata seperti melalui penegakan hukum namun juga perlu tindakan pencegahan yang tidak kalah pentingnya. Oleh karena itu, masyarakat sangat berperan dalam pencegahan kejahatan tersebut. Berbagai elemen yang ada di masyarakat, civita akademika juga dapat ikut berpartisipasi dalam mendukung membangun prilaku anti korupsi. Dosen dan Mahasiswa dapat terlibat dalam hal ini melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Berbagai cara dapat dilakukan dan salah satunya dengan cara memberikan pendidikan dini bagi pelajar dalam mengenal prilaku anti korupsi dan pentingnya bagi bangsa dan negara. Kegiatan Penyuluhan Hukum mengenai Pendidikan anti Korupsi bagi Pelajar ini telaksana di SMK Global Prima Islamic School yang diikuti lebih kurang 59 Peserta. Setelah disampaikannya materi dan kuisioner kepada peserta, maka dapat diketahui bahwa pendidikan anti korupsi sangat diperlukan kepada pelajar karena berdasarkan kuisioner yang dibagikan ternyata pelajar belum mengetahui hubungan sikap tidak jujur dengan prilaku korupsi yang dibuktikan dari hasil kuisioner bahwa sebagian besar pelajar menyatakan bahwa menyontek bukan prilaku korupsi. Melalui materi yang disampaikan pada saat penyuluhan bahwa menyontek adalah salah satu prilaku tidak jujur yang menjadi bibit dari sikap korup dan dapat menjadi bibit kejahatan korupsi di masa mendatang serta dampak yang terjadi atas prliaku korupsi. Atas hal ini, Berdasarkan hasil kuisioner itu juga, sebagian besar peserta menyatakan bahwa prilaku korupsi berdampak lebih komplek terhadap bangsa dan negara. Kata Kunci: Pendidikan, Anti Korupsi, Pelajar

Analisis Legal Standing Penerbitan Surat Keterangan Nikah oleh Kepala Desa Pada Pernikahan Siri di Desa Banjarsari Bekasi Muhammad Faisal Hendriawan; Putri, Elfirda Ade; Otih Handayani
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 14 No. 2 (2020): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v14i2.389

Tujuan perkawinan adalah membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi masyarakat dan penegakan peraturan oleh pejabat Pemerintah yang berwenang. Peneliti ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum yang positif yang kemudian dihubungkan dengan pembahasan yang menjadi pokok pembahasan. penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum bersifat formil seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis. Hasil penelitian mendeskripsikan berdasarkan Deskresi yang dimiliki Kepala Desa diterbitkan Surat Keterangan Pernikahan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Banjarsari Bekasi kepada masyarakat Desa yang melakukan pernikahan secara siri/dibawah tangan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keringanan dalam memenuhi syarat administrasi untuk pembuatan dokumen penting. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak memiliki legal standing untuk menerbitkan Surat Keterangan Nikah sehingga berpotensi melakukan pelanggaran Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengakibatkan Surat Keterangan Nikah tidak sah menurut hukum serta kepada Kepala Desa dapat dikenakan sanksi administrasi.

Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia Putri, Elfirda Ade
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 15 No. 1 (2021): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v15i1.541

Perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perkawinan, disamping dilangsungkan sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, tiap-tiap perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus disini perkawinan hanya dilakukan berdasarkan adat istiadat serta agama dan kepercayaan yang dianut saja, tanpa dicatatkan menurut peraturan perudang-undangan yang berlaku. Metode yang dipergunakan adalah yuridis normatif dan pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yakni studi dokumen/kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan dicatatkan pada kantor catatan sipil, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Agama mempuyai peranan penting untuk menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan dikarenakan agama mempuyai kekuatan yang sakral yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan melainkan disyaratkan dengan langsung secara hukum agama masing-masing. Pencatatan merupakan hal yang penting dalam hukum Indonesia, tapi tidak mengurangi keabsahan perkawinan bila tidak dicatatkan.

DASAR HUKUM DAN KEDUDUKAN SERTA TUGAS MAUPUN WEWENANG KOMISI KEJAKSAAN DALAM BINGKAI SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM Sibuea, Hotma P.; Putri, Elfirda Ade
Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v6i2.384

Komisi Kejaksaan adalah organ negara penunjang yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2011 untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan. Namun, dalam praktik, Komisi Kejaksaan mengalami hambatan dan kendala yang bersumber justru dari regulasi yang mengatur Komisi Kejaksaan.Masalah penelitian yang dapat ditetapkan adalah sebagai berikut. Pertama, apakah dasar hukum, kedudukan, tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja jaksa dan pegawai Kejaksaan seperti dikehendaki Pasal 38 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan? Kedua, apakah dasar hukum, kedudukan, tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan perlu diubah supaya dapat mendorong kualitas kinerja Kejaksaan sesuai dengan amanat Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2004? Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Ada 2 (dua) simpulan yang dikemukakan yakni sebagai berikut. Pertama, dasar hukum, kedudukan, tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tidak dapat mendorong peningkatan kinerja jaksa dan pegawai Kejaksaan seperti dikehendaki Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kedua, dasar hukum, kedudukan, tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan perlu diubah supaya organ negara penunjang tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja Kejaksaan sesuai dengan amanat Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2004. Dalam hubungan dengan kedua simpulan tersebut, saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. Pertama, Penpres Nomor 18 Tahun 2011 harus segera diamandemen berkenaan dengan dasar hukum, kedudukan, tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan dan pasal yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan. Kedua, dasar hukum Komisi Kejaksaan perlu ditingkatkan menjadi undang-undang dan kedudukannya menjadi organ negara penunjang otonom (mandiri) yang disertai dengan wewenang yang bersifat menentukan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga pengawas eksternal.

KONSTATIRING HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN YANG DIPUTUS VERSTEK DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA Putri, Elfirda Ade
Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v6i2.386

Penelitian ini berkaitan dengan konstatiring Hakim dalam Perkara Perceraian yang diputus Verstek di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pelaksanaan acara verstek pada ketidakhadiran tergugat dalam perkara perceraian. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah: (1) Apakah ketidakhadiran tergugat pada penjatuhan putusan verstek dalam Putusan Nomor 62/ Pdt.G/2017/PN Jkt. Utr telah sesuai dengan hukum yang berlaku; (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus cerai akibat perselisihan terus menerus. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatakan deduktif dalam menganalisis data. Adapun hasil yang diperoleh melalui penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan putusan verstek dalam perkara perceraian dilaksanakan sesuai dengan alur perkara yang merupakan ketentuan dalam hukum acara perdata, sehingga putusan verstek dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; (2) Dasar pertimbangan yang uraikan majelis hakim dalam putusannya telah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Ketidakhadiran tergugat dianggap telah menerima gugatan penggugat dan penjatuhan putusan telah sesuai dengan Pasal 125HIR/Pasal 149RBg.

Perlindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus Putri, Elfirda Ade
Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v7i1.618

Penelitian ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perceraian akibat perselisihan terus menerus pada studi kasus putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Jakarta Utara. Adapun tujuan untuk mengetahui penerapan hukum pelaksanaan acara verstek pada ketidakhadiran tergugat dalam perkara perceraian. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah: (1) Apakah ketidakhadiran tergugat pada penjatuhan putusan verstek dalam Putusan Nomor 62/ Pdt.G/2017/PN Jkt. Utr telah sesuai dengan hukum yang berlaku; (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus cerai akibat perselisihan terus menerus. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatakan deduktif dalam menganalisis data. Adapun hasil yang diperoleh melalui penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan putusan verstek dalam perkara perceraian dilaksanakan sesuai dengan alur perkara yang merupakan ketentuan dalam hukum acara perdata, sehingga putusan verstek dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; (2) Dasar pertimbangan yang uraikan majelis hakim dalam putusannya telah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Ketidakhadiran tergugat dianggap telah menerima gugatan penggugat dan penjatuhan putusan telah sesuai dengan Pasal 125HIR/Pasal 149RBg.

Pendidikan Anti Korupsi Bagi Pelajar Hesti Widyaningrum; Adi Nur Rohman; Sugeng Sugeng; Elfirda Ade Putri
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBJ Vol. 3 No. 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Abstract Corruption crime can not only be minimized through the eradication of corruption, such as through law enforcement, but also needs precaution that is no less important. Therefore, the community plays an important role in preventing these crimes. Various elements that exist in society, civita academics can also participate in supporting building anti-corruption behavior. Lecturers and Students can be involved in this through Community Service activities as part of the Higher Education Tri Dharma. Various ways can be done and one of them is by providing early education for students in recognizing anti-corruption behavior and its importance for the nation and state. The Legal Counseling Activity regarding Anti-Corruption Education for Students was held at the Global Prima Islamic School Vocational School which was attended by approximately 59 Participants. After delivering the material and questionnaire to the participants, it can be seen that anti-corruption education is really needed to students because based on the questionnaire distributed, it turns out students do not know the relationship of dishonesty with corrupt behavior as evidenced from the results of the questionnaire that most students stated that cheating is not corrupt behavior. Through the material delivered at the time of counseling that cheating is one of the dishonest behaviors that is the seed of a corrupt attitude and can be the seeds of corruption crime in the future and the impact that occurs on the behavior of corruption. Regarding this, based on the results of the questionnaire, the majority of participants stated that the behavior of corruption had a more complex effect on the nation and state. Keywords: Education, Anti-Corruption, Students Abstrak Kejahatan Korupsi tidak hanya dapat diminimalisir melalui pemberantasan korupsi semata seperti melalui penegakan hukum namun juga perlu tindakan pencegahan yang tidak kalah pentingnya. Oleh karena itu, masyarakat sangat berperan dalam pencegahan kejahatan tersebut. Berbagai elemen yang ada di masyarakat, civita akademika juga dapat ikut berpartisipasi dalam mendukung membangun prilaku anti korupsi. Dosen dan Mahasiswa dapat terlibat dalam hal ini melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Berbagai cara dapat dilakukan dan salah satunya dengan cara memberikan pendidikan dini bagi pelajar dalam mengenal prilaku anti korupsi dan pentingnya bagi bangsa dan negara. Kegiatan Penyuluhan Hukum mengenai Pendidikan anti Korupsi bagi Pelajar ini telaksana di SMK Global Prima Islamic School yang diikuti lebih kurang 59 Peserta. Setelah disampaikannya materi dan kuisioner kepada peserta, maka dapat diketahui bahwa pendidikan anti korupsi sangat diperlukan kepada pelajar karena berdasarkan kuisioner yang dibagikan ternyata pelajar belum mengetahui hubungan sikap tidak jujur dengan prilaku korupsi yang dibuktikan dari hasil kuisioner bahwa sebagian besar pelajar menyatakan bahwa menyontek bukan prilaku korupsi. Melalui materi yang disampaikan pada saat penyuluhan bahwa menyontek adalah salah satu prilaku tidak jujur yang menjadi bibit dari sikap korup dan dapat menjadi bibit kejahatan korupsi di masa mendatang serta dampak yang terjadi atas prliaku korupsi. Atas hal ini, Berdasarkan hasil kuisioner itu juga, sebagian besar peserta menyatakan bahwa prilaku korupsi berdampak lebih komplek terhadap bangsa dan negara. Kata Kunci: Pendidikan, Anti Korupsi, Pelajar

Optimalisasi Masyarakat Desa Dalam Menghadapi Tanggap Darurat Pandemi Covid-19 Elfirda Ade Putri; Slamet Pribadi
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBJ Vol. 5 No. 1 (2022): Januari 2022
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

The lack of public awareness of the implementation of the Covid-19 health protocol has made the spread of Covid-19 even more massive, for example on December 1, 2020 in our country Indonesia has reached 543,975 positive cases with 17,081 deaths and 454,879 recoveries and if we refer to the data on CoronaVirus cases in the world, it has reached 2,500 cases. positive 63,315,184 with 1,469,835 deaths and 40,602,957 recoveries. The data was obtained from the Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. This activity provides education to the people of Lubang Buaya Village on the importance of wearing masks, washing hands and maintaining distance as well as providing education to the community about the dangers of the Covid-19 virus and providing benefits to the community on the importance of preventing the spread of Covid-19 in the form of counseling. Keywords: Optimization, Pandemic, Response Abstrak Kurangnya kesadaran masyarakat akan penerapan protokol kesehatan Covid-19 membuat penyebaran Covid-19 semakin masif contohnya pada tanggal 1 Desember 2020 di negeri kita Indonesia telah mencapai kasus positif 543.975 dengan kematian 17.081 dan kesembuhan 454.879 dan jika mengacu pada data kasus CoronaVirus di dunia telah mencapai kasus positif 63.315.184 dengan kematian 1.469,835 dan kesembuhan 40.602,957. Data tersebut didapat dari sumber Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. Kegiatan ini memberikan Edukasi terhadap masyarakat Desa Lubang Buaya pentingnya memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat terhadap bahayanya virus Covid-19 dan memberikan manfaat kepada masyarakat akan pentingnya mencegah penyebaran Covid-19 berupa penyuluhan. Kata kunci: Optimalisasi, Pandemi, Tanggap

TELAAH KRITIS UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Fransiska Novita Eleanora; Elfirda Ade Putri
Borneo Law Review Volume 4 No 1 Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v4i1.1395

ABSTRAK Maraknya tingkat kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan penderitaan bagi korbandan karena dapat menimbulkan taruma yang berkepanjangan dan untuk memulihkannyaperlu adanya tindakan rehabilitasi dan untuk itu perlu diberikannya sanksi yang tegasbagi pelaku. Karena dengan pemberian hukuman memberikan perlindungan danpenegakan hukum terhadap hak perempuan, sesuai dengan ketentuan undang-undangNomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah yaitu melindungiakan hak asasi perempuan. Rumusan dari masalah ini bagaimana telaah kritis upaya daripenegakan hukum terhadap tindak pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga.Tujuannya adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasandalam rumah tangga, sedangkan metode yang digunakan adalah yuridis normatif dimanadidasarkan pada konsep, asas, dan teori serta pertauran perundangan dan juga literaturyang berkaitan dengan telaah kritis terhadap upaya penegakan hukum dari tindak pidanaterhadap kekerasan dalam lingkup rumah tangga, dan hasil dari pemelitian (temuan)bahwa penegakan hukum dapat dilaksanakan jika menerapkan sanksi yang berat sepertihukuman seumur hidup kepada pelaku jika akibat perbuatannya menimbulkan luka beratbagi korban, kesimpulannya bahwa efektivitas dari penegakan hukum itu sendiridipenggruhi oleh beberapa faktor, yaitu dari hukum itu sendiri, penegak hukum, saranadan juga fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Kata Kunci : penegakan hukum, tindak pidana, rumah tangga ABSTRACT The rampant level of domestic violence causes suffering for victims because it can causeprolonged trauma and to restore it is done by rehabilitation measures for victims as well asproviding strict sanctions for perpetrators. Because the provision of punishment providesprotection and law enforcement for women's rights, in accordance with the provisions of lawnumber 23 of 2004 concerning the elimination of violence in the home that is protecting thehuman rights of women. The formulation of this problem is a critical study of lawenforcement efforts against domestic violence. The aim is to find out the law enforcement ofdomestic violence, while the method used is normative juridical which is based on concepts,principles, theories and regulations as well as literature relating to critical review of lawenforcement efforts on violence in the home stairs, and get the results of research (findings)that law enforcement can be implemented if applying severe sanctions such as lifeimprisonment to the offender if the consequences of his actions cause serious injuries to thevictim, the conclusion that the effectiveness of law enforcement itself is influenced by several factors, namely from law itself, law enforcement, facilities and also facilities, society and culture. Keywords: law enforcement, crime, household

Title

Found 26 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 26 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 26 Documents
Search