Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Transformasi Fikih Munakahat tentang Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab ke dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 Huruf (C) Mujahid, Ilham
Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.417 KB) | DOI: 10.35316/istidlal.v3i1.131

Abstract

There are three elements examined in this article, namely: legal transformation, Islamic law, and compilation of Islamic law. Legal transformation is a change of law from a legal system to another legal system with characteristics that are not the same so that it changes shape, nature and substance. Islamic law question is the dimension of marriage fiqh which is transferred to the Compilation of Islamic Law, with the process of national legislation. The substance of Jurisprudence about the prohibition of marrying expert women of the Book from the books of Jurisprudence became the focus of the study, then traced how the transformation process into the Compilation of Islamic Law Article 40 letter (c).
Analisis Implementasi 3R Pada Pengelolaan Sampah Nanik Eprianti; Neng Dewi Himayasari; Ilham Mujahid; Popon Srisusilawati
Jurnal Ecoment Global : Kajian Bisnis dan Manajemen Vol 6, No 2
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (50.512 KB) | DOI: 10.35908/jeg.v6i2.1437

Abstract

Sampah berpotensi menciptakan masalah kesehatan lingkungan dan kerusakan alam, dengan tidak sadar sampah dapat menimbulkan bencana alam buatan seperti banjir dsb. Di Desa Jatihandap terdapat masalah pada penumpukan sampah basah di beberapa sudut lingkungan yang cukup mengganggu warga, keberadaan sampah tersebut menimbulkan bau yang menyengat dan mendatangkan hewan yang dikhawatirkan pembawa penyakit. Salah satu solusi yang dapat membantu menanggulangi sampah adalah dengan program 3R untuk pengelolaan sampah yaitu reduse, recycle, dan reuse (3R).Penelitian ini menggunakan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) yang bertujuan menjadikan warga masyarakat sebagai peneliti, perencana, dan pelaksanaan program pembangunan dan bukan sekedar obyek pembangunan. Masyarakat dapat membantu dalam menjaga lingkungan dan kesehatan sekitar dengan menyadari bahwa keberadaan sampah adalah hal yang buruk dan berdampak negativ terhadap kesenjangan bermasyarakat.
The accuracy of online-based prayer times applications encep abdul rojak; Ilham Mujahid; Muhammad Yunus
Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol 21, No 1 (2021)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/ijtihad.v21i1.21-38

Abstract

There are various types of prayer times that Muslims refer to on a daily basis. Specifically, there are offline and online prayer times as well as traditional and modern prayer times. Online prayer times that can be accessed from a mobile phone in forms such as android-based applications, online websites, and Google applications. The purpose of this study is to investigate the accuracy of online-based prayer times applications and seek for the possible consistency across these applications. This study employs a qualitative approach and a descriptive data analysis. The data collection is conducted through observations, literature study, and in-depth interviews. This study indicates different degree of deviations among online-based prayer times applications, in which Google applications show the most deviation among the others. This study suggests that Muslims refer to online applications recommended by the Ministry of Religious Affairs of Indonesia.
Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Perkawinan Adat Beda Agama di Kampung Adat Cirendeu Cimahi Ai Pebrianti Purwa Delimas; Ilham Mujahid
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 1, No.1, Juli 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.554 KB) | DOI: 10.29313/jrhki.v1i1.82

Abstract

Abstract. Marriage that will bring peace and spirituality, must have the same religious beliefs, must not be of different religions, in accordance with the Word of Allah, Surat Al-Baqarah: 221 and encouraged by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, with this type of qualitative research. In the case of interfaith marriages, which are manifested in related books, journals, theses, articles, do not forget the Al-Qur'an and Sunnah in accordance with this theme. The purpose of this research is to look in depth about interfaith marriage according to Islamic law and according to the Marriage Law. What are the views of these two sources and the location of the similarities or similarities of Islamic law and the law on interfaith customary marriages. The result of this research is that in Islamic law it is not allowed because of a new breakthrough in faith. Therefore, inter-religious marriages, for various reasons such as better than allowing cohabitation. There is also the opinion that this may have been her match and is a human right. This reason cannot be accounted for, both in Islamic law and in state law, because in law, marriage will be said to be valid according to the law of each religion, it is said to be valid, because marriage will be accounted for before Allah SWT as a creator who has worked with all His perfection. Abstrak. Perkawinan yang akan membawa ketenangan lahiriyah dan bathiniyah itu, harus sama keyakinan agamanya, tidak boleh berbeda agama, sesuai dengan Firman Allah Surat Al-Baqarah : 221 dan di dorong dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan jenis penelitian kualititif yaitu menelusuri terhadap pelaku terjadinya perkawinan beda agama dan dihubungkan dengan buku-buku yang terkait, jurnal, skripsi, artikel tidak lupa Al-Qur’an dan sunnah yang sesuai dengan tema ini. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui secara mendalam tentang pernikahan beda adat beda agama menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan. Bagaimana pandangan dari dua sumber tersebut serta letak perbedaan atau persamaan dari hukum Islam dan Undang-undang mengenai perkawinan adat beda agama. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam hukum Islam tidak diperbolehkan karena menyangkut perbedaan iman. Oleh sebab itu, perkawinan antar penganut agama, dengan berbagai macam alasannya seperti lebih baik dari pada membiarkan kumpul kebo. Ada juga beranggapan bahwa ini mungkin sudah jodohnya dan merupakan hak asasi manusia. Alasan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum Islam maupun hukum negara, karena dalam undang-undang pun perkawinan akan dikatakan sah apabila menurut hukum masing-masing agama nya dikatakan sah, karena perkawinan akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT sebagai pencipta yang telah mengatur kehidupan dengan segala kesempurnaan-Nya.
Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Perkawinan Adat Beda Agama di Kampung Adat Cirendeu Cimahi Ai Pebrianti Purwa Delimas; Siska Lis Sulistiani; Ilham Mujahid
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.556 KB) | DOI: 10.29313/bcsifl.v1i1.62

Abstract

Abstract. Marriage that will bring peace and spirituality, must have the same religious beliefs, must not be of different religions, in accordance with the Word of Allah, Surat Al-Baqarah: 221 and encouraged by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, with this type of qualitative research. In the case of interfaith marriages, which are manifested in related books, journals, theses, articles, do not forget the Al-Qur'an and Sunnah in accordance with this theme. The purpose of this research is to look in depth about interfaith marriage according to Islamic law and according to the Marriage Law. What are the views of these two sources and the location of the similarities or similarities of Islamic law and the law on interfaith customary marriages. The result of this research is that in Islamic law it is not allowed because of a new breakthrough in faith. Therefore, inter-religious marriages, for various reasons such as better than allowing cohabitation. There is also the opinion that this may have been her match and is a human right. This reason cannot be accounted for, both in Islamic law and in state law, because in law, marriage will be said to be valid according to the law of each religion, it is said to be valid, because marriage will be accounted for before Allah SWT as a creator who has worked with all His perfection. Abstrak. Perkawinan yang akan membawa ketenangan lahiriyah dan bathiniyah itu, harus sama keyakinan agamanya, tidak boleh berbeda agama, sesuai dengan Firman Allah Surat Al-Baqarah : 221 dan didorong dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan jenis penelitian kualitatif yaitu menelusuri terhadap pelaku terjadinya perkawinan beda agama dan dihubungkan dengan buku-buku yang terkait, jurnal, skripsi, artikel tidak lupa Al-Qur’an dan sunnah yang sesuai dengan tema ini. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui secara mendalam tentang pernikahan beda adat beda agama menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan. Bagaimana pandangan dari dua sumber tersebut serta letak perbedaan atau persamaan dari hukum Islam dan Undang-Undang mengenai perkawinan adat beda agama. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam hukum Islam tidak diperbolehkan karena menyangkut perbedaan iman. Oleh sebab itu, perkawinan antar penganut agama, dengan berbagai macam alasannya seperti lebih baik dari pada membiarkan kumpul kebo. Ada juga beranggapan bahwa ini mungkin sudah jodohnya dan merupakan hak asasi manusia. Alasan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum Islam maupun hukum negara, karena dalam Undang-Undang pun perkawinan akan dikatakan sah apabila menurut hukum masing-masing agama nya dikatakan sah, karena perkawinan akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT sebagai pencipta yang telah mengatur kehidupan dengan segala kesempurnaan-Nya.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Tradisi Nyorog di Desa Citrajaya Kabupaten Subang Ageung Nur Inayah; Siska Lis Sulistiani; Ilham Mujahid
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.087 KB) | DOI: 10.29313/bcsifl.v2i2.2613

Abstract

Abstract. A tradition cannot be separated from the village community. For one thing, it was the nyorog tradition in Citrajaya village which is held at the time of the wedding celebration. At first nyorog tradition was a good activity, namely silaturahmi by bringing food without expecting more rewards for what has been given. Along with the development of the times, the practice of nyorog tradition nowadays is put forward to be rewarded for the gifts that are given to the recipients of sorogan, causing the recipient to feel burdened with the food they receive. The results of the research, it can be concluded that the practice of nyorog tradition in the Village of Citrajaya now is not in accordance with the provisions of Islamic law and can be categorized into urf fasid. Abstrak. Suatu tradisi tidak dapat dipisahkan dari masyarakat desa. Salah satunya, yaitu tradisi nyorog di Desa Citrajaya yang dilaksanakan ketika mengadakan walimah pernikahan. Pada mulanya tradisi nyorog merupakan suatu kegiatan yang baik, yaitu silaturahmi dengan membawa makanan tanpa mengaharap imbalan dari pihak yang diberi sorogan. Namun, seiring perkembangan zaman praktik tradisi nyorog sekarang lebih mengedepankan rasa ingin dibalas sehingga menyebabkan pihak penerima merasa terbebani dengan makanan yang diterimanya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa praktik tradisi nyorog yang berlaku sekarang di Desa Citrajaya tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam dan dapat dikategorikan kedalam urf fasid.
Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama tentang Kartu Nikah Digital menurut Maqashid Syariah Octapiyanti Nurhidayati; Ilham Mujahid
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.542 KB) | DOI: 10.29313/bcsifl.v2i2.2711

Abstract

Abstract. The digital marriage card is an innovative marriage registration service issued by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia as of August 2021 through the Circular of the Directorate General of Islamic Guidance Number B-2361/Dt.III.II/Pw.01/07/2021. The existence of this digital marriage card installs a physical marriage card which has been issued since the end of 2018. The researcher in his research formulates the problem formulation as follows: How is the Maqashid Syariah Review of the Digital Marriage Card Circular; The purpose of this research is to answer the formulation of the problem. This research is a field research, using qualitative descriptive analysis techniques. The results of his research that the Circular on digital marriage is in accordance with the sharia maqashid theory that the arrival of this latest Circular can benefit because the criteria do not conflict with sharia. Abstrak. Kartu nikah digital merupakan sebuah inovasi layanan pencatatan perkawinan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia per Agustus 2021 melalui Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/Pw.01/07/2021. Keberadaan katu nikah digital ini menggantikan kartu nikah fisik yang diterbitkan sejak akhir tahun 2018. Peneliti dalam penelitiannya merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Surat Edaran Kartu Nikah Digital; adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menjawab rumusan masalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil pada penelitiannya bahwa Surat Edaran pada kartu nikah digital sesuai dengan tinjauan teori maqashid syariah bahwa datangnya Surat Edaran terbaru ini dapat mendatangkan kemaslahatan karena adanya kriteria tidak bertentangan dengan syariah.
Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Kawin Paksa Karenina Nurissa Karen; Yandi Maryandi; Ilham Mujahid
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.354 KB) | DOI: 10.29313/bcsifl.v2i2.2756

Abstract

Abstract. Marriage according to Islamic law is marriage, which is a very strong contract miitsaqan ghaliizhan to obey Allah commands and is a form of worship. At this time forced marriages are commonplace, forced marriages are marriages not of their own will in their own decisions but under the compulsion of their guardians or other people without their willingness. Cases like this were found in the village of North Cikareo, which were committed by parents against their daughters. Maqasyid sharia are the goals that Islamic law wants to realize as the reason it was revealed for the benefit of the servants of Allah. Researchers in their research formulate the formulation of the problem as follows: How is the Maqashid Sharia Review on forced marriages; How does forced marriage affect spouses and parents; The purpose of this research is to answer the problem formulation. This research is a field research, using qualitative descriptive analysis. The results of his research that forced marriages in North Cikareo Village are in accordance with the pillars and conditions of marriage and are included in the level of daruriyat benefit because they can maintain religion, soul, property, intellect and offspring; The forced marriage carried out in North Cikareo Village brought many positive impacts for himself, his family, and the environment. Abstrak. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan merupakan suatu bentuk ibadah. Pada saat ini perkawinan secara paksa lumrah terjadi, perkawinan paksa merupakan suatu pernikahan bukan kehendak sendiri dalam keputusannya sendiri melainkan atas keterpaksaan dari wali ataupun orang lain tanpa adanya kerelaan dalam dirinya. Kasus seperti ini dijumpai di Desa Cikareo Utara yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak perempuannya. Maqasyid syariah merupakan tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat islam sebagai alasan diturunkannya demi kemaslahatan hamba-hamba Allah. Peneliti dalam penelitiannya merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Tinjauan Maqashid Syariah terhadap kawin paksa; Bagaimana Dampak perkawinan paksa terhadap pasangan dan orang tua; adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya bahwa pernikahan paksa di Desa Cikareo Utara sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan dan termasuk kedalam tingkatan kemaslahatan daruriyat karena dapat memelihara agama,jiwa,harta,akal dan keturunan; nikah paksa yang dilakukan di Desa Cikareo Utara ini banyak membawa dampak positif bagi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungan.
Konsep Pembinaan Keluarga Sakinah terhadap Narapidana Perempuan di Lapas Kelas II A Bandung Yusrina Mardhiyah Sabila; Shindu Irwansyah; Ilham Mujahid
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.314 KB) | DOI: 10.29313/bcsifl.v2i2.4482

Abstract

Abstract. In Bandung Sukamiskin Prison there are 400 female inmates. This figure is quite a large number, that not only men who commit crimes, but also many women who are involved in criminal acts. The purpose of this study was to determine the concept of fostering a sakinah family against female prisoners in Class II prisons in Bandung. This research is a qualitative research. This study has a technique of collecting data with interviews, observation and documentation. Respondents in this study were Islamic religious instructors totaling 1 person and 2 female prisoners. The results of this research are 1) The concept of implementing the Sakinah family development activities for the inmates of the Women's Prison II A Bandung has been conceptualized based on the concept of spiritual (religious) development where the implementation of the concept of fostering the Sakinah family is carried out by reading the Koran, praying, memorizing surahs, then studying and etiquette in married. 2) The process of implementing the development of the Sakinah family at the Sukamiskin Prison in Bandung is carried out by providing romance booths so that the rights as husband and wife of inmates can be carried out and this guidance is carried out to overcome inmates' problems related to problems in the family. 3) The impact resulting from fostering the Sakinah family is that inmates can take positive things where they can recite the Koran, pray, study sunnah, and etiquette in the household even though they are prisoners. Meanwhile, because the study of the development of the Sakinah family was the only material, the prisoners were bored and thought of it as just filling their free time. Abstrak. Dalam Lapas Sukamiskin Bandung terdapat 400 orang Narapidana Perempuan. Angka tersebut merupakan jumlah yang cukup banyak, bahwa tidak hanya pria saja yang melakukan tindak kriminalitas, namun perempuan pun tidak sedikit yang terlibat dalam tindak kriminalitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pembinaan keluarga sakinah terhadap narapidana Perempuan di Lapas Kelas II Bandung. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini memiliki teknik pengumpul data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini adalah penyuluh agama islam berjumlah 1 orang dan 2 orang narapidana perempuan. Hasil peneltian ini adalah 1) Konsep pelaksanaan kegiatan pembinaan keluarga Sakinah pada warga binaan Lapas Perempuan II A Bandung sudah terkonsep dengan berlandaskan konsep pembinaan rohani (keagamaan) dimana pelaksanaan konsep pembinaan keluarga sakinah dilakukan dengan mengaji, shalat, menghafal surah, kemudian kajian dan adab dalam berumah tangaa. 2) Proses pelaksanaan pembinaan keluarga Sakinah di Lapas Sukamiskin Bandung dilakukan dengan penyediaan bilik asmara agar hak sebagai suami istri narapidana dapat terlaksana dan pembinaan ini dilakukan untuk mengatasi masalah narapidana terkait masalah dalam keluarga. 3) Dampak yang dihasilkan dari pembinaan keluarga Sakinah adalah narapidana dapat mengambil hal positif dimana dapat mengaji, shalat, kajian sunah, dan adab dalam berumah tangga meski menjadi tahanan. Sementara itu karena kajian pembinaan keluarga Sakinah itu saja materinya sehingga narapidana bosan dan mengganggap sebagai mengisi waktu kosong saja.
Faktor-Faktor Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung (Periode 2019-2020) Akhmad Salman Fauzan; Ilham Mujahid
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 2, No.2, Desember 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1255

Abstract

Abstract. The rate of divorce at the Bandung City Religious Court in the 2019 – 2020 period has increased. This is thought to be caused by several factors that must be analyzed and addressed academically. Based on this, the focus of this research is formulated in the form of the following questions: What are the factors that cause the increasing divorce rate in the Bandung City Religious Court in 2019-2020? How is the analysis of the most dominant factors causing the increasing divorce rate in the Bandung City Religious Court in 2019-2020? And what is the solution to reduce the increase in the divorce rate in the Bandung City Religious Court? The research method used in this research is descriptive analysis with a qualitative approach based on the reason that the problems studied in this study are the factors of divorce and their impacts and solutions. The results showed that the factors causing the increasing divorce rate at the Bandung City Religious Court in 2019-2020 consisted of factors that included no harmony, third party interference, no husband's responsibility, economy, jealousy, polygamy that was not in accordance with the rules and a moral crisis. the most dominant factor is the existence of disharmony in the household, and the solution to reduce the increase in the divorce rate in the Bandung City Religious Court is to maximize the implementation of premarital debriefing activities by the Office of Religious Affairs. Abstrak. Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung pada Periode 2019-2020 mengalami peningkatan. Hal ini diduga disebabkan oleh beberapa faktor yang harus dianalisis dan disikapi secara akademik. Berdasarkan hal tersebut, maka fokus penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung tahun 2019-2020? Bagaimana analisis faktor yang paling dominan menjadi penyebab meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung tahun 2019-2020? Dan bagaimana solusinya untuk mengurangi peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan secara kualitatif yang didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor cerai gugat dan dampaknya serta solusinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung tahun 2019-2020 terdiri dari faktor tidak ada keharmonisan, gangguan pihak ketiga, tidak ada tanggung jawab suami, ekonomi, cemburu, poligami yang tidak sesuai aturan, serta krisis akhlak. Faktor yang paling dominan adalah adanya ketidak-harmonisan dalam rumah tangga, dan solusi untuk mengurangi peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung adalah dengan memaksimalkan penyelenggaraan kegiatan pembekalan pranikah oleh Kantor Urusan Agama.